PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR : PER - 03/K.BNPT/1/ 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
Menimbang:
bahwa
dengan
terbentuknya
Forum
Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman
Umum
Forum
Koordinasi
Pencegahan Terorisme di Daerah.
1
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian
Indonesia
Negara
Republik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 4168); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Tahun
Negara
2003
Lembaran
Republik
Nomor
Negara
45,
Republik
Indonesia Tambahan Indonesia
Tahun Nomor 4284); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
2
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara
(Lembaran Tahun
Negara
2004
Lembaran
Nasional Republik
Nomor
Negara
Indonesia
127,
Indonesia Tambahan
Republik
Indonesia
Republik
Indonesia
Tahun Nomor 4439); 6. Peraturan
Presiden
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Penanggulangan
sebagaimana Peraturan
Terorisme
telah
diubah
dengan
Presiden
Negara
Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012; 7. Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor PER01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan
3
Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme; 8. Keputusan
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor KEP02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PEDOMAN UMUM FORUM KOORDINASI
PENCEGAHAN TERORISME DI DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 1. Pemerintah
Pusat,
selanjutnya
disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Provinsi, atau
4
Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. 3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, selanjutnya disebut
BNPT,
adalah
Lembaga
Pemerintah
Non-
Kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan terorisme.
4. Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 5. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. 6. Forum
Koordinasi
Pencegahan
Terorisme
yang
selanjutnya disebut FKPT adalah organisasi yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi
5
pencegahan terorisme di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pencegahan
terorisme
adalah
upaya-upaya
yang
dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme melalui berbagai strategi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sistem siaga dini (early warning system) adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran paham dan aksi terorisme yang mengancam masyarakat. 9. Kearifan lokal adalah seperangkat nilai dalam wujud gagasan, pandangan, dan norma yang bersifat luhur, bijaksana, dan baik yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di daerah.
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 2 Visi FKPT adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat di daerah tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai kearifan lokal guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai.
6
Pasal 3 Misi FKPT: 1. Meningkatkan
daya
tangkal
menghadapi
ancaman
masyarakat
penyebaran
ideologi
dalam radikal
terorisme; 2. Menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal; 3. Meningkatkan masyarakat
kesadaran
dan
daerah
melalui
di
kewaspadaan
dini
penanaman
dan
pengamalan empat konsensus dasar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; 4. Mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah yang majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.
Pasal 4 Tujuan FKPT adalah: 1. Membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme; 2. Melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah;
7
3. Mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme; 5. Mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di daerah.
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5 1. FKPT merupakan unsur dari Satuan Tugas Pencegahan BNPT yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan bila diperlukan, BNPT dapat membentuk FKPT di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Pengurus FKPT dibentuk, dilantik, dan dikukuhkan oleh Kepala BNPT.
Pasal 6 FKPT
mempunyai
fungsi
sebagai
wadah
partisipasi
masyarakat di daerah dalam membangun sinergi dengan BNPT melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh daerah di Indonesia.
8
Pasal 7 1. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, FKPT mempunyai tugas: a. Melaksanakan
kebijakan,
strategi,
rencana,
dan
program kegiatan pencegahan terorisme di daerah; b. Menyebarluaskan kontra propaganda ideologi radikal
di daerah; c. Menggalang sikap proaktif masyarakat untuk terlibat
pencegahan terorisme di daerah; d. Melakukan
upaya
rehabilitasi,
reedukasi,
dan
resosialisasi dalam rangka deradikalisasi; e. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan terorisme di
daerah; f. Melakukan
koordinasi
dengan
para
pemangku
kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme. 2. Pelaksanaan kebijakan, strategi, rencana, dan program pencegahan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disesuaikan dengan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat setempat. 3. Penyebarluasan kontra propaganda ideologi radikal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan melalui media massa, media sosial, dan media lainnya dengan memperhatikan karakter agama, sosial budaya, ekonomi, dan adat dari masyarakat setempat.
9
Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, FKPT dapat melakukan: 1. Penelitian tentang potensi radikal terorisme; 2. Pembuatan peta sistem siaga dini bahaya terorisme; 3. Pengembangan potensi positif dan kreatif untuk pemuda
dan perempuan; 4. Edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua
elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreativitasnya dari berbagai perspektif; 5. Literasi media kontra-ideologi radikal melalui media
massa, media sosial dan media lainnya; 6. Advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban aksi
terorisme; 7. Pembinaan terhadap napi teroris, mantan napi teroris,
keluarga, dan jaringannya; 8. Pembinaan terhadap orang/kelompok potensi radikal
terorisme.
