2016, Januari - Februari 2016 APLINDO

BULETIN APLINDO N0.47/2016, Januari - Februari 2016

APLINDO

BULETIN - APLINDO No.46/2016

Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 3 Ruang 303A Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021.573 3832 ; 571 0486; Fax : 021.572 1328

Email : [email protected] Web Site : www.aplindo.web.id

DAFTAR ISI

No.

Uraian

Halaman

1.

Pengantar Redaksi

2

2.

Paket Kebijakan Ekonomi I s/d V 2015

4

3.

Kontroversi BPJS Ketenagakerjaan

23

4.

Data Industri Pengecoran China tahun 2014

13

5.

Workshop Die Design 2015

26

6.

Non-standard tests for process control in chemically bonded sands

27

7.

Effects of carbon content on high-temperature mechanical and

30

thermal fatigue properties of high-boron austenitic steels 8.

Data Kendaraan Bermotor 1. Data kendaraan bermotor roda 4 Di Indonesia & ASEAN 2. Data kendaraan bermotor roda 2 Di Indonesia & ASEAN

38 38

9.

Informasi Umum dan Pameran 1. Website pemerintah yang dapat diakses 2. Website Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia 3. Website Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia 4. Pameran dan Seminar

41 41 41 41

1


Pengantar Redaksi Pada edisi 46/2015 ini, membahas data Badan Pusat Statistik (BPS) dari berbagai sektor industri selama triwulan Ke dua 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum menunjukkan penurunan yang cukup serius. Pada kuartal II 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,67 persen (year on year), menurun dibanding kuartal II 2014 yang tumbuh 5,03 persen (year on year) dan kuartal I 2015 yang tumbuh 4,72 persen (year on

year). Demikian pula dengan Ekspor Impor Indonesia bulan Juli 2015 juga mengalami penurunan, terutama penurunan yang terjadi pada bahan impor baku/penolong yang merefleksikan industri di dalam negeri tengah terjadi penurunan aktifitas produksi yang berarti terjadi deindustrialisasi dan industri mulai melakukan pengurangan tenaga kerja. Dalam edisi ini dimuat data produk casting di dunia yang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produk casting dari 31 negara dan data kendaraan bermotor di Indonesia dan ASEAN. Selanjutnya kami mengharapkan agar buletin ini menjadi media antar anggota maupun antar industri pengecoran didalam negeri dan diluar negeri. Harapan kami, seluruh anggota dapat mengisi buletin ini menjadi kenyataan. Redaksi buletin APLINDO menghimbau anggota APLINDO berpartisipasi dalam mengisi tulisan/artikel, data maupun informasi lain yang berhubungan dengan industri pengecoran logam. Naskah tulisan/artikel dapat dikirim ke sekretariat APLINDO, melalui email ataupun fax. Redaksi

2


3


Program Paket Kebijakan PLN Menyusul kebijakan ekonomi Pemerintah khususnya tentang tarif listrik, sebanyak 12.333 pelaku industri menengah dan besar akan merasakan manfaat insentif tersebut. Pelanggan I-3 adalah pelanggan industri menengah daya di atas 200 kVA. Sedangkan pelanggan I-4 adalah pelanggan industri besar daya 30.000 kVA ke atas. Saat ini jumlah pelanggan listrik I-3 sebanyak 12.256 pelanggan dan pelanggan I-4 sejumlah 77 pelanggan. Termasuk dalam golongan pelanggan ini diantaranya adalah industri tekstil, manufaktur, logam, besi dan baja yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian, langkah-langkah strategis ini akan menggairahkan ekonomi Indonesia serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Paket stimulant yang dirancang PLN didasarkan kepada masukan dari para pengusaha dan dikhususkan bagi dunia industri. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi, diantaranya kebijakan insentif yang disiapkan PLN untuk ditawarkan kepada dunia industri, yaitu: (1)

Penurunan tarif listrik yang konsisten,

(2)

Diskon tarif listrik pada penggunaan malam hari, dan

(3)

Penundaan pembayaran tagihan listrik.

Konsistensi Penurunan Tarif Kebijakan penurunan tarif listrik bagi dunia industri dilakukan PLN secara konsisten dari waktu ke waktu sebagai dampak dari penurunan biaya produksi PLN akibat menurunnya harga bahan bakar. Harga listrik bagi industri skala menengah yang pada Juli 2015 masih Rp.1.219/kWh telah turun bertahap dan menjadi Rp 1.187/kWh pada Oktober 2015. Sedangkan harga listrik bagi industri skala besar pada bulan Juli 2015 masih Rp 1.087/kWh telah turun bertahap dan menjadi Rp 1.058/kWh pada Oktober 2015. Ketidakpastian di masa mendatang akan perubahan besaran makro ekonomi, seperti harga bahan bakar, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, dan angka inflasi tidak membuat manajemen PLN menunda penurunan tarif listrik. Apalagi dimaklumi, penurunan tarif listrik sekecil apapun akan berdampak besar bagi penurunan biaya produksi suatu pabrik, memperkuat daya saing, dan menjaga keberlangsungan usaha. Diskon Tarif Penurunan tarif listrik sekecil apapun akan sangat berarti positif bagi industri. Karenanya, PLN menawarkan kepada industri skala menengah dan skala besar dengan daya di atas 200

4

BULETIN - APLINDO No.46/2016 kVA untuk menambah pemakaian listrik pada malam hari, mulai pukul 23.00 hingga pagi hari sekitar pukul 08.00. Tarif listrik bagi penambahan pemakaian listrik ini diberi potongan harga 30%. Karena untuk memanfaatkan insentif tarif malam hari ini kemungkinan industri menambah investasi membeli peralatan produksi, maka PLN bersedia memastikan insentif tarif ini hingga 3 tahun mendatang. Penundaan Pembayaran Tagihan Masukan dari kalangan pengusaha industri bahwa di masa ekonomi yang berat ini, setiap kebijakan yang menyebabkan industri dapat mengurangi cash-out akan sangat menolong dunia industri untuk tetap survive. Karenanya, PLN merancang suatu skema penjadwalan kewajiban pembayaran tagihan listrik bulanan bagi industri, khususnya bagi industri yang daya saingnya lemah terhadap produk impor dan bagi industri padat karya seperti industri tekstil dan industri sepatu. Skema penundaan pembayaran tagihan ini memungkinkan industri hanya membayar 60% dari total tagihan setiap bulannya, dan keringanan ini diberlakukan untuk 6 bulan atau 10 bulan pemakaian listrik. Setelah masa pengurangan pembayaran berakhir, PLN masih memberikan tenggang waktu dua bulan bagi industri untuk belum mulai membayar hutang tagihan listrik. Dan, barulah pada bulan ke-9 atau pada bulan ke-13 industri mulai mengangsur hutang tagihan listrik. Itu pun, kewajiban pembayaran hutang setiap bulan hanya dibebankan 50% saja dari hutang tagihan bulanannya. Dengan demikian, hutang tunggakan 6 bulan akan diangsur 12 bulan dimulai pada bulan ke-9, dan tunggakan 10 bulan akan diangsur 20 bulan dimulai pada bulan ke-13. Optimisme membaiknya ekonomi Indonesia pada tahun 2016, memberi keyakinan bahwa kemampuan industri membayar hutang tunggakan tagihan listrik pada saat jatuh tempo tidak akan terlalu membebani industri. Kebijakan penundaan pembayaran tagihan listrik ini tidak disertai dengan tambahan biaya apapun bagi industri, namun PLN perlu meyakini bahwa industri yang memanfaatkan kebijakan ini adalah industri yang relatif sehat dan memiliki proses bisnis yang baik. Karenanya, PLN akan berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk menentukan mana industri yang layak diberi kemudahan dan mana yang tidak layak. Ketiga paket kebijakan di bidang ketenagalistrikan di atas diharapkan dapat menyelamatkan usaha industri, bahkan menggairahkan pergerakan ekonomi bangsa. ----0000----

5


Daftar Negatif Investasi

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 milyar. Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya. Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain. Untuk

memperluas

kegiatan

usaha

UMKMK

itu

dilakukan

reklasifikasi

dengan

menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha sehingga jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha. Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya. Perubahan DIN bertujuan untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global, antara lain dengan mendorong UMKMK

dan

perusahaan

nasional meningkatkan

kreativitas,

sinergi,

inovasi,

dan

kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.

