2016 TENTANG PENYEMPURNAAN SISTEM PENDIDIKAN AL JAM IYATUL WASHLIYAH

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL AL JAM’IYATUL WASHLIYAH NOMOR : /RAKERNAS.AW/I/2016 TENTANG PENYEMPURNAAN SISTEM PENDIDIKAN AL JAM’IYATUL WASHLIYAH Bismillahirrahmanirrahim Dengan Berkat Rahmat Allah SWT, Peserta Rapat Kerja Nasional Al Wasliyah setelah : Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa Pendidikan Tinggi Al Washliyah perlu diatur dengan sistem baku yang dapat meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas serta rasa memiliki dan kesatuan pandang dalam pengelolaan pendidikan di lingkungan Al Jam’iyatul Wahliyah. 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah, dipandang perlu melakukan Penyempurnaan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam’iyatul Washliyah. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang strandar isi satuan untuk dasar dan menengah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolalaan Perguruan Tinggi. 7. Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur. 8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Al Jam’iyatul Washliyah Hasil Muktamar XXI. 10. Program Kerja Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah Hasil Muktamar XXI.

Memperhatikan : 1.

2.

Sistem Pendidikan Al Washliyah yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Pengurus Besar Al Washliyah Nomor: KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011. Saran dan Pendapat Peserta Rapat Kerja Nasional Al Washliyah tanggal 30 s.d 31 Januari 2016. MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kesatu

Kedua

: PENYEMPURNAAN SISTEM PENDIDIKAN AL JAM’IYATUL WASLIYAH : Penyempurnakan Sistem Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini berlaku sebagai Sistem Pendidikan Al Washliyah. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

1

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Bogor :31Januari 2016

Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

2

LAMPIRAN NOMOR TENTANG

: : :

Putusan Rakernas Al Washliyah /RAKERNAS.AW/I/2016 Penyempurnaan Sistem Pendidikan Al Washliyah

SISTEM PENDIDIKAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH Mukaddimah

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku (Allah) tunjukkan suatu perniagaan yang akan melepaskan kamu dari azab yang pedih? Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan dirimu, itu lebih baik bagi kamu, kalau kamu mengetahui.” (Q.S. Ash Shaf 10-11). Belajar dan mengajar adalah salah satu jihad yang tinggi nilainya, sama dengan jihad fisabilillah di medan perang, sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat di atas. Demikian juga Allahmenyatakanpadaayat122Q.S.At-Taubah:

Artinya : "Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri". Dan firman Allah SWT :

Artinya : "Allah mengangkat derajat torang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu diantara kamu". Sabda Rasulullah SAW : Artinya : “Mempelajari ilmu itu wajib atas tiap-tiapmuslim".

(H. R. Muslim)

Sabda Rasulullah SAW juga :

Artinya : "Tidaklah seyogianya orang-orang yang jahil mendiamkan kejahilannya dan tidak pula orang yang alim itu mendiamkan kealimannya". (H.R.Thabrani) Hadis tersebut diatas menjelaskan betapa pentingnya masalah belajar dan mengajar. Sebagai kaum mukmin tentulah meyakini dua hal tersebut secara benar dan baik. Karena belajar dan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

3

mengajar merupakan salah satu penentu dalam kehidupan guna mencapai segala bentuk kemajuan dan kesuksesan kehidupan dibidang pendidikan. Karena belajar dan mengajar merupakan salah satu penentu dalam kehidupan guna mencapai segala bentuk kemajuan dan kesuksesan kehidupan dibidang pendidikan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Sistem Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah (Al Washliyah) ini yang dimaksud dengan: (1) Sistem Pendidikan Al Washliyah adalah satu sistem yang terpadu dari kegiatan pendidikan yang berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan Pendidikan Al Washliyah dan tujuan Pendidikan Nasional. (2) Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah, disingkat Pendidikan Al Washliyah, adalah pendidikan yang berakar pada ajaran lslam dengan ciri khasnya (shibghah dan khittah Al Washliyah) yaitu jiwa dari Mukaddimah Anggaran Dasar, Aqidah serta Tujuan Organisasi Al Washliyah, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (3) Pimpinan madrasah/sekolah Al Washliyah adalah kepala madrasah/sekolah. (4) Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AlWashliyah adalah satuan Pendidikan Prasekolah pada jalur pendidikan sekolah. (5) Sekolah Dasar (SD) Al Washliyah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun. (6) Madrasah lbtidaiyah (MI) Al Washliyah adalah satuan pendidikan dasar yang berciri khas Agama lslam dengan program pendidikan 6 (enam) tahun. (7) Madrasah lbtidaiyah Diniyah Salafiah/‘Ula (MIDS) Al Washliyah adalah pendidikan dasar yang menyelenggarakan khusus pendidikan agama lslam dengan program pendidikan 6 (enam) tahun. (8) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP Al Washliyah merupakan kesatuan pendidikan dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (9) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs Al Washliyah dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (10) Madrasah Tsanawiyah Diniyah Salafiah/Wustho (MTsDS) Al Washliyah merupakan kesatuankhusus pendidikanagama lslam denganprogrampendidikan 3 (tiga)tahun. (11) Sekolah Menengah Atas Al Washliyah yang selanjutnya disebut SMA Al Washliyah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan menengah dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (12) Madrasah Aliyah Al Washliyah adalah Satuan pendidikan menengah dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (13) Madrasah Al Qismul 'Aly (MAQ) Al Washliyah atau Madrasah Aliyah Diniyah Salafiah/‘Ulya Al Washliyah merupakan kesatuan khusus pendidikan agama lslam dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (14) Madrasah Aliyah Muallimin (MAM) Al Washliyah adalah satuan pendidikan khusus pendidikan agama lslam dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (15) Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK dan MAK Al Washliyah adalah satuan pendidikan menengah untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan pengembangan sikap profesional dengan program pendidikan 3 (tiga) tahun. (16) Madrasah dan Sekolah adalah lembaga yang melaksanakan program pendidikan yang profesional secara khusus dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian secara khusus. (17) Siswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Pesantren dan Salafiyah, dan Pendidikan Menengah. (18) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

4

(19)

(20)

(21)

(22) (23) (24) (25)

(26)

(27)

(28) (29)

(30) (31)

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diangkat oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PB. Al Washliyah. Kader Al Washliyah adalah lulusan setiap jenjang pendidikan Al Washliyah yang beragama Islam disebut kader informal, seseorang yang telah mengikuti kaderisasi kepemimpinan Al Washliyah disebut kader formal dan seseorang yang pernah menjabat dalam organisasi Al Washliyah disebut Kader Struktural. Majelis Pendidikan tingkat dasar dan menengah adalah satu-satunya majelis sebagai penyelenggara pendidikan Al Washliyah tingkat dasar dan menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah (MPT PB) adalah satu-satunya majelis sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Al Washliyah. Badan Hukum Penyelenggara (BHP) Pendidikan Al Washliyah adalah badan hukum PB. Al Washliyah yang diakui dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Lembaran Negara. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang mewakili dalam menjalankan tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Tinggi PB. Al Washliyah (MPT PB AW) Anggaran Dasar adalah ketentuan dasar yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan organisasi Al Washliyah secara internal dan eksternal. Anggaran Rumah Tangga adalah jabaran pelaksanaan Anggaran Dasar yang mengatur pelaksanaan program-program Al Washliyah. Universitas/Sekolah Tinggi Al Washliyah lembaga pendidikan tinggi yang penyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Akademi/Politeknik adalah Pendidikan Tinggi Al Washliyah yang menyelenggarakan program pendidikan professional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki jabatan akademik dari pemerintah Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi Al Washliyah. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Perguruaan Tinggi Al Washliyah, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah adalah Rektor untuk Universitas, Ketua untuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk politeknik/akademi. Civitas akademika Perguruan Tinggi Al Washliyah adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN TARGET STRATEGIS Pasal 2 Visi Lembaga Pendidikan Al Washliyah menjadi wadah pendidikan modern yang mampu menabur butir-butir nilai rahmatan lil „alamin dalam rangka menghasilkan manusia yang berkualitas berbasis Islam demi mewujudkan negara " Baldatun toyyibatun warabbun ghafur" . Pasal 3 Misi (1) Menyelenggakan pendidikan yang berkualitas dari berbagai jalur jenis dan jenjang pendidikan yang berdasarkan Islam. (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

5

(3) (4) (5) (6) (7)

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Menerapkan manajemen mutu dalam sistem pendidikan. Menerapkan kurikulum pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK berlandaskan IMTAQ. Membentuk lulusan berkarakter kader Al Washliyah yang berakhlaqul karimah. Membentuk kader ulama untuk melanjutkan misi kenabian dalam rangka menabur butirbutir rahmatan lil „alamin. Pasal 4 Tujuan

Pendidikan Al Washliyah bertujuan untuk: (1) Menghasilkan manusia mukmin yang bertaqwa, berilmu pengetahuan luas dan dalam, berakhlakul karimah, sukses di dunia dan selamat di akhirat. (2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas kader untuk melanjutkan perjuangan dan amaliyah Al Washliyah. (4) Menghasilkan ulama uswatun hasanah yang menjadi panutan umat. Pasal 5 Target Strategis Target yang ingin dicapai dalam Sistem Pendidikan Al Washliyah adalah pendidikan yang merata dan berkualitas, relevan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. BAB III JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN Pasal 6 Jalur Pendidikan Jalur pendidikan Al Washliyah terdiri atas: a. Jalur Pendidikan Formal B. Jalur Pendidkan Nonformal C. Jalur Pendidikan Informal Pasal 7 Jenis Pendidikan Jenis Pendidikan Al Washliyah terdiri dari : a. Pendidikan Umum b. Pendidikan Kejuruan c. Pendidikan Akademik d. Pendidikan Profesi e. Pendidikan Vokasi f. Pendidikan Keagamaan

Pasal 8 Jenjang Pendidikan Jenjang pendidikan Al Washliyah terdiri atas : a. Pendidikan Prasekolah b. Pendidikan Dasar c. Pendidikan Menengah Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

6

d. Pendidikan Tinggi BAB IV SYARAT DAN TATA CARA MENDIRIKAN MADRASAH/SEKOlAH/PESANTREN DAN PERGURUAN TINGGI Pasal 9 Syarat Mendirikan Untuk mendirikan Satuan Pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan Al Washliyah harus melalui studi kelayakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan dan kebutuhan organisasi b. Tersedianya biaya operasional c. Tersedianya sarana dan prasarana d. Adanya calon siswa/mahasiswa e. Terpenuhi kebutuhan tenaga pengajar

(1)

(2) (3)

Pasal 10 Tata Cara Pendirian Majelis Pendidikan Al Washliyah meneliti dan mengusahakan agar syarat pendirian setiap jenjang pendidikan Al Washliyah dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pimpinan organisasi Al Washliyah memberikan persetujuan kepada majelis pendidikan untuk mendirikan jenjang pendidikan Al Washliyah yang memenuhi persyaratan. Untuk mendirikan jenjang pendidikan Al Washliyah mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. TK/PAUD/RA Al Washliyah, dapat didirikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting/Cabang/Daerah Al Washliyah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Al Washliyah diatasnya. b. Sekolah Dasar, Madarasah lbtidaiyah, lbtidaiyah Al Washliyah, dan Diniyah Awwaliyah dapat didirikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting/Cabang/Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Alwashliyah diatasnya. c. SMP, SMA, SMK, Madrasah Tsanawiyah, Qismul ‘Aliy, Mu’allimin, Madrasah ‘Aliyah, Pesantren, dan Sekolah Luar Biasa dapat didirikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting/Cabang/Daerah Al Washliyah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Al Washliyah diatasnya. d. Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, Institut dan Universitas didirikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB. Al Washliyah. e. Penambahan fakultas, jurusan, program studi, dan lembaga lainnya dalam satu perguruan tinggi dilakukan setelah mendapat persetujuan MPT PB. Al Washliyah melalui BPH perguruan tinggi yang bersangkutan. f. Kursus dan latihan keterampilan dapat didirikan oleh Majelis Pendidikan Al Washliyah pada semua tingkatan setelah mendapat persetujuan pimpinan organisasi di atasnya.

Pasal 11 Izin Mendirikan Izin mendirikan satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan Al Washliyah sebelum diusulkan kepada instansi terkait, harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Majelis Pendidikan Al Washliyah sesuai dengan hirarkinya sebagaimana pada pasal 10 ayat (3).


7

(1)

(2) (3)

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

(1) (2)

(1) (2)

BAB V PENYELENGGARA Pasal 12 Badan Hukum Penyelenggara Badan Hukum Penyelenggara lembaga pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah adalah Badan Hukum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : J.A.5/105/15 tanggal 16 Nopember 1955, penetapan Menteri Kehakiman Nomor : J.A.5/74/25, tanggal 17 Oktober 1956, Berita Negara RI nomor : 164 tahun 1956 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-20.HT.01.06.TH.2006, Berita Negara RI Nomor : 101, tanggal 19/12 tahun 2006, Nomor : AHU.10337.40.20.2015 tanggal 13 Juni 2015. Semua lembaga pendidikan Al Washliyah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan harus tunduk pada badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1). Semua lembaga pendidikan Al Washliyah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang masih menggunakan yayasan dengan menggunakan yayasan Al Jam’iyatul Washliyah atau Yayasan Al Washliyah wajib menggantinya dengan Badan Hukum Penyelenggara pada ayat (1) di atas. Pasal 13 Penyelenggara dan Wewenang Penyelenggara dan pengelolaan lembaga pendidikan TK/RA/Paud dilaksanakan sepenuhnya oleh Muslimat Al Washliyah. Penyelenggaraan lembaga pendidikan Al Washliyah tingkat Dasar dan Menengah dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PB. Al Washliyah. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Al Washliyah dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pendidikan Tinggi (MPT) PB. Al Washliyah. Kewenangan pengawasan, pengendalian, pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tingkat dasar dan menengah sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PB. Al Washliyah. Kewenangan pengawasan, pengendalian, pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, pimpinan, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan pada semua Perguruan Tinggi Al Washliyah sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB. Al Washliyah. Tata laksana pengawasan, pengendalian, pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatas diatur dalam peraturan pelaksanaan sistem Pendidikan Al Washlilayah. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 Pembinaan Pembinaan terhadap setiap jenis dan jenjang pendidikan Al Washliyah dilakukan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah sesuai tingkatannya. Pasal 15 Pengawasan Pengawasan terhadap setiap jenis dan jenjang pendidikan Al Washliyah dilakukan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan. Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah sesuai tingkatannya.