Pasal 9 1. Dalam setiap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, FKPT bertanggung jawab kepada Kepala BNPT melalui koordinasi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT; 2. FKPT wajib berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat.
10
BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Sifat
Pasal 10 FKPT secara institusi, dan pengurusnya tidak berafiliasi dengan partai politik apapun, bersifat koordinatif, non-profit, independen, dan sukarela.
Bagian Kedua Struktur dan Organisasi
Pasal 11 1. Struktur Organisasi FKPT terdiri atas: a. Pembina; b. Penasihat; c. Pengurus terdiri atas: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Bendahara; 4) Ketua-ketua bidang: a) Agama, Pendidikan, dan Dakwah; b) Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum; c) Media
Massa, Hubungan Masyarakat, dan
Sosialisasi;
11
d) Pemuda dan Perempuan; e) Pengkajian dan Penelitian.
2. Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
a
dijabat
oleh Kepala BNPT
yang
dalam
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT. 3. Penasihat FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. 4. Untuk
membantu
kelancaran
pelaksanaan
tugas
kepengurusan FKPT dapat mengangkat staf sekretariat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Organisasi
Pembina
Pasal 12 1. Pembina mempunyai fungsi pengarahan umum dan
supervisi atas setiap kegiatan pencegahan terorisme, melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan FKPT.
12
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1, Pembina mempunyai tugas: a. Mengangkat,
melantik,
memberhentikan
mengukuhkan, Pengurus
mempertimbangkan
saran
dari
dan setelah
Deputi
Bidang
Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; b. Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme; c. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan FKPT; dan d. Membekukan evaluasi
FKPT
dari
setelah
Deputi
mempertimbangkan
Bidang
Pencegahan,
Perlindungan, dan Deradikalisasi.
Penasihat
Pasal 13 1. Penasihat mempunyai fungsi memberikan masukan atas program dan kegiatan pencegahan terorisme sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Penasihat mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan
pencegahan terorisme di daerahnya; b. Melakukan
pembinaan
kelembagaan
FKPT
di
daerahnya;
13
c. Memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada
FKPT
dalam
rangka
pencegahan
terorisme
di
daerahnya.
Ketua
Pasal 14 1. Ketua mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab FKPT. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme sesuai dengan kearifan lokal; b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan terorisme dengan mempertimbangkan karakter wilayah masing-masing; c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua elemen masyarakat
di
daerah
dan
pengembangan
kreatifitasnya dari berbagai perspektif; d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi kontra-ideologi
radikal
melalui media
massa, media sosial dan media lainnya; e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan kontra ideologi radikal terorisme dan pengembangan
14
potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan; f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian tentang potensi gerakan dan aksi terorisme; g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan advokasi kepada
masyarakat
yang
menjadi
korban
aksi
terorisme; h. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya; i. Melakukan koordinasi dalam pembuatan peta sistem siaga dini bahaya terorisme; dan j. Melakukan koordinasi dalam pembentukan satuan tugas-satuan tugas dalam pencegahan terorisme sesuai
dengan
kebutuhan
dan
pertimbangan
penasihat serta persetujuan pembina.
Sekretaris
Pasal 15 1. Sekretaris mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh FKPT; 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris mempunyai tugas:
15
a. Mengkoordinasikan
rencana
program
kegiatan
tahunan; b. Menjalankan tertib administrasi dan kearsipan; dan c. Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan.
Bendahara
Pasal 16 1. Bendahara
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan
manajemen keuangan dan pelaporan keuangan atas kegiatan yang dilakukan oleh FKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dalam Bendahara mempunyai tugas: a. Menyusun rencana anggaran belanja; b. Menjalankan tertib keuangan; dan c. Menyusun laporan keuangan;
Ketua Bidang
Pasal 17 1. Ketua
Bidang
mempunyai
Agama, fungsi
Pendidikan,
dan
penyelenggaraan
Dakwah kegiatan
pencegahan terorisme melalui pendekatan agama dan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal.
16
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah mempunyai tugas: a. Melaksanakan
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah. b. Melaksanakan
pembinaan
keagamaan
kepada
masyarakat umum tentang anti radikalisme dan terorisme. c. Melaksanakan
pembinaan
keagamaan
kepada
narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga,
jaringan,
dan
orang/kelompok
potensi
radikal terorisme.
Pasal 18 1. Ketua Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Hukum mempunyai
fungsi
penyelenggaraan
kegiatan
pencegahan terorisme melalui pendekatan ekonomi, sosial budaya, dan hukum dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum mempunyai tugas: a. Melaksanakan
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan bidang pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan hukum.
