Bisnis Indonesia – 01/03/2017, Hal. 22 Bancassurance Jadi Andalan
Investor Daily – 01/03/2017, Hal. 23 Joint Venture Kuasai 60% Produk Asuransi Jiwa
Harian Kontan – 01/03/2017, Hal. 24 Unitlink Pendapatan Tetap Masih Paling Menarik
WARTA EKONOMI 28/02/2017 Puluhan Asuransi Kesehatan Swasta Siap Terapkan CoB BPJS Kesehatan http://wartaekonomi.co.id/read132304/puluhan-asuransi-kesehatan-swasta-siap-terapkan-cob-bpjskesehatan.html
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mampu serta ingin meng-upgrade pelayanan kesehatan non medisnya, BPJS Kesehatan siap bersinergi dengan puluhan perusahaan asuransi kesehatan swasta atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) untuk mengimplementasikan aturan baru tentang coordination of benefit (CoB) alias koordinasi manfaat. Menurut Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda yang hadir mewakili Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan dalam acara tersebut, aturan baru CoB yang tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan aturan sebelumnya, yang lebih menguntungkan bagi peserta maupun perusahaan AKT. "Jika dulu produk JKN-KIS terpisah dari produk asuransi kesehatan tambahan, kini produk JKN-KIS menjadi product rider dari asuransi kesehatan tambahan. Asuransi kesehatan tambahan wajib melakukan sosialisasi aktif dan memasarkan JKN kepada badan usaha,” jelas Wahyuddin dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan Asuransi Kesehatan Tambahan di Jakarta, Selasa (28/2/2017). Pertama, dilihat dari sisi kepesertaan, jika sebelumnya badan usaha mendaftarkan langsung kepesertaan JKN-KIS ke BPJS Kesehatan, kini dengan terbitnya aturan baru CoB, badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS melalui perusahaan AKT. Kedua, dari sisi pembayaran iuran, jika dulu pembayaran iuran dilakukan secara terpisah antara iuran JKN-KIS dengan premi AKT, maka kini pembayaran iuran JKN-KIS dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi AKT. "Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan, maka koordinasi manfaat hanya dilakukan oleh salah satu asuransi kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Alternatif lainnya, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan AKT,” terang Wahyuddin. Ketiga, dari segi pelayanan kesehatan, jika aturan CoB yang lama membatasi rujukan hanya dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka dalam aturan CoB baru, peserta CoB JKN -KIS dapat menggunakan rujukan yang berasal dari FKTP non BPJS Kesehatan yang bermitr a dengan perusahaan AKT, dengan catatan rujukan tersebut utuk kasus non spesialistik. Dengan berlakunya kebijakan baru CoB BPJS Kesehatan ini, sebanyak 23 perusahaan AKT pun siap
menjadi mitra BPJS Kesehatan (daftar terlampir). Meski BPJS Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya untuk enyempurnakan implementasi CoB, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, kesiapan AKT untuk memperbanyak variasi produk asuransi. Agar CoB bisa diimplementasikan, Wahyuddin menekankan AKT perlu membuat variasi produk yang cocok dengan JKN-KIS. "Misalnya, produk AKT harus ada yang menggunakan sistem rujukan berjenjang dan FKTP sebagai gate keeper. Hal itu diperlukan karena program JKN-KIS menganut prinsip kendali mutu dan biaya atau managed care," tutup Wahyuddin. Berikut asuransi yang menandatangani kerja sama CoB dengan BPJS Kesehatan: AJB Bumiputera Artha Graha Insurance Asuransi Bangun Askrida Asuransi Bintang Tbk. Asuransi Umum Mega AJII PT AXA Financial Indonesia AXA Mandiri Financial Service BNI Life Insurance PT Bosowa Asuransi PT Asuransi Umum Bumiputera PT CIU asuransi Dayin Mitra Asuransi Tugu Mandiri FWD Life Indonesia Hanwha Jasindo PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG PT Asuransi Ramayana PT Asuransi Takaful Keluarga PT Lippo General Insurance PT Malacca Trust Wuwungan
Penulis: Fajar Sulaiman
Bisnis Indonesia – 01/03/2017, Hal. 21 Perusahaan JV Dominan
Bisnis Indonesia – 01/03/2017, Hal. 21 Era Baru CoB Dimulai