8

(1) (2) (3)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(2)

(3)

BAB VII KETENAGAAN Pasal 16 Pimpinan Satuan pendidikan pada Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah/Madrasah. PerguruanTinggi dipimpin oleh seorang Ketua/Rektor. Persyaratan, prosedur pengangkatan, tugas, dan tanggung jawab pimpinan setiap satuan lembaga pendidikan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah sesuai tingkatannya. Pasal 17 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Pendidik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan Al Washliyah, harus memiliki kompetensi sebagai pendidik sesuai dengan bidang keilmuan yang diasuhnya. Tenaga pendidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah guru untuk sekolah/madrasah, dan dosen untuk perguruan tinggi. Kompetensi guru dan dosen sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) diukur menurut ijazah dan sertifikat pendidik. Dosen perguruan tinggi harus memiliki kepangkatan akademik dari pemerintah. Pegawai di lingkungan sekolah/madrasah/perguruan tinggi yang bukan guru/dosen disebut dengan tenaga kependidikan. BAB VIII KURIKULUM DAN MASA STUDI Pasal 18 Kurikulum Pendidikan Al Washliyah dirancang untuk membentuk peserta didik memiliki kompetensi sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, dasar keilmuan, kompetensi keahlian, dan kompetensi pendukung. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah, dan Ketentuan pada setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan. Masa studi setiap jenjang dan jenis pendidikan Al Washliyah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah.

BAB IX KALENDER PENDIDIKAN/AKADEMIK Pasal 19 Kalender pendidikan/akademik untuk semua jenjang dan jenis pendidikan ditentukan oleh Pimpinan satuan pendidikan Al Washliyah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) (2) (3) (4)

BAB X EVALUASI Pasal 20 Evaluasi Dan Ujian Akhir Setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Metode evaluasi dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan menurut jenjang dan jenis pendidikan. Ujian akhir untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Al Washliyah. Ujian akhir untuk jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Perguruan tinggi yang bersangkutan. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

9

(5)

(1) (2)

(1)

(2)

(1) (2) (3) (4)

(5)

(1) (2) (3) (4)

Pelaksanaan ujian/imtihan umumy akhir sebagaimana ayat (3) dan (4) di atas akan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah. BAB XI PEMBIAYAAN ORGANISASI Pasal 21 Kontribusi Pembiayaan Organisasi Pembiayaan organisasi Al Washliyah diantaranya bersumber dari penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan organisasi dari sektor pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan ketentuan tersendiri oleh masing-masing Majelis Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi PB. Al Washliyah. BAB XII SHIBGHAH Pasal 22 Nama Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Semua lembaga pendidikan yang dikelola dan dimiliki oleh Al Jam’iyatul Washliyah wajib menggunakan dan mencantumkan nama "Al Jam'iyatul Washliyah" atau disingkat "Al Washliyah". Ketentuan penggunaan namaAl Jam'iyatul Washliyah dalam lembaga pendidikan Al Washliyah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah. Pasal 23 Nilai-Nilai Ke-Al Washliyah-an Setiap satuan pendidikan Al Washliyah dipimpin oleh seorang muslim yang taat dan dapat menjaga amanah. Pimpinan, Dosen, Guru, Pegawai/Karyawan dan Mahasiswa/Siswa diwajibkan berbusana lslami. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dengan ketentuan tersendiri. Setiap jenjang pendidikan Al Washliyah wajib menyajikan mata pelajaran/kuliah pengetahuan Ke-Al Washliyahan yg disampaikan oleh guru/dosen yang memiliki sertifikat pendidik Ke-Al washliyahan yang diterbitkan oleh Majelis Pendidikan sesuai tingkatannya. Tenaga pendidik dan kependidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan Al Washliyah diwajibkan mengikuti program perkaderan yang dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan sesuai tingkatannya. Pasal 24 Organisasi Di setiap jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah wajib didirikan organisasi siswa Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA). Di setiap Perguruan Tinggi Al Washliyah wajib didirikan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH). Setiap guru dan dosen pada setiap jenjang pendidikan Al Washliyah wajib menjadi anggota lkatan Guru dan Dosen Al Washliyah (lGDA). Sarana, prasarana dan biaya kegiatan untuk organisasi IPA, HIMMAH, dan IGDA di lingkungan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dibiayai oleh sekolah/madrasah dan perguruan tinggi Al Washliyah sesuai kemampuan dan wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) masing-masing.


10

(1) (2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 25 Nilai-Nilai Keagamaan Seluruh personal di lingkungan jenjang pendidikan AlWashliyah berkewajiban menjunjung tinggi untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dan akhlaqul karimah. Pengaturanpenyelenggaraan penanaman nilai-nilai keagamaan di lingkungan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan AlWashliyah. BAB XIII PENUTUP Pasal 26 Segala sesuatu yang belum diatur dalam sistem pendidikan ini diatur pada Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PB. Al Washliyah dan Majelis Pendidikan Tinggi PB. Al Washliyah. Dengan ditetapkannya ketentuan Sistem Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah ini, maka segala peraturan, ketentuan pendidikan Al Washliyah dan Statuta Perguruan tinggi Al Washliyah terdahulu, yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sistem pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


: Bogor : 31 Januari 2016


11

KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH NOMOR : MPT-PB.AW/E.I/ 98 - A /II/2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN AL JAM’IYATUL WASHLIYAH TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Bismillahirrahmanirrahim Dengan Berkat Rahmat Allah SWT, Peserta Rapat Kerja Nasional Al Wasliyah setelah : Menimbang

: 1.

2.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Memperhatikan

:

1. 2.

3.

Bahwa Pendidikan Tinggi Al Washliyah perlu diatur dengan sistem baku yang dapat meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas serta rasa memiliki dan kesatuan pandang dalam penglolaan pendidikan dilingkungan Al Jam’iyatul Washliyah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Al Jam’iyatul Washliyah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Surat Pendelegasian Pengurus Besar Al Jam’iyatil Washliyah Nomor : KEP-047/PB-AW/XXI/II/2016 Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah tanggal 12 s/d 13 Januari 2016 di Banda Aceh. Hasil Rapat Kerja Rakernas Al jam’iyatul Washliyah tanggal 30 s/d 31 Januari 2016 di Bogor MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

1. 2.

Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam’iyatul Washliyah sebagaiman terlampir. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Jakarta


12

Pada Tanggal

:

10 Jumadil Akhir 1437 H 19 Februari 2016 M

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH

DR. H. Abd. Rahman Dahlan, MA Ketua

H. Hardi Mulyono Surbakti, SE, MAP Sekretaris


13

Lampiran : Nomor : Tanngal : Tentang

:

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi (MPT) PB. Al Washliyah MPT. PB AW/E.I/ 98 - A /II/2016 10 Jumadil Akhir 1437 H 19 Februari 2016 M Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam’iyatul Washliyah PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN AL JAM’IYATUL WASHLIYAH TENTANG PENDIDIKAN TINGGI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah tentang Pendidikan Tinggi ini, yang dimaksud: (1) Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah atau disingkat PB Al Washliyah adalah Pimpinan tertinggi organisasi Al Washliyah dan bertindak untuk dan atas nama badan hukum penyelenggara Perguruan Tinggi Al Washliyah. (2) Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Al Washliyah adalah Badan Hukum PB Al Washliyah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Nomor : J.A.5/74/25, tanggal 17 Oktorber 1956, Berita Negara RI nomor : 164 tahun 1956 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-20.HT.01.06.TH.2006, Berita negara RI Nomor : 101, tanggal 19/12 tahun 2006, Nomor : AHU.10337.40.20.2015 tahun 2015. (3) Majelis Pendidikan Tinggi (MPT) Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah adalah satu-satunya majelis yang memegang hak dan wewenang penuh atas semua urusan penyelenggraan yang berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi Al Washliyah. (4) Pendidikan Tinggi Al Washliyah disingkat dengan PT. Al Washliyah adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh MPT PB. Al Washliyah berlandaskan Islam, memiliki ciri (shibghah dan khittah) Al Washliyah, memiliki jiwa sebagaimana yang termaktub dalam muqaddimah Anggaran Dasar Organisasi Al Washliyah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pendidikan Nasional sebagai wujud Amaliah Al Washliyah. (5) Perguruan Tinggi Al Washliyah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dikelola oleh MPT PB. Al Washliyah. (6) Badan Pelaksana Harian Pendidikan Tinggi disingkat BPH PT. Al Washliyah adalah badan yang menjalankan tugas dan fungsi MPT PB. Al Washliyah dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Al Washliyah. (7) Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah adalah penanggung jawab pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Al Washliyah (8) Civitas akademika Perguruan Tinggi Al Washliyah adalah satuan yang terdiri dari atas dosen dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Al Washliyah. (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berkarakter Islam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik diakui pemerintah. (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi Al Washliyah. (11) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu Pengetahuan tertentu. (12) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

14

(13)

(14)

(15) (16) (17)

(1)

(2)

(1)

(2) (3) (4) (5)

Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olah raga. Program studi adalah unsur pelaksana akademik terkecil di dalam fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga tertentu. Ke-Al Washliyahan adalah nilai-nilai keislaman yang berbasis pada Al Quran dan Sunnah sebagai landasan filosofis dan perjuangan Al Washliyah. Shibghah Al Washliyah adalah nuansa kehidupan yang bernafas ruhul Islam yang menjadi dasar perjuangan Al Washliyah. Statuta adalah pedoman dasar Penyelenggara Perguran Tinggi yang disahkan oleh MPT PB. Al Washliyah sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan dalam upaya merealisasi tujuan perguruan tinggi Al Washliyah. BAB II TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 2 Tujuan Pendidikan Tinggi Al Washliyah adalah : a. Membentuk manusia beriman dan bertaqwa, berpengetahuan luas, berkhlak mulia dan tanggap terhadap perubahan zaman serta mampu berkompetisi dalam kehidupan global, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang relevan, dengan perkembangan, tuntutan pembangunan dan atau masyarakat, dan mandiri. c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tuntutan Pembangunan Agama, Bangsa, dan negara. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada : a. Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW; b. Tujuan Pendidikan Nasional; c. Tujuan Pendidikan Al Washliyah; d. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan. BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 3 Setiap Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Al Washliyah wajib mencantumkan nama Al Washliyah dan tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh MPT PB. Al Washliyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua yayasan pendidikan tinggi Al Washliyah disatukan dalam Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah. Perguruan Tinggi Al Washliyah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta da’wah islamiyah. Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang beriman, bertaqwa, dan cerdas komprehensif. Perguruan Tinggi Al Washliyah tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan MPT PB. Al washliyah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


15

(1) (2) (3)

(1) (2)

(3) (4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2)

(1) (2) (3) (3)

(1) (2) (3) (4)

Pasal 4 Pendidikan Tinggi Al Washliyah terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pasal 5 Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan pascasarjana. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program pascasarjana. Pendidikan akademik dan profesi dapat diselenggarakan dengan cara tatap muka dan atau jarak jauh. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu kepada peraturan Menristek Dikti RI, dan atau Menteri lainnya. Pasal 6 Perguruan Tinggi Al Washliyah dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Akademi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang tertentu. Pasal 7 Bahasa pengantar yang digunakan dalam menyampaikan pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan di perguruan tinggi adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan bilamana diperlukan. Pasal 8 Permulaan tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu kepada peraturan pemerintah. Tahun akademik dilaksanakan dalam dua semester. Semester antara adalah adalah semester antara dua semester yang diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu dan beban belajar paling banyak 9 sks. Pada setiap akhir semester dan atau akhir tahun akademik diselenggarakan wisuda. Pasal 9 Sistem perkuliahan perguruan tinggi Al Washliyah menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi pendidikan tinggi Al Washliyah mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bobot setiap mata kuliah dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS). Bobot perkuliahan bagi setiap peserta didik minimal 144 SKS untuk Universitas dan Sekolah Tinggi, dan 120 SKS untuk akademi.


16

(1) (2)

(1) (2)

(3) (4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8)

Pasal 10 Pendidikan Tinggi Al Washliyah diselenggarakan dengan menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan belajar mandiri. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Al Washliyah dilakukan dengan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya. Pasal 11 Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi setiap awal tahun akademi Seleksi penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Al Washliyah diselenggarakan oleh pimpinan PT. Al Washliyah dengan tetap mempedomani shibghah Al Washliyah. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Al Washliyah setelah melalui seleksi dengan syarat administrasi yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi dengan berpedoman kepada ketentuan Perguruan Tinggi Al Washliyah dan Peraturan Pemerintah. BAB IV KURIKULUM Pasal 12 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Washliyah dilaksanakan dalam programprogram studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing Perguruan Tinggi Al Washliyah. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu kurikulum Kompetensi dengan mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Shibghah Al Washliyah. Kurikulum perguruan Tinggi Al Washliyah harus mengintegrasikan Islam, Ilmu Pengetahuan, teknologi, seni dan ke-Al Washliyah-an. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Pengelolaan dan implementasi kurikulum dilaksanakan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dan berbasis pada sistem manajemen mutu. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksud pada ayat (4) diatur dalam ketentuan tersendiri. BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR Pasal 13 Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara teratur dan berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan. Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi. Ujian akhir program studi dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian komprehensif, ujian makalah, ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam setiap pelaksanaan ujian akhir program studi ada materi Ke-alwashliyah-an. Unsur Ke-alwashliyah-an yang dimaksud pada ayat (4) menyangkut bobot, materi dan prosedur diatur dalam peraturan akademik perguruan tinggi Al Washliyah yang bersangkutan. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing berbobot 4,0; 3,5; 3,25; 3,0; 2,5; 2,0; 1 dan 0. (khusus) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam pedoman akademik masing-masing Perguruan Tinggi Al Washliyah. Peserta didik yang dinyatakan lulus dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Al Washliyah diberikan Ijazah dan SKPI dan atau Sertifikat Profesi. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

17

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 14 Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni secara bertanggung jawab dan mandiri. (diatur ttg tridarma) pertajam agar tidak kebablasan Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah mengupayakan dan menjamin agar setiap Civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan dengan mengindahkan shibghah Al Washliyah. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya berdampak dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Perguruan Tinggi Al Washliyah. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap Civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dengan mengindahkan shibghah Al Washliyah. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pribadi lain, termasuk organisasi Al Washliyah dan tidak memperoleh keuntungan pribadi yang melakukannya. Pasal 15 Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta shibghah Al Washliyah. Perguruan Tinggi Al Washliyah dapat mengundang tenaga dari luar perguran tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan fikiran dan pendapat sesai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksaan kebebasan akademik selama tidak bertentangan dengan Islam dan Al Washliyah. Pasal 16 Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta syi’ar Islam. Dalam merumuskan pengaturan pelasaksanaan kebebasan akademik sena perguran tinggi Al Washliyah harus berpedoman pada ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1). Pasal 17 Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta syi’ar Islam, Perguruan Tinggi Al Washliyah dan civitas akademikanya harus berpedoman pada otonomi keilmuan. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguran tinggi diatur dan dikelola senat perguruan tinggi yang bersangkutan.