6

BULETIN - APLINDO No.46/2016 Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri crumb

rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat, dikeluarkan dari DNI. Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua), Motel, Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan, Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf. Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%), angkutan orang dengan moda darat (49%), industri perfilman termasuk peredaran film (100%); instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%). Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah: (1) 30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura, dan sebagainya.Tidak berubah karena mandat UU. (2) 33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage meningkat menjadi 100%. (3) 49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: sport

center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 32 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur. (4) 51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menajdi 100%, yaitu restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti pengusahaan pariwisata alam. (5) 55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00. (6) 65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.

7

BULETIN - APLINDO No.46/2016 (7) 85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb. (8) 95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti:

pengusahaan

jalan

tol,

pembentukan

lembaga

pengujian

perangkat

telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb. (ekon) ----oooo----

Pembiayaan Ekspor Melalui National Interest Account

Kementerian Keuangan - Penguatan pembiayaan ekspor melalui pelaksanaan National

Interest Account (NIA) menjadi salah satu kebijakan dari sepuluh Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo tanggal 9 September 2015 tahun lalu. Penetapan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi neraca perdagangan Indonesia dalam jangka waktu setahun terakhir yang menunjukkan tren negatif berkelanjutan, pelemahan nilai tukar rupiah juga turut memperdalam defisit neraca perdagangan sebagai akibat dari selisih nilai ekspor dan nilai impor yang makin lebar. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menjalankan program National Interest Account, sehingga LPEI mempunyai landasan hukum untuk memberikan bantuan pembiayaan, penjaminan dan asuransi pada produk tertentu. NIA ini bersifat non avaiable secara komersial untuk mendorong peningkatan ekspor yang merupakan kebijakan strategis lintas sektoral dari beberapa kementerian/lembaga terkait dengan kriteria: 

Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia.



Mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.



Memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang

8

BULETIN - APLINDO No.46/2016 NIA merupakan stimulus pada program ekspor nasional, yang akan menjaga likuiditas keuangan perusahaan pelaku ekspor yang mengalami dampak pelemahan ekonomi global, yang berpotensi menurunkan produktivitas dan kuantitas tenaga kerja. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendapatkan suntikan modal tambahan sebesar Rp. 1 triliun melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan peningkatan kapasitas modal LPEI guna mendukung program ekspor nasional. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 21 Agustus 2015. Bagi para pelaku ekspor atau industri yang ingin mendapatkan Pembiayaan Ekspor Penugasan Khusus, Transaksi atau Proyek dapat diajukan kepada LPEI sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: Sesuai dengan sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan ekspor, kriteria pelaku ekspor,



dan bentuk fasilitas pembiayaan ekspor sebagaimana ditetapkan dalam KMK tentang Penugasan Khusus. Memiliki risiko pembiayaan/kredit ekspor yang tidak kompetitif bagi LPEI.



Tabel Persyaratan Teknis No.

Rincian

:

Keterangan

1.

Sektor ekonomi

:

Industri pengolahan (manufaktur)

2.

Komoditas

:

Berdasarkan kode HS

3.

Negara Tujuan

:

Semua negara

4.

Kriteria Pelaku Ekspor

:

Badan usaha dengan criteria sebagai berikut : 1. Memiliki omset pertahun paling banyak Rp.500 milyar rupiah 2. Memiliki Tenaga kerja 50 orang 3. Mengalami penurun nilai dan/atau volume ekspor dalam 12 bulan terakhir.

5.

Bentuk fasilitas

:

Pembiayaan ekspor berupa pembiayaan, penjaminan atau asuransi dengan ketentuan setiap pelaku ekspor paling banyak menerima fasilitas sebesar Rp. 50 milyar.

6.