01/03/2017 Indonesia Re Bidik Imbal Hasil 8% http://finansial.bisnis.com/read/20170301/215/632756/indonesia-re-bidik-imbal-hasil-8 Bisnis.com,JAKARTA—PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menargetkan imbal hasil investasi sepanjang tahun ini bisa mencapai kisaran 8% atau lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun lalu yang berkisar 7%. Direktur Utama Indonesia Re Frans Y. Sahusilawane mengatakan untuk meningkatkan imbal hasil investasi, pihaknya berencana menggenjot penempatan investasi pada instrumen obligasi korporasi khususnya yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur, dan meningkatkan porsi investasi pada instrumen reksadana. “Dalam memilih penempatan investasi kami cenderung mengutamakan asas kehati-hatian dan keamanannya, dan kedua instrumen itu memenuhi kriteria. Selain itu, yield yang ditawarkan cukup menarik, makanya kami targetkan imbal hasil investasi tahun ini bisa di kisaran 8%,” kata Frans, Selasa (28/2/2017). Menurutnya, peningkatan investasi pada instrumen obligasi korporasi yang diterbitkan BUMN di bidang infrastruktur juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan terkait batas minimum investasi pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sesuai ketentuan regulator dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.1/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Beleid itu menyebutkan bahwa perusahaan reasuransi wajib memenuhi batas minimum investasi pada instrumen SBN sebesar 10% pada akhir 2016. Kemudian, porsinya ditingkatkan menjadi 20% pada akhir 2017. OJK telah memberikan kelonggaran dalam pemenuhan batas minimum investasi SBN dengan menerbitkan POJK No.36/2016 tentang Perubahan Atas POJK No.1/2016. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga jasa keuangan non bank diperkenankan memenuhi ketentuan batas minimum investasi SBN dengan melakukan penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh BUMN, BUMD, atau anak perusahaan dari BUMN yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur. “Saat ini porsi investasi SBN kami belum mencapai 20%, tetapi kami berkomitmen untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator, salah satunya dengan meningkatkan investasi lewat obligasi yang diterbitkan BUMN infrastruktur,” ujarnya. Lebih lanjut, Frans mengungkapkan pada tahun lalu total investasi perusahaan mencapai kisaran Rp3,5 triliun. Pada tahun ini, total investasi diproyeksikan meningkat menjadi Rp3,8 triliun. Menurutnya, penempatan investasi terbesar pada tahun ini masih akan berada pada instrumen deposito yang porsinya diperkirakan akan berada pada kisaran 50% lebih, karena perusahaan membutuhkan instrumen investasi yang likuid untuk pembayaran klaim.
Sepanjang 2017, Indonesia Re mematok target pertumbuhan premi bruto sekitar 27,66%. Pihaknya memperkirakan mampu meraup premi stand alone senilai Rp6 triliun setelah merealisasikan pendapatan senilai Rp4,7 triliun pada 2016. Untuk target konsolidasi, artinya meliputi pendapatan anak usaha, yakni PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReIndo Syariah) dan PT Asuransi Asei Indonesia, perusahaan reasuransi nasional raksasa itu mematok target premi sebesar Rp7 triliun. Dengan begitu, target tersebut bertumbuh sebesar 34,62% sebab sepanjang 2016 premi konsolidasi tercatat senila Rp5,2 triliun. Sementara itu, Direktur Indonesia Re Kocu Hutagalung menyatakan untuk merealisasikan pengembangan bisnis dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menampung pertanggungan risiko, pihaknya menargetkan adanya suntikan dana senilai Rp600 miliar dalam bentuk obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond (MCB) dari empat BUMN dapat direalisasikan pada kuartal II/2017. Keempat BUMN yang dimaksud ialah PT Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero). Oleh :Fitri Sartina Dewi
01/03/2017 Double Claim Asuransi Kesehatan Menguntungkan, Siapa Bilang? https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-3434649/double-claim-asuransi-kesehatanmenguntungkan-siapa-bilang