18

(1) (2) (3)

BAB VII GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI Pasal 18 Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik. Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional. Penyebutan dan penempatan gelar akadmik dan profesional bagi lulusan Perguruan Tinggi Al Washliyah mengacu kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 Syarat pemberian gelar dan sebutan akademik dan atau sebutan profesional meliputi : (1) Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik dan atau profesional yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (2) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan yang ditetapkan.

(1)

(2) (3) (4)

(1)

Pasal 20 Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut. Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan oleh universitas/institut yang memiliki wewenang mnyelenggarakan program pendidikan Doktor. Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan mengacu kepada peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI dan Peraturan Pendidikan Al Washliyah. BAB VIII UNSUR PERGURUAN TINGGI AL WASHLIYAH Pasal 21 Perguruan Tinggi Al Washliyah mempunyai unsur-unsur : a. Dewan Penyantun b. Unsur Pimpinan c. Senat Perguruan Tinggi d. Unsur Pelaksana Akademik : 1) Bidang pendidikan 2) Bidang penelitian 3) Bidang pengabdian pada masyarakat 4) Bidang da’wah islamiyah dan kaderisasi 5) Bidang Penjaminan Mutu e. Unsur Pelaksana Administratif dan keuangan f. Unsur Penunjang untuk pelaksana yang meliputi 1) Perpustakaan 2) Laboratorium 3) Bengkel 4) Kebun percobaan 5) Pusat komputer 6) Pusat pembinaan intensif keislaman (PPIK) 7) Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (LBH) 8) Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) 9) Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPK) g. Unsur penunjang lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional pada perguruan tinggi Al Washliyah yang pembentuknya dikoordinasikan dengan MPT PB. Al Washliyah. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

19

(1) (2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2) (3) (4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

(7)

(1)

Pasal 22 Dewan penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat muslimyang dinilai dapat ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi Al Washliyah. Dewan penyantun diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Rektor/ Ketua/Direktur Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat Perguruan Tinggi dan persetujuan dari MPT PB. Al Washliyah. Tugas Dewan Penyantun adalah : a. Membantu pimpinan PT. Al Washliyah dalam membina hubungan dengan pihak luar; b. Memberikan pertimbangan dan membantu pimpinan dalam usaha mengembangkan dan membina Perguruan Tinggi Al Washliyah; c. Membantu pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah dalam bidang dana dan mengembangkan sarana pendidikan. Pasal 23 Universitas/Institut Al Washliyah dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh wakil Rektor yang terdiri atas Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang administrasi dan keuangan. Dan wakil rector kemahasiswaan. Bila dianggap perlu dapat diangkat wakil rektor untuk bidang lain setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan harus mendapat persetujuan MPT PB. Al Washliyah. Pasal 24 Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, da’wah islamiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai pelaksana Harian Rektor. Bilamana Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat pejabat rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru. Bilamana masa jabatan rektor berakhir, akan tetapi belum dilaksanakan pemilihan rektor, maka penyelenggara mengangkat pejabat rektor. Pasal 25 Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada rektor universitas/institut yang bersangkutan. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan da’wah islamiyah. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Bilamana Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, maka diangkat pelaksana harian Wakil Rektor yang bersangkutan Bilamana Wakil Rektor berhalangan tetap, penyelengara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Wakil Rektor sementara sebelum diangkat Wakil Rektor tetap yang baru. Bilamana masa jabatan Wakil Rektor berakhir, akan tetapi belum dilaksanakan pemilihan Wakil Rektor, maka MPT PB. Al Washliyah mengangkat Pejabat Wakil Rektor. Pasal 26 Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua yang Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

20

(2)

(1)

(2) (3) (4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

(1)

(2)

(1)

(2) (3) (4)

terdiri atas Wakil Ketua bidang Akademik, Wakil Ketua bidang Administrasi Umum, dan Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan. Bila dianggap perlu dapat diangkat Wakil Ketua untuk bidang lain setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan harus mendapat persetujuan MPT PB. Al Washliyah. Pasal 27 Ketua Sekolah Tinggi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, da’wah islamiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua. Bilamana Ketua behalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua tetap yang baru. Bilamana masa jabatan ketua berakhir, akan tetapi belum dilaksanakan pemilihan ketua, penyelenggara mengangkat pejabat ketua. Pasal 28 Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan. Wakil ketua yang membidangi kegiatan akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan da’wah islamiyah. Wakil Ketua yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum. Wakil Ketua yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Bilamana Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, maka diangkat pelaksana harian Wakil Ketua yang bersangkutan. Bilamana wakil Ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Wakil Ketua sebelum diangkat Wakil Ketua yang Baru. Bilamana masa jabatan Wakil ketua berakhir, akan tetapi belum dilaksanakan pemilihan Wakil Ketua, maka MPT PB. Al Washliyah mengangkat pejabat Wakil Ketua. Pasal 29 Akademi/politeknik dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur yang terdirt atas Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum, dan Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan. Bila dianggap perlu dapat diangkat wakil direktur untuk bidang lain setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan harus mendapat persetujuan MPT PB. Al Washliyah. Pasal 30 Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, da'wah islamiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur. Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi (MPT PB AW) mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur tetap yang baru. Bilamana masa jabatan direktur berakhir, akan tetapi belum diiaksanakan pemilihan direktur, maka MPT PB. Al Washliyah mengangkat Pejabat Direktur.


21

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 31 WakilDirektur bertanggung jawab langsung kepada Direktur Akademi yang bersangkutan. Wakil Direktur yang membidangi kegiatan akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan da'wah isiamiyah. Wakil Direktur yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum. Wakil Direktur yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Bilamana Wakil Direktur berhalangan tidak tetap, maka diangkat pelaksana Harian Wakil Direktur membidangi kegiatan akademik. Bilamana Wakil Direktur berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Wakil Direktur sebelum diangkat Wakil Direktur tetap yang baru. Bilamana masa jabatan Wakil Direktur berakhir , akan tetapi belum dilaksanakan pemilihan direktur, maka MPT PB. Al Washliyah mengangkat Pejabat Direktur. Pasal 32 Masa jabatan Pimpinan/Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi adalah 4 (empat) tahun. Pimpinan/Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah menjabat dua kali masa jabatan berturut-turut tidak dibenarkan memegang jabatan wakil pimpinan pada periode berikutnya, dan dapat dipilih/diangkat setelah melewati sekurang-kurangnya satu periode masa jabatan. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah nenjabat dua kali masa jabatan berturutturut tidak dibenarkan memegang jabatan Wakil Pimpinan pada periode berikutnya, baik dalam bidang yang sama maupun bidang yang berbeda, tetapi dapat dipilih/diangkat setelah melewati sekurang-kurangnya satu periode masa jabatan. Wakil Pimpinan yang telah menjabat dua periode masa jabatan berturut-turut dapat dipilih/diangkat menjadi pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IX PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI Pasal 33 Syarat bakal calon Pimpinan dan Wakil Pimpinan PT. Al Washliyah sekurangkurangnya berpendidikan (S2) dan berpangkat serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk Rektor dan Lektor untuk Wakil Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Akademi/Politeknik. Untuk Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/ Politeknik serendah-rendahnya berpangkat Asisten Ahli. Bakal calon Pimpinan/Wakil Pimpinan PT. Al Washliyah harus mengajukan visi dan misi secara tertulis kepada senat dan MPT PB. Al Washliyah. Calon Pimpinan/Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi adalah dosen tetap dan atau dosen tidak tetap yang merupakan kader Al Washliyah pada Perguruan Tinggi. Syarat-syarat caion Pimpinan/Wakil Pimpinan PT. Al Washliyah yang belum diatur dalam peraturan ini lebih lanjut dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pasal 34 Bakal calon pimpinan sekurang-kurangnya mendapat dukungan 3 (tiga) orang anggota senat PT. Al Washliyah, dan untuk wakil pimpinan diusulkan oleh pimpinan sekurangkurangnya 3 (tiga} orang setiap bidang untuk mengikuti fitand proper test. Bakal calon Pimpinan/Wakil Pimpinan PT. Al Washliyah yang memenuhi syarat sesuai kriteria yang ditetapkan, akan dipilih oleh senat PT. Al Washliyah setelah mengikuti fit and proper test. Fit and proper test yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dan dilaksanakan oleh MPT Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

22

(4)

(5)

(6)

PB. Al Washliyah. Hasil pemilihan dengan suara terbanyak, oleh senat diusulkan oleh pimpinan PT. Al Washliyah kepada MPT PB. Al Washliyah untuk ditetapkan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Senat memilih calon Rektor dan Lektor untuk Wakil Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Akademi/Politeknik. Untuk Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/ Politeknik yang hasilnya merupakan pertimbangan yang selanjutnya keputusan mutlak ada di Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah. Jika jumlah suara calon Rektor dan Lektor untuk Wakil Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Akademi/Politeknik. Untuk Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/ Politeknik ssama, maka pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan ditetapkan oleh MPT PB. Al Washliyah.

Pasal 35 Senat Perguruan Tinggi Al Washliyah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Senat Perguruan Tinggi AI Washliyah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi; b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadiaan civitas akademika; c) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan perguruan tinggi; d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada MPT PB. Al Washiiyah; e) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Perguruan Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan; g) Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi Al Washliyah yang bersangkutan; h) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika. (3) Senat perguruan tinggi terdiri atas para Guru Besar tetap PT. Al Washliyah, Rektor/Ketua/Direktur, wakil rektor/ wakil ketua/wakil direktur, Dekan, Ketua jurusan/prodi, satu orang wakil dosen setiap fakultas, dan unsur MPT PB. Al Washliyah yang memiliki jabatan akademik yang diakui pemerintah. (4) Ketua Senat dipilih dari anggota Senat Universitas bukan ex officio jabatan Rektor. (5) Anggota senat yang dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari unsur perguruan tinggi diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada MPT PB. Al Washliyah, sedangkan anggota senat dari unsur MPT PB. Al Washliyah ditetapkan oleh MPT PB. Al Washliyah. (6) Anggota senat unsur MPT PB. Al Washliyah berjumlah 35%; dari seluruh anggota senat PT Al Washliyah yang bersangkutan. (7) Anggota senat PT Al Washliyah ditetapkan dengan Surat Keputusan MPT PB. Al Washliyah. (8) Syarat anggota senal utusan MPT PB. Al Washliyah : a) Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia; b) Berpendidikan S2 yang diakui oieh pemerintah; c) Memiliki integritas dan loyal terhadap organisasi Al Washliyah; d) Bersedia diangkat menjadi anggota senat Perguruan Tinggi Al Washliyah. (9) Senat perguruan tinggi dipimpin oleh Ketua yang secara langsung adalah pimpinan PT. Al Washliyah dan dibantu oleh Sekretaris Senat Perguruan Tinggi yang dipilih di antara anggota senat melalui rapat senat. (10) Secara keseluruhan senat perguruan tinggi Al Washliyah sebagaimana dimaksud ayat (1)


23

(3), ditetapkan oleh MPT PB. Al Washliyah. (11) Dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain. (12) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Perguruan tinggi Al Washliyah diatur dalam statuta Perguruan Tinggi Al Washliyah yang bersangkutan. (13) Jabaran statuta perguruan tinggi ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan olch Senat Perguruan Tinggi.