17
b. Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaan
ekonomi
terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus
terorisme,
mantan
narapidana
terorisme,
keluarga, jaringan, dan orang/kelompok potensial radikal terorisme. c. Melaksanakan kegiatan penguatan kesetiakawanan sosial dan pengembangan budaya anti kekerasan. d. Melaksanakan kegiatan penyadaran hukum kepada mantan anggota jaringan dan narapidana terorisme, serta masyarakat.
Pasal 19 1. Ketua Bidang Media Massa, Hubungan Masyarakat, dan Sosialisasi
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan pencegahan terorisme melalui media massa pers dan media sosial dan media keagamaan baik
cetak,
elektronik
maupun
online
dengan
mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Bidang Media Massa, Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi mempunyai tugas: a. Melaksanakan
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan bidang media massa dan hubungan masyarakat.
18
b. Melaksanakan kegiatan kontra propaganda radikal terorisme di media massa, media sosial, dan media lainnya; c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik anti ideologi radikal dan aksi terorisme secara berkelanjutan dan terarah melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun online; dan d. Melibatkan secara aktif media massa, media sosial, dan lembaga-lembaga penyiaran terkait lainnya.
Pasal 20 1. Ketua Bidang Pemuda dan Perempuan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme yang menitikberatkan pada pelibatan pemuda dan perempuan.
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan melakukan fungsi sebagai berikut: a. Melaksanakan
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan bidang pemuda dan perempuan; b. Melaksanakan
kegiatan
pencegahan
terorisme
dengan cara melibatkan secara aktif pemuda dan perempuan; serta c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik
yang
berkenaan
dengan
pemuda
dan
perempuan;
19
Pasal 21 Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui pengkajian dan penelitian akademik. 1. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas: a. Melaksanakan
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan bidang pengkajian dan penelitian; b. Melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian tentang potensi radikalisme dan terorisme; c. Memetakan potensi radikalisme dan terorisme yang komprehensif menyangkut paham tokoh, organisasi, dan gerakan di daerahnya; d. Melaksanakan monitoring atas penyebaran paham atau tulisan yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme di daerahnya; e. Menyusun indeks radikalisme di daerahnya; f. Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang dampak kegiatan pencegahan terorisme di daerah terhadap meningkatnya daya tangkal masyarakat.
20
BAB V MEKANISME KEPENGURUSAN FKPT
Pasal 22 Pengurus FKPT terdiri atas unsur organisasi masyarakat (ormas), organisasi profesional, pemimpin atau pemuka agama, akademisi, jurnalis, dan unsur Pemerintah Daerah. 1. Pengurus FKPT dipilih dengan mempertimbangkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas kepatutan. 2. Pengurus FKPT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Berkelakuan baik; d. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun; e. Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi; f. Memiliki pengetahuan akademis yang memadai atau pengalaman dan keinginan kuat dalam pencegahan terorisme; g. Memiliki integritas tinggi; h. Non-partisan dan independen (tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota dari partai politik); i. Berdomisili di daerah yang bersangkutan, dibuktikan dengan identitas tanda pengenal yang sah menurut hukum;
21
j. Tidak sedang menjalani proses hukum dengan status tersangka. 3. Pemilihan Ketua dilakukan dengan cara musyawarah mufakat melalui formatur yang telah ditunjuk oleh BNPT, terdiri atas unsur perwakilan BNPT, FKPT (1 orang), BIN Daerah, Aparatus Keamanan, dan Tokoh Masyarakat, dengan
mempertimbangkan
beberapa
hal
sebagai
berikut: a. Tingkat pendidikan formal; b. Independensi; c. Pengaruh sosial keagamaan/kemasyarakatan; d. Pengalaman dan kecakapan dalam hal-hal yang berkenaan dengan pencegahan terorisme di wilayah masing-masing; e. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan cepat; f. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT. 4. Pemilihan Sekretaris dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Tingkat pendidikan formal; b. Pengalaman dan kecakapan dalam hal-hal yang berkenaan administrasi dan ketatausahaan; c. Kemampuan organisasi dan manajerial; d. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT.