Jakarta - Bayangkan anda sedang memilih untuk sebuah proteksi untuk kesehatan anda, apa yang biasanya anda harapkan dari sebuah asuransi kesehatan? Ketika memilih sebuah produk keuangan yang akan memberikan anda proteksi atau perlindungan, tentu anda menginginkan sebuah perlindungan yang maksimal bukan? Seperti kemudahan klaim, 'perlindungan' atas penyakit yang cukup luas, dan adanya kerja sama yang baik dengan rumah sakit pilihan anda. Namun demikian, biasanya ketiga hal tersebut belum dapat memenuhi rasa aman dalam diri anda. Karena biasanya -dan entah mengapa- kebanyakan orang Indonesia selalu berbicara tentang untung rugi ketika memilih produk asuransi. Boleh anda akui atau tidak, meski asuransi yang anda miliki telah memberikan proteksi maksimal seperti proteksi yang luas atas penyakit, kerja sama yang baik dengan rumah sakit, dan adanya kemudahan klaim, Anda pasti selalu ingin lebih, dalam hal apapun. Contoh sederhana, ketika ada yang menawarkan asuransi yang dapat memberikan 'double claim' dan katanya anda bisa mendapatkan dua kali penggantian, maka anda akan ambil asuransi tersebut. Katakanlah anda telah memiliki asuransi dari kantor yang meng-cover seluruh biaya rumah sakit anda, lalu anda ditawari lagi asuransi tambahan yang katanya bisa double claim dengan penggantian Rp 1.000.000 per hari cukup dengan salinan kwitansi saja, menarik bukan? Sampai sini anda berpikir, dengan memiliki asuransi ini maka anda bisa melakukan 'double claim'. Anda bisa gratis berobat dan tidak perlu mengeluarkan biaya rumah sakit karena telah ditanggung oleh asuransi tempat anda bekerja, dan anda bermodalkan salinan kwitansi akan mendapat Rp 1.000.000 dikalikan jumlah anda dirawat yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berbeda. Begitu kan? Yakin seperti itu? Sayangnya tidak.
Bila anda menghabiskan biaya rumah sakit sebesar Rp 5.000.000 untuk 5 hari rawat, dan semuanya ditanggung oleh asuransi kesehatan dari kantor, maka anda tidak akan mendapatkan Rp 5.000.000 tambahan dari asuransi lainnya. Anda tidak akan mendapatkan penggantian tambahan dari asuransi yang katanya bisa 'double claim' karena seluruh biaya pengobatan telah diganti oleh asuransi tempat anda bekerja. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada, tapi didasarkan pada prinsip asuransi bahwa asuransi bukanlah tempat mencari keuntungan, tetapi sarana untuk mengganti kerugian. Artinya, bila anda memiliki 2 polis asuransi kerugian dan salah satunya telah mengganti kerugian anda secara penuh, maka perusahaan asuransi lainnya tidak akan mengganti lagi kerugian anda. Berarti perusahaan asuransi membohongi saya dong, artinya tidak bisa double claim? Tidak juga, karena double claim itu bisa dilakukan, tapi tidak akan memberikan penggantian lebih dari kerugian anda. Kondisi ini dapat terjadi jika asuransi kantor anda misalnya hanya mengganti senilai Rp 3.000.000 padahal anda menderita kerugian senilai Rp 5.000.000 untuk 5 hari biaya pengobatan anda. Maka yang akan diganti dari asuransi tambahan yang anda beli adalah Rp 2.000.000 untuk 5 hari biaya pengobatan anda. Di sini, anda bisa melakukan 'double claim' dan anda akan bisa menutup kerugian yang telah anda bayar dengan uang pribadi anda senilai Rp 5.000.000. Dengan double claim, asuransi tambahan anda akan mengganti selisih yang belum dibayarkan oleh asuransi lainnya untuk menutupi kerugian anda. Sehingga pada intinya, anda tidak akan mendapatkan keuntungan dari asuransi tambahan yang telah anda beli. Jelas kan? Oleh karena itu, bila anda telah membayar premi yang untuk perlindungan senilai Rp 1.000.000 per hari, silakan pikirkan ulang. Apakah anda butuh perlindungan dengan nilai tersebut padahal kerugian telah ditutupi oleh asuransi dari kantor? Atau jumlah tersebut belum cukup menutupi kekurangan biaya yang telah anda keluarkan karena kantor tidak menggantinya? Nah, jika anda hanya membeli asuransi tambahan karena ingin penggantian uangnya, maka yang anda lakukan adalah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak anda perlukan.
