SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.70/UM.001/MP/2016 TENTANG PENETAPAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa untuk menidaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
-2-
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147); 5. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79); 6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENETAPAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA. KESATU
: Menetapkan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata yang meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan usaha di Sektor Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal Obyek Vital Nasional masing-masing.
KETIGA
: Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Pariwisata dalam menyelenggarakan pengamanan internal Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.
KEEMPAT
: Pada saat Keputusan Menteri mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-3KELIMA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2016 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.70/UM.001/MP/2016 TENTANG PENETAPAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA PENETAPAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA
NO
NAMA OBYEK VITAL NASIONAL
PENGELOLA
LOKASI
1
Benteng dan Masjid Indrapuri
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
2
Benteng Indra Patra
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
3
Gedung Bank Indonesia Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
4
Gedung Baperis
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
5
Gedung Menara Sentral Telepon Belanda
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
6
Kompleks Makam Kandang Meuh
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
7
Pendopo Gubernur
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
8
Taman Sari Gunongan
Balai Pelestarian Peninggalan Nanggroe Aceh Purbakala Aceh Darussalam
9
Museum Negeri Sumatera Utara
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Sumatera Utara
10
Kawasan Istano Pagaruyung
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat
11
Benteng Fort de Kock
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
Sumatera Barat
12
Kawasan Jam Gadang Bukittinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi
Sumatera Barat
-5NO
NAMA OBYEK VITAL NASIONAL
13
Kawasan Pantai Padang
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
Sumatera Barat
14
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II
Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II
Sumatera Selatan
15
Benteng Kuto Besak
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang
Sumatera Selatan
16
Benteng Somba Opu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
17
Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong City
Deutsche Messe
Banten
18
Jakarta International Expo Kemayoran
PT Jakarta International Expo
DKI Jakarta
19
Taman Impian Jaya Ancol
PT Taman Impian Jaya Ancol
DKI Jakarta
20
Taman Mini Indonesia Indah
Yayasan Harapan Kita
DKI Jakarta
21
Kawasan Monumen Nasional
Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
DKI Jakarta
22
Kawasan Kota Tua
Unit Pengelola Kawasan Kota Tua
DKI Jakarta
23
Pelabuhan Sunda Kelapa
PT Pelindo II
DKI Jakarta
24
Kawasan Candi Borobudur
25
Kawasan Candi Prambanan
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
Jawa Tengah
26
Kawasan Kota Lama
Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)
Jawa Tengah
PENGELOLA
1. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur 2. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 3. Pemerintah Kabupaten Magelang
LOKASI
Jawa Tengah
-6NO
NAMA OBYEK VITAL NASIONAL
PENGELOLA
LOKASI
27
Lawang Sewu
Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Indonesia
Jawa Tengah
28
Kampung Batik Laweyan
Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) penugasan dari BAPPEDA Kota Surakarta
Jawa Tengah
29
Kawasan Museum Purbakala Sangiran
UPT Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jawa Tengah
30
Keraton Surakarta
Badan Pengelola Keraton Surakarta
Jawa Tengah
31
Kawasan Benteng Vredeburg
Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala
D.I Yogyakarta
32
Kawasan Istana Negara Gedung Agung
Menteri Sekretaris Negara
D.I Yogyakarta
33
Kawasan Kotagede
Yayasan Kantil, Lembaga Pengembangan Seni Budaya Pariwisata Kotagede
D.I Yogyakarta
34
Kawasan Kraton Kasultanan Yogyakarta
Tepas Pariwisata Kraton Yogyakarta
D.I Yogyakarta
35
Kawasan Kraton Puro Pakualaman
Badan Pariwisata Puro Pakualaman
D.I Yogyakarta
36
Kawasan Malioboro
UPT Pengelola Kawasan Malioboro
D.I Yogyakarta
37
Kawasan Makam Ir. Soekarno
Pemerintah Daerah Kota Blitar
Jawa Timur
38
Jatim Park
Jawa Timur Park Group
Jawa Timur
39
Museum Bali
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
Bali
40
Pura Besakih
Desa Pakraman/-Masyarakat Bali Hindu
41
Pura Taman Ayun
Puri Mengwi
42
Pura Ulun Danau Batur Desa Pakraman Batur Kintamani
Bali Bali
-7NO
NAMA OBYEK VITAL NASIONAL
PENGELOLA
LOKASI
43
Pura Uluwatu
Desa Pakraman Pecatu
Bali
44
Kawasan Nusa Dua
Bali Tourism Development Corporation (BTDC)
Bali
45
Kawasan Pemakaman Toraja
Pemerintah Daerah Kota Toraja
Sulawesi Selatan
46
Monumen Mandala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
47
Kawasan Fort Rotterdam
Balai Pelestarian Peninggalan Sulawesi Selatan Purbakala Makassar
48
Benteng Keraton Buton
Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau
Sulawesi Tenggara
49
Rumah Budaya Banda Neira
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Maluku
50
Istana Kasultanan Tidore
Pemerintah Daerah Kota Tidore
Maluku Utara
51
Museum Soekarno
Yayasan Ende Flores berkoordinasi dengan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nusa Tenggara Timur
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA
