-1-
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 24/KEP-BKIPM/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PUSAT KARANTINA IKAN TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pencegahan dan Manajemen Risiko pada Pusat Karantina Ikan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pencegahan dan Manajemen Risiko pada Pusat Karantina Ikan Tahun Anggaran 2017;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pencegahan dan Manajemen Risiko pada Pusat Karantina Ikan Tahun Anggaran 2017;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Undang-Undang . . .
-2-
2.
3.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
7.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan; 10. Peraturan . . .
-3-
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan JenisJenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina Di Wilayah Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PUSAT KARANTINA IKAN TAHUN ANGGARAN 2017.
KESATU
:
Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pencegahan dan Manajemen Risiko pada Pusat Karantina Ikan Tahun Anggaran 2017, meliputi: a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan yang Ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan kepala Badan ini; b. Petunjuk T e k n i s Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan kepala Badan ini; dan c. Petunjuk T e k n i s Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan Penyakit Ikan Eksotik Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan kepala Badan ini. KEDUA . . .
-4-
KEDUA
:
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, penetapan instalasi karantina, penerbitan Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan pencegahan penyakit eksotik.
KETIGA
:
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 No.
Lembar Pengesahan Nama Pejabat
1
Sekretaris BKIPM
2
Kepala Pusat Karantina Ikan
3
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas
4
Kepala Sub Bagian Hukum
Paraf
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. RINA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 24/KEP-BKIPM/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PUSAT KARANTINA IKAN TAHUN ANGGARAN 2017
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENCAPAIAN SERTIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN YANG DITETAPKAN
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perdagangan internasional produk perikanan saat ini dipengaruhi oleh permintaan pasar yang menuntut jaminan kesehatan, keamanan dan mutu produk perikanan yang sesuai standar. Perjanjian internasional tentang perdagangan seperti GATT/WTO, termasuk didalamnya perjanjian Sanitary and Phyto sanitary Measures (SPS) dan Agreement on Technical Barriers to Trade termasuk yang memuat pengawasan dan pengendalian mutu perikanan. Perjanjian SPS memperbolehkan suatu negara mengatur sendiri standar/peraturan, tetapi peraturan tersebut harus berdasarkan science. Peraturan yang diberlakukan harus dapat melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan. Hal ini menjadikan keamanan pangan dan jaminan kesehatan serta mutu produk perikanan menjadi kepedulian publik dan perioritas bagi pemerintah. Upaya melindungi dan mencegah masuk serta tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) antar area dan khususnya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia menjadi tugas yang harus diemban oleh Karantina Ikan. Usaha antisipasi terhadap munculnya wabah penyakit ikan karantina akibat lalulintas komoditas perikanan adalah dengan melakukan tindakan karantina terhadap seluruh komoditas yang dilalulintaskan. Tindakan karantina bertujuan untuk mencegah dan membebaskan komoditi perikanan tersebut dari hama dan penyakit ikan karantina yang terbawa pada komoditas perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMENKP/2014, menjelaskan Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta 1
segala sarana dan fasilitas yang memenuhi syarat kelayakan dan menerapkan biosekuriti. Untuk mengetahui kelayakan sarana dan fasilitas IKI, dilakukan penilaian IKI sesuai pedoman/petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Puskari telah merumuskan bahwa
salah
satu output/
Indikator
Kinerja
Kegiatan
(IKK)
dari
pelaksanaan kegiatan pada anggaran tahun 2017 adalah persentase jumlah IKI yang telah ditetapkan. Penyusunan Petunjuk Teknis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang ditetapkan merupakan salah satu komponen kegiatan yang mendukung strategi pelaksanaan tercapainya IKK dan menjadi acuan bagi Puskari dan UPT BKIPM dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi IKI. 1.2. Tujuan Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi Pusat Karantina Ikan dan UPT KIPM dalam pencapaian IndikatorKinerja Kegiatan (IKK) khususnya jumlah IKI yang telah ditetapkan. 1.3. Sasaran Sasaran
petunjuk
teknis
ini
adalah
terlaksananya
kegiatan
penetapan IKI sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. 1.4. Indikator Output Indikator output kegiatan ini adalah tercapainya target sertifikasi IKI sebanyak 300 sertifikat sesuai yang ditetapkan. 1.5. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Pedoman IKU jumlah IKI yang ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); c. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
nomor.
PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina; d. Peraturan
Menteri
PER.20/MEN/2007
Kelautan tentang
dan
Tindakan
Perikanan Karantina
Nomor Untuk
2
Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; f. Peraturan
Menteri
PER.32/MEN/2012
Kelautan tentang
dan
Perikanan
Jenis, Penerbitan
Nomor
dan
Bentuk
Dokumen Tindakan Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148); g. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
:
33/MEN/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan; h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 64/ KEPMEN-KP/2016 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. i. Surat
Keputusan
BKIPM/2014
Kepala
tentang
Badan
Petunjuk
KIPM
Teknis
Nomor Penilaian
320/KEPInstalasi
Karantina Ikan.
3
II. MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) A. Nama Indikator Persentase jumlah sertifikat IKI yang di keluarkan pada proses sertifikasi Instalasi Karantina Ikan sesuai standar yang berlaku. B. Makna Indikator Makna indikator adalah jumlah sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang diterbitkan oleh UPT KIPM dan Pusat yang telah memenuhi standar. C. Alasan Pemilihan Indikator Alasan pemilihan indikator adalah memberikan pelayanan sertifikasi atau tindakan karantina yang lebih cepat, mudah, efisien, memenuhi persyaratan dan mampu mencegah tersebarnya HPI/HPIK. D. Definisi 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan; 2. Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan
fasilitas
yang
ada
padanya
yang
digunakan
untuk
melaksanakan tindakan karantina. 3. Tindakan karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hhama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. 4. Sertifikat Instalasi Karantina ikan adalah surat penetapan yang menyatakan instalasi karantina telah memnuhi persyaratan untuk melakukan tindakan karantina ikan. 5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/ atau telah terdapat di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 6. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam
4
wilayah negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan. 7. Instalasi Karantina Ikan milik kementerian yang selanjutnya disebut instalasi karantina kementerian adalah instalasi karantina ikan yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah ditetapkan dalam bentuk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT KIPM. 8. Instalasi karantina ikan Milik Perorangan atau Badan Hukum yang selanjutnya disebut instalasi karantina Perorangan atau Badan Hukum adalah instalasi karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk Sertifikat Instalasi
Karantina
Ikan,
yang
pengelolaannya
dibawah
pengawasan UPT KIPM. 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang berada di bawah dan bertanggung jawan kepada Kepala Badan. E. Teknik Perhitungan 1. Di Pusat Karantina Ikan: S =
b a
x 100%
Keterangan : A = Jumlah target sertifikasi Instalasi karantina Ikan (IKI) UPT lingkup BKIPM pada tahun anggaran 2017; b = Jumlah total capaian sertifikasi Instalasi Instalasi karantina Ikan (IKI) UPT lingkup BKIPM pada tahun anggaran 2017. S = Presentase tercapainya sertifikasi Instalasi karantina Ikan (IKI)
F. Sumber Data Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari CKIB on Line (www.ckib.bkipm.kkp.go.id).
5
III.
POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN
A. Pola Dasar Pola dasar pelaksanaan IKK pencapaian sertifikasi IKI yang ditetapkan dirancang untuk dapat memenuhi target jumlah sertifikat IKI yang diterbitkan, baik IKI yang digunakan dalam rangka impor, ekspor, maupun antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tiap-tiap UPT KIPM memiliki target capaian Sertifikasi IKI pada tahun Anggaran 2017. Uraian target UPT KIPM dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk mencapai tujuan tersebut, komponen utama pelaksanaan IKK adalah sebagai berikut: 1.
IKI milik perorangan/badan hukum;
2.
IKI Milik kementerian
3.
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) di UPT BKIPM;
4.
Tim Penilai Instalasi Karantina Ikan yang terdiri dari PHPI Ahli yang telah mengikuti pelatihan Karantina Ikan;
5.
Petugas Pelayanan sertifikasi IKI;
6.
IKI milik perorangan/badan hukum atau IKI Milik kementerian
7.
Tim monitoring dan evaluasi sertifikasi IKI Puskari yang ditunjuk;
8.
Inspektur Karantina Ikan
9.
Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi sertifikasi IKI di UPT BKIPM;
10. Aplikasi CKIB online. 11. Pelaporan. B. Strategi Pelaksanaan Strategi dasar pelaksanaan IKK jumlah IKI yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan sertifikasi Instalasi Karatina Ikan (IKI) 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penilai IKI di UPT BKIPM dan Puskari (Bimtek, Sosialisasi); 3. Peningkatan kualitas petugas pelayanan sertifikasi IKI di UPT BKIPM; 4. Pengadaan sarana dan prasarana penilaian IKI di UPT BKIPM;
6
5. Peningkatan koordinasi dengan stakeholders; 6. Peningkatan pengendalian pelaksanaan Sertifikasi IKI di UPT BKIPM oleh Puskari; 7. Peningkatan kualitas pelayanan Sertifikasi IKI melalui penerapan aplikasi Sertifikasi IKI secara elektronik; 8. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat (sosialisasi); 9. Publikasi persyaratan dan prosedur penilaian dan penetapan IKI. c. Komponen kegiatan Komponen
kegiatan
yang
mendukung
sasaran
strategis
terselenggaranya pelaksanaan IKK jumlah IKI yang ditetapkan meliputi: 1. Penyusunan Petunjuk Teknis
Capaian IKK jumlah IKI yang
ditetapkan di Pusat; 2. Penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Instalasi Karantina Ikan di Pusat; 3. Penyusunan
dan
penyempurnaan
Petunjuk
Teknis
Penilaian
Kelayakan Instalasi Karantina Ikan Hidup di Pusat; 4. Penyusunan
dan
penyempurnaan
Petunjuk
Teknis
Penilaian
Teknis
Penilaian
Kelayakan Instalasi Karantina Ikan Mati di Pusat; 5. Penyusunan
dan
penyempurnaan
Petunjuk
Kelayakan Instalasi Karantina Ikan Benda Lain di Pusat; 6. Pembentukan Tim Penilai IKI di UPT BKIPM; 7. Pembuatan aplikasi pelayanan Sertifikasi IKI secara elektronik di Pusat; 8. Rapat koordinasi di Pusat dan UPT BKIPM; 9. Pembentukan Tim Monev di Pusat; 10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi IKI di UPT BKIPM oleh Pusat; 11. Pembinaan pelaksanaan Sertifikasi IKI di UPT BKIPM oleh Pusat; 12. Penyediaan bahan publikasi di Pusat dan UPT BKIPM; 13. Pembuatan laporan kegiatan Sertifikasi IKI di UPT BKIPM dan Pusat. D. Ruang Lingkup Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ruang lingkup pelaksanaan IKK jumlah IKI yang ditetapkan meliputi: 1. Perencanaan sertifikasi IKI; 2. Pelaksanaan sertifikasi IKI;
7
3. Evaluasi dan pelaporan; 4. Pembinaan sertifikasi IKI.
8
IV.
PERENCANAAN SERTIFIKASI IKI
Dalam rangka sertifikasi IKI diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan
kegiatan
dapat
berjalan
sesuai
dengan
tujuannya.
Perencanaan tersebut meliputi : pembentukan Tim Penilai IKI dan pelayanan Sertifikasi IKI di UPT BKIPM, pembentukan Tim Monev di Puskari dan rencana sertifikasi IKI sesuai target IKU Pusat pada tahun 2017, yaitu sebanyak 300 IKI. A. Perencanaa di UPT BKIPM 1. Pembentukan Tim Penilai IKI Pelaksanaan penilaian IKI di UPT BKIPM dilakukan oleh Tim Penilai IKI yang dibentuk oleh Kepala UPT BKIPM. Tim terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Ahli Muda, atau dapat 1 (satu) jenjang di atas tersebut atau di bawah jenjang tersebut minimal pangkat IIIb, apabila di UPT BKIPM tersebut tidak terdapat PHPI Ahli Muda. Tugas Tim Penilai IKI melakukan pengumpulan data dan informasi teknis, penilain IKI, verifikasi dokumen mutu karantinan ikan, melakukan analisis dan evaluasi temuan ketidaksesuaian serta membuat laporan hasil penilaian. 2. Petugas Pelayanan Sertifikasi IKI Kepala UPT BKIPM menunjuk petugas pelayanan sertifikasi IKI, yang bertugas memberikan pelayanan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan penilaian dan penetapan IKI. Petugas pelayanan bertugas melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi milik pelaku usaha, serta kegiatan administrasi terkait lainnya. B. Perencanaan di Puskari Khususnya di bidang Pencegahan dan Manajemen Risiko 1. Penyusunan TOR dan ROK ; 2. Penyiapan anggaran ; 3. Penetapan
tim
penyusunan
draft
peraturan/pedoman/
juklak/juknis/SOP terkait Sertifikasi penilaian IKI 4. Pembentukan
Tim
Monitoring
dan
Evaluasi
(Monev)
pelayanan
sertifikasi IKI. 5. Penyiapan rencana jadwal dan peserta rapat koordinasi/Forum Group Discussion;
9
6. Penyusunan
dan
penyempurnaan
pedoman/juklak/juknis/SOP
sertifikasi IKI. 7. Persiapan Bimbingan teknis dan sosialisasi penilaian IKI.
10
V.
PELAKSANAAN SERTIFIKASI IKI
A. Pelaksanaan Pelaksanaan Indikator Kinerja kegiatan pencapaian sertifikasi Instalasi Karantina Ikan yang ditetapkan dan memenuhi standar tahun Anggaran 2017, dengan tahapan antara lain : 1. Pelaksanaan di Pusat Karantina Ikan: a. Penyusunan Juknis IKK Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan yang Memenuhi Standar; b. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis/SOP terkait Penilaian kelayakan IKI; c. Sosialisasi/bimtek pedoman/juklak/juknis/SOP terkait Sertifikasi IKI; d. Sosialisasi/bimtek penilaian kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) e. Penyediaan/penyempurnaan sistim IKI secara on line ; f. Pelaksanaan monev kegiatan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan; g. Pelaksanaan rapat koordinasi/Forum Group Discussion; dan h. Pembuatan laporan kinerja tri-wulan. 2. Pelaksanaan di UPT KIPM: a. Sosialisasi/Bimtek pedoman/juklak/juknis/SOP terkait Sertifikasi IKI kepada pengguna jasa; b. Pengadaan sarana dan prasarana penilaian IKI di UPT BKIPM c. Kegiatan Monitoring dan Survailan HPIK/HPI tertentu pada Instalasi. d. Peningkatan koordinasi dengan stakeholders; e. penyusunan dan pelaporan laporan penggunaan Instalasi Karantina Ikan yang sudah tersertifikasi. f. Pelaksanaan rapat koordinasi/Forum Group Discussion; g. Penyelenggaraan kegiatan lainnya terkait sertifikasi IKI ; dan h. Pembuatan laporan kinerja tri-wulan. B. Pendanaan Pelaksanaan IKK jumlah sertifikasi Instalasi Karantina Ikan yang memenuhi standar dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017, yang berasal dari dana APBN dan APBN-P.
11
BAB VI. EVALUASI DAN PELAPORAN Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan dilakukan di UPT BKIPM dan Puskari,
Untuk mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)
perorangan/badan hukum atau Pemerintah sebagai pemilik instalasi karantina ikan wajib mengajukan permohonan penetapan kepada UPT KIPM setempat secara elektronik (on line) melalui aplikasi IKI/CKIB on line. Alamat website: www.ckib.bkipm.kkp.go.id. A. Format Pelaporan Sertifikasi IKI Instalasi yang telah mendapatkan sertifikasi IKI memiliki kewajiban, yaitu : 1) Perorangan/badan hukum atau pemerintah yang telah tersertifikasi IKI, wajib menyampaikan laporan penggunaan dan pengelolaan instalasi karantina kepada kepala UPT BKIPM setempat (Lampiran 2). 2) UPT BKIPM melakukan rekapitulasi laporan penggunaan dan pengelolaan instalasi karantina milik UPT BKIPM, perorangan atau badan hukum dan melaporkannya kepada Kepala Badan cq Kapuskari (Lampiran 3). 3) UPT BKIPM melaporkan realisasi capaian IKK jumlah IKI yang telah ditetapkan (Lampiran 4). B. Waktu Pelaporan Waktu pelaporan untuk masing-masing IKI yang sudah tersertifikasi 1. Rekapitulasi
laporan
penggunaan
dan
pengelolaan
instalasi
karantina milik UPT BKIPM, perorangan atau badan hukum dilaporkan pada paling lambat setiap tanggal 10 untuk tiap bulannya. 2. Laporan realisasi capaian IKK jumlah IKI yang telah ditetapkan dilaporkan ke Pusat dan diterima selambat-lambatnya tanggal 2 (dua) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa tri-wulan C. Mekanisme Pelaporan Semua laporan dikirim secara elektronik (softcopy) ke Pusat Karantina Ikan sebagai bahan evaluasi. Laporan disampaikan lewat email :
[email protected].
12
BAB IV PENUTUP Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sertifikasi Instalasi karantina Ikan (IKI) disusun dengan tujuan sebagai landasan kerja bagi Puskari dan UPT KIPM dalam upaya memenuhi target dari indikator kinerja kegiatan khususnya kegiatan sertifikasi IKI pada Tahun Anggaran 2017. Ukuran capaian kinerja Puskari dan UPT KIPM ditentukan dari tercapai atau tidaknya sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu IKK Puskari yang telah ditetapkan adalah persentase jumlah IKI yang telah di sertifikasi/ditetapkan. Keberhasilan sertifikasi IKI yang ditetapkan tergantung pada pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, serta kemampuan dan komitmen seluruh petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan sertifikasi IKI kepada masyarakat pengguna jasa karantina ikan. Jika seluruh komponen kegiatan berjalan sinergis dan optimal Capaian Indikator Kinerja (IKK) jumlah IKI yang ditetapkan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
13
Lampiran 1. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sertifikasi IKI
Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sertifikasi IKI di UPT KIPM Tahun Anggaran 2017
NO
UPT - KIPM
TARGET IKI 2017
1
BALAI BESAR KIPM JAKARTA I
43
2
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
9
3
BALAI KIPM KELAS I MEDAN I
8
4
BALAI KIPM KELAS I JAKARTA II
50
5
BALAI KIPM KELAS I SURABAYA I
10
6
BALAI KIPM KELAS I SURABAYA II
12
7
BALAI KIPM KELAS I DENPASAR
19
8
BALAI KIPM KELAS I BALIKPAPAN
15
9
BALAI KIPM KELAS I JAYAPURA
3
10
BALAI KIPM KELAS II PALEMBANG
3
11
BALAI KIPM KELAS II SEMARANG
10
12
BALAI KIPM KELAS II MATARAM
5
13
BALAI KIPM KELAS II BANJARMASIN
3
14
BALAI KIPM KELAS II MANADO
3
15
STASIUN KIPM KELAS I ACEH
3
16
STASIUN KIPM KELAS I MEDAN II
17
STASIUN KIPM KELAS I JAMBI
1
18
STASIUN KIPM KELAS I BATAM
5
19
STASIUN KIPM KELAS I PADANG
4
20
STASIUN KIPM KELAS I PANGKALPINANG
1
21
STASIUN KIPM KELAS I LAMPUNG
15
10
14
22
STASIUN KIPM KELAS I PEKANBARU
2
23
STASIUN KIPM KELAS I YOGYAKARTA
3
24
STASIUN KIPM KELAS I PONTIANAK
8
25
STASIUN KIPM KELAS I PALANGKARAYA
2
26
STASIUN KIPM KELAS I ENTIKONG
7
27
STASIUN KIPM KELAS I PALU
1
28
STASIUN KIPM KELAS I GORONTALO
-
29
STASIUN KIPM KELAS I KENDARI
3
30
STASIUN KIPM KELAS I KUPANG
2
31
STASIUN KIPM KELAS I AMBON
1
32
STASIUN KIPM KELAS I BENGKULU
3
33
STASIUN KIPM KELAS I TERNATE
2
34
STASIUN KIPM KELAS II TANJUNG PINANG
4
35
STASIUN KIPM KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN
3
36
STASIUN KIPM KELAS II CIREBON
8
37
STASIUN KIPM KELAS II BANDUNG
7
38
STASIUN KIPM KELAS II MERAK
5
39
STASIUN KIPM KELAS II TARAKAN
-
40
STASIUN KIPM KELAS II LUWUK BANGGAI
2
41
STASIUN KIPM KELAS II MAMUJU
-
42
STASIUN KIPM KELAS II TAHUNA
1
43
STASIUN KIPM KELAS II BAU-BAU
1
44
STASIUN KIPM KELAS II BIMA
2
45
STASIUN KIPM KELAS II SORONG
-
46
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE
1
JUMLAH
300
15
Lampiran 2. Laporan penggunaan dan pengelolaan instalasi karantina (IKI) kepada UPT BKIPM Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Instalasi Karantina Ikan Pada Media Pembawa Ikan Hidup* Nama Perusahaan
No
Hari/ Tanggal
: Bulan
No HC ***
:
Ruangan/ Kode Bak
Jenis Media Pembawa/ Komoditas
Asal
Jumlah
Pengasingan dan Pengamatan
Pemeriksaan
Jenis Tindakan yang dilakukan** Penanganan Limbah Pemusnahan Perlakuan / Cair Padat Penanganan ikan mati
................, ......................... PENANGGUNG JAWAB ……………………………….. Keterangan: * Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan ** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan ***No HC dari Negara/ daerah asal
16
Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Instalasi Karantina Ikan Pada Media Pembawa Ikan Mati* Nama Perusahaan No
No HC ***
: Bulan
Hari/ Tangga l
:
Ruangan/ Kode Rak
Jenis Tindakan yang dilakukan** Jenis Media Pembawa / Komodita s
Asal
Jumlah
Pengasingan dan Pengamatan
Pemeriksaan
Pemusnahan/ Penanganan ikan rusak/ busuk
Penanganan Limbah Cair Padat
................, ......................... PENANGGUNG JAWAB ………………………………. Keterangan: * Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan ** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan ***No HC dari Negara/ daerah asal
17
Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Instalasi Karantina Ikan Pada Media Pembawa Benda Lain*
No 1.
Nama Perusahaan
:
Bulan
:
Hari/ Tangga l
No HC ***
Ruangan / Kode Rak
2.
Jenis Media Pembawa / Komodita s
Asal
Jumlah
Pengasingan dan Pengamatan
Jenis Tindakan yang dilakukan** Pemusnahan/ Pemeriksaan Penanganan MP rusak
Penanganan Limbah Cair
Padat
................, ......................... PENANGGUNG JAWAB ……………………………….. Keterangan: * Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan ** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan *** No. HC dari Negara/ daerah asal
18
Lampiran 3. Rekapitulasi laporan penggunaan dan pengelolaan instalasi karantina milik perorangan/badan hukum dan Pemerintah Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Instalasi Karantina Ikan Untuk Media Pembawa Ikan Hidup Lingkup……… (Nama UPT)*
No
1.
Nama Perusahaa n
No. Sertifik at IKI
No HC**
Jenis Media Pembawa / Komodita s
Jumlah
Asal
Hari/ Tangga l Masuk Instala si
Jenis Tindakan yang dilakukan*** Pengasingan dan Pengamatan
Pemeriksaan
Perlakuan
Penanganan Limbah Cair Padat
Hasil dari Tindakan Karantina (Pemusnahan/ Pelepasan) hari/ tanggal****
2.
.................... ......
Keterangan: * Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI Lingkup UPT KIPM ** Nomor HC dari Negara Asal *** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan **** Diisi sesuai hasil dari tindakan karantina: pemusnahan atau pelepasan disertai hari/ tanggal tindakan
19
Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Instalasi Karantina Ikan Untuk Media Pembawa Ikan Mati Lingkup…….. (Nama UPT)*
Jenis Tindakan yang dilakukan*** No
Nama Perusahaa n
No. Sertifikat IKI
No. HC* *
Jenis Media Pembawa / Komodita s
Jumlah
Asal
Hari/ Tanggal Masuk Instalasi
Pengasingan dan Pengamatan
Pemeriksaan
Penanganan Limbah Cair Padat
Hasil dari Tindakan Karantina (Pemusnahan /P elepasan)hari/ tanggal****
Keterangan: * Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM ** No HC dari Negara/ daerah asal *** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan **** Diisi sesuai hasil dari tindakan karantina: pemusnahan atau pelepasan disertai hari/ tanggal tindakan
20
Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Instalasi Karantina Ikan Untuk Media Pembawa Ikan Benda Lain Lingkup……(Nama UPT)*
No
Nama Perusahaa n
No. Sertifikat IKI
Jenis Tindakan yang dilakukan*** No HC* *
Jenis Media Pembawa / Komodita s
Jumlah
Asal
Hari/ Tanggal Masuk Instalasi
Pengasinga n dan Pengamata n
Pemeriksaan
Penanganan Limbah Cair Padat
Hasil dari Tindakan Karantina (Pemusnahan/Pelepasa n) hari/ tanggal****
....................... ...
Keterangan: * Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM ** Nomor HC dari Negara Asal
*** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan **** Diisi sesuai hasil dari tindakan karantina: pemusnahan atau pelepasan disertai hari/ tanggal tindakan.
21
Lampiran 4. Realisasi laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ( IKK)
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan( IKK) IKI Nama Unit kerja : No. URAIAN IKK 1
Triwulan I Target Realisasi
Triwulan II Target Realisasi
KETERANGAN
Penerbitan sertifikat IKI
No. URAIAN KEGIATAN CAPAIAN IKK IKI 1. Sosialisasi sertifikasi IKI… 2 dsb. ..
Mengetahui : Atasan langsung penanggung jawab IKK
No.