Pengenaan imbalan

:

Besaran imbalan yang dikenakan LPEI kepada pelaku ekspor ditetapkan paling banyak 100 basis poin dibawah suku bunga Bank Indonesia (BI rate)

7.

Alokasi dana

:

Rp. 700 milyar

8.

Smber dana

:

Dana internal LPEI

9.

Jangka waktu penugasan

:

Sampai dengan 31 Desember 2016 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana

9

BULETIN - APLINDO No.46/2016 Daftar Dokumen yang dibutuhkan terkait Aplikasi Permohonan Pembiaayaan Ekspor dengan Skema Penugasan Khusus, sebagai berikut :  Dokumen Legalitas (Akta Pendirian, Anggaran Dasar Terakhir, SIUP, NPWP, TDP, Izin Domisili dan Dokumen legalitas lainnya).  Laporan Keuangan minimal 2 tahun terakhir.  Profil dari calon debitur / pelaku ekspor.  Kebutuhan Pembiayaan.  Profil pembeli & aspek pemasaran.  Kontrak penjualan sebagai underlying ekspor produk. Salah satu penerima bantuan pendanaan melalui program pembiayaan di LPEI untuk tahun 2015 adalah PT INKA Persero yang mampu mengekspor gerbong penumpang kereta api dengan HS no. 86.05 ke tujuan negara Bangladesh sejumlah 150 gerbong penumpang secara bertahap dengan alokasi dana sebesar Rp.300 milyar yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1156/KMK.08/2015.

Gambar .1 Mekanisme proses pengajuan fasilitas pembiayaan di LPEI sebagai tindak lanjut Program Penugasan Khusus Ekspor

10

BULETIN - APLINDO No.46/2016 Bagi para pengusaha/industri yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan di LPEI sebagai tindak lanjut Program Penugasan Khusus Ekspor dapat mengajukan usulan ke Kementerian Perindustrian yang suratnya ditujukan kepada :

Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri International Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 16, Jakarta Selatan - 12950 Atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 19, Jakarta Selatan – 12950

Penurun Harga Gas Tertunda Industri pengguna gas bumi menunggu janji pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi I tanggal 9 September 2015 dan Paket Kebijakan Ekonomi III untuk menurunkan harga gas bumi bagi industri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan tujuan untuk “Mengerakan Ekonomi Nasional” serta memberikan insentif fiscal yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2016. Rencana Pemerintah akan menurunkan harga gas bumi untuk indutri tertuang pada Paket Kebijakan Ekonomi III berlaku tanggal 1 Januari 2016 ini diambil dari pengurangan bagian penerimaan negara sektor hulu dan ongkos pengangkutan dan distribusi gas. Namun kelajutan kebijakan ini hingga saat ini tidak jelas dan tidak ada kabar kelanjutannya. Kondisi ini tentu membuat industri semakin sulit, yang sebelumnya industri telah menyambut dengan suka cita dan berharap banyak dari lahirnya kedua kebijakan ekonomi, industri akan bergeliat kembali diikuti dengan diadakannya sarasehan di Bali tanggal 2 Nopember 2015 yang akan membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan untuk merumuskan formula penurunan harga gas bumi dari Hulu sampai Hilir dengan tenggat waktu penyelesaian akhir November 2015.

11


Saresehan ESDM tanggal 2 Nopember 2015 di Bali Paket ekonomi III yang akan menurunkan harga gas bumi antara 1-2 USD untuk sektor hulu migas yaitu sebesar 6 USD, FIPGB menilai bahwa penurunan harga gas untuk industri tidak terjadi, sebagaimana diketahui gas bumi yang didapat oleh industri sebagian besar dari PGN dan PGN yang mendapatkan gas bumi dari hulu migas dengan harga gas rata-rata sebesar 5,83 USD. Untuk itu FIPGB mengadakan rapat konsolidasi tanggal 13 Nopember 2015 bersama asosiasi industri yang tergabung Forum Industri Pengguna Gas Bumi

dengan Kementerian Perindustrian yang menghasilkan kesepakatan usulan harga gas bumi seperti tertuang dalam surat Menteri Perindustrian kepada Menteri ESDM dengan no.524/MIND/11/2015 tanggal 17 November 2015 (lihat halaman 13) Hingga awal Maret 2016 Paket Kebijakan Ekonomi III yang canangkan akan keluar tanggal 1 Januari 2016 tidak kunjung keluar dan semakin tidak. Melihat ketidakjelasan ini, Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) telah mengirim surat ke Presiden terkait realisasi penurunan harga gas bumi bagi industri yang tak kunjung turun kendati telah dijanjikan pada paket kebijakan ekonomi jilid III akhir tahun lalu dan telah direspon cepat oleh Presiden melalui suratnya no. B.1233/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2016 tertanggal 15 Maret 2016 (lihat halaman 13) Di dalam surat tersebut, lanjutnya, Presiden menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera membuat peraturan teknis terkait hal tersebut.

12


13


14

BULETIN - APLINDO No.46/2016 Berdasarkan surat dari Setneg tersebut, seharusnya penurunan harga gas ini sudah tidak lagi menunggu ketentuan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian ESDM karena asosiasi sudah sepakat dengan skema penurunan harga gas yang direkomendasikan oleh instansi tersebut, hanya mempermasalahkan perundangannya saja agar penurunan harga gas bumi cepat diimplementasikan. Kemudian Ketua Umum bersama dengan pegurus FIPGB bertemu dengan Direktur Jenderal MIGAS pada tanggal 15 April 2016 bermaksud menanyakan kepastian kapan harga gas bumi akan turun, namun Dirjen Migas juga tidak dapat memberikan kepastian turunnya kebijakan penurunan harga gas tersebut dan memberikan penjelasan keberadaan Perpres yang hingga kini masih ada di Kemenko menunggu tanda tangan meteri terkait. Dalam kesempatan tersebut FIPGB menjelaskan kondisi yang dihadapi oleh industri saat ini : a. Harga gas saat ini cukup mahal dibanding dengan harga gas di luar negeri, harga gas bumi dunia turun mengikuti turunnya harga minyak dunia, sebaliknya di Indonesia harga gas tidak ikut turun. b. Kondisi daya saing industri saat ini cukup rendah dan lebih lagi produk-produk keramik dari Eropa kini cukup berdaya saing dan murah sehingga membuat industri keramik semakin berat daya saingnya. c. Dengan penurunan harga gas antara 1-2 USD di sektor hulu migas yakni sebesar 6 USD berarti harga gas untuk industri tidak terjadi penurunan, dan sebagaimana diketahui gas bumi yang didapat oleh industri sebagian besar dari PGN yang mendapatkan harga gas rata-rata sebesar 5,83 USD. d. Perbedaan harga gas industri di Indonesia cukup besar di end user, FIPGB membuat kesepakan bersama mengenai keekonomian harga gas bumi untuk industri dengan Kementerian Perindustrian melalui surat no.524/M-IND/11/2015 tertanggal 17 Nopember 2015 perihal Usulan Harga Gas Bumi Sebagai Bahan Baku dan Energi bagi Industri. Untuk itu FIPGB mengusulkan agar penurunan harga gas bumi untuk mengacu pada surat Menteri Perindustrian.

15


Industri Timah Hitam Kekurangan Bahan Baku

Kondisi industri daur ulang timah hitam saat ini mengalami kekurangan pasokan aki bekas sebagai bahan bakunya. Ke-3 (tiga) Industri daur ulang timah hitam anggota APLINDO mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian dan BKPM, dan industri anggota kami industrinya telah dilengkapi dengan peralatan pengendali pencemaran yang investasinya tidak murah. Kapasitas produksinya sebagai berikut : Industri PT. Indra Eramulti Industri PT. Muhtomas PT. Non Ferindo Utama Jumlah