(1)

(2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(1)

(2)

Pasal 36 Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, ikut mengusahakan dan mengendalikan manajemen penelitian di PT. Al Washliyah yang bersangkutan. Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh universitas, institut apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di perguruan yang bersangkutan. Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi. Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi Al Washliyah. Pasal 37 Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan penelitian untuk melaksanakan kegiatan penelitian/ pengkajian. Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan PT. Al Washliyah yang bersangkutan. Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi. Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinanlembaga penelitian, atau kepada Rektor universitas/institut bilamana tidak terdapat lembaga penelitian. Pasal 38 Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Al Washliyah melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, Program studi, laboratorium, kelompok dan perorangan. Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Perguruan Tinggi Al Washliyah untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh universitas/ institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan Perguruan Tinggi Al Washliyah yang bersangkutan. Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi. Pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pasal 39 Lembaga Da’wah Al Washliyah merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengintegrasikan kegiatan da'wah dan aktivitas keagamaan dengan kegiatan pengabdian masyarakat serta melaksanakan kajian-kajian keagamaan. Lembaga Da'wah Al Washliyah dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi Al Washliyah untuk mengimplementasikan misi dalam rangka merealisasikan visi Al Washliyah. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

24

(3) (4)

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(1) (2)

(3)

(1) (2)

(3)

(1) (2) (3)

Lembaga Da'wah Al Washliyah terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi. Pimpinan Lembaga Da'wah Al Washliyah diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pasal 40 Perguruan Tinggi Al Washliyah harus melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan penjaminan mutu di PT. Al Washliyah diperlukan Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu bertugas mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu serta melakukan audit mutu yang berpedoman kepada ketentuan yang beriaku. Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh Perguruan Tinggi Al Washliyah dan secara ekstemal berkala oleh Badan Akredkasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain. Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas kepala, sekretaris, dan tenaga administrasi. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pasal 41 Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor. Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fakultas, serta bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 42 Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi MPT PB Al Washliyah dan Pertimbangan Senat Fakultas. Syarat Dekan fakultas adalah sebagai berikut: a) Beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul karimah serta secara ikhlas bersediamengabdikan diri dengan integritas dan loyalitas yang tinggi untuk pengembanganfakultas di lingkungan PT. Al Washliyah. b) Memiliki latar belakang disiplin ilmu yang relevan dengan rumpun ilmu fakultas yang bersangkutan. c) Sekurang-kurangnya berpendidikan (S2) dan berpangkat serendah-rendahnya Lektor. d) Mengajukan visi dan misi secara tertulis kepada senat (badan pertimbanga e) fakultas setelah lulus fit and proper test yang dilaksanakan oleh MPT PB. Al Washliyah. Masa jabatan dekan adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 2 (dua) periode berturutturut. Pasal 43 Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi MPT. PB. Al Washliyah atas usul Dekan. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. Syarat Wakil Dekan : Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

25

(4) (5)

(1)

(2)

(3) (4)

(1) (2) (3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(1)

a) Beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul karimah serta secara ikhlas bersedia mengabdikan diri dengan integritas dan loyaiitas yang tinggi untuk pengembangan fakultas di lingkungan PT. Al Washliyah. b) Memiliki latar belakang disiplin ilmu yang relevan dengan rumpun ilmu fakultas yang bersangkutan. c) Sekurang-kurangnya berpendidikan (S2) dan berpangkat serendah-rendahnya Asisten Ahli. Syarat sebagaimana ayat (3) diatur lebih dalam statuta Perguruan Tinggi Al Washliyah. Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 2 periode berturutturut dan tidak dibenarkan memegang jabatan Wakil Dekan pada periode berikutnya, baik dalam bidang yang sama maupun bidang yang berbeda, tetapi dapat dipilih/diangkat setelah melewati sekurang-kurangnya satu periode masa jabatan. Pasal 44 Senat fakultas/Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas/sekolah tinggi yang memiliki wewenang untuk menjabarkan Kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas bersangkutan. Tugas pokok senat fakultas/sekolah tinggi adalah : a) merumuskan kebijakan akademik fakultas/sekolah tinggi; b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c) Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas/sekolah tinggi; d) Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas/sekolah tinggi atas pelaksanaan kebijakan kademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan; e) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas/institut/sekolah tinggi mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas/sekolah tinggi. Senat fakultas/sekolah tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas/sekolah tinggi, ketua jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen setiap jurusan. Senat fakultas/sekolah tinggi diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya. Pasal 45 Jurusan/Program studi dipimpin oleh seorang ketua jurusan/ program studi. Ketua Jurusan/Program studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris. Ketua Program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor universitas/ institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi dan bertanggung jawab kepada Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi. Syarat Ketua Jurusan/Program Studi: a) Diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 yang sebidang dengan program studi yang bersangkutan; b) Memiliki kemampuan manajerial; c) Memiliki jabatan akademik. Syarat sebagaimana ayat (4) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi Al Washliyah. Masa jabatan ketua jurusan/program studi adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 2 periods berturut-turut. Ketua Jurusan/Program Studi dipilih oleh Dosen jurusan/prodi dan atau ditunjuk oleh dekan dan diusulkan kepada pimpinan PT. Al Washliyah. Ketua Jurusan/Program Studi yang dimaksud pada ayat (7) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan PT. Al Washliyah. Pasal 46 Pada Perguruan Tinggi Al Washliyah yang telah memenuhi persyaratan dapat dibuka Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

26

(2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(8) (9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

program pascasarjana. Program pascasarjana yang memiliki minimal 3 (tiga) program studi dapat diangkat seorang direktur. Program pasca sarjana yang memiliki kurang dari 3 (tiga) program studi diangkal Direktur tanpa wakil direktur. Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul senat perguruan tinggi Al Washliyah setelah mendapat persetujuan MPT PB. Al Washliyah. Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor. Syarat menjadi direktur pascasarjana : a) Beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul karimah. b) Berpendidikan pendidikan S3 (Doktor) yang diakui oleh pemerintah. c) Memilki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala. Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturutturut. Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan. Apabiia diperlukan, dapat diangkat wakil direktur sesuai dengan bidang yang diperlukan. Pasal 47 Biro merupakan satuan pelaksana administratif pada perguruan tinggi Al Washliyah berfungsi memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi. Pimpinan Biro diaangkat dan diberhentikan oleh MPT PB Al Washliyah atas usul Rektor/Ketua dan bertanggungjawab langsung pada pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Biro dapat terdiri atas : a. biro administrasi akademik; b. biro administrasi keuangan; c. biro administrasi umum; d. biro administrasi kemahasiswaan; e. biro administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 48 Unit pelaksana teknis sebagai unsur penunjang pada perguruan tinggi A! Washliyah dapat berbentuk : perpustakaan, pusat komputer, laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi Al Washliyah. Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pasal 49 Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan program studi. Kepala laboratorium/studi bertanggung jawab mengembangkan kelengkapan laboratorium/ studio sesuai standar minimal.


27

BAB X TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Pasal 50 (1) Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Al Washliyah terdiri atas dosen dan tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi adalah tenaga administrasi dan fungsinya penunjang akademik. (2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh MPT PB. Al Washliyah atas usul pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiyah. (3) Dosen di Perguruan Tinggi Al Washliyah terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak tetap dan Dosen Tamu. (4) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh MPT PB. Al Washliyah atas usulan rektor/ketua Sekolah Tinggi dan atau dosen yang diperbantukan oleh pemerintah yang ditempatkan pada Perguruan Tinggi Al Washliyah sebagai tenaga tetap. (5) Dosen yang diangkat oleh MPT PB. Al Washliyah dapat diberhentikan atas usul Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Al Washliyah. (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan diperbantukan pada Perguruan Tinggi Al Washliyah sebelum bertugas sebagai dosen di Perguruan Tinggi Al Washliyah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan MPT PB. Al Washliyah alas pertimbangan Rektor/Ketua/Direktur. (7) Dosen yaitu diangkat oleh Pemerintah dan diperbantukan pada Perguruan Tinggi Al Washliyah dapat dikembalikan oleh MPT PB. Al Washliyah atas usul Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Al Washliyah. (8) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap perguruan tinggi Al Washliyah yang diangkat oleh rektor atas usulan dekan sesuai dengan keperluan pendidikan Tinggi Al Washliyah. (9) Dosen Tamu adalah seorang dosen yang diundang Perguruan Tinggi Al Washliyah atau ditugaskan oleh lembaga resmi lain untuk mengajar pada Perguruan Tinggi Al Washliyah selama jangka waktu tertentu. (10) Rekrutmen dosen dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ketentuannya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi atas persetujuan MPT PB. Al Washliyah. (11) Hak dan kewajiban atas kesejahteraan sebagai dosen dan beban tambahan dosen diatur dalam aturan tersendiri oleh MPT PB. Al Washliyah. (12) Tenaga kependidikan (administrasi) diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi setelah mendapat persetuajuan dari MPT PB. Al Washliyah.

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

(7)

BAB XI AUDIT Pasal 51 Audit dilakukan terhadap pelaksanaan akademik, administrasi umum, dan keuangan. Audit akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu PT. Al Washliyah. Audit administrasi umum dan keuangan dilakukan oleh MPT PB. Al Washliyah. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib membuat laporan per semester kepada MPT PB. Al Washliyah melalui BPH Perguruan Tinggi yang bersangkutan pada setiap tahun buku, selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun buku berakhir. MPT PB. Al Washliyah dapat melakukan audit keuangan terhadap PT. Al Washliyah apabila dianggap perlu dan melaporkan kepada PB. Al Washliyah. Berkaitan dengan masa kepemimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah, MPT PB. Al Washliyah melakukan Audit Keuangan terhadap perguruan tinggi 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan PT. Al Washliyah. Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah membuat laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada PB. Al Washliyah melaiui MPT PB. Al Washliyah selambat-lambatnya tiga bulan setelah audit sebagaimana ayat (4). Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

28

(8)

Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab dalam implementasi mekanisme, prosudural keuangan dan bertanggung jawab kepada MPT PB. Al Washliyah.

BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 52 (1) Pembiayaan Perguruan Tinggi diperoleh dari biaya pcndidikan peserta didik, masyarakat, dan pihak tain yang sah, halal, dan tidak mengikat. (2) Dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menjadi kekayaan PB. Al Washliyah. (3) Semua data sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh MPT PB. Al Washliyah.; (4) Penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikantinggi diatur menurut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PT. Al Washliyah yang dibuat oleh pimpinan PT. Al Washliyah bersama BPH dan disahkan oleh MPT PB. Al Washliyah dan disetujui oleh PB. Al Washliyah. (5) Penyusunan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan cash flow dana diatur dalam Sistem dan Prosedur Keuangan yang ditetapkan oleh MPT PB. Al Washliyah dan disahkan oleh PB. Al Washliyah. (6) Pengawasan pelaksanaan realisasi RAPB dilakukan oleh BPH dan melaporkan kepada MPT PB. Al Washliyah. (7) Usulan Rencana Anggaran Belanja Perguruan Tinggi Al Washliyah sebagaimana ayat (4) dilakukan setambat-lambatnya pada bulan Juni setiap tahun akademi untuk penggunaan anggaran tahun akademi berikutnya. (8) Penggunaan dana oleh pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah sebagaimana ayat (3) dipertanggungjawabkan kepada MPT PB. Al Washliyah. (9) Dalam RAPB alokasi dana harus tercantum untuk operasional organisasi Al Washliyah minimal 5% cadangan 5% dan pembangunan 10% dari total pendapatan. (10) Peminjaman dana dari pihak lain dilakukan oleh MPT PB. Al Washliyah dan atau pimpinan PT. Al Washliyah setelah mendapat persetujuan dari MPT PB. Al Washliyah.

(1) (2) (3) (4)

(1)

(2)

BAB XIII KE-AL WASHLIYAH-AN Pasal 53 Perguruan tinggi Al Washliyah wajib mengemban misi ke-Al Washliyah-an. Pendidikan ke-Al Washliyah-an diberikan kepada peserta didik, dosen, dan unsur pelaksana/penunjang di Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pedoman penyelenggaraan pendidikan kealwashliyahan disusun oleh pimpinan perguruan tinggi Al Washliyah bersama MPT PB. Al Washliyah. Buku Pedoman Ke-Al Washliyah-an sekurang-kurangnya berisi landasan ideologis (Al-Qur'an dan Sunnah), ladasan historis, visi dan misi, pendiri/ulama Al Washliyah. perjuangan dan pikiran-pikiran ulama Al Washliyah, dan keorganisasiannya. BAB XIV MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 54 Untuk menjadi seorang mahasiswa harus: a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah. b) Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Perguruan Tinggi, Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang digariskan pemerintah dan MPT PB. Al Washliyah.


29

Pasal 55 Mahasiswa mempunyai hak : (1) Menggunakan kebebasan akademik secra bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; (3) Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka proses belajar; (4) Mendapat bimbingan dari dosen untuk mengakhiri studinya pada program/jurusan yang diikutinya; (5) Mendapat layanan informasi yang berkaitan dengan program studi/jurusan yang diikutinya serta hasil belajarnya; (6) Menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi; (8) Pindah keperguruan tinggi atau program studi jurusan lain dalam lingkungan Perguruan Tinggi Al Washliyah, bilamana daya tamping perguruan tinggi atau program studi jurusan yang akan dimasuki memungkinkan; (9) Bagi Mahasiswa penyandang cacat diberikan pelayanan khusus.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1) (2) (3)

Pasal 56 Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi AI Washliyah yang bersangkutan; b) Ikut memelihara sarana dan para sarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; c) Ikut menanggung biaya penyelenggaran pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang di bebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian; e) Menjaga kewibawaan dan nama baik Perguruan Tinggi Al Washliyah; f) Menjunjung tinggi kebudayaan nasionai; g) Menjunjung tinggi kebudayan nasionai dan nama baik organisasi Al Washliyah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur oleh pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi Al Washliyah. Pasal 57 Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Al Washliyah diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa. Pasal 58 Alumni berkewajiban menjaga nama baik almamaternya dan menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam rangka menjalankan kewajiban alumni sebagaimana tercantum pack ayat (1) diatas, alumni dapat membentuk organisasi alumni Perguruan Tinggi Al Washliyah. Organisasi ekstra kemahasiswaan diperbolehkan membuka Komisariat/ Cabang Organisasi yang berazaskan Islam diutamakan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH).


30

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1) (2)

(1)

(2)

BAB XV SARANA DAN PRASARANA Pasal 59 Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara dan dipertanggung jawabkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada MPT PB. Al Washliyah. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi dan dipertanggung jawabkan oleh Rektor/ Ketua/Direktur kepada MPT PB. Al Washliyah. Tata cara pcmerolehan dana dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur oieh Rektor/Ketua/Direktur dengan rersetujuan MPT PB. Al Washliyah dan dipertanggung jawabkan kepada PB. Al Washliyah. BAB XVI SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN Pasal 60 Pendirian, perubahan dan perubahan unsur pelaksana akademik perguruan tinggi didasarkan alas usulan yang meliputi : a) Rencana Induk Pengembangan (RIP); b) Kurikulum; c) Tenaga kependidikan; d) Calon mahasiswa; e) Sumber pembiayaan; f) Sarana dan prasarana; g) Penyelenggara Perguruan Tinggi; Pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi ditetapkan oleh MPT PB. Al Washliyah untuk diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Menteri lain yang terkait. BAB XVII PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 61 Perguruan Tinggi Al Washliyah mengikuti ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Menteri lain yang terkait tentang tata cara pengawasan mutu. Perguruan Tinggi Al Washliyah berkewajiban mengurus perguruan tinggi yang dipimpinnya untuk menjadi perguruan tinggi yang terakreditasi dan atau berakreditasi peringkat yang tinggi. BAB XVIII KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI Pasal 62 Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berbentuk : a) Kontrak manajemen; b) Program kembaran; c) Program pemindahan kredit d) Program pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; e) Pembiayaan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; f) Penerhkan bersama seminar atau kegiatan iimiah lain dan; Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

31

(3)

(1) (2)

g) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan MPT. PB. Al Washliyah melalui BPH BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63 Dengan disahkan peraturan ini maka seluruh Perguruan Tinggi Al Washliyah selndonesia wajib mempedomani dan mematuhinya. Peraturan Pelaksanaan Sistein Pendidikan Al Washliyah tentang Pendidikan Tinggi Al Washliyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan semua peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di pada tanggal

: Jakarta : 10 Jumadil Akhir 1437 H 19 Februari 2016 M




Tembusan : 1. Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 2. Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 3. Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 4. Pengurus Wilayah Al Washliyah se Indonesia 5. BPH Perguruan Tinggi se Indonesia 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah se Indonesia 7. Pengurus Daerah Al Washliyah se Indonesia 8. Kopertis Wilayah I Sumatra Utara 9. Kopertis Wilayah XIII Banda Aceh 10. Kopertis Wilayah XI Kalimantan Selatan 11. Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara 12. Kopertais Wilayah V Aceh 13. Kopertais Wilayah XI Kalimantan Selatan


32

KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH NOMOR :MPT.PB.AW/E.1/ 98-B /II/2016 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH) PENDIDIKAN TINGGI AL JAM’IYATUL WASHLIYAH Bismillahirrahmanirrahim Dengan Berkat Rahmat Allah SWT, Peserta Rapat Kerja Nasional Al Wasliyah setelah : Menimbang

:

1.

2.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. Memperhatikan : 1. 2.

3.

Bahwa Pendidikan Tinggi Al Washliyah perlu diatur dengan sistem baku yang dapat meningkatkan kualitas, kuantitas serta rasa memiliki dan kesatuan pandang dalam pengelolaan pendidikan di Iinggkungan Al Jam'iyatul Washliyah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah, dipandang perlu melakukan penyempurnaan tentang ketentuan-ketentuan BPH Perguruan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru danDosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.. Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Al Jam'iyatul Washliyah. Program Kerja Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah hasil Muktamar XX tahun 2010 di Jakarta Hasil Keputusan RAKERNAS 1 Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah tanggal 14 s/d 15 Oktober 2011 di Jakarta. Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor : KEP-065/PB-AW/XX/Xl/2011 dan Nomor : KEP-066/PB-AW XX/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Saran Pimpinan dan Pengurus BPH Pendidikan Tinggi Al Washliyah dalam acara Sosialisasi Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor : KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011 dan Nomor : KEP-066/PB-AW/XX/X1/2011 tanggal 36 Desember 2011 tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah pada tanggal 30 Nopember 2011 di Medan. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

33

4.

Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah tanggal 12 s/d 13 Januari 2016 di Banda Aceh. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

1. 2. 3.

Ketentuan-Ketentuan tentang Badan Pengurus Harian (BPH) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini. Dengan terbitnya surat keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal





Tembusan : 1. Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 2. Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 3. Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 4. Pengurus Wilayah Al Washliyah se Indonesia 5. BPH Perguruan Tinggi se Indonesia 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah se Indonesia 7. Pengurus Daerah Al Washliyah se Indonesia 8. Kopertis Wilayah I Sumatra Utara 9. Kopertis Wilayah XIII Banda Aceh 10. Kopertis Wilayah XI Kalimantan Selatan 11. Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara 12. Kopertais Wilayah V Aceh 13. Kopertais Wilayah XI Kalimantan Selatan

Badan Pelaksana Harian (BPH) Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah (PT. Al Washliyah) adalah badan yang menjalankan tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al


34

Jam'iyatul Washliyah (MPT PB Al Washliyah) dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Harian mempunyai tugas dan fungsi : (1) Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan PT. Al Washliyah. (2) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan asset PT. AI Washliyah. (3) Bersama dengan pimpinan PT. Al Washliyah ikut menyususun / Rencana Anggaran / Pendapatan dan Belanja PT. Al Washliyah. (4) Memberikan laporan hasil pengawasan kepada MPT PB. Al Washliyah. (5) Membantu dan bekerjasama dengan rektor untuk mengembangkan asset. (6) Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah, halal dan tidak mengikat. (7) Mencari dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan PT. Al Washliyah. (8) Mewakili MPT PB. Al Washliyah dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang ditugaskan kepadanya.

(1) (2)

(3)

(1) (2) (3)

Pasal 2 Keanggotaan dan Organisasi BPH beranggotakan minimal 3 (tiga) orang. Anggota BPH adalah orang yang berkompeten dalam bidang tugasnya dan dapat meminta saran pertimbangan pimpinan Wilayah dan pimpinan Daerah setempat yang direkrut melalui fit and proper test oleh MPT. PB. Al Washliyah BPH terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1(satu) orang anggota Pasal 3 Pengangkatan dan Pemberhentian BPH diangkat dan diberhentikan oleh MPT PB. Al Washliyah. Masa bakti BPH selatia 4 (empat) tahun. Pengurus BPH maksimal dapat menjabat dua periode berturut-turut dan tidak dapat diangkat pada periode berikutnya baik sebagai ketua, sekretaris maupun anggota.

Pasal 4 Kriteria Pengurus Pengurus dan anggota BPH harus memenuhi kriteria : (1) Beriman dan bertaqwa serta memiliki integritas, loyalitas dan berkomitmen menjalankan amanat organisasi Al Jam’iyatul Washliyah. (2) Berpendidikan minimal tamatan akademik dan Strata Satu (SI). (3) Kader Al Washliyah. (4) Tidak sedang menjabat sebagai Ketua dan atau Sekretaris pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Al Washliyah dan semua Ketua-ketua, Sekjen, Sekretaris-Sekretaris PB. Al Washliyah.


35







36

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH NOMOR : KEP-070/PB-AW/XX/XII/2011 TENTANG BADAN HUKUM PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN AL JAM’IYATUL WASHLIYAH Bismillahirrahmanirrahim Dengan Berkat Rahmat Allah SWT, Peserta Rapat Kerja Nasional Al Wasliyah setelah : Menimbang

:

1.

2.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Memperhatikan

:

1. 2.

3.

Bahwa Penyelenggaraan PendidikanAl Washliyah perlu diatur dengan sistem baku yang dapat meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas serta rasa memiliki dan kesatuan pandang dalam pengelolaan pendidikan dilingkungan Al Jam'iyatul Wahliyah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Al Washliyah perlu diatur penyelenggara lembaga pendidikan dalam semua tingkatan dengan satu ketentuan aturan secara organisasi yang bertanggungjawab terhadap pendidikan Al Washliyah. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/105/15 tanggal 16Nopember 1955 (Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1956). Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 1956 No. J.A. 5/74/25, tentang Organisasi Al Jam'iyatul Washliyah dan tambahan berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 1956 Nomor 96 Tahun 1956. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2006 Nomor : C20.HT.01.06.TH.2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah dan tambahan berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2006 Nomor 101 tentang Perkumpulan. Undang-Undang Republik Inuonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Al JarrTiyatuI Washliyah Hasil Muktamar XX. Program Kerja Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Hasil Muktamar XX. Hasil Keputusan RAKERNAS I Al Washliyah bidang pendidikan tanggal 15 Oktober 2011 di Jakarta. Keputusan Rapat Pengurus Besar Al Washliyah tanggal 15 Nopember 2011 di Jakarta tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah. Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah tanggal 12 s/d 13 Januari 2016 di Banda Aceh.


37

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: 1.

2. 3.

4.

Badan Hukum Penyelenggara Lembaga Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah (PAUD, TK dan atau Raudhaltul Atfal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi) adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C20.HT.01.06.TH.2006, sebagaimana lampiran I (satu) Keputusan ini. Organisasi penyelenggara setiap jenjang pendidikan diatur sebagaimana lampiran II (dua) Surat Keputusan ini. Bagi sernua jenjang pendidikan Al Jam'iyatul Washiiyah yang masih mempergunakan yayasan dengan menggunakan nama Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah atau Yayasan Al Washliyah agar menyesuaikan dengan Surat Keputusan ini, dan satu-satunya Badan Hukum Penyelenggaraan pendidikan Al Washliyah adalah sebagaimana point (1) Surat Keputusan ini. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 06 Shafar 1433 H 31 Desember 2011 M

PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH dto

dto

Prof. Dr. H. Muslim Nasution, MA Ketua Umum

Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH Sekretaris Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Sekeretariat / Tata Usaha MPT. PB. Al Jam’iyatul Washliyah Nomor : MPT.PB.AW/E.1/ 98-D /II/2016 Tanggal : 11 Jumadil Awal 1437 H 20 Februari 2016 M

Drs. HASAN BASHRI A. RITONGA, SH.


38

Lampiran I Nomor Tentang

: : :

Surat Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah KEP-70/PB-AW/XX/XII/2011 Badan Hukum Penyelenggara Lembaga Pendidikan Washliyah.

Al

Jam'iyatul


39

Lampiran II Nomor Tentang

: : :

Surat Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah KEP-70/PB-AW/XX/XII/2011 Badan Hukum Penyelenggara Lembaga Pendidikan Washliyah.

Al

Jam'iyatul

Berdasarkan hasil RAKERNAS I Al Washliyah, bidang pendidikan tanggal 15 Oktober 2011 di Jakarta dan Keputusan Rapat Pengurus Besar Al Washliyah tanggal 15 Nopember 2011 di Jakarta tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan Al Washliyah bahwa Majelis Pendidikan Adalah satu-satunya sebagai penyelenggara pendidikan dilingkungan Al Washliiyah maka, diatur organisasi dan penganggungjawab penyelenggara pendidika Al Washliyah pada setiap jenjang sebagai berikut : 1. Penyelenggara Pendidikan Tinggi Al Washliyah adalah Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah untuk dan atas nama Pengurus Besar Al Washliyah 2. Penyelenggara Pendidikan Menengah Al Washliyah adalah Majelis Pendidikan Pimpinan Wilayah Al Washliyah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah Al Washliyah dimana Sekolah Menengah Al Washliyah berdomisili. 3. Penyelenggara pendidikan dasar khusus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah adalah Majelis Pendidikan Al Washliyah Pimpinan Daerah (PD) bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah dimana SMP dan Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah berdomisili 4. Penyelenggara Pendidikan Dasar khusus Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah adalah Majelis Pendidikan Pimpinan Cabang (PC) dengan Koordinasi Pimpinan Ranting (PR), bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Al Washliyah. 5. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dine (PAUD) dan Taman Kanak-kanak dan/atau Raudhatul Atfal adalah Majelis Pedidikan Pimpinan Cabang Al Washliyah dimana PAUD, TK, maupun Raudahtul Atfal Al Washliyah berdomisili dengan koordinasi dan bekerjasama dengan Pimpinan Muslimat maupun angkatan Putri Al Washliyah setempat. 6. Penyelenggara pendidikan Al Washliyah pada semua jenjang yang belum terbentuk majelis pendidikan dimana jenjang pendidikan itu berdomilisi maka penyelnggaranya adlah majeis pendidikan di atasnya yang ada di daerah dan wilayah Al Washliyah tersebut. Demikianlah penanggungjawab dan penyelenggara pendidikan Al Washliyah ini diatur untuk menyatukan persepsi dan memberikan tanggung jawab pada semua jenjang organisasi Al Washliyah mulai dari tingkat Pengurus Besar, (PB), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), dengan mengikutsertakan Pimpinan Ranting (PR) dan organisasi bagian Al Wahliyah di mana jenjang pendidikan al Washliyah itu berada. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 06 Shafar 1433 H 31 Desember 2011 M

PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH dto

dto

Prof. Dr. H. Muslim Nasution, MA Ketua Umum

Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH Sekretaris Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Sekeretariat / Tata UsahaMPT. PB. Al Jam’iyatul Washliyah Nomor : MPT.PB.AW/E.1/ 98-D /II/2016 Tanggal : 11 Jumadil Awal 1437 H 20 Februari 2016 M

Drs. HASAN BASHRI A. RITONGA, SH. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

40

SURAT KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL I AL JAM’IYATUL WASHLIYAH PERIODE MUKTAMAR XX BIDANG PENDIDIKAN JAKARTA, 14 - 15 OKTOBER 2011

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (QS. Ash Shaff :10)

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, (11) Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan sebagai wujud ‘amaliyah organisasi. Oleh karenanya Al Washliyah berkewajiban mengelolanya secara profesional berpedoman kepada tujuan organisasi yang digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah bahwa yang berwenang untuk mengurus pendidikan di lingkungan organisasi Al Washliyah, baik perguruan tinggi, sekolah menengah, salafiah, pendidikan dasar maupun Raudhatul Athfal (Pendidikan Anak Usia Dini), adalah Majelis Pendidikan Al Washliyah. Kondisi saat ini Sistem Pendidikan Al Washliyah dan Peraturan Pelaksanaan yang ada belum berjalan secara optimal. Akibatnya masing-masing lembaga pendidikan mengambil langkah sendiri-sendiri dalam Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, melemahnya koordinasi baik akademik maupun non akademik, dan tidak berfungsinya pemberdayaan kader lulusan pendidikan Al Washliyah. Hal ini semuanya berdampak kepada rendahnya kualitas lembaga pendidikan Al Washliyah. Berdasarkan fakta tersebut, demi tegaknya amaliyah Al Washliyah Bidang Pendidikan, maka Rakernas I memutuskan : 1. Badan Hukum Penyelenggara lembaga pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah, satu-satunya adalah berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman nomor : J.A.5/74/25, tanggal 17 Oktober 1956, Berita Negara RI nomor : 164 tahun 1956 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-20.HT.01.06.TH.2006, Berita Negara RI nomor : 101, tanggal 19/12 tahun 2006. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

