KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 02/BPM FIK UI/II/2016
TENTANG PENGAWASAN LEMBAGA FORMAL KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a. Bahwa telah terpilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Badan Otonom Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia masa kepengurusan 2016 dari mekanisme pemilihan raya dan mekanisme internal. b. Bahwa untuk menjalankan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Otonom, dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia diperlukan adanya pengoptimalan dan kejelasan pelaksanaan pengawasan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonom Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia; c. Bahwa berdasarkan poin a dan b maka Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia perlu membentuk ketetapan mengenai prosedur pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonom Fakultas Ilmu Kperawatan Universitas Indonesia tahun 2016.
Mengingat: 1. Anggaran Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Tahun 2014 a. Pasal 7 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Tahun 2014 a. Pasal 16
1
MEMUTUSKAN
Menetapkan: KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGAWASAN KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DAN BADAN OTONOM FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut IKM FIK UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. 2. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKM FIK UI, yang selanjutnya disebut AD/ ART IKM FIK UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM FIK UI. 3. Lembaga Formal Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut LFK FIK UI adalah badan-badan kemahasiswaan yang berbentuk badan legislatif, badan eksekutif, badan yudikatif, badan otonom dan badan semi otonom yang diakui oleh IKM FIK UI. 4. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BPM FIK UI adalah lembaga tertinggi dalam IKM FIK UI yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. 5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BEM FIK UI adalah lembaga dalam IKM FIK UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. 6. Badan Otonom Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BO FIK UI adalah lembaga otonom yang mewadahi kreativitas mahasiswa dalam bidang peminatan, bakat, dan/ atau pelayanan keagamaan.
2
7. Badan Semi Otonom Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BSO BEM FIK UI adalah lembaga semi otonom yang mewadahi kreativitas mahasiswa dalam satu bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan. 8. Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM FIK UI yang selanjutnya disebut GBHK BEM FIK UI adalah pedoman untuk BEM FIK UI dalam melaksanakan kegiatankegiatannya. 9. Garis-garis Besar Haluan Kerja BO FIK UI yang selanjutnya disebut GBHK BO FIK UI adalah pedoman untuk BO FIK UI dalam melaksanakan kegiatankegiatannya. 10. Program kerja terencana adalah rancangan kegiatan yang dibuat di awal kepengurusan. 11. Program kerja insidental adalah kegiatan diluar program kerja terencana dan bukan termasuk penyikapan isu. 12. Penyikapan BEM dan BO FIK UI adalah bentuk-bentuk penyikapan politik luar IKM FIK UI baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku. 13. Musyawarah Besar Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MUBESMA IKM FIK UI merupakan forum permusyawaratan dan kedaulatan tertinggi mahasiswa FIK UI 14. Mubesma IKM FIK UI diadakan 3 tahun sekali oleh BPM FIK UI, yang dihadiri oleh mahasiswa FIK UI yang ketentuannya diatur dalam tata tertib Mubesma IKM FIK UI 15. Mubesma IKM FIK UI dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usulan minimal 50% + 1 dari seluruh mahasiswa FIK UI yang bernaung di bawah IKM FIK UI yang selanjutnya disebut Mubesma Luar Biasa IKM FIK UI Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 1. Maksud dibuatnya ketetapan ini yaitu memberi arahan dan landasan kerja untuk BPM FIK UI dalam melaksanakan fungsi pengawasan BEM dan BO FIK UI 2. Tujuan ketetapan ini yaitu: a. Menjamin berjalannya peran pengawasan BPM FIK UI terhadap BEM dan BO FIK UI b. Menjamin pelaksanaan tugas dan kewajiban BEM FIK UI sesuai dengan AD/ ART IKM FIK UI dan GBHK BEM FIK UI. c. Menjamin pelaksanaan tugas dan kewajiban BO FIK UI sesuai dengan AD/ ART IKM FIK UI dan GBHK BO FIK UI.