Kapasitas Izin Produksi (Ton/Tahun) 87.000 24.000 96.000 207.000

Perolehan Aki Bekas Lokal (Ton/Tahun) 3.600 9.600 33.000 46.200

Perolehan PB (Ton/Tahun) 1.800 4.800 16.500 23.100

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32/2010, timah hitam (Pb) tergolong bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang dilarang untuk diimpor. Bagi tiga perusahaan pengolah aki bekas yang ada, larangan ini mestinya efektif berlaku sejak tahun lalu. Selain Indra Eramulti, dua perusahaan lain adalah PT Non Ferindo Utama (Tangerang) dan PT Muhtomas (Cikarang). Tapi, hingga kini mereka terus melobi Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi pemerintah lainnya. "Menjengkelkan. Mereka sudah diberi lima tahun, kok malah ketergantungan," kata Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim dengan nada tinggi. Alih-alih menyesuaikan diri, sepanjang masa antara 1997 dan 2002 ketiga perusahaan itu justru meningkatkan volume impor aki bekas tiap tahun. Dari sekitar 136 ribu ton per tahun kapasitas "produksi" mereka, 80 persen aki bekas yang mereka olah berasal dari impor. Berbagai industri kecillah

yang

kemudian

memanfaatkan

dan

mengelola

aki

bekas

dalam

negeri.

Meski begitu, menurut Ahmad Safiun, Ketua Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia, bila impor dihentikan, aki bekas dalam negeri tak akan memenuhi kapasitas produksi ketiga perusahaan itu. "Break even point saja tidak tercapai, apalagi ditambah stok bahan baku semakin berkurang karena hasil olahan diperuntukkan buat ekspor. Pelan-pelan, mati dong perusahaan," katanya. Para pengusaha mengaku mau saja mengurusi aki bekas dalam negeri. Syaratnya, seperti kata Andri Nurjaya, Manajer Keuangan PT Non Ferindo Utama, "Kalau kurang, berikan dong kuota impor." Pemerintah menolak. Para pengusaha pun mengambil jalan pemutusan hubungan kerja. "Ini baru sedikit, sambil menunggu kebijakan pemerintah," kata Andri. Tidak aneh bila akhir-akhir ini demo karyawan tiga perusahaan itu sering muncul di Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen

16

BULETIN - APLINDO No.46/2016 Perindustrian dan Perdagangan. Mereka menuntut agar perusahaan kembali diberi hak impor sehingga tak perlu ada pengurangan karyawan ataupun mematikan aktivitas perusahaan. Melihat hal itu, Ahmad Safrudin, Ketua Environmental Task Force, lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada pencemaran timah hitam, merkuri, dan persistent organo-pollutant, cenderung pesimistis. Menurut dia, tak ada niat pemerintah dan pengusaha melindungi lingkungan dari pencemaran limbah B3. "Kalau serius, seharusnya banyak industri yang kena sanksi dan ditutup. Apa KLH pernah melakukan investigasi dan meneliti pencemaran timah hitam dari aki bekas?" kata mantan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta ini. Kementerian Lingkungan Hidup memang mengaku tak punya data tentang pencemaran timah hitam akibat aki bekas. Salah satu kemungkinan sumber pencemaran adalah aktivitas peleburan aki liar di kawasan Cengkareng. Dalam pengamatan TEMPO, cara kerjanya bahkan termasuk sederhana: aki bekas yang sudah dipreteli diambil sel-sel timahnya, kemudian dimasak di kuali baja bergaris tengah semeter dengan menggunakan arang sebagai bahan bakar, dibantu blower sebagai pemancar api. Lalu, timah leburan

cair

dicetak

berbentuk

batangan,

dengan

variasi

berat

1-5

kilogram.

Penduduk sekitar sebenarnya resah dengan keberadaan industri yang tak jelas itu. Ditambah lagi polusi asap pembakaran dan sampah bekas aki sangat mengganggu. Tapi penduduk tak berkutik, apalagi berani protes. "Banyak premannya di sini," kata seorang ibu yang menolak disebut namanya. Menanggapi ini, Ian Swargana, Kepala Bidang Pengembangan Manufaktur Prasarana dan Jasa Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi di Kementerian Lingkungan Hidup, hanya bisa berkata, "Yang kecil-kecil memang agak sulit dideteksi dan dipantau."