41

2. Struktur organisasi Al Washliyah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana Lampiran 1. 3. Struktur Majelis Pendidikan Al Washliyah sebagaimana lampiran 2. 4. Struktur Hubungan Majelis Pendidikan Al Washliyah dengan Majelis lain sebagaimana lampiran 3. 5. Menugaskan Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk : a. Menyempurnakan pedoman penyelenggaraan sistem pendidikan Al Washliyah tahun 2000 dalam rangka menerapkan regulasi sistem pendidikan Al Washliyah. b. Meregulasi (menata) sinergi peran hubungan antara majelis pendidikan dengan majelis penelitian, majelis kader, dan majelis asset. c. Membuat keputusan kepada lembaga-lembaga pendidikan berkewajiban memberikan kontribusi kepada organisasi Al Washliyah melalui : 1) Zakat penghasilan dari pegawai, guru, dosen yang mendapat penghasilan dari unit lembaga pendidikan Al Washliyah tempat mereka bertugas sebesar 2,5%, dengan distribusi sebai berikut : a) Zakat dari pegawai dan dosen perguruan tinggi Al Washliyah, untuk PB. Al Washliyah. b) Zakat dari pegawai, dan guru SLTA sederajat untuk Pimpinan Wilayah Al Washliyah c) Zakat dari pegawai, dan guru SLTP sederajat untuk Pimpinan Daerah Al Washliyah. d) Zakat dari pegawai, dan guru SD/Ibtidaiyah untuk Pimpinan Cabang Al Washliyah. 2) Pendapatan rutin setiap lembaga pendidikan Al Washliyah dari semua jenjang pendidikan, sebesar 5% dengan distribusi sebagai berikut : a) Pendapatan rutin dari perguruan tinggi, untuk PB. Al Washliyah b) Pendapatan rutin dari SLTA sederajat untuk Pimpinan Wilayah Al Washliyah. c) Pendapatan rutin dari SLTP sederajat untuk Pimpinan Daerah Al Washliyah. d) Pendapatan rutin dari SD/Ibtidaiyah untuk Pimpinan Cabang Al Washliyah. 3) Sumbangan, bantuan, dan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan mengatasnamakan lembaga pendidikan Al Washliyah baik secara kelembagaan maupun secara perorangan diwajibkan memberikan kontribusinya kepada Al Washliyah sebesar 2,5%, dengan distribusi : a) Dari perguruan tinggi, untuk PB. Al Washliyah. b) Dari SLTA sederajat untuk Pimpinan Wilayah Al Washliyah. c) Dari SLTP sederajat untuk Pimpinan Daerah Al Washliyah. d) Dari SD/Ibtidaiyah untuk Pimpinan Cabang Al Washliyah. 4) Infaq untuk pembangunan kantor PB Al Washliyah, dan Pelaksanaan Muktamar ke-21 ditetapkan sebagai berikut : a) Dosen Rp 5.000,-/bulan b) Guru dan Pegawai Rp 3000,-/bulan c) Mahasiswa Rp 50.000,-/tahun yang diterimakan sesuai dengan sistem persentase cicilan pembayaran SPP di Perguruan Tinggi Al Washliyah yang bersangkutan. d) Siswa 1.000,-/bulan yang diterimakan sesuai dengan pembayaran SPP di sekolah Al Washliyah yang bersangkutan e) Pendistribusian infak ini dipergunakan maksimal 90% untuk pembangunan kantor PB. Al Washliyah, dan minimal 10% untuk pelaksanaan Muktamar ke-21 Al Washliyah. 6. Merealisasi rekomendasi Rakernas I Al Washliyah yang meliputi :


42

a. Keputusan Rakernas I Al Washliyah sebagai landasan bagi penyempurnaan sistem pendidikan Al Washliyah. b. Setiap lulusan pendidikan Al Washliyah yang beragama islam adalah kader organisasi Al Washliyah meskipun belum mengikuti kaderisasi kepemimpinan. c. Melaksanakan Rakernas Bidang Pendidikan yang melibatkan semua Majelis Pendidikan Wilayah dan Daerah, Pimpinan Perguruan Tinggi, Sekolah, Madrasah dan Raudhatul Athfal. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 15Oktober 2011

PIMPINAN SIDANG RAKERNAS I

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

dto

dto

Drs. H. Masyhuril Khamis, SH

Drs. H. Hasbullah hadi, SH, MKN

PENGURUS BERSAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH dto PROF. DR. H. Muslim Nasution, MA KETUA UMUM Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Sekeretariat / Tata Usaha MPT. PB. Al Jam’iyatul Washliyah Nomor : MPT.PB.AW/E.1/ 98-D /II/2016 Tanggal : 11 Jumadil Awal 1437 H 20 Februari 2016 M

Drs. HASAN BASHRI A. RITONGA, SH.

LAMPIRAN 1 : Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

43

Struktur Organisasi Al Jam’iyatul Washliyah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

PB AL WASHLIYAH

MAJELIS LAIN

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

BPH KOORD. DIKNAS

PAUD/TK/RA/MI /SD/SMP/MTS

KEPALAS SEKOLAH/ MADRASAH

KOORD. SALAFIYAH

IBTIDAIYAH/TSANA WAIYAH/QISMUL ALIY/MU’ALLIMIN

KEPALA MADRASAH

KOORD. DIKMEN

SEKOLAH TINGGI

UNIVERSITAS

KETUA

REKTOR

SMA/SMK/MA

KEPALAS SEKOLAH/ MADRASAH


44

LAMPIRAN 2 : Struktur, Fungsi, dan Peran Organisasi Majelis Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

LAMPIRAN : 3 Struktur, Hubungan Majelis Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah Dengan Majelis Lain Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

45


46

KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH NOMOR : MPT.PB.AW/E.1/ 98-C /II/2016 TENTANG PENYEMPURNAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI AL WASHLIYAH Bismillahirrahmanirrahim Dengan Berkat Rahmat Allah SWT, Peserta Rapat Kerja Nasional Al Wasliyah setelah : Menimbang

: a.

b.

c.

d.

Mengingat

:

a. b. c. d.

Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan amal AlJam’iyatul Washliyah dalam rangka menabur nilai-nilai rahmatan lil‘alaminuntuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa berakhlakul karimah demi mewujudkan ‘izzul Islam wal muslimin(Kemuliaan islam dan kemuliaan ummatnya). Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, pengelolaan keuangan di lingkunagan Pengurus Besar Al Washliyah belum tertata secara terpadu dalam satu system maka dipandang perlu menetapkan pola dan bentuk keseragaman administrasi pengelolaan keuangan pada lembaga-lembaga dan lembaga-lembaga pengelolanya di lingkungan Pengurus Tinggi Al Washliyah. Bahwa Kesadaran huruf a dan b diatas, dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Al Washliyah dan lembaga-lembaga pengelolaanya agar terarah, tertib dan terpadu demi efisien dan efektivitas, dipandang perlu menetapkan system, arus dan prosedur penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pelaporan danpertanggungjawaban dan perguruan tinggi di lingkungan AlWsahliyah menurut prinsip-prinsip Good Coorporate Governance(transparansi,discloser/pengungkapan, akuntabilitas,fireness,/keadilan,responsibility/tanggung jawab) dalam system dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku di lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Al Washliyah. Bahwa berdasarkan huruf a,b dan c di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan lembaga – lembagapengelolanya di lingkungan Perguruan Tinggi Al Washliyah. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentangSistemPendidikan Nasional. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Al Washliyah Hasil Rapat Kerja Nasional Al Jam’iyatul Washliyah Tahun 2011 Statuta Perguruan Tinggi Al Washliyah. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

47

Memperhatikan

:

a.

b.

c. d.

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah No:KEP /065/PB.AW/XX/XI/2011, Tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan Al Washliyah Tahun 2011. Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah No:KEP066/PB.AW/XX/XI/2011Tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah Bidang PT. Hasil Rapat Kerja Nasional Bidang pendidikan Al Washliyah Tahun 2012. Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah tanggal 12 s/d 13 Januari 2016 di Banda Aceh. MEMUTUSKAN

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGIAL WASHLIYAHYANG MENGANUT PADA PRINSIP – PRINSIPGOOD COOPRATE GOVERNANCE PASAL 1 Ketentuan Umum Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) Pengurus Besar adalah Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB-AW) (2) Majelis Pendidikan Tinggi adalah Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (MPT PB.AW) (3) Badan Pelaksana Harian adalah Lembaga yang mewakili Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah. (4) Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang berada di lingkungan Al Washliyah (PT-AW). (5) Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah (Pimpinan PT-AW) yang terdiri atas Rektor pada Universitas dan Ketua pada Sekolah Tinggi. (6) Sistem dan Prosedur Keuangan adalah sistem dan prosedur yang mengatur jenis setoran mahasiswa, penerimaan, pengalokasian, pengeluaran, dan laporan/pertanggungjawaban keuangan di lingkungan MPT-PB AW. (7) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah uang yang disetor oleh mahasiswa yang dialokasikan untuk anggaran Penyelenggaraan PT-AW. (8) Dana Penunjang Pendidikan (DPP) adalah dana yang disetor oleh mahasiswa untuk membiayai kegiatan penunjang pendidikan tertentu, seperti pratikum, bimbingan, seminar, skripsi, Praktek Kerja Lapangan(PKL)/Kerja Praktek, Wisuda,dsb. (9) Uang Pembangunan (UP) adalah uang yang disetor oleh mahasiswa baru diluar ayat (6) dan ayat (7) pasal ini untuk pembangunan PT – AW. (10) Dana Operasional Fakultas (DOF) adalah dana yang dialokasikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk kegiatan Fakultas yang berasal dari SPP dan DPP dan atau sumber lain. (11) Dana Operasional Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (DOPPT) adalah Dana yang disimpan dalam rekening Perguruan Tinggi Al Washliyah. (12) Dana Operasional Pengurus Besar (DOPB) Al Washliyah adalah dana yang berasal dari penyelenggara Perguruan Tinggi atau sumber lain yang digunakan untuk operasional Pengurus Besar Al Washliyah dan disimpan dalam rekening rutin Pengurus Besar Al Washliyah. (13) Dana Operasional Majelis Pendidikan Tinggi (DOMPT) PB Al Washliyah adalah dana yang berasal dari penyelenggara Perguruan Tinggi atau sumber lain yang digunakan untuk operasional MPT PB AW dan disimpan dalam rekening rutin MPT PB AW. (14) Dana Pembangunan/Pengembangan Cadangan (DPC) adalah dana yang dialokasikan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

48

(15) (16)

(17)

(18)

(19) (20)

(21) (22)

(23)

(24)

(25)

(26) (27) (28) (29)

(30) (31)

oleh PT.AW dalam Rekening PBAW yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan, perawatan dan pengembangan sarana akademik dan atau Non akademik PTAW. Anggaran Rutin (AR) adalah yang dialokasikan dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja rutin setiap Perguruan Tinggi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Besar (ABP-PB) Al Washliyah adalah Anggaran Pendapatan Belanja PBAW yang meliputi : perkiraan pendapatan dan biaya operasional PBAW dan dana operasional MPT-PB AW. Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Pendidikan Tinggi (ABP-MPT-PB AW) adalah APB yang meliputi perkiraan pendapatan, alokasi dan operasional, dan kegiatan Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruaan Tinggi (ABP-PT) adalah ABP PTAW yang meliputi perkiraan pendapatan dan alokasi penggunaannya selama 1 tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang meliputi perkiraan pendapatan dan alokasi penggunaanya selama 1 tahun di lingkungan PT AW. Rencana Anggaran dan Pendapatan (RAPB) adalah proyeksi pendapatan dan rencanaalokasi penggunaanya yang terdiri atas RAPB-PTAW dan RAPB-F yang disusun oleh PTAW dan disahkan Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. Cash Flow adalah penerimaan dan pengeluaran tiap mata anggaran perbulan selama satu tahun anggaran. Rekening Bank Pengurus Besar Al Washliyah (RB-PBAW) adalah rekening yang dipergunakan untuk menerima dan menyimpan dana dari penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang terdiri atas: rekening dana operasional, rekening dana pembangunan/pengembangan, dan rekening dana cadangan. Rekening bank Majelis Pendidikan Tinggi (RB-MPT-PBAW) adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana dari PBAW dan sumber lainnya yang dipergunakan untuk operasional dan kegiatan Majelis Pendidikan Tinggi PB-AW. Rekening Bank Perguruan Tinggi (RBPT) adalah rekening PTAW yang diizinkan oleh MPT-PBAW yang dipergunakan untuk menerima dan menyimpan dana dari mahasiswa dan sumber lain untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Panitia Tender dan Pengadaan Barang/Jasa (PTPBJ) adalah panitia yang dibentuk oleh Majelis Pendidikan TinggiPB AW yang bertugas melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada Majelis Pendidikan TinggiPB AW tentang kelayakan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan fisik, perawatan dan pengadaan barang inventaris di lingkungan PTAW. Daftar Isi Kegiatan (DIK)adalah Daftar Rencana Kegiatan dan besarnya biaya yang dialokasikan dalam RAB. Revisi APB/cash flow adalah berdasarkan realisasi penerimaan dana yang diterima oleh setiap PTAW dan unitnya lainnya. Perubahan APBP di sahkan oleh MPT-PB.AW Penyesuaian APB/Cash Flow adalah perubahan rencana akibat target penerimaan berbeda dari yang diproyeksikan. Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Penyelenggara Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada sistem dan prosedur keuangan ini yang dilakukan oleh lembaga pengawasan independent, pertahun, waktu audit disesuaikan. Verifikasi Keuangan adalah pemeriksaan lanjutan atas hasil audit keuangan Perguruan Tinggi. Alat Tulis Kantor (ATK) adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah.

Pasal 2 Sumber Dana Sumber Perolehan Dana dan harta kekayaan Pergguruan Tinggi meliputi : (1) Uang kuliah meliputi SPP, DPP, UP dan sumbangan mahasiswa ditetapkan oleh MPTMajelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

49

(2) (3) (4) (5) (6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PB AW dan Pimpinan PTAW. Hasil Usaha Perguruan Tinggi lainnya yang sah dan halal seperti Sewa Gedung,Sewa Rumah, Kantin, Sekolah Binaan, Koperasi,Bengkel, Unit Produksi dan dll. Uang biaya seleksi ujian masuk dan wisuda sarjana. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Perguruan Tinggi Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan nama Al Washliyah. Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah, Derma, Sumbangan, Hadiah, dan Bantuan – bantuan lain yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah yang sah dan tidak mengikat. Pasal 3 Alokasi Penerimaan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan a. SPP dialokasikan untuk dana operasional Fakultas/Prodi, Pimpinan PTAW, Majelis Pendidikan Tinggi, dan Pengurus Besar. b. Proporsi masing-masing dana operasional ditetapkan oleh MPT PB.AW dan Pengurus Besar Al Washliyah . c. Dana Operasional Fakultas/Prodi, Pimpinan PT.AWdan Majelis Pendidikan Tinggi PB AW dapat digunakan untuk anggaran rutin atau anggaran pengembangan masing-masing unit. Uang Pembangunan (UP) a. UP dipergunakan untuk dana pengembangan dan pembangunan, dan apabila dibutuhkan dapat dipergunakan untuk dana Operasional Fakultas/Prodi, Pimpinan PTAW dengan persetujuan Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. b. Besar UP yang dialokasikan untuk Dana Operasional Fakultas/Prodi, Pimpinan PTAW, dan Majelis Pendidikan Tinggi PB AW sebagaimana yang dimaksud dengan huruf (a) ayat ini ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. c. UP yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada butir (b) di atas, dimasukkan ke dalam anggaran pengembangan. d. Alokasi biaya setiap proyek yang dibiayai dengan anggaran pengembangan ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW bersama dengan Pimpinan PTAW berdasarkan DIK yang disusun untuk proyek yang bersangkutan meliputi ; (1) Peningkatan Kwalitas SDM, (2) Perawatan, (3) Pengadaan Inventaris, dan (4) Pembangunan Fisik. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) DPP dimasukkan ke dalam Anggaran Rutin PTAW yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan akademik, administrasi dan kegiatan penunjang akademik. Biaya Seleksi Ujian Masuk a. Biaya seleksi ujian masuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan penerimaan mahasiswa baru. b. Biaya ujian-ujian dan wisuda dipergunakan untuk membiayai kegiatan ujian mahasiswa dan pelaksanaan wisuda sarjana dan pascasarjana. Hasil usaha seleksi ujian masuk dan wisuda dialokasikan untuk anggaran pengembangan/pembangunan, dana cadangan, dana operasional Pengurus Besar PB AW. Dana dari Sumber Lain meliputi ; a. Penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dipergunakan untuk anggaran pembangunan dan pengembangan PTAW dengan persetujuan Majelis Pendidikan Tinggi. b. Penerimaansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) dipergunakan untuk dana operasional bagi unit yang memperoleh dana tersebut dan pengembangan dengan persetujuan MPT-PB AW. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

50

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2) (3) (4) (5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 4 Penerimaan Dana dari Mahasiswa ( SPP, DPP, dan UP ) Besar dan jenis setoran mahasiswa setiap tahun diusulkan oleh Pimpinan PTAW dan ditetapkan/disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah. Setiap jenis setoran PTAW harus melalui bank yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. Penerimaan setoran mahasiswa yang tidak melalui bank harus mendapat persetujuan secara resmi dari Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. Dalam hal dana setoran mahasiswa yang diterima secara langsung oleh Pimpinan PTAW/Fakultas/satuan kerja Lainnya sebagiamana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap sebagai uang titipan mahasiswa yang harus disetor ke bank sesuai dengan prosedur penerima SPP, DPP, UP. Dana SPP, DPP, UP dan dana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus disetor langsung oleh mahasiswa pada bank yang ditetapkan ke Rekening PTAW dimana mahasiswa bersangkutan terdaftar. Pembayaran antar Unit (Fakultas/Pimpinan PTAW/Majelis Pendidikan Tinggi PB AW) di lingkungan Pengurus Besar harus ditransfer/pemindahan buku melalui rekening resmi unit – unit yang bersangkutan. Pendistribusian sebagai mana dimaksud ayat 5 dilakukan sebagai berikut : a. Dari rekening PTAW ke rekening Pengurus Besar Al Washliyah sebesar 40% b. Dari rekening PT AW ke rekening Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah sebesar 60% Pasal 5 Prosedur Penerimaan Dana dari Mahasiswa Mahasiswa dapat membayar SPP/DPP/UP dengan cara : a. Tunai melalui Bank Syari’ah. b. Pindah buku antar Account atau Bank. c. Melalui ATM. Tanda bukti pembayaran di fotokopi oleh Mahasiswa dan diserahkan kepada bagian keuangan PTAW. Dana yang diterima oleh Bank didistribusikan ke masing-masing rekening penerima yang telah ditetapkan oleh MPT PB.AW Setiap hari, petugas Bank wajib mengirimkan laporan pembayaran ke PTAW dengan melampirkan Fotocopy slip setoran mahasiswa. Ayat (4) pasal ini dapat dilakukan melalui sarana teknologi perbankan sehingga Perguruan Tinggi dan Majelis Pendidikan TinggiPB AW setiap saat dapat mengetahui transaksi pada rekening penerimaan dan dapat menerima laporan dalam bentuk softcopy. Setiap bulan Bank harus mengirimkan : a. Semua Rekening Koran PTAW kepada Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. b. Rekening Koran masing-masing PTAW kepada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pasal 6 Penerimaan Dana dari Sumber lain Setiap penerima dari sumber lain sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditransfer melalui rekening Perguruan Tinggi atau Pengurus Besar, kecuali ditetapkan oleh pihak pemberi dana. Dalam hal dana yang ditransfer langsung ke rekening Perguruan Tinggi dan atau lembaga – lembaga, penerima dana tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

51

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Majelis Pendidikan Tinggi melalui jenjang hirarki. Dalam hal kegiatan bersama dengan pihak luar Perguruan Tinggi yang mempergunakan dana dari pihak luar, maka prosedur, penerima, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan dilaporkan kepada Majelis Pendidikan TinggiPB AW melalui jenjang hirarki. Dana Pengurus Besar dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam kegiatan bersama dengan pihak luar berdasarkan APB dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Alokasi Penggunaan Dana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Penggunaan Dana Operasional a. Dana operasional Fakultas/lembaga-lembaga, Perguruan Tinggidapat dipergunakan langsung oleh unit bersangkutan sesuai dengan ketentuan : a) Biaya pengadaan ATK dengan nilai akumulasi tidak melebihi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan. b) Perawatan dan pengadaan barang inventaris dengan nilai akumulasi tidak melebihi Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) per bulan. b. Penggunaan dana operasional Fakultas/Lembaga, Pimpinan PTAW yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) pasal ini harus melalui panitia tender/pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan PTAW dengan persetujuan Majelis Pendidikan Tinggi PB AW melalui BPH. c. Penggunaan Dana Operasional Fakultas/Lembaga, Pimpinan PTAW untuk biaya peningkatan SDM yang bersangkutan dibebankan pada anggaran unit yang bersangkutan diatur oleh Perguruan Tinggi dan harus disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. d. Penggunaan dana operasional untuk Perguruan Tinggi untuk pembangunan fisik untuk keperluan unit yang bersangkutan dibiayai oleh unit yang bersangkutan setelah diproses melalui panitia tender/pengadaan Barang dan Jasa. e. Penggunaan dana untuk Pengadaan Barang, Rehabilitasi dan Pembangunan Baru harus disesuaikan dengan RAPB dan ketentuan lain berdasarkan kemampuan keuangan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan persetujuan Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah . Dana pengembangan Organisasi Al Jam’iyatul Washliyah digunakan untuk : a. Operasional PBAW dan Majelis Pendidikan Tinggi b. Dana pembangunan/pengembangan Perguruan Tinggi c. Dana Cadangan untuk pengembangan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Pasal 8 Permintaan Barang dan Jasa Pegawai yang bertugas pada bagian yang membutuhkan barang (user) harus mengisi form permintaan barang (PB-05) dan disampaikan kepada atasan yang bersangkutan melalui kasubbag yang bersangkutan. Form permintaan barang yang telah divalidasi oleh atasan yang membutuhkan barang diteruskan ke Pudek II/Warek II/Waket II. Jika permintaan disetujui oleh Pudek II/Warek II/Waket II maka diteruskan kepada Dekan/Pimpinan Perguruan Tinggi /Ketua Sekolah Tinggi untuk divalidasi. Apabila permintaan tersebut tidak disetujui, form PB-05 dikembalikan ke bagian yang meminta barang. Jika permintaan disetujui oleh Pimpinan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini, maka form tersebut diteruskan kepada bagian perlengkapan. Apabila tidak disetujui oleh Pimpinan, form PB-05 dikembalikan ke bagian yang meminta barang. Bagian perlengkapan memeriksa persediaan barang. a. Apabila barang yang diminta tersedia, barang tersebut diserahkan kpeada bagian Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

52

yang meminta barang dan mengisi form tanda terima barang (PB-06). b. Apabila barang yang diminta tidak tersedia yang diminta maka bagian perlengkapan mengusulkan permintaan pembelian barang (PB-07).

(1)

(2)

Pasal 9 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dengan dana operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). a. Pembelian ATK dapat dilakukan tanpa meminta persetujuan Pimpinan PTAW apabila harga ATK yang akan dibeli bernilai akumulatif tidak lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap pembelian atau harga barang inventaris tidak lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap pembelian.Apabila harga yang dibeli lebih dari yang dimaksud pada huruf (a) diatas, unit bersangkutan meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Tender/Pengadaan Barang dan Jasa. b. Pengadaan barang inventaris yang tidak melalui tender, harus dibeli dari toko/perusahaan rekanan yang disetujui oleh Pimpinan PTAW bersama dengan Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. c. Pembayaran pembelian barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir (a) dan (b) ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan. Pengadaan barang dengan menggunakan anggaran pembangunan/pengembanganharus dilaksanakan dengan ketentuan sbb ; a. Sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 5 b. Pimpinan PTAW menyampaikan Permohonan kepada MPT-PB.AW untuk meminta pengadaan barang yang tidak termasuk dalam APB-PT dengan melampirkan spesifikasi dari barang yang akan dibeli. c. MPT-PB AW dapat menerima dan menolak permohonan sebagaimana dimaksud butir (b) setelah mempertimbangkan saran koordinator, panitia tender/pengadaan barang dan jasa. d. Jika permohonan diterima maka Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah meneruskan permintaan kepada panitia tender/pengadaan Barang dan Jasa untuk proses pengadaan. Pasal 10 Alokasi Biaya Peningkatan Kualitas SDM Penggunaan dana operasional Fakultas/Lembaga/Perguruan Tinggisebagimana diamksud dalam pasal 7 ayat (1) butir (c) ; a. Pimpinan PT.AW menyampaikan kepada unit yang bersangkutan tentang besar dan jadwal penggunaan dana dimaksud sesuai dengan APB dan cash flow b. Pimpinan PTAW mendistribusi dana operasional kepada unit-unit sesuai plafon yang disetujui dalam RAB/Cash Flow.

(1)

Pasal 11 Alokasi Biaya Pembangunan Fisik, Renovasi dan Pemeliharaan Penggunaan dana operasional Fakultas/Lembaga /Pimpinan PTAW sebagiamana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ; a. Fakultas/Lembaga/Pimpinan PTAW menyampaikan usul tertulis kepada panitia tender/pengadaan Barang dan Jasa melalui Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah tentang pembelian barang inventaris atau pembanguan fisik atau renovasi atau perawatan. b. Usul sebgaimana yang dimaksud dalam huruf (a) diatas harus dengan APB/Cas Flow dan DIK. c. Panitia tender/pengadaan Barang dan Jasa memproses permohonan tersebut sampai penunjukan pemenang tender. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

53

(2)

d. Penggunaan Dana Pengembangan Organisasi yang disimpan dalam rekening PBAW sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) s/d (c) diatas. Termin pembayaran biaya pembangunan fisik, renovasi dan perawatan disesuaikan dengan klausul yang tercantum dalam kontrak / SPK.

Pasal 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja (1) Penggunaan biaya pada semua unit kerja berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang disahkan. (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) disusun untuk satu tahun anggaran dengan periode Agustus s/d 31 Juli tahun berikutnya. (3) RAPB terdiri dari ; a. Proyeksi Pendapatan selama tahun anggaran b. Rencana Anggaran Belanja selama tahun anggaran c. Rencana Arus Kas Masuk dan keluar (4) RAPB disusun berdasarkan proyeksi : a. Pendapatan dari mahasiswa dan siswa Sekolah/Madrasah binaan b. Pendapatan dari pihak lain sesuai dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. c. Belanja Rutin disusun berdasarkan antara lain realisasi tahun sebelumnya d. Penyusunan Program Kerja dalam bentuk Daftar Isi Kegiatan (DIK) e. Dana Operasional PBAW sebesar 5%. f. Dana Pembangunan/Pengembangan sebesar 10%. g. Dana Cadangan 5%. h. Dana operasional, pembangunan dan cadangan sebagai yang dimaksud pada ayat 5 butir (e), (f) dan (g) dihitung berdasarkan sumber penerimaan dari mahasiswa, sewa gedung, kantin, sekolah/madrasah binaan, koperasi, UP dan dll (6) Sisa Anggaran tahun berjalan dimasukkan dalam RAPB tahun berikutnya. (7) Penggunaaan dana hasil usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 diatur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) huruf (d). (8) Ketentuan dana taktis a. Besarnya Dana Taktis Fakultas/ program studi/lembaga ditentukan oleh Pimpinan PTAW; dana taktis Pimpinan Perguruan Tinggi ditentukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW; dana Majelis Pendidikan Tinggi ditentukan oleh Pengurus Besar. b. Dana taktis dapat dipergunakan untuk pengeluran pada mata anggaran yang dananya tidak cukup dan atau jenis pengeluaran yang tidak mempunyai mata anggaran dalam Buku Pedoman Pembukuan Keuangan. c. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ayat ini tetap dilaporkan kepada herarki diatasnya. (8) Ketentuan penggunaan biaya perjalanan dinas diatur oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AWdalam aturan tersendiri. (9) Ketentuan lembur/insentif diatur sendiri oleh Perguruan Tinggi dan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. (10) Struktur Tarif seperti gaji/honorarium, tunjangan jabatan fungsional dan struktural, perjalan dinas, dan lain-lain ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW berdasarkan usul Pimpinan PTAW dan Rekomendasi BPH. (11) Penyusunan dan Pengesahan a. RAPB disusun berdasarkan struktur tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ayat (10) dan berpedoman pada esklasi tingkat inflasi dan realisasi biaya tahun sebelumnya. b. Penggunaan dana untuk pengembangan yang berasal dari uang pembangunan dan dana cadangan untuk kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf disertai dengan DIK yang meliputi ; Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

54

c. d.

e.

f.