Lembar Pengesahan Nama Pejabat
1
Sekretaris BKIPM
2
Kepala Pusat Karantina Ikan
3
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas
4
Kepala Sub Bagian Hukum
Paraf
Tempat, tanggal, bulan, tahun Penanggung Jawab IKK,
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. RINA
22
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 24/KEP-BKIPM/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PUSAT KARANTINA IKAN TAHUN ANGGARAN 2017
Petunjuk T e k n i s Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Semakin meningkatnya arus lalulintas perdagangan komoditas perikanan
dalam
rangka
ekspor,
impor
maupun
domestik
akan
meningkatkan risiko masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari luar negeri ke/ di dalam wilayah negara Republik Indonesia, melalui media pembawa HPIK yang dilalulintaskan. Hal ini dapat mengancam produksi perikanan nasional dan kelestarian sumber daya alam hayati ikan Indonesia. Demikian pula halnya pada kegiatan ekspor, HPI tertentu sesuai persyaratan negara tujuan harus dicegah keluarnya dari wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya HPIK ke/ di dalam wilayah negara Republik Indonesia, serta keluarnya HPI tertentu sesuai persyaratan negara tujuan, dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK/ HPI tertentu yang akan dilalulintaskan. Pelaksanaan tindakan karantina ikan tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat pemasukan/ pengeluaran atau di luar tempat-tempat pemasukan/ pengeluaran antara lain di Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik perorangan/ badan hukum yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014, IKI adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina. Dalam rangka memastikan tindakan karantina dapat berjalan efektif, konsisten dengan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan maka pengelolaan IKI perlu menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
23
Sejalan dengan hal tersebut, Puskari telah merumuskan bahwa salah satu output/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari pelaksanaan kegiatan pada anggaran tahun 2017 adalah sertifikasi CKIB. Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut perlu disusun Pedoman Teknis sebagai acuan bagi Puskari dan UPT BKIPM dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi CKIB tersebut. B. Tujuan Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Pusat Karantina Ikan dan UPT KIPM dalam pencapaian IKK khususnya target jumlah perusahaan yang menerapakan CKIB. C. Sasaran Sasaran
petunjuk
teknis
ini
adalah
terlaksananya
kegiatan
sertifikasi Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Indikator Output Indikator output kegiatan ini adalah tercapainya sertifikasi CKIB sebanyak 200 sertifikat sesuai target yang ditetapkan. E. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Pedoman IKK jumlah IKI milik pihak ketiga yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
24
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/ PERMENKP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25
BAB II MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) A. Nama Indikator Persentase jumlah sertifikat CKIB yang di keluarkan pada proses sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik sesuai standar yang berlaku. B. Makna Indikator Makna indikator adalah jumlah sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik yang diterbitkan oleh UPT KIPM dan Pusat yang telah memenuhi standar. C. Alasan Pemilihan Indikator Alasan pemilihan indikator adalah memberikan pelayanan sertifikasi atau tindakan karantina yang lebih cepat, mudah, efisien, memenuhi persyaratan dan mampu mencegah tersebarnya HPI/HPIK. D. Definisi 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan; 2. Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina. 3. CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. 4. Sertifikat CKIB (SCKIB) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala BKIPM/ Kepala Puskari/ Kepala UPT BKIPM
yang
menyatakan bahwa IKI yang tercantum di dalamnya telah konsisten menerapkan CKIB 5. Tindakan karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hhama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
26
6. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan instalasi karantina telah memnuhi persyaratan untuk melakukan tindakan karantina ikan. 7. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/ atau telah terdapat di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 8. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan. 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang berada di bawah dan bertanggung jawan kepada Kepala Badan 10.
Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, yang selanjutnya
disebut dengan Puskari adalah Pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina dan keamanan hayati ikan E. Teknik Perhitungan Penghitungan terhadap capaian IKK dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: S1 =
b a
x 100%
Keterangan : a = Jumlah target sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) UPT lingkup BKIPM pada tahun anggaran 2017; b = Jumlah total capaian sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) UPT lingkup BKIPM pada tahun anggaran 2017. S1 = Presentase tercapainya sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) F. Sumber Data Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari CKIB on line (www.ckib.bkipm.kkp.go.id)
27
BAB III POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN A. Pola Dasar Pola dasar pelaksanaan IKK jumlah CKIB yang ditetapkan dirancang untuk dapat memenuhi target jumlah sertifikat SCKIB yang diterbitkan. Dalam rangka mencapai target tersebut maka dilakukan pembagian target SCKIB kepada masing-masing UPT dengan mempertibangkan jenis dan jumlah/frekuensi kegiatan lalulintas yang meliputi Ekspor, Impor maupun Antar Area, dengan demikian maka peningkatan pelayanan pun akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh stakeholder. Uraian target UPT KIPM dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan komponen utama pelaksanaan IKK sebagai berikut: 1. Pelaku usaha perorangan atau badan hukum/ Pemilik/ Pengelola 2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) di UPT BKIPM; 3. Tim Penilai Instalasi Karantina Ikan yang terdiri dari PHPI Ahli yang telah mengikuti pelatihan Karantina Ikan; 4. Petugas Pelayanan sertifikasi CKIB; 5. IKI milik perorangan atau badan hukum; 6. IKI Milik pemerintah 7. Tim monitoring dan evaluasi sertifikasi CKIB Puskari yang ditunjuk; 8. Inspektur karantina ikan 9. Anggaran kegiatan monitoring, surveilan dan inspeksi HPI/HPIK di UPT BKIPM; 10.
Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi CKIB di Puskari
11.
Aplikasi on line
12.
Pelaporan.
B. Strategi Pelaksanaan Strategi dasar pelaksanaan IKK jumlah CKIB dilakukan dengan: 1. Penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan sertifikasi Instalasi Karatina Ikan (IKI) 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Inspektur KI di UPT BKIPM dan Puskari; 3. Peningkatan kualitas petugas pelayanan CKIB di UPT BKIPM; 4. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan CKIB di UPT BKIPM;
28
5. Peningkatan koordinasi dengan stakeholders; 6. Peningkatan pengendalian pelaksanaan Sertifikasi IKI di UPT BKIPM oleh Puskari; 7. Peningkatan kualitas pelayanan Sertifikasi CKIBmelalui penerapan aplikasi secara elektronik; 8. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat; 9. Publikasi persyaratan dan prosedur penilaian dan penetapan IKI dan CKIB. C. Komponen kegiatan Komponen
kegiatan
yang
mendukung
sasaran
strategis
terselenggaranya pelaksanaan IKK jumlah CKIB yang ditetapkan meliputi: 1.
Penyusunan Petunjuk Teknis capaian IKK jumlah CKIB yang ditetapkan di Pusat;
2.
Penyusunan dan penyempurnaan Pedoman CKIB di Pusat;
3.
Penyusunan dan penyempurnaan Juknis Inspeksi CKIB di Pusat
4.
Penyusunan dan penyempurnaan Juknis Monitoring Evaluasi penerapan dan Surveilan CKIB di Pusat
5.
Pembentukan sekretariat CKIB di UPT
6.
Pembuatan aplikasi pelayanan Sertifikasi IKI dan CKIB secara elektronik di Pusat;
7.
Rapat koordinasi di Pusat dan UPT BKIPM;
8.
Pembentukan Tim Monev di Pusat;
9.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi CKIB di UPT BKIPM oleh Pusat;
10. Pembinaan pelaksanaan Sertifikasi CKIB di UPT BKIPM oleh Pusat; 11. Penyediaan bahan publikasi di Pusat dan UPT BKIPM; 12. Pembuatan laporan kegiatan Sertifikasi CKIB di UPT BKIPM dan Pusat. D. Ruang Lingkup Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ruang lingkup pelaksanaan IKK jumlah CKIB yang ditetapkan meliputi: 1. Perencanaan sertifikasi CKIB; 2. Pelaksanaan sertifikasi CKIB; 3. Pengendalian dan pelaporan; 4. Pembinaan sertifikasi CKIB.
29
BAB IV PERENCANAAN SERTIFIKASI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK Dalam rangka sertifikasi CKIB diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan
kegiatan
dapat
berjalan
sesuai
dengan
tujuannya.
Perencanaan tersebut meliputi : pembentukan tim/sekretariat pelayanan Sertifikasi CKIB di UPT BKIPM, pembentukan Tim Monev di Puskari dan menentukan target perencanaan sertifikasi CKIB diseluruh UPT sebanyak 200 SCKIB. A. Perencanaan di UPT BKIPM 1. Pembentukan tim/sekretariat pelayanan Sertifikasi CKIB Pembentukan
tim/sekretariat
pelayanan
Sekretariat
CKIB
dimaksudkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Sekretariat hendaknya diisi oleh pejabat PHPI yang telah memahami tentang IKI dan CKIB, termasuk Inspektur Karantina. Hal tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang benar kepada stakehoders apabila diperlukan. Sekretariat harus menyusun rencana kegiatan
monitoring,
surveilan
dan
inspeksi
terhadap
IKI
untuk
memastikan pelaksanaan CKIB dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pengelola/pemilik sehingga proses sertifikasi CKIB tidak mengalami kendala. 2. Menyediakan sarana prasarana pelayanan Sertifikasi CKIB Penyediaan sarana prasarana dimaksudkan bukan hanya untuk kepentingan tim/sekretariat pelayanan sertifikasi CKIB tetapi juga kepentingan stakeholders. Tersedianya ruangan dan sarana prasarana khusus pelayanan sertifikasi CKIB akan memberikan kenyamanan dalam pelayanan dan kelancaran proses sertifikasi CKIB. 3. Menyediakan anggaran kegiatan Anggaran kegiatan terkait dengan penilaian IKI, monitoring, surveilan dan
inspeksi harus disediakan didalam DIPA UPT. Harus dipastikan
bahwa seluruh anggaran kegiatan tersebut tersedia dan mencukupi agar sertifikasi CKIB dapat dilakukan dan target di masing-masing UPT dapat tercapai. B. Perencanaan di Pusat Karantina Ikan 1. Penyusunan TOR dan ROK ; 2. Penyiapan anggaran ;
30
3. Penetapan
tim
penyusunan
draft
peraturan/pedoman/
juklak/juknis/SOP terkait Sertifikasi CKIB 4. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis/SOP 5. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) 6. Penyiapkan rencana jadwal dan peserta rapat koordinasi/Forum Group Discussion
31
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN A. Pelaksanaan Pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) Tahun Anggaran 2017, berupa: 1. Pelaksanaan di Pusat Karantina Ikan: a. Penyusunan Juknis IKK Sertifikasi CKIB b. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis/SOP terkait sertifikasi CKIB; c. Sosialisasi/bimtek pedoman/juklak/juknis/SOP terkait CKIB; d. Penyediaan/penyempurnaan sistim informasi; e. Pelaksanaan monev kegiatan sertifikasi CKIB; f. Pelaksanaan rapat koordinasi/Forum Group Discussion; dan g. Pembuatan laporan kinerja tri-wulan. 2. Pelaksanaan di UPT KIPM: a. Sosialisasi/Bimtek pedoman/juklak/juknis/SOP terkait Sertifikasi CKIB b. Penyelenggaraan Bimtek CKIB; c. Pembentukan tim/sekretariat pelayanan sertifikasi CKIB d. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan CKIB; e. Pelaksanaan monitoring, surveilan dan inspeksi f. Pelaksanaan rapat koordinasi/Forum Group Discussion; g. Pembuatan laporan B. Pendanaan Pelaksanaan IKK jumlah sertifikasi CKIB dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017, yang berasal dari dana APBN dan APBN-P.