Padahal industri kecil-kecil itu banyak bertebaran di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Sampai kini semuanya masih melenggang saja meraup keuntungan. Bayangkan, pemulung menghargai Rp 2.500 sampai Rp 3.000 untuk 1 kilogram timah dari aki bekas. Setelah diolah, timah bisa dihargai Rp 15 ribu sekilonya. Hal ini dibenarkan Rasyid, 38 tahun, salah seorang pemulung limbah Indra Eramulti. Sehari saja ia bisa mengantongi Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu.

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


Data Kendaraan Bermotor 1. Data Kendaran Roda 4 a. Penjualan Kendaraan roda 4 (unit) tahun 2011-2015 di Indonesia

No.

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

2011 73,990 69,591 82,166 60,728 61,055 70,157 89,056 73,276 79,835 86,342 67,643 80,325 894,164

Penjualan (Unit) 2012 2013 2014 76.427 96.718 103.609 86.486 103.278 111.824 87.917 95.996 113.067 87.144 102.257 106.124 95.541 99.697 96.872 101.746 104.268 110.614 102.511 112.178 91.334 76.445 77.964 96.652 102.100 115.974 102.572 106.754 112.039 105.222 103.703 111841 91.327 89.456 97.691 78.802 1.116.230 1.229.901 1.208.019

2015 94.194 88.741 99.410 81.600 79.374 82.139 70.263

595.721

Sumber : Gaikindo

b. Produksi Kendaraan roda 4 (unit) tahun 2011-2015 di Indonesia

No.

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


2011 70,715 63,928 74,308 54,556 54,637 64,454 83,591 69,107 77,349 81,265 65,686 78,352 837.948

Produksi (Unit) 2012 2013 77.036 97.793 86.469 100.491 85.507 89.073

2014 104.728 112.501 123.007

2015 98.869 92.836 107.725

84.426 101.805 121.114 97.367 99.661 94.353 94.400 97.939 117.309 97.330 106.519 93.613 71.113 77.354 105.259 94.488 116.974 119.346 100.298 115.533 116.654 99.168 110.570 102.423 77.955 94.499 88.216 1.065.557 1.208.211 1.298.523

97.253 89.287 91.537 82.352

659.859

34


b. Penjualan Kendaraan roda 4 (unit) tahun 2010-2014 di ASEAN Penjualan (Unit) No. 1

Bulan Brunai

2 Indonesia 3 Malaysia 4 Philipina 5 Singapura 6 Thailand 7 Vietnam sumber : AAF

2011

2012

14.555 894.164 600.123 141.616 39.570 794.081 109.660

18.634 1.116.230 627.753 156.654 37.247 1.436.335 80.453

2013

2014

18.642 1.229.901 655.793 181.738 34.111 1.330.672 98.649

18.114 1.208.019 666.465 234.747 47.443 881.832 133.588

Jan-Juni 2015 7.884 525.458 322.184 131.465 34.087 369.109 91.790

c. Produksi Kendaraan roda 4 (unit) tahun 2010-2014 di ASEAN Produksi (Unit) No. 1 2 3 4 5

Bulan Indonesia Malaysia Philipina Thailand Vietnam Total

2011

2012

837.948 533.515 64.906 1.457.795 100.465 2.994.629

2013

Jan-Juni 2015

2014

1.065.557 1.208.211 569.620 601.407 75.413 79.169 2.453.717 2.457.057 73.673 93.630 4.237.980 4.439.474

1.298.523 577.507 596.418 327.664 88.845 45.662 1.880.007 935.251 121.084 78.596 3.984.877 1.964.680

sumber : AAF

2. Data Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor a.

Penjualan sepeda motor 2011-2015 Di Indonesia

No.

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Penjualan (Unit) 2011

2012

2013

667,124 613,449 713,672 709,177 709,122 661,304 740,121 681,444 723,906 717,514 643,271 463,431 8,043,535

652.601 670.757 626.689 622.929 619.540 550.468 585.658 433.741 628.739 634.575 627.048 488.841 7.141.586

649.983 653.357 657.483 660.505 647.215 661.282 704.019 490.824 678.139 717.272 688.527 552.408 7.771.014

2014

2015

580.288 513.816 681.267 570.524 728.820 562.185 729.279 538.746 734.030 482.691 753.789 588.675 539.171 439.245 599.250 706.938 675.962 592.635 556.586 7.908.914 3.695.882

35

BULETIN - APLINDO No.46/2016 sumber : AISI Diolah

b.