22
5. Pemilihan Bendahara dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Tingkat
pendidikan
formal
ekonomi
dan
atau
berpengalaman di bidang keuangan; b. Pengalaman dan kecakapan dalam hal-hal yang berkenaan tertib keuangan; c. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT. 6. Pemilihan Ketua Bidang Agama,
Pendidikan, dan
Dakwah dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), dengan mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut; a. Tingkat pendidikan formal; b. Pengaruh sosial keagamaan di masyarakat; c. Pengalaman
dan
kecakapan
dalam
berdialog,
berdiskusi, dan berdakwah; d. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT. 7. Pemilihan Ketua Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), dengan mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut: a. Tingkat pendidikan formal; b. Pengaruh dalam bidang pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan hukum;
23
c. Pengalaman
dan
kecakapan
dalam
hal
yang
menyangkut pemberdayaan ekonomi, sosial budaya dan hukum; d. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT. 8. Pemilihan
Ketua
Masyarakat
dan
sebagaimana
Bidang
Media
Sosialisasi
diatur
dalam
Massa,
dilakukan ayat
3
Hubungan
dengan (tiga),
cara
dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Tingkat pendidikan formal; b. Memiliki
kompetensi
di
bidang
media
massa,
kehumasan dan sosialisasi; c. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT. 9. Pemilihan Ketua Bidang Pemuda dan Perempuan dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut: a. Tingkat pendidikan formal; b. Pengaruh dalam bidang pemberdayaan pemuda dan perempuan; c. Pengalaman menyangkut
dan
kecakapan
diskursus
gender
dalam dalam
hal
yang
kaitannya
dengan pemikiran dan aksi terorisme; d. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT.
24
10. Pemilihan Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut: a. Tingkat pendidikan formal magister; b. Pengaruh dan otoritas dalam bidang pengkajian dan penelitian sosial keagamaan; c. Pengalaman
dan
kecakapan
dalam
hal
yang
menyangkut pengkajian dan penelitian terutama tentang terorisme dan gerakan radikal; d. Ketersediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKPT.
BAB VI MASA JABATAN DAN PERGANTIAN PENGURUS
Pasal 23 1. Masa jabatan kepengurusan FKPT setiap periode adalah 2 (dua) tahun. 2. Kepengurusan FKPT dapat dijabat maksimal 2 (dua) periode berdasarkan kriteria sesuai pasal 22 ayat 2 dan sesuai hasil pemilihan.
Pasal 24 1. Pergantian ketua dan anggota pengurus FKPT dilakukan karena satu atau beberapa alasan sebagai berikut:
25
a. Meninggal dunia; b. Diberhentikan dari kepengurusan; c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri; d. Berhalangan tetap; e. Keterbatasan
fisik
yang
tidak
mungkin
untuk
melaksanakan tugas-tugasnya; f. Sedang menjalani proses hukum dengan status tersangka atau telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2. Dalam hal pemberhentian dari kepengurusan sesuai dengan ayat 1 huruf b, bahwa seorang pengurus dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut: a. Dipandang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau kepatutan sebagai pengurus FKPT; b. Melakukan tindakan tercela; c. Melakukan penyalahgunaan wewenang, dana, dan sarana, atau fasilitas FKPT; d. Mempergunakan FKPT sebagai alat/sarana untuk kepentingan pribadi dan kelompok; e. Terlibat dalam kepengurusan dan/atau anggota partai politik, dan/atau organisasi yang secara hukum terlarang. 3. Dalam hal penggantian satu atau beberapa anggota pengurus FKPT, maka FKPT dapat memohon kepada BNPT untuk menunjuk personel sebagai pengurus baru/pengganti;
26
4. Jika dalam waktu 30 hari setelah permohonan penunjukan pengurus baru/pengganti, BNPT belum menunjuk personel sebagai pengurus baru/pengganti, maka FKPT dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. FKPT dapat berkoordinasi dan meminta pertimbangan dari penasihat tentang usulan personel sebagai pengurus baru/pengganti; b. FPKT dapat mengadakan rapat bersama seluruh pengurus untuk membahas dan mengusulkan kepada BNPT
tentang
personel
yang
ditunjuk
sebagai
pengurus baru/pengganti. c. Usulan
penunjukan
personel
sebagai
pengurus
baru/pengganti dilampiri dengan daftar hadir rapat, notulensi rapat, berita acara, dan Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan tersebut.
BAB VII TATA KERJA
Pasal 25 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pengurus FKPT harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum serta bersifat persuasif dengan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut;
27
a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b. Tidak menggunakan kekerasan atau pemaksaan pribadi/organisasi untuk tujuan tertentu; 2. Dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya
setiap
pengurus FKPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan satuan FKPT maupun dengan instansi terkait, dan senantiasa dikonsultasikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta melaporkannya kepada BNPT.