3
BAB II HUBUNGAN BPM DENGAN LFK FIK UI Bagian pertama Hubungan BPM dengan BEM dan BO FIK UI Pasal 3 1. BPM FIK UI berwenang untuk mengawasi dan menilai kinerja BEM dan BO FIK UI. 2. BEM dan BO FIK UI berwenang untuk meminta pengesahan program kerja pada BPM FIK UI diawal periode kepengurusan. 3. BEM dan BO FIK UI berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM FIK UI. 4. BPM FIK UI berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban BEM dan BO FIK UI. 5. BPM FIK UI dapat menggunakan hak bugdet, interpelasi, amandemen, resolusi, angket, dan referendum terhadap BEM dan BO FIK UI 6. BEM dan BO FIK UI memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan atas penggunaan hak bugdet, interpelasi, amandemen, resolusi, angket, dan referendum yang disampaikan oleh BPM FIK UI. 7. BEM dan BO FIK UI berkewajiban berlaku kooperatif dengan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan BPM FIK UI. Bagian kedua Hubungan BPM dan BEM dengan BSO FIK UI Pasal 4 1. BSO FIK UI berkewajiban untuk meminta pengesahan program kerja pada BPM FIK UI diawal periode kepengurusan. 2. BSO FIK UI berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tengah tahun dan akhir tahun kepada BEM FIK UI. 3. BSO FIK UI berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada BPM FIK UI. 4. BPM FIK UI dapat menggunakan hak bugdet, interpelasi, amandemen, resolusi, dan referendum terhadap BSO FIK UI. 5. BEM FIK UI dapat menggunakan hak angket, petisi, resolusi, dan interpelasi dalam menjalankan fungsi koordinasi serta memfasilitasi kebutuhan BSO FIK UI. 6. BSO FIK UI berwenang untuk memberikan tanggapan atas penggunaan hak bugdet, interpelasi, amandemen, resolusi, dan referendum yang disampaikan oleh BPM FIK UI. 7. BSO FIK UI berkewajiban berlaku kooperatif dengan mekanisme pengawasan yang sudah disahkan
4
BAB III PENGESAHAN PROGRAM KERJA LFK FIK UI Bagian Pertama Jenis Program Kerja LFK FIK UI Pasal 5 Program kerja LFK FIK UI terdiri dari: 1. Program kerja terencana. 2. Program kerja insidental.
Bagian Kedua Mekanisme Pengesahan Program Kerja LFK FIK UI Pasal 6 Alur Pengesahan Program Kerja Terencana LFK FIK UI adalah sebagai berikut: 1. LFK FIK UI menyerahkan rancangan program kerja terencana di awal kepengurusan. 2. BPM FIK UI melakukan rapat kerja bersama LFK FIK UI terkait penjelasan program kerja yang telah disusun. 3. Setelah melakukan rapat kerja, perwakilan LFK FIK UI wajib menghadiri sounding program kerja bersama dekanat. 4. Setelah melakukanb sounding program kerja LFK FIK UI, BPM FIK UI mengesahkan program kerja LFK FIK UI melalui sidang pleno dengan mempertimbangkan saran dari dekanat. Pasal 7 Alur Pengesahan Program Kerja Insidental 1. BEM dan BO FIK UI memberikan laporan rancangan program kerja insidental baik tertulis maupun lisan kepada komisi pengawasan BPM FIK UI selambatlambatnya 2 x 24 jam sebelum dilaksanakan program kerja tersebut. 2. Setelah menerima laporan program kerja insidental, BPM FIK UI akan melakukan musyawarah untuk membuat keputusan terkait program kerja insidental tersebut. 3. BPM FIK UI dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan program kerja insidental tersebut jika tidak mengikuti mekanisme dan/ atau tidak sesuai dengan GBHK dan AD/ ART. Pasal 8 1. BEM dan BO FIK UI menyerahkan softcopy proposal kegiatan untuk setiap program kerja kepada BPM FIK UI, selain kepada pihak Dekanat.
5
2. Proposal kegiatan BEM dan BO FIK UI diserahkan kepada BPM FIK UI selambat-lambatnya tiga puluh tiga hari sebelum kegiatan dilaksanakan 3. Apabila terjadi perubahan konsep dan teknis yang telah direncanakan, BEM dan BO FIK UI wajib memberikan laporan kepada BPM FIK UI selambat-lambatnya empat belas hari sebelum dilaksanakannya kegiatan.