32
BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN Sertifikasi CKIB dilakukan terhadap instalasi yang telah mendapat sertifikat IKI baik Ekspor, Impor maupun Antar Area. UPT KIPM sekurangkurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali melakukan kegiatan monitoring dan surveilan terhadap instalasi yang telah mendapatkan sertifikat CKIB untuk memastikan konsistensi penerapan CKIB dan monitoring HPI/HPIK. UPT KIPM setiap tri-wulan menyampaikan laporan pencapaian indikator kinerja kegiatan secara elektronik ke Pusat Karantina Ikan sebagai bahan evaluasi. Disamping itu untuk mengetahui pencapain IKK tersebut, Pusat Karantina Ikan melaksanakan kegiatan Monev terhadap UPT KIPM yang terdapat kegiatan sertifikasi CKIB berdasarkan skala prioritas. A. Format Pelaporan 1. UPT KIPM berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan monitoring dan surveilan HPIK/HPI tertentu di Instalasi Karantina Ikan yang telah menerapkan CKIB pada setiap bulan kepada Kepala Badan cq Ka Puskari sebagaimana format pada Lampiran 2, 3 dan 4 dalam bentuk pdf (format standar), yang terdiri dari: a. Laporan surveilan HPIK/ tertentu di Instalasi Karantina Ikan (terlampir). b. Laporan monitoring konsistensi penerapan CKIB (terlampir). c. Laporan Monitoring Surveilan CKIB (terlampir). 2. UPT KIPM berkewajiban menyampaikan laporan realiasasi capaian target IKK sertifikasi CKIB setiap tri wulan sebagaimana lampiran 5 (terlampir). B. Waktu Pelaporan 1. Laporan kegiatan monitoring dan surveilan HPIK/HPI tertentu di Instalasi Karantina Ikan selambat-lambatnya di terima tanggal 10 setiap bulan. 2. Laporan tri-wulan realisasi IKK sertifikasi CKIB oleh UPT KIPM diterima selambat-lambatnya tanggal 2 (dua) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa tri-wulan.
33
C. Mekanisme Pelaporan Semua laporan dikirim secara elektronik (softcopy) ke Pusat Karantina Ikan
sebagai
bahan
evaluasi
Laporan
disampaikan
lewat
email:
[email protected].
34
BAB VII PENUTUP Ukuran kinerja Puskari dan UPT KIPM ditentukan dari tercapai atau tidaknya indikator kinerja kegiatan. Puskari dan UPT KIPM sama-sama bertanggungjawab dengan pencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran kinerja dimaksud maka disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sertifikasi Kesehatan Ikan Domestik Yang Memenuhi Standar Tahun 2017, yang merupakan landasan bekerja bagi Puskari dan UPT KIPM dalam upaya memenuhi target dari indikator
kinerja
kegiatan
khususnya
kegiatan
sertifikasi
CKIB.
Diharapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sertifikasi CKIB tahun 2017 ini, Puskari dan UPT KIPM dapat bersinergi dan dapat berkerjasama untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
35
Lampiran 1. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sertifikasi CKIB Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sertifikasi CKIB di UPT KIPM Tahun Anggaran 2017
NO
KODE UPT
NAMA UPT
TARGET 2017 (perpanjangan + baru)
1
01.0
Balai Besar KIPM Jakarta I
14
2
02.0
Balai Besar KIPM Makassar
8
3
03.0
Balai KIPM Kelas I Denpasar
30
4
04.0
Balai KIPM Kelas I Surabaya I
12
5
05.0
Balai KIPM Kelas I Medan I
6
06.0
Balai KIPM Kelas I Balikpapan
15
7
07.0
Balai KIPM Kelas II Mataram
11
8
08.0
Balai KIPM Kelas II Palembang
3
9
09.0
Balai KIPM Kelas I Jayapura
3
10
10.0
Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru
2
11
11.0
Stasiun KIPM Kelas I Pontianak
8
12
12.0
Balai KIPM Kelas II Manado
1
13
13.0
Balai KIPM Kelas I Padang
2
14
14.0
Stasiun KIPM Kelas I Kendari
3
15
15.0
Balai KIPM Kelas I Jakarta II
2
16
16.0
Balai KIPM Kelas I Surabaya II
2
17
17.0
Balai KIPM Kelas II Semarang
10
18
18.0
Balai KIPM Kelas II Banjarmasin
3
19
19.0
Stasiun KIPM Kelas I Jambi
5
20
20.0
Stasiun KIPM Kelas I Bengkulu
2
21
21.0
Stasiun KIPM Kelas I Palu
1
22
22.0
23
23.0
Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas I Entikong
24
24.0
Stasiun KIPM Kelas I Lampung
25
25.0
26
26.0
Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya
─
27
27.0
Stasiun KIPM Kelas I Kupang
3
8
2 2 7 3
36
NO
KODE UPT
28
28.0
29
29.0
30
30.0
Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang Stasiun KIPM Kelas II Bima
31
31.0
Stasiun KIPM Kelas I Ternate
2
32
32.0
Stasiun KIPM Kelas II Tahuna
1
33
33.0
Stasiun KIPM Kelas II Tarakan
─
34
34.0
Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo
─
35
35.0
Stasiun KIPM Kelas II Sorong
─
36
36.0
Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau
2
37
37.0
Stasiun KIPM Kelas II Cirebon
6
38
38.0
Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta
2
39
39.0
Stasiun KIPM Kelas I Ambon
1
40
40.0
Stasiun KIPM Kelas II Merauke
3
41
41.0
Stasiun KIPM Kelas I Aceh
3
42
42.0
Balai Uji Standar Karantina Ikan
─
43
43.0
Stasiun KIPM Kelas I Batam
6
44
44.0
Stasiun KIPM Kelas II Merak
6
45
45.0
Stasiun KIPM Kelas II Mamuju
─
46
46.0
Stasiun KIPM Kelas I Medan II
─
47
47.0
Stasiun KIPM Kelas II Bandung
3
NAMA UPT
JUMLAH
TARGET 2017 (perpanjangan + baru) ─ 1 2
200
37
Lampiran 2.Form Hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu di Instalasi Karantina Ikan
38
Lampiran 3. LAPORAN MONITORING KONSISTENSI PENERAPAN CKIB NAMA PERUSAHAAN ALAMAT INSTALASI KARANTINA TANGGAL/BULAN/TAHUN HABITAT JENIS KOMODITI
: : : : Air Tawar / Air Laut *) : Pisces/Crustacea/Mollusca/Coelenterrata/Echinodermata/ Amphibia/Reptilia/Mammalia/Algae dan Biota Perairan lainnya *)
A. Penerapan SOP NO.
NAMA SOP
KONSISTEN
TIDAK KONSISTEN
KETERANGAN
1
2
3
4
5
1
Persiapan dan Pengelolaan Air Masuk Pemasukan Ikan
2 3
4
Pengamatan Kesehatan Ikan / Pemeriksaan dan Pengobatan Selama Masa Karantina Pemusnahan
5
Desinfeksi Alat dan Wadah Pemeliharaan
6 7
Desinfeksi Lingkungan Pemelihaaran Ikan Pengaturan Personil
8
Pengelolaan Limbah
9
Pengelolaan Pakan
10
Pengemasan Ikan (Packing)
Keterangan: Nama SOP disesuaikan dengan prosedur CKIB pada Instalasi Karantina Ikan yang dimonitor
39
B. Pengisian Logbook NO. NAMA LOGBOOK DIISI 1 2 3 1 Persiapan dan Pengelolaan Air Masuk 2 Penanganan Ikan Masuk 3 Pengamatan Kualitas Air 4 Pengelolaan Limbah Cair 5 Pengelolaan Limbah Padat 6 Desinfeksi Perlatanan Pemeliharaan Ikan 7
Desinfeksi Wadah Pemeliharaan Ikan
8
Desinfeksi Lingkungan Pemeliharaan Pengamatan Kesehatan Ikan Selama Masa Karantina Penganganan Ikan Sakit Selama Masa Karantina (Pengasingan) Pemeriksaan Penyakit Ikan Selama Masa Karantina Pengobatan Ikan Sakit Selama Masa Karantina Penanganan Ikan Mati
9
10
11 12 13 14
17
Pemusnahan Ikan Mati Pengelolaan Pakan Segar Pengelolaan Pakan Buatan Formulir Pengemasan
18
Formulir Distribusi
19
Pengaturan (Petugas)
15 16
TIDAK DIISI 4
KETERANGAN 5
Personil
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
40
Lampiran 4. Form Laporan Bulanan Monitoring dan Surveilan CKIB di Instalasi Karantina Ikan oleh UPT KIPM LAPORAN BULANAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI INSTALASI KARANTINA IKAN LINGKUP WILAYAH KERJA BALAI BESAR /BALAI/STASIUN KIPM ………………… BULAN/TAHUN : ……….................