Bareyn Mochaddin
28/03/2017 Analis Bahas Aturan OJK Soal Investasi Surat Berharga Negara http://finansial.bisnis.com/read/20170228/215/632469/analis-bahas-aturan-ojk-soal-investasi-suratberharga-negara-
Bisnis.com, JAKARTA- Hingga akhir tahun lalu, baru 151 perusahaan atau 34% dari total Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) yang mencapai 440, telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang investasi Surat Berharga Negara (SBN). Menurut OJK, akhir tahun lalu terdapat 74 perusahaan asuransi (asuransi jiwa, asuransi umum dan reasuransi) yang memenuhi aturan itu, dengan 18 perusahaan asuransi diantaranya merupakan asuransi syariah. Karyawan melintas didepan divisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, di Jakarta. - JIBI/Endang Muchtar Selain itu, 72 dana pensiun pemberi kerja (DPPK), empat lembaga penjaminan konvensional dan dana jaminan social yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memenuhi peraturan OJK tersebut. Secara ytd, kontribusi kepemilikan asuransi dan dapen dalam SBN Rupiah mencapai 13,19% dan 4,72%, meningkat dari Januari 2016 sebesar 11,67% dan 3,52%. Kewajiban investasi bagi LJKNB yang ditetapkan OJK di satu sisi mendorong kinerja pasar obligasi domestik. Namun di sisi lain, perusahaan dengan kapasitas asset kecil akan sulit untuk memenuhi peraturan tersebut. “Sehingga, koordinasi OJK dan Kemenkeu perlu dilakukan untuk mencari solusi agar perusahaan dengan asset kecil dapat memenuhi peraturan tersebut,” tulis HP Financials dalam risetnya yang diterima hari ini, Selasa (28/2/2017). Oleh :Linda Teti Silitonga
28/02/2017 Tingkatkan Minat Asuransi, Ini Saran OJK http://infobanknews.com/tingkatkan-minat-asuransi-ini-saran-ojk/2/
Jakarta–Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani mengungkapkan pertumbuhan asuransi jiwa sejauh ini semakin positif. Hal tersebut bisa diliat dari pertumbuhan aset dalam lima tahun terakhir yang mencapai 78,2 persen. Di sisi lain, secara rata-rata pertumbuhan premi asuransi jiwa bisa mencapai hingga 15,6 persen dalam lima tahun terakhir. “Kondisi tersebut menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi semakin bertambah,” kata Firdaus di acara Infobank 2nd Unit Link Awards 2017″ di Hotel Hilton Double Tree, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017. Kendati demikian, lanjut Firdaus tentu hal ini harus menjadi motivasi buat industri asuransi jiwa untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. OJK sendiri, lanjutnya, selalu senantiasa mengacu standar terbaik, untuk memberlakukan peraturan ke industri. Ia mengungkapkan beberapa hal yang harus dilakukan industri asuransi jiwa ke depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau minat asuransi. Pertama perusahaan asuransi jiwa harus memastikan pemasaran sesuai prosedur dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat. “Karena kita masih melihat banyak masyarakat yang belum memahami produk yang dibelinya,” jelasnya. Kedua, imbuhnya, perusahaan asuransi harus turut serta turun tangan Melihat pemantauan pemasaran agen Asuransi. Dan ketiga Senantiasa melakukan updating informasi di situs perusahaan. “Selanjutnya harus memberikan pendidikan berkesinambungan terhadap pemasaran agen,” pungkasnya. Ia pun berharap adanya award Infobank 2nd Unit Link Awards 2017 akan memacu industri lebih baik lagi dalam membuat produk berkualitas di masyarakat. (*) By Dwitya Putra
Koran Sindo – 01/03/2017, Hal. 20 Fintech Diimbau Tidak Jual Asuransi Mahal