Bagian Ketiga Parameter Pengesahan Program Kerja Pasal 9 Rancangan program kerja BEM dan BO FIK UI harus memuat hal-hal berikut: 1. Nama kegiatan 2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 3. Tujuan kegiatan 4. Deskripsi kegiatan 5. Sasaran kegiatan 6. Penanggung jawab kegiatan 7. Anggaran dana 8. Parameter keberhasilan kegiatan. 9. Aspek nilai Pasal 10 Parameter-parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan pengesahan program kerja BEM dan BO FIK UI, yaitu sebagai berikut: 1. Kesesuaian dengan AD/ ART IKM FIK UI. 2. Kesesuaian dengan GBHK BEM dan BO FIK UI. 3. Saran dari dekanat
BAB IV PENGAWASAN BEM dan BO FIK UI Bagian Pertama Bentuk Pengawasan Pasal 11 Bentuk pengawasan BPM FIK UI terdiri dari: 1. Rapat dengar pendapat 2. Kunjungan lembaga yang bekerjasama dengan komisi III kelembagaan 3. Turun lapangan 4. Evaluasi tengah tahun 5. Evaluasi akhir tahun Bagian Kedua
6
Rapat dengar pendapat Pasal 12 1. Rapat dengar pendapat bertujuan untuk : a. mengetahui perkembangan kegiatan dari program kerja BPM, BEM, dan BO FIK UI b. sinkronisasi timeline program kerja BPM, BEM, dan BO FIK UI c. evaluasi program kerja BPM, BEM, dan BO FIK UI d. menjalankan fungsi resolusi BPM FIK UI 2. Rapat dengar pendapat dilaksanakan minimal satu bulan sekali. 3. Hasil dari rapat dengar pendapat berkala dapat digunakan untuk bahan pertimbangan penilai kinerja BEM FIK UI dan BO FIK UI. 4. Pelaksanaan rapat dengar pendapat bersifat tertutup. 5. Hasil dari rapat dengar pendapat berkala dapat dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa FIK UI melalui media cetak atau elektronik yang dapat diakses. 6. Peserta rapat dengar pendapat terdiri dari: a. Anggota BPM FIK UI yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota komisi, b. Ketua dan/ atau Badan Pengurus Harian LFK FIK UI, c. Pihak-pihak terkait. Kunjungan Lembaga BEM dan BO (Road Show BEM dan BO) Pasal 13 1. Kunjungan lembaga bertujuan untuk: a. Mengetahui kemajuan dan/ atau kendala yang dialami lembaga b. Menjalankan fungsi resolusi dan advokasi BPM FIK UI 2. Kunjungan lembaga dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu periode kepengurusan 3. Hasil dari kunjungan lembaga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja BEM dan BO FIK UI 4. Pelaksanaan kunjungan lembaga bersifat tertutup. 5. Peserta kunjungan lembaga BEM dan BO terdiri dari: a. Anggota BPM FIK UI. b. Pengurus BEM dan BO yang bersangkutan. Turun Lapangan Pasal 14 1. Turun lapangan adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara atau ikut serta dalam kegiatan.
7
2. Turun lapangan dilakukan oleh ketua, wakil ketua, dan anggota komisi BPM FIK UI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh komisi pengawasan BPM FIK UI 3. Kegiatan yang akan diawasi melalui mekanisme turun lapangan akan ditentukan oleh komisi pengawasan BPM FIK UI. 4. Turun lapangan dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan. 5. Turun lapangan dilakukan untuk menyesuaikan keterangan tentang kegiatan terhadap pelaksanaannya. 6. Turun lapangan dilaksanakan oleh minimal seorang anggota komisi pengawasan sebagai penanggung jawab pengawasan serta satu orang anggota komisi aspirasi BPM FIK UI. 7. Apabila anggota komisi aspirasi berhalangan hadir dapat digantikan dengan anggota komisi lain 8. Penanggung jawab pengawasan melakukan turun lapangan terhadap kegiatan setelah berkoordinasi dengan ketua komisi pengawasan. 9. Hasil dari turun lapangan digunakan untuk menilai kinerja
BAB V MEKANISME PENYIKAPAN