1. NAMA PERUSAHAAN : ………....................................................... 2. ALAMAT PERUSAHAAN : ..................................…….....................… 3. ALAMAT UNIT USAHA BUDIDAYA PERIKANAN : ......................................….....……........… 4. JENIS MEDIA PEMBAWA / IKAN YANG DIKELUARKAN DARI WILAYAH NEGARA RI (data jenis dilampirkan) : ikan hias air tawar / ikan konsumsi air tawar/ ikan hias air laut/ ikan konsumsi air laut *) 5. JENIS MEDIA PEMBAWA / IKAN YANG DIKELUARKAN ANTAR AREA (data jenis dapat dilampirkan) : ikan hias air tawar / ikan konsumsi air. tawar/ ikan hias air laut/ ikan konsumsi air laut *) 6. NEGARA TUJUAN : .……….........................................................................……................... ........….. 7. AREA TUJUAN : ....…………….....................................................................……….......... ...... 8. PERSYARATAN DARI NEGARA TUJUAN (beri tanda lingkaran/silang pada huruf yang dipilih dan dan isi ketentuan sesuai yang dipersyaratkan): a. Monitoring on farm : dilakukan ……………. kali per…………………………………… b. Ikan harus bebas dari HPIK/HPI: ………………......………………...……......................… .…………………………………………………................................................ ................. . Penerapan biosecurity : yang diakukan pada areal farm / instalasi meliputi : ........…………………………………………………………………………………… ………... ............................................................................................................ .......................
41
c. Telah diperiksa selama ............ jam sebelum ekspor dan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit yang dipersyaratkan; d. Tidak ada riwayat serangan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya atau tidak pernah mengalami kematian masal dalam ......... bulan terakhir sebelum ekspor; e. Tidak dalam pengawasan dari otoritas kompeten negara pengekspor atau tidak dimaksudkan untuk pemusnahan yang ditujukan untuk pengendalian penyakit tertentu; f. Pakan mentah atau hidup yang diberikan pada saat sebelum ekspor telah diuji dan disertifikasi bebas dari penyakit yang dipersyaratkan; g. Semua pengujian dilakukan oleh laboratorium kesehatan ikan yang diakui oleh BKIPM dan diuji sesuai dengan OIE Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals; h. Ikan tidak diberi vaksin (tidak berlaku untuk Mollusca atau Crustacea); i. Air atau umpan dan semua yang digunakan dalam transportasi serta yang kontak langsung dengan hewan yang akan diekspor saat sebelum pengiriman: a) bebas dari penyakit yang dipersyaratkan, atau; b) sebelum kontak dengan hewan air yang akan dikirim dilakukan desinfeksi atau kegiatan pembebasan dari patogen sesuai dengan persyaratan negara tujuan; j. Hewan air atau ikan yang dikirim bebas dari ektoparasit dan host intermediate (terutama Mollusca atau Crustacea); k. Jenis ikan yang dikirim merupakan jenis yang termasuk dalam ijin impor negara tujuan dan bebas dari benda asing; l. Ikan yang berasal lebih dari 1 (satu) populasi, telah dilakukan isolasi ditempat asal sebelum dilakukan pengiriman dan diketahui/ditandatangani oleh inspektur dari otoritas kompeten minimal 7 hari atau lebih untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor; m. Negara/Area/Daerah/Budidaya/Tempat asal ikan menjadi tempat dilakukan kegiatan surveillance untuk penyakit yang dipersyaratkan dan diketahui oleh otoritas kompeten; n. Selama pemeliharaan, antara ikan hias air tawar dan ikan konsumsi : dipisahkan/tidak dipisahkan*) o. Sudah ditreatment dengan parasitisida dalam 7 hari sebelum ekspor: ya/tidak*) p. Ikan berasal dari hasil: budidaya/tangkapan di alam*) q. Alat tangkap yang digunakan: ...................................................................................... r. Ikan sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dalam waktu 7 hari sebelum ekspor: ya/tidak*) s. Ikan harus bebas dari HPIK/HPI: ................................................................................. t. ............................................................(diisi persyaratan lainnya yang belum tertuang).
42
9. PERSYARATAN AREA TUJUAN (beri tanda lingkaran/silang pada huruf yang dipilih dan dan isi ketentuan sesuai yang dipersyaratkan): a. Ikan harus bebas dari HPIK: ...........................................………….....……................… ..……………………………………………..................................................... ...... 10. PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN a. Kontainer unit penyimpanan dan kemasan telah dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu: ya/tidak*) b. ............................................................(diisi persyaratan lainnya yang belum tertuang).
No.
Lembar Pengesahan Nama Pejabat
1
Sekretaris BKIPM
2
Kepala Pusat Karantina Ikan
3
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas
4
Kepala Sub Bagian Hukum
Paraf
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. RINA
43
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 24/KEP-BKIPM/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PUSAT KARANTINA IKAN TAHUN ANGGARAN 2017
PETUNJUK T E K N I S PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENCEGAHAN PENYAKIT IKAN EKSOTIK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, tujuan penyelenggaraan karantina ikan adalah mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri, dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mengacu kepada tujuan penyelenggaraan karantina ikan tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2015
tetang
Penetapan
Jenis-Jenis
Hama
dan
Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya, diketahui terdapat 24 jenis penyakit ikan eksotik yang wajib dicegah masuknya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, guna memberikan pedoman bagi UPT KIPM dalam upaya mencegah masuknya penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sehingga dapat tercapai capaian Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar 100 %, perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Capaian IKK Pencegahan Penyakit Eksotik ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. B. Tujuan Menjadi pedoman bagi pusat karantina ikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
44
Perikanan (BKIPM) dalam pencapaian 100 % IKK Pencegahan Penyakit Ikan Eksotik ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. C. Sasaran Tercegahnya
penyakit
eksotik
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 agar tidak masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. D. Indikator Output Indikator kegiatan untuk tahun 2017 adalah tidak masuknya penyakit ikan eksotik sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2014 sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis yaitu: Tabel 1. Daftar Penyakit Ikan Eksotik yang Dicegah Pemasukannya ke Dalam Wilayah Republik Indonesia 1
Channel Catfish Virus Disease 13
Nocardiosis
/
(CCVD)
Tubercolosis
Gill (Nocardia
crassostreae) 2
3
4
Spring
Viraemia
of
Carp 14
Disease (SVCD)
(Nocardia asteroides)
Infectious Pancreatic Necrosis 15
Infection
Disease (IPND)
exitiosa
Infectious
Haematopoeitic 16
Necrosis Disease (IHND) 5
Nocardiosis/Gill Tubercolosis
Infection
with
Bonamia
with
Bonamia
with
Martelia
ostreae;
White Tail Disease (WTD)
17
Infection refringens
6
Monodon
Slow
Growth 18
Syndrome (MSGS) atau Laem Singh
Infection
with
Perkinsus
marinus
Virus
(LSNV)/Retinopathy 7 8
9
Epizootic
Haematopoietic 19
Infection with Gyrodactylus
Necrosis Disease (EHND)
salaris
Viral
Sand
Haemorrhagic 20
Paper
Septicaemia Disease (VHSD)
(Ichtyophonus hoferi);
Abalone
Infection
(AVG)
Viral
Gangliometris 21
Disease
with
Batrachochytrium
45
dendrobatidis 10 Infection
with
Ostreid 22
Herpesvirus-1
Epizootic
Ulcerative
Syndrome
(Aphanomyces
invadans) 11 Early
Mortality
(EMS)
/
Hepatopancreatic
Syndrome 23 Acute
Aphanomycosis
/
Crayfish
Plaque (Aphanomyces astaci).
Necrosis
Disease (AHPND); 12 Infection
with
Xenohaliotis
californiensis E. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
tahun
2002
Nomor
36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 444); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 10/MEN/20012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 502) 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 80/KEPMENKP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
46
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 58/KEPMENKP/2016 tentang Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia.
47
BAB. II MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN A. Nama Indikator Prosentase penyakit eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. B. Makna Indikator Prosentase jumlah penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (100 %). C. Alasan Pemilihan Indikator Alasan pemilihan indikator adalah: -
Meningkatkan sistem pencegahan pemasukan penyakit ikan khususnya penyakit ikan karantina eksotik ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
-
Untuk menilai apakah tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina telah mampu menjadi filter bagi masuknya penyakit ikan eksotik.