Tata Kerja Internal
Pasal 26 Setiap unsur di lingkungan FKPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.
Tata Kerja FKPT dengan BNPT
Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam melaksanakan program kegiatan pencegahan terorisme di daerah wajib melakukan koordinasi langsung dengan BNPT melalui Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan
28
Deradikalisasi secara intensif, berkesinambungan, dan melaporkan secara berkala.
Tata Kerja FKPT dengan Pemerintah Daerah
Pasal 28 Setiap FKPT dalam melaksanakan program kegiatan pencegahan
terorisme
wajib
melakukan
koordinasi
langsung dengan Pemerintah Daerah beserta unsurunsurnya
secara
intensif,
berkesinambungan,
dan
melaporkannya kepada BNPT.
BAB VIII KERJASAMA
Prinsip-Prinsip Umum Kerjasama
Pasal 29 1. FKPT dapat menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga lain baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 2. Kerjasama dilaksanakan oleh FKPT dengan tujuan untuk meningkatkan
koordinasi,
efisiensi,
efektivitas,
produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terorisme.
29
3. Kerjasama dilaksanakan FKPT berdasarkan prinsip: a. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku; b. Saling menghormati; c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi koordinasi dan pelaksanaan program kegiatan pencegahan terorisme;
d. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah.
4. Kerjasama yang dilakukan dapat berbentuk: a. Penelitian, pelatihan, seminar, sosialisasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terorisme di wilayah masingmasing; b. Penugasan bersama; c. Pemanfaatan berbagai sumber daya bersama; d. Pemagangan; e. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu dan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Kerjasama
dapat
dilaksanakan
sepanjang
tidak
mengganggu tugas dan fungsi FKPT serta mendapat persetujuan BNPT.
30
BAB IX SARANA DAN PRASARANA
Prinsip-Prinsip Umum Sarana dan Prasarana
Pasal 30 1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat diatur
dan
ditetapkan
oleh
Ketua
FKPT
dengan
sepengetahuan BNPT. 2. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran di
dalam
penyelenggaraan dan peningkatan kualitas lembaga dan program kegiatan pencegahan terorisme di wilayah masing-masing. 3. Penambahan
dan/atau
penggantian
sarana
dan
prasarana disesuaikan dengan perkembangan lembaga, dan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan sepengetahuan BNPT. 4. Penambahan
dan/atau
penggantian
sarana
dan
prasarana FKPT dicatat dalam daftar inventaris. 5. Pedoman perencanaan dan pengendalian sarana dan prasarana diatur di dalam peraturan tersendiri.
31
Kesekretariatan
Pasal 31 Dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan, FKPT mendapatkan dukungan administrasi dan mendapatkan fasilitasi dari BNPT.
BAB X PEMBIAYAAN
Prinsip-Prinsip Umum Pembiayaan
Pasal 32 1. Pembiayaan FKPT bersumber dari BNPT, Pemerintah Daerah, serta bantuan pihak lain (lokal, nasional maupun internasional) yang tidak mengikat. a. Pembiayaan yang bersumber dari BNPT, wajib dipertanggungjawabkan kepada BNPT berdasarkan kaidah-kaidah
pertanggungjawaban
penggunaan
keuangan negara; b. Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan
kaidah-kaidah
pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang berlaku di daerah tersebut dan melaporkannya kepada BNPT secara tertulis.
32
c. Pembiayaan yang bersumber dari instansi lain (selain BNPT
dan
Pemerintah
dipertanggungjawabkan berdasarkan
kepada
kaidah-kaidah
Daerah)
wajib
instansi
tersebut
pertanggungjawaban
penggunaan keuangan yang berlaku di instansi yang bersangkutan dan melaporkannya kepada BNPT secara tertulis; 2. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat 1 dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Kewenangan penggunaan
penerimaan, dana
serta
penyimpanan, pembukuan
dan
keuangan
ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua FKPT di daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI ATURAN PERALIHAN
Pasal 33 1. Keterlibatan FKPT dalam pencegahan terorisme sesuai dengan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme serta mengikuti kegiatan penanggulangan terorisme lainnya;
33
2. Aturan peralihan mengenai
periode kepengurusan,
batasan umur, dan kriteria pengurus FKPT mulai berlaku setelah masa jabatan dinyatakan berakhir.
Pasal 34 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh Kepala BNPT dengan pertimbangan dari Deputi
Bidang
Pencegahan,
Perlindungan,
dan
Deradikalisasi BNPT. 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 17 Januari 2017
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
TTD
DRS. SUHARDI ALIUS, M.H.
34