Bagian Pertama Bentuk-bentuk penyikapan Pasal 15 Bentuk-bentuk penyikapan yang dapat dilakukan oleh BEM FIK UI dan BO FIK UI adalah: 1. Aksi, baik aksi demonstrasi dengan pengerahan massa maupun aksi simpatik dengan mengatasnamakan mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan yang dilakukan di dalam maupun diluar kampus. 2. Mimbar bebas, dengan menggelar orasi, seruan, pernyataan sikap yang dihadiri massa dan publik figur. 3. Bentuk-bentuk penyikapan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Bagian Kedua Alur Pelaporan Penyikapan Pasal 16 1. Bentuk pelaporan penyikapan ada dua jenis:
8
a. Sesuai dengan alur program kerja yang telah disahkan. b. Di luar alur program kerja yang telah disahkan. 2. Dalam melakukan penyikapan sesuai dengan ayat 1 huruf (a) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan paling lambat 24 jam sebelum waktu pelaksanaan kepada ketua Komisi Pengawasan. 3. Alur penyikapan pada ayat 1 huruf (b), BEM dan BO FIK UI wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan kepada Ketua BPM FIK UI selambatlambatnya 7 jam untuk seluruh bentuk penyikapan yang mengatasnamakan IKM FIK UI. 4. Keputusan akan diambil melalui mekanisme musyawarah BPM FIK UI dan akan dikeluarkan maksimal 3 jam setelah laporan diterima 5. Penyikapan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ketua BPM UI 6. Surat Permohonan Penyikapan Isu atau Surat Pemberitahuan diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Minimal berisi waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, sasaran, agenda, estimasi peserta, penanggung jawab, estimasi dan sumber dana serta penjelasan tekait yang tercantum pada pasal 17 ayat 3 b. Bila dilakukan bersama elemen atau lembaga lainnya di luar IKM FIK UI, maka dalam surat tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama elemen atau lembaga tersebut.
Bagian Ketiga Pengawasan Penyikapan Pasal 17 1. Setelah BPM FIK UI mengeluarkan persetujuan penyikapan untuk BEM atau BO FIK UI, maka selanjutnya penanggungjawab pengawasan penyikapan kegiatan ialah Komisi II Pengawasan. 2. BPM FIK UI berhak meminta penjelasan langsung perihal penyikapan yang dilakukan oleh BEM atau BO FIK UI pada saat penyikapan dilaksanakan. 3. Penjelasan dari BEM atau BO FIK UI minimal meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Isu dan agenda yang diusung b. Bentuk penyikapan yang dilakukan c. Alasan pengambilan penyikapan d. Waktu dan tempat pelaksanaan 4. Penjelasan dilakukan oleh pengurus BEM atau BO FIK UI sesuai urutan prioritas berikut: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Koordinator bidang
9
d. Ketua bidang terkait e. Penanggungjawab atau Koordinator Lapangan kegiatan tersebut
BAB VI PENILAIAN Bagian Pertama Sumber Penilaian Pasal 18 Sumber penilaian kerja berasal dari: 1
BPM FIK UI
2
Mahasiswa FIK UI Bagian Kedua Mekanisme Penilaian Pasal 19
1. Penilaian kerja yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia difasilitasi oleh Komisi IV Aspirasi BPM FIK UI. 2. Mahasiswa FIK UI yang dimaksud adalah seluruh mahasiswa FIK UI yang bukan termasuk anggota BPM FIK UI dan pengurus lembaga terkait. 3. Hasil penilaian kinerja BEM dan/ atau BO FIK UI yang dilakukan oleh Mahasiswa FIK UI berkontribusi sebesar 40% dari 100% total penilaian kinerja BEM atau BO FIK UI 4. Alat atau instrumen yang digunakan adalah kuisioner yang akan diisi oleh mahasiswa. Pasal 20 1. Penilaian kerja yang dilakukan oleh anggota BPM FIK UI difasilitasi oleh komisi II Pengawasan. 2. Penilaian kerja yang dilakukan oleh anggota BPM FIK UI berasal dari hasil hasil turub lapangan, penilaian tengah tahun serta penilaian akhir tahun. 3. Anggota BPM yang berhak memberikan penilaian tengah tahun dan akhir tahun ialah anggota dari setiap Komisi yang menghadiri minimal 60% dari RDP yang dilakukan. 4. Hasil penilaian kinerja BEM dan/ atau BO FIK UI yang dilakukan oleh BPM FIK UI berkontribusi sebesar 60% dari 100% total penilaian kinerja BEM atau BO FIK UI Pasal 21 1. Nilai sementara BEM dan BO FIK UI akan dipublikasikan kepada mahasiswa FIK UI setelah Evaluasi Tengah Tahun LFK FIK UI dilaksanakan
10
2. Nilai akhir akan dipublikasikan kepada mahasiswa FIK UI setelah Evaluasi Akhir Tahun LFK FIK UI dilaksanakan BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Pertama Jenis Laporan Pertanggungjawaban Pasal 22 Laporan pertanggungjawaban terdiri dari: 1. Laporan pertanggungjawaban Program Kerja 2. Laporan pertanggungjawaban kurun waktu: insidental, tengah tahun, dan akhir tahun. Bagian Kedua Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Pasal 23 1. Laporan pertanggungjawaban program kerja adalah laporan pertanggung jawaban BEM dan BO FIK UI yang dilaporkan secara tertulis kepada BPM FIK UI dan disampaikan selambat-lambatnya 25 hari setelah kegiatan terlaksana untuk setiap program kerja. 2. Waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban program kerja mempengaruhi penilaian kinerja. Pasal 24 1. Laporan pertanggungjawaban insidental adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan permintaan BPM FIK UI. 2. Waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban insidental BEM dan BO FIK UI ditentukan oleh BPM FIK UI 3. Bentuk laporan pertanggungjawaban insidental adalah laporan lisan dan disertai dengan laporan tulisan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah laporan lisan dilakukan. 4. Konten laporan pertanggungjawaban insidental menyesuaikan dengan konten laporan pertanggungjawaban program terencana
Pasal 25 1. Laporan pertanggungjawaban tengah tahun BEM dan BO FIK UI adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat pada saat tengah tahun kepengurusan BEM dan BO FIK UI. 2. Penetapan waktu tengah tahun kepengurusan BEM dan BO FIK UI ditentukan oleh BPM FIK UI.
11
3. Format laporan pertanggungjawaban tengah tahun ditentukan oleh BPM FIK UI. 4. Laporan pertanggungjawaban tengah tahun LFK FIK UI harus diserahkan kepada BPM FIK UI paling lambat 5 hari sebelum waktu presentasi laporan pertanggungjawaban. 5. Presentasi laporan pertanggungjawaban tengah tahun difasilitasi oleh BPM FIK UI melalui forum terbuka laporan pertanggungjawaban LFK FIK UI.
Pasal 26 1. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun BEM dan BO FIK UI adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat pada akhir tahun kepengurusan BEM dan BO FIK UI. 2. Penetapan waktu akhir tahun kepengurusan ditentukan oleh BPM FIK UI. 3. Format laporan pertanggungjawaban akhir tahun ditentukan oleh BPM FIK UI. 4. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun BEM dan BO FIK UI harus diserahkan kepada BPM FIK UI paling lambat 5 hari sebelum waktu presentasi laporan pertanggungjawaban. 5. Presentasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun LFK FIK UI difasilitasi oleh BPM FIK UI melalui forum terbuka laporan pertanggungjawaban LFK FIK UI. BAB VIII SANKSI Bagian Pertama Bentuk Sanksi Pasal 27 Sanksi terhadap pelanggaran terdiri atas: 1. Peringatan lisan 2. Peringatan tertulis 3. Pemotongan nilai kinerja 4. Rekomendasi pemberhentian Ketua
Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Sanksi Pasal 28 1. Sanksi peringatan lisan diberikan jika: a. Tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja BPM FIK UI dalam melakukan fungsi pengawasan. b. Melakukan pemunduran waktu pelaksanaan program kerja dari yang ditetapkan di rapat kerja LFK FIK UI.