-
Untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan pencegahan penyakit ikan eksotik yang dilakukan oleh petugas karantina melalui tindakan karantina.
D. Perhitungan indikator Tindakan karantina mampu menjadi filter masuknya penyakit ikan eksotik apabila dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap contoh uji media pembawa, sesuai dengan jenis media pembawa dan seluruh target penyakit eksotik (berdasarkan Kepmen KP Nomor 80/KEPMEN-KP/2015). Oleh karena itu, perhitungan indikatornya adalah jumlah penyakit ikan eksotik yang diperiksa dibagi jumlah target penyakit ikan eksotik berdasarkan Kepmen KP Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 dikalikan seratus prosen, atau Jumlah penyakit eksotik diperiksa --------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penyakit eksotik (berdasarkan Kepmen KP)
48
Agar hasil pemeriksaan laboratorium diakui validitasnya, pemeriksaan terhadap media pembawa harus: -
Dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi, dan penyakit eksotik dimaksud masuk dalam ruang lingkup akreditasi;
-
Apabila penyakit eksotik tersebut belum termasuk dalam ruang lingkup akreditasi, dilakukan uji banding dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) laboratorium berbeda, dengan hasil pengujian negatif. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencegahan penyakit ikan eksotik, terhadap media pembawa yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (telah diterbitkan sertifikat pelepasan), dilakukan pemantauan pada periode waktu tertentu. Tingkat keberhasilan pencegahan penyakit eksotik dihitung dengan cara: Jumlah penyakit ikan eksotik yang ditemukan TK = 1 - ---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penyakit ikan eksotik berdasar Kepmen
E. Definisi Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan: 1. Penyakit ikan eksotik adalah penyakit ikan yang belum ditemukan di Indonesia, yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 3. HPIK eksotik adalah HPIK yang belum ditemukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya. 4. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
49
5. Kewajiban Tambahan adalah persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemasukan
media
pembawa
ke
dalam
wilayah
Negara
Republik
Indonesia, pengiriman media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan pengeluaran media pembawa
dari
dalam
wilayah
Negara
Republik
Indonesia,
selain
persyaratan wajib karantina ikan, yang ditetapkan oleh Pemerintah. 6. Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan adalah penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya,
risiko
bahaya
bagi
kelestarian
sumberdaya
ikan
dan
lingkungan, kesehatan manusia dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari importasi ikan dan produk perikanan.
50
BAB. III POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN A. Pola Dasar Pola dasar pencegahan penyakit eksotik ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu: 1. Analisis Risiko Media Pembawa HPIK. 2. Mitigasi Risiko, dilakukan dengan penetapan kewajiban tambahan, 3. Tindakan Karantina. 4. Pemantauan Pasca Karantina. B. Strategi Dasar Strategi dasar pencegahan masuknya HPIK eksotik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah: 1. Implementasi Analisis risiko Salah satu persyaratan impor media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah Ijin Impor yang berupa: a. Surat Ijin Pemasukan Ikan Hidup ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). b. Surat Keterangan Teknis Pakan dan/bahan baku pakan ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). c. Surat Keterangan Obat Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). d. Surat
Ijin
Pemasukan
Hasil
Perikanan
oleh
Direktorat
Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Ijin tersebut diatas diterbitkan setelah melalui tahapan analisis risiko, bahwa media pembawa atau negara asal media pembawa tidak berisiko atau mempunyai risiko kecil terhadap kemungkinan masuknya penyakit eksotik. Untuk negara anggota OIE, analisis risiko wajib dilakukan terhadap: a. jenis atau strain/varietas ikan baru; b. produk perikanan baru; c. jenis ikan berbahaya; d. ikan dan produk perikanan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau e. ikan dan produk perikanan dari negara asal yang sedang terkena wabah;
51
Sedangkan untuk negara yang bukan anggota OIE, analisis risiko dilakukan untuk setiap penerbitan
ijin impor. Dengan analisis risiko
dapat ditentukan langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan tertentu untuk meminimalisir risiko. 2. Penetapan Kewajiban Tambahan. Kewajiban tambahan karantina ikan merupakan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang harus dipenuhi bagi pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu: a. Bagi media pembawa yang berasal dari negara yang tidak bebas dari penyakit eksotik, persyaratan tambahannya adalah: 1) Dilengkapi surat keterangan dari lembaga yang berkompeten yang memuat pernyataan bahwa: a) negara asal telah memiliki program manajemen penyakit; dan b) media pembawa berasal dari zona yang dalam 2 (dua) tahun terakhir bebas dari penyakit eksotik tersebut berdasarkan hasil surveilan; 2) laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah dilakukan screening penyakit eksotik di negara asal dengan menggunakan metode Histopatologi, Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. b. Bagi media pembawa yang merupakan inang antara atau carrier penyakit eksotik, dilengkapi keterangan berupa laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah dilakukan screening penyakit eksotik di negara asal dengan menggunakan metode Histopatologi, ELISA, dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. c. Bagi media pembawa yang melakukan transit di negara yang tidak bebas penyakit
eksotik,
kewajiban
tambahannya
berupa
larangan
diturunkannya media pembawa tersebut dari alat angkut yang dibuktikan dengan Surat Muat Udara atau Bill of Loading. d. Media pembawa merupakan induk, calon induk, atau benih hasil budidaya, perlu dilengkapi:
52
1) Sertifikat Bebas dari Penyakit Spesifik (Specific Pathogen Free/SPF) atau Resisten terhadap Penyakit Spesifik (Specific Pathogen Resistant /SPR); dan 2) laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah dilakukan screening HPIK dan HPI Tertentu di negara asal dengan menggunakan metode Histopatologi, ELISA, dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. e. media pembawa merupakan obyek analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan, maka harus memenuhi kewajiban tambahan sesuai dengan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan. 3. Tindakan Karantina Untuk mencegah masuknya penyakit ikan eksotik terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina sesuai ketentuan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tempat-tempat pemasukan, sebagaimana terlihat pada tabel 1. Tabel 1. Standar Operasional Prosedur untuk Kegiatan Impor NO 1 2 3 4 5 6 7 8
NO SOP
SOP PEMASUKAN
15/BKIPM.2/I.
Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan
1/2016 16/BKIPM.2/I. 1/2016 17/BKIPM.2/I. 1/2016
Impor Risiko Tinggi Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Risiko Rendah Pemeriksaan MP/HP di Zona Karantina Ikan
18/BKIPM.2/I.
Pemasukan
1/2016
Jalur Merah
19/BKIPM.2/I.
Pemasukan
1/2016
Jalur Hijau
20/BKIPM.2/I.
Pemasukan
1/2016 21/BKIPM.2/I. 1/2016 22/BKIPM.2/I.
(Impor)
Media
Pembawa
Melalui
(Impor)
Media
Pembawa
Melalui
Obat
Ikan
/Sampel
Obat
Ikan
/Bahan Baku Obat Ikan dari Luar Negeri Pemasukan
Kembali
Hasil
Perikanan
yang
Ditolak Oleh Negara Tujuan Pemasukan MP/HP di POS Lintas Batas Antar
53
NO
NO SOP 1/2016
9 10
23/BKIPM.2/I. 1/2016 24/BKIPM.2/I. 1/2016
SOP PEMASUKAN Negara Pengawalan
Impor
Media
Pembawa/
Hasil
Perikanan Pengawalan Impor Transit Media Pembawa/Hasil Perikanan
4. Pemantauan Pasca Impor a. Pelaksana -
UPT KIPM yang melakukan pelayanan importasi media pembawa; atau
-
UPT KIPM yang menjadi tujuan impor media pembawa
b. Target Media Pembawa Target pemantauan adalah media pembawa berupa ikan atau hasil perikanan
yang
dimasukkan
ke
dalam
wilayah
negara
Republik
Indonesia. c. Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. d. Target Penyakit Target penyakit pada pemantauan pasca karantina adalah seluruh penyakit ikan eksotik berdasarkan kepmen KP Nomor 80/KEPMENKP/2015. e. Laboratorium Tempat pemeriksaan contoh uji pada kegiatan pemantauan pasca karantina adalah laboratorium yang telah terakreditasi dan penyakit ikan eksotik target telah menjadi ruang lingkup akreditasi laboratorium tersebut. C. Strategi Operasional Pelaksanaan pencegahan penyakit ikan karantina eksotik ke dalam wilayah
negara
Republik
Indonesia,
dilaksanakan
melalui
strategi
pelaksanaan, sebagai berikut: 1. Tingkat Pusat (Puskari) -
Penyusunan ketentuan, norma, standar, prosedur, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan importasi media pembawa.
-
Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium UPT KIPM.
-
Jejaring laboratorium;
54
-
Penyediaan metodologi pengujian penyakit ikan karantina;
-
Penerapan analisis risiko
2. Tingkat UPT KIPM -
Pelaksanaan tindakan karantina sesuai standar,
-
Pemantauan penyakit ikan karantina pasca impor;
-
Penetapan jadwal operasional dan laboratorium;
-
penyiapan alat, bahan dan anggaran;
-
Penyediaan data sertifikasi kesehatan ikan impor yang berkualitas.
D. Ruang Lingkup Capaian IKK 1. Penyusunan/penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan karantina,
khususnya
ketentuan
yang
terkait
pemasukan
media
pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 2. Penyusunan analisis risiko penyakit ikan eksotik yang dimungkinkan masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia. 3. Perumusan/penyempurnaan Juklak/Juknis/SOP Tindakan Karantina Ikan Impor. 4. Monitoring dan Evaluasi Perkarantinaan Ikan Impor Monitoring dalam rangka evaluasi pelaksanaan tindakan karantina dalam pencegahan penyakit ikan eksotik terhadap pemasukan media pembawa dari luar negeri. 5. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan Berupa sosialisasi Sistem Perkarantinaan Ikan Indonesia kepada negara mitra dan/atau notifikasi ketentuan peraturan impor. 6. Pelaksanaan Pre Shipment Inspection. 7.
Peningkatan kapasitas laboratorium UPT KIPM Berupa peningkatan kemampuan diagnosis laboratorium UPT KIPM.
8. Peningkatan Kemampuan diagnosis penyakit eksotik Berupa peningkatan kemampuan diagnosis bagi petugas laboratorium UPT BKIPM. 9. Pemantauan Pasca Impor. Berupa pemantauan atau monitoring penyakit ikan eksotik terhadap media pembawa yang diimpor ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Implementasi dapat dilakukan melalui kegiatan surveilan HPIK/HPI tertentu di IKI.
55
BAB. IV PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYAKIT IKAN EKSOTIK A. Pelaksanaan di Tingkat Pusat 1.
Penyusunan/penyempurnaan ketentuan perundangan pemasukan media pembawa HPIK ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2.
Penyusunan analisis risiko HPIK dan HPI tertentu;
3.
Perumusan/penyempurnaan
Juklak/Juknis/SOP
Importasi
media
pembawa; 4.
Monitoring Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Impor;
5.
Koordinasi dengan instansi terkait;
6.
Evaluasi dan Pelaporan.
B. Pelaksanaan di Tingkat UPT 1. UPT BKIPM yang merupakan pintu pemasukan (impor), melakukan pelayanan impor langsung atau berbatasan langsung dengan luar negeri, yaitu: a. Peningkatan pelaksanaan tindakan karantina ikan impor di pintu pemasukan: - Dilakukan untuk memfilter agar media pembawa yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari HPIK eksotik. - Dilakukan melalui kegiatan analisis media pembawa dan pemeriksaan secara laboratorium dengan target seluruh HPIK eksotik sesuai dengan inangnya, berdasarkan Kepmen Nomor 80/KEPMEN-KP/2015. b. Pengawalan seluruh media pembawa impor ke instalasi: - Untuk memastikan seluruh media pembawa sampai di instalasi yang sesuai. c. Penyiapan sarana instalasi karantina pemerintah: - Instalasi karantina milik pemerintah harus mampu untuk digunakan dalam melakukan tindakan pengasingan, pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan hingga media pembawa dapat dibebaskan. d. Penyiapan Sistem Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi milik Pemerintah dan milik Perorangan/Badan Hukum: - untuk dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina, instalasi karantina milik pemerintah maupun prorangan/badan hukum harus menerapkan sistem CKIB, untuk meminimalisir risiko penyebaran HPIK eksotik.
56
e. Pemantauan penyakit eksotik pasca impor: - Dilakukan di farm/instalasi, di tempat tujuan pemasukan; - Dilakukan pengambilan contoh uji untuk pemeriksaan laboratorium secara berkala dan periodik; - Metode pengambilan contoh uji media pembawa untuk pemeriksaan HPIK eksotik dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur kegiatan pemantauan atau surveilan HPIK/HPI tertentu; - Pemeriksaan secara laboratoris terhadap media pembawa HPIK Eksotik dilakukan sesuai metode uji yang distandarkan dan ruang lingkup laboratorium; f. Peningkatan sarana laboratorium - Peningkatan sarana diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan laboratorium guna pemeriksaan seluruh HPIK eksotik sesuai Keputusan Menteri KP No. 80/KEPMEN-KP/2015. g. Peningkatan bahan uji laboratorium - Peningkatan bahan uji laboratorium diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan uji laboratorium guna pemeriksaan seluruh HPIK eksotik. h. Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium - Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium diarahkan agar seluruh HPIK eskotik termasuk ke dalam ruang lingkup akreditasi laboratorium. i. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) - Peningkatan kompetensi bertujuan agar petugas karantina mampu melakukan tindakan karantina dalam rangka mencegah masuknya HPIK eksotik (dapat dilakukan melalui penyelenggaraan atau mengikutsertakan personil dalam kegiatan bimtek/magang/studi banding laboratorium). j. Koordinasi dengan instansi terkait - Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan dalam rangka pencegahan HPIK eksotik. 2. UPT yang melakukan pelayanan impor tidak langsung a. Pemantauan HPIK pasca impor; b. Penyiapan sarana instalasi karantina pemerintah; c. Penyiapan sistem Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Pemerintah; d. Peningkatan sarana dan fasilitas laboratorium; e. Peningkatan bahan uji laboratorium;
57
f. Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium; g. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM); h. Koordinasi dengan instansi terkait. C. Pendanaan Pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penyakit Ikan Eksotik ke dalam Wilayah Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibiayai oleh APBN dan APBN-P Badan KIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017. D. Tolok Ukur Keberhasilan 1. Tingkat Pusat Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat adalah: a. tersusunnya
Peraturan
Menterai
Kelautan
dan
Perikanan
tentang
Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Sediaan Bahan Biologik; b. diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan KIPM tentang Penetapan Tilapia
Lake
Virus
(TiLV)
sebagai
Penyakit
Ikan
yang
dicegah
Pemasukannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; c. tersusunnya
Kajian
Analisis
Risiko
Jaguar
Chiclid
(Parachromis
managuensis); d. tersusunnya Petunjuk Teknis Surveilan Penyakit Tilapia Lake Virus (TiLV) pada Ikan Nila; e. tersusunnya analisis risiko penyakit Tilapia Lake Virus (TiLV) pada ikan Nila (Oreochromis niloticus); f. tersusunnya Kategorisasi Risiko Media Pembawa HPIK; g. tersusunnya draf Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK; h. terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait; i. terlaksananya evaluasi dan pelaporan.
58
2. Tingkat UPT Sedangkan di tingkat UPT, tolok ukur keberhasilannya adalah: a. prosentase pemeriksaan penyakit eksotik dibandingkan dengan target penyakit
ikan
eksotik
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Nomor
80/KEPMEN-KP/2015 dikalikan seratus persen atau: Jumlah penyakit eksotik yang dicegah masuk ------------------------------------------------------------------- x100% Jumlah penyakit eksotik berdasarkan kepmen Ketentuan
yang
harus
dipenuhi
dalam
penghitungan
prosentase
pemeriksaan penyakit eksotik adalah: -
target penyakit penyakit eksotik adalah sesuai Kepmen KP Nomor 80/KEPMEN-KP/2015;
-
Laboratorium tempat pemeriksaan telah terakreditasi dan penyakit eksotik dimaksud masuk dalam ruang lingkup akreditasi;
-
Apabila penyakit eksotik tersebut belum termasuk dalam ruang lingkup akreditasi,
dilakukan
uji
banding
sekurang-kurangnya
1
(satu)
laboratorium yang berbeda, dengan hasil negatif. b. Tidak ditemukannya penyakit ikan eksotik di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan pola perhitungan: c. Jumlah penyakit ikan eksotik yang ditemukan 1 - ----------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penyakit eksotik berdasarkan kepmen E. Laporan UPT KIPM segera melaporkan ke Pusat Karantina Ikan (Puskari) apabila terjadi wabah penyakit ikan karantina eksotik yang terdapat di wilayah kerjanya, baik yang berasal dari: -
hasil pengujian laboratorium terhadap importasi media pembawa;
-
hasil
pemantauan
(monitoring
dan/atau
surveilan)
penyakit
ikan
karantina; maupun -
hasil investigasi adanya wabah penyakit ikan melalui surat elektronik :
[email protected] selambat-lambatnya diterima tanggal 10 bulan berikutnya.
59
BAB. V PENUTUP Kegiatan pencegahan penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dilaksanakan
dalam
rangka
mendukung
keberhasilan
usaha
pembudidayaan dan/atau produksi ikan di Indonesia. Kegiatan pencegahan penyakit eksotik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan bentuk atau upaya untuk memproteksi wilayah perairan
Indonesia dari
kemungkinan
masuknya
penyakit-penyakit
tertentu yang belum ditemukan di Indonesia, sehingga usaha-usaha pembudidayaan ikan di Indonesia dapat terus berkembang secara konstruktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Keberhasilan kegiatan ini menjadi amat penting mengingat banyaknya kasus kegagalan usaha perikanan yang disebabkan karena terjadinya wabah atau outbreak suatu penyakit tertentu. Oleh karena itu sinergitas seluruh elemen BKIPM dan pemangku kepentingan yang lain sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan ini.
No.
Lembar Pengesahan Nama Pejabat
1
Sekretaris BKIPM
2
Kepala Pusat Karantina Ikan
3
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas
4
Kepala Sub Bagian Hukum
Paraf
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. RINA
60