(1) (2)

(3) (4)

(1)

1. Latar belakang dan tujuan kegiatan. 2. Urgensi kebutuhan. 3. Skala Prioritas. 4. Uraian biaya yang dibutuhkan. 5. Jumlah biaya yang dibutuhkan. Kegiatan yang belum dilaksanakan/diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dapat dicantumkan pada DIK tahun anggaran berikutnya. RAPB Perguruan Tinggi Al Washliyah dan masing – masing cash flownya harus disusun dengan ketentuan sbb : 1) RAPB Fakultas melalui pembahasan senat Fakultas lalu diajukan kepada pimpinan PTAW untuk dimasukkan ke dalam RAPB-PT AW. 2) RAPB Perguruan Tinggi Al Washliyah melalui rapat Pimpinan PT AW bersama BPH PT-AW yang bersangkutan. 3) RAPB-PT mencakup RAPB-F yang akan digunakan harus disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. RAPB yang dimaksud delam pasal ini (11) huruf d disetujui oleh MPTPB AW berdasarkan hasil rapat Komisi Anggaran dan disahkan oleh Pengurus Besar paling lambat akhir juni setiap tahun.’ APB dan Cash Flow yang telah disetujui oleh Majelis Pendidikan TinggiPB AW dan disahkan oleh Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah disampaikan kepada 1) Pengurus Besar. 2) Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. 3) Pimpinan Perguruan Tinggi. 4) Dekan Fakultas/Ketua Jurusan untuk sekolah Tinggi/Ketua Lembaga. 5) Komisi Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. 6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 7) Lembaga Pengawasan.

Pasal 13 Revisi dan Perubahan APB dan Cash Flow Perubahan/pergeseran biaya belanja tenaga pendidik kepada belanja tenaga kependidikan tidak dapat dilakukan, Jadwal Revisi a. Pada awal September, APB sebelum disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah direvisi berdasarkan jumlah mahasiswa baru. b. Pada awal februari, APB dan cash out flow sebelum disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah direvisi berdasarkan realisasi jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa lama Penyesuaian APB setelah bulan Februari hanya dapat dilakukan apabila target penerimaan tidak tercapai. Macam – Macam perubahan APB a. Pergeseran jadwal penggunaan dana (lebih cepat/lambat dari yang tercantum dalam cash flow). b. Pergeseran sub mata anggaran mata anggaran yang sama, tetapi jumlah dana pada mata anggaran tersebut adalah tetap. c. Pergeseran mata anggaran dalam mata anggaran yang lain, tetapi jumlah APB tetap. d. Penambahan atau pengurangan APB. Pasal 14 Syarat Perubahan APB dan Cash Out Flow Pergesaran jadwal penggunaan dana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf (a) dan (b) harus disetujui oleh pejabat yang membidangi bagian yang membutuhkan dana ; a. Pudek II dan Dekan di tingkat Fakultas Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

55

(2)

(3)

(4)

(1)

(2) (3) (4) (5)

b. Warek/Waket II dan Pimpinan PT AW. Pergesaran Mata Anggaran dengan jumlah APB yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf (c) harus melalui ; a. Rapat Dekanat di tingkat Fakultas b. Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi di Universitas dan Sekolah Tinggi bersama dengan BPH Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Penambahan atau Pengurangan APB sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf (d) harus mendapat persetujuan ; a. Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi dengan BPH di tingkat Universitas dan Sekolah Tinggi dan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. Setiap perubahan sebgaimana dimaksud dalam pasal ini ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh unit yang bersangkutan kepada Majelis PendidikanTinggimelalui BPH untuk disahkan Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah. Pasal 15 Pengeluaran Uang dari Bank Pengeluaran uang pembayaran pengadaan barang, pekerjaan jasa atau kegiatan setiap unit yang terdapat pada APB harus berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah disetujui oleh pembantu dekan II, Warek/Waket II/Majelis Pendidikan Tinggi PB AW dan BPH sesuai dengan kewenagan masing – masing. Pengeluaran pembayaran harus melalui kasir Cek/Giro ditandatangani oleh Pimpinan PTAW dan Warek/Waket II di tingkat PTAW Nilai cek yang dicairkan pada setiap bulan tidak melebihi anggaran. Saldo kas kecil tidak lebih dari Rp. 3.000.000, ( Tiga juta rupiah ) setiap harinya, kecuali adanya pembayaran tertunda yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran/tagihan.

Pasal 16 Prosedur Pengeluaran Uang dari Bank ( Bagan PB-02 ) (1) Permintaan pengeluaran harus melalui PD II/Warek II/Waket II dan disetujui Pimpinan PT.AW danBadan Pelaksana Harian (BPH). (2) Permintaan pengeluaran uang yang dilakukan dengan mengisi blanko model PB-03 sesuai dengan Mata Anggaran (MA) dalam APB/Cash Flow (3) Surat Permintaan Pengeluaran Uang (SPPU) disampaikan ke bagian akuntansi, dan bagian akuntansi melakukan hal – hal sbb : a. Memposting (membukakan) permintaan menurut kode perkiraan dan Mata Anggaran. b. Kode perkiraan ditulis pada voucher (PB-04) dan Mata Anggaran ditulis pada SPM (PB-03). (4) SPM dan Voucher diserahkan kepada PD II/Warek/waket II/ Bendahara untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan uang sekaligus menentukan pembayaran dengan cek atau melalui kas kecil (5) SPM dan Voucher diserahkan kepada Dekan/Pemimpin PTAW (6) SPPU dan Voucher diserahkan kepada PD II/Warek/Waket II/bendahara untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan uang, sekaligus menentukan pembayaran dengan cek atau melalui kas kecil (7) SPPU dan Voucher diserahkan kepada Dekan/Pimpinan PTAW untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan pengeluaran uang (8) SPPU dan Voucher diserahkan kembali kepada kasir (9) Apabila disposisi pada vaoucher menyatakan pembayaran melalui kas kecil, kasir langsung mengeluarkan uang (10) Apabila disposisi pada voucher menyatakan pembayaran dialakukan dengan cek/giro a. Kasir menulis cek/giro sesuai dengan tercantum dalam SPPU b. Kasir menyerahkan cek/giro, bersama voucher kepada warek II/Waket II/Bendahara Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

56

dan Dekan /Pimpinan PTAW untuk ditandatangani c. Cek/giro yang sudah ditanda tangani kembali kepada kasir dan transaksi pembayaran dapat dilaksanakan d. Kasir mencatat nomor cek/giro pada voucher (PB-04) (11) Kasir menyerahkan kwintansi asli dan voucher kepada bagian akuntansi untuk dibukukan apa arsip sedangkan copy kwintansi tetap pada kasir.

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7) (8) (9)

Pasal 17 Pembayaran Utang Pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan. Pembayaran sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara MPT-PB.AW sesuai dengan termin yang telah diatur dalam klausul kontrak. Pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan oleh Pimpinan PTAW dengan persetujuan BPH. Prosedur pembayaran utang pengadaan barang. a. Bagian perlengkapan memeriksa barang dan membuat Berita Acara serah terima antar supplier dan bagian perlengkapan b. Supplier membuat surat tagihan ke bagian akuntansi dengan melampirkan kwintansi dan berita acara serah terima rangkap 2 (dua) c. Bagian akuntansi membukukan pembelian (posting) sesuai dengan kwintansi yang diterima ke dalam voucher (PB-04) d. Voucher bersama copy kwintansi dan berita acara serah terima barang, disampaikan kepada Pudek II/Warek/ Waket II/ untuk divalidasi dan ditandasyahkan serta membuat disposisi pembayaran dengan cek/giro atau cash Sesuai dengan disposisi Pudek II/Warek /Waket II. a. Apabila pembayaran dengan uang kontan, maka kasir dapat langsung membayar dengan kas kecil, Jika dana kas kecil tidak mencukupi, maka kasir memproses permintaan pengeluran uang dari bank untuk mengisi kas kecil dan selanjutnya melakukan pembayaran. b. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek/giro, maka kasir mempersiapkan cek/giro dan menyampaikan kepada pudek II/Warek /Waket II untuk ditandatangani bersama Dekan/Pimpinan PTAW Cek yang telah siap bayar dikembalikan kepada kasir untuk diserahkan kepada supplier. Setalah terjadi transaksi pembayaran, supplier harus menyerahkan kwintansi asli tanda pembayaran yang sudah dicap lunas Kwintansi asli dan voucher dikirim kembali ke bagian akuntansi untuk dibukukan dan arsip, dan copy kwintansi tetap disimpan di kasir. Satu set berita acara dikembalikan kepada bagian perlengkapan dan apabila barang inventaris yang dibeli maka 1 ( satu ) set lagi berita acara disampaikan kepada Komisi Anggaran. Pasal 18 Laporan Keuangan

(1)

(2) (3)

Laporan Pengiriman a. Jumlah penerimaan dihitung berdasarkan data dalam Komputer, slip setoran yang dikirimkan oleh petugas bank, dan rekening Koran b. Pimpinan PTAW memeriksa kembali kebenaran jumlah setiap jenis setoran mahasiswa yang bersangkutan yang disetor ke rekening PTAW Jumlah penerimaan setiap unit dilaporkan kepada Pimpinan PTAW dan Majelis Pendidikan Tinggi oleh Bank melalui Media Elektronik dan Fasilitas Perbankan Laporan Transaksi (PB-05) Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

57

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Voucher yang sudah selesai diproses dikembalikan kepada Bagian Akuntansi dan direkam ke Komputer melalui program General Ledger b. Dari program General Ledger dapat dicetak setiap hari dan disampaikan kepada Pimpinan PTAW untuk divalidasi c. Buku kas kecil dicetak setiap bulan, dan disampaikan kepada Pimpinan PTAW dan dikirimkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi sebagai laporan bulanan melalui BPH. d. Buku Besar Bank dicetak setiap bulan dan disampaikan kepada Pimpinan PTAW untukdivalidasi, dikirimkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi sebagai laporan bulanan melalui BPH. Penyajian Laporan Keuangan a. Laoparan tahunan Keuangan Perguruan Tinggi disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi PB AW melalui BPH; khusus laporan keuangan perpajakan disusun per 31 Desember. b. Laporan bulanan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan disampaikan kepada atasan berdasarkan saluran hierarki ; 1) Fakultas dikirimkan kepada Pimpinan PTAW dan Majelis Pendidikan Tinggi PB AW 2) Pimpinan PTAW kepada Majelis Pendidikan Tinggi PB AW melalui BPH 3) Majelis Pendidikan Tinggi kepada Pengurus Besar Pasal 19 Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Keuangan dilakukan ; a. Secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. b. Pada 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan pimpinan Fakultas dan Pimpinan PTAW berakhir c. Apabila diperlukan, pemeriksaan keuangan pada setiap unit Perguruan Tinggi yang menerima anggaran dapat dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW melalui BPH Jenis dan lembaga pelaksana pemeriksaan keuangan meliputi : a. GeneralAudit; pemeriksaan laporan keuangan bulanan secara umum dan menyeluruh. b. Verifikasi Keuangan; pemeriksaan laporan keuangan bulanan dan pertanggung jawaban akhir tahun c. Inpeksi; pemeriksaan keuangan ditempat unit – unit pada PTAW tertentu pada waktu yang tidak ditentukan. d. Pemeriksaan keuangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 butir (a), (b), dan (c) dilakukan oleh Lembaga Pengawasan yang ditetapkan dan ditugaskan oleh MPT PB AW e. Spesial Audit; dilaukan oleh Akuntan Publik apabila diperlukan dan pengajukanya dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PB AW. Prosedur pemeriksaan a. Tim Audit melakukan pemeriksaan awal berdasarkan laporan bulanan PTAW yang ada dilingkungan PTAW b. Pemeriksaan awal dilakukan Tim Audit untuk menentukan bentuk audit yang dilaksanakan. c. Pimpinan PTAW mempersiapkan dokumen laporan keuangan yang diperlukan oleh Tim Audit sesuai dengan penugasan. d. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada unit-unit yang bersangkutan untuk dimintai tanggapan, sebleum dilaporkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi PB AW melalui BPH dan ditembuskan kepada Pengurus Besar. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan a. Pemeriksaan ketaatan meliputi pengujian sistem dan prosedur, dan pengujian Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam‟iyatul Washliyah

58

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan b. Pemeriksaan kewajaran nilai meliputi pengujian kewajaran nilai setiap perkiraan dalam laporan keuangan Predikat hasil pemeriksaan a. Wajar tanpa syarat b. Wajar tanpa sayarat dan dengan bahasa penjelasan c. Wajar dengan pengecualian d. Tidak wajar e. Tidak memberi pendapat Pasal 20 Bank dan Pembukaan Rekening Bank yang dapat digunakan untuk membuka setiap rekening, menerima dan menyimpan dana harus Bank berbasis syari’ah dan ditentukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah melalui BPH Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pembukaan Rekening Bank pada setiap Perguruan Tinggi untuk menerima dan menyimpan dana harus mendapat izin dari Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah. Apabila unit – unit tertentu di lingkungan Perguruan Tinggi Al Washliyah dipandang perlu memiliki Rekening Bank, Pimpinan PTAW dapat mengusulkan permohonan untuk pembukaan rekening kepada MPT PB AW melalui BPH. Pasal 21 Penutup Surat Keputusan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Al Washliyah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan diberlakukannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan bagi Lembaga Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah ini maka ketentuan – ketentuan yang berjalan selama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan semua kebijakan yang diambil oleh Pimpinan PTAW yang berkaitan dengan keuangan PTAW dilingkungan Al Jam’iyatul Washliyah harus berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan ini. Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta 10 Jumadil Awal 1437 H 19 Februari 2016 M.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENGURUS BESAR AL JAM’IYATUL WASHLIYAH KETUA

SEKRETARIS

DR. H. Abd Rahman Dahlan, MA

H. Hardi Mulyono Surbakti, SE, MAP


59


60


61


62

Di tetapkan : Jakarta Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1437 H 19 Februari2016 M.


63


64


65


66

Di tetapkan : Jakarta Pada tanggal : 10 jumadil Akhir 1437 H 19Februari 2016 M


67


68


69


70

Di tetapkan Pada tanggal

: Jakarta : 10 jumadil Akhir 1437 H 19 Februari 2016 M.


71


72

Lamp. IV


73

5.1. Tgl

Jurnal Transaksi No Kode Bukti perkiraan

Nama perkiraan

Jumlah transaksi Debet Kredit


74


75


76




77


78


79


80




81

CATATAN :


82

2016 TENTANG PENYEMPURNAAN SISTEM PENDIDIKAN AL JAM IYATUL WASHLIYAH

Recommend Documents