12
c. Terlambat melakukan pengumpulan laporan pertanggungjawaban dan proposal 2. Sanksi peringatan tertulis diberikan jika: a. Melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Ketetapan ini kecuali yang terdapat pada ayat 1 poin a, b, dan c. b. Tidak koperatif sehingga BPM FIK UI tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan c. Melanggar ketentuan lain yang dibuat oleh BPM FIK UI kecuali AD/ART IKM FIK UI. d. Mendapatkan pelanggaran lisan sebanyak tiga kali 3. Pembahasan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dilakukan melalui sidang pleno BPM FIK UI. 4. Berkaitan dengan usul pemberian sanksi peringatan tertulis, BPM FIK UI melakukan konfirmasi terhadap lembaga terkait. 5. Keputusan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada lembaga terkait dilakukan melalui sidang pleno BPM FIK UI. 6. Sanksi peringatan lisan maupun tertulis dipublikasikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia oleh BPM FIK UI. Pasal 29 1. Sanksi pemotongan nilai kinerja diberikan jika mendapatkan lebih dari satu kali sanksi peringatan tertulis untuk pelanggaran yang sama. 2. Sanksi pemotongan nilai kinerja adalah sebesar 5% dari total penilaian kerja. 3. Keputusan untuk memberikan sanksi pemotongan nilai kinerja kepada BEM dan BO FIK UI dilakukan melalui sidang pleno BPM FIK UI 4. Sanksi pemotongan nilai kinerja dipublikasikan oleh BPM FIK UI kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 5. Jika BEM dan BO FIK UI telah menerima pemotongan nilai lebih dari satu kali hingga akhir kepengurusan maka akan dilakukan pemotongan program kerja sebanyak 5% dari jumlah program kerja yang diajukan pada periode kepengurusan selanjutnya Pasal 30 1. Sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum BEM dan/ atau Ketua Umum BO diberikan jika : a. terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana dan perdata; b. melakukan pelanggaran terhadap AD/ ART IKM FIK UI; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Umum . 2. Usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua BEM FIK dapat dilakukan oleh anggota BPM FIK UI dan/atau mahasiswa FIK UI yang didukung
13
1
oleh minimal n+1 dari total suara mahasiswa FIK UI yang diperoleh ketua BEM 2
tersebut dalam pemilihan raya. 3. Usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum BO dapat dilakukan oleh anggota BPM FIK UI dan/atau mahasiswa FIK UI yang didukung 1
oleh minimal 2n+1 pengurus BO tersebut. 4. Berkaitan dengan rekomendasi pemberian sanksi pemberhentian Ketua Umum BEM dan/ atau Ketua Umum BO, BPM FIK UI melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. 5. Pembahasan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum BEM dan/ atau Ketua Umum BO dilakukan melalui sidang pleno BPM FIK UI. 6. Keputusan untuk memberikan sanksi rekomendasi pemberhentian kepada Ketua Umum BEM dan/ atau Ketua Umum BO dilakukan melalui sidang pleno BPM FIK UI. 7. Rekomendasi pemberhentian Ketua Umum BEM dan/ atau Ketua Umum BO disampaikan dalam Mubesma Luar Biasa IKM FIK UI oleh BPM FIK UI jika 1
n+1 mahasiswa FIK UI menyetujui usul pengadaan Mubesma Luar Biasa IKM
2
FIK UI. 1
8. Jika pengadaan Mubesma Luar Biasa IKM FIK UI tidak disetujui oleh 2n+1 mahasiswa FIK UI maka kelanjutannya diserahkan ke sidang istimewa BPM FIK UI. 9. Sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum BEM dan/ atau Ketua Umum BO dipublikasikan oleh BPM FIK UI kepada mahasiswa FIK UI.
Bagian Ketiga Pembelaan Pasal 31 1. Setelah pemberian sanksi, pihak terkait berhak melakukan pembelaan 2. Pembelaan dilakukan melalui mekanisme sidang pleno BPM FIK UI Pasal 32 1. Pihak terkait dapat melakukan mekanisme pembelaan dengan mengajukan surat permohonan keberatan terhadap sanksi yang diberikan dan disampaikan kepada BPM FIK UI selambat-lambatnya 1x24 jam setelah sanksi diberikan 2. BPM FIK UI akan mengadakan sidang pleno keberatan yang wajib dihadiri oleh PI BPH BPM FIK UI dan pihak yang bersangkutan 3. Pihak yang bersangkutan wajib membawa bukti dan/ atau saksi yang memperkuat pembelaannya pada saat sidang pleno keberatan BPM FIK UI
14
4. Keputusan hasil sidang pleno keberatan akan diberikan selambat-lambatnya 3x24 jam setelah sidang pleno dilaksanakan BAB IX PENUTUP Pasal 33 1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di: Depok Pada tanggal: 8 Februari 2016 Pukul: 16.39 WIB
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
Presidium I
Presidium II
Presidium III
(Florencia Wacana D.)
(Yaumi Rahmah M.)
(Putri Rini Anisa)
Ketua Umum BPM FIK UI 2016
Rini Rinelly (NPM: 1306377940)
15