Produksi sepeda motor 2011-2015 Di Indonesia No. Bulan

Produksi (Unit) 2011 2012 2013 2014 2015 1 Januari 677,356 685.688 662.920 595.636 524.368 2 Februari 621,988 665.570 659.417 659.258 552.543 3 Maret 720,284 606.984 654.760 729.476 593.592 4 April 715,864 619.839 672.370 748.401 563.566 5 Mei 698,427 619.829 644.881 722.192 483.872 6 Juni 645,975 535.621 653.384 761.117 559.956 7 Juli 722,184 577.488 694.492 553.626 428.250 8 Agustus 671,506 428.662 484.428 611.235 9 September 713,061 620.250 683.066 747.992 10 Oktober 725,036 627.352 729.876 686.101 11 Nopember 646,510 625.865 691.115 598.560 12 Desember 446,102 466.573 549.586 512.510 Total 8,006,293 7.079.721 7.780.295 7.926.104 3.706.147

sumber : AISI Diolah

c.

Penjualan sepeda motor 2010-2014 di ASEAN Penjualan (Unit) No. 1 2 3 4 5

Bulan Indonesia Malaysia Philipina Singapura Thailand Total

2011 8,043,535

2012 7.141.586

494.586 537.753 731.130 702.599 8.046 9.923 2.007.383 2.130.067 11.284.680 10.521.928

2013

2014

7.771.014 7.908.014 546.719 442.749 752.835 790.245 11.650 8.145 2.004.498 1.701.535 11.086.716 10.851.615

Jan- Juni 2015 3.256.637 202.666 382.568 3.630 902.720 4.748.221

sumber : AAF

d. Produksi sepeda motor 2010-2014 Di ASEAN Produksi (Unit) No. 1 2 3 4

Bulan

2011

2012

2013

Indonesia 8,006,293 7.079.721 7.780.295 Malaysia 498.076 543.088 549.244 Philipina 762.947 588.292 729.480 Thailand 2.043.039 2.606.161 2.218.625 Total 11.310.355 10.817.262 11.277.644

2014 7.926.104 439.907 755.184 1.842.708 10.963.903

Jan- Juni 2015 3.277.897 208.238 376.590 969.500 4.832.225

sumber : AAF

36


Informasi Umum & Pameran A.

B.

Web site Pemerintah yang dapat diakses : 1.

www.setneg.go.id (Sekretariat Negara)

2.

www.kemenperin.go.id (Kementerian Perindustrian)

3.

www.kemenkeu.go.id (Kementerian Keuangan)

4.

www.kemendag.go.id (Kementerian Perdagangan)

5.

www.beacukai.go.id (Direktorat Bea & Cukai, Kementerian Keuangan)

6.

www.esdm.go.id (Kementerian ESDM)

7.

www.bkpm.go.id (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

8.

www.bps.go.id (Biro Pusat Statistik)

Web site Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO) Kini APLINDO telah tersedia Web site sendiri : www.aplindo.web.id, mohon dukungan partisipasi aktif Bapak-bapak sekalian dan diharapkan saran, masukan, permasalahan dan perkembangan yang terjadi di industri pengecoran logam di Indonesia. Saran dan masukan anda dapat berupa artikel ke alamat [email protected]

C.

Web site Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia Kini HAPLI telah tersedia Web-site sendiri : http://hapli.wordpress.com/ , mohon dukungan partisipasi aktif Bapak-bapak sekalian dan diharapkan saran serta masukan anda berupa artikel sesuai page yang tersedia dalam format *.doc ke alamat [email protected] untuk diupload, ataupun komentar langsung anda pada Blog.

D. Pameran dan Seminar 1.

Euroguss 2016: 12 Jan 2016 - 14 Jan 2016 Nuremberg, Germany International trade fair for diecasting - held every two years. www.euroguss.de/en

2.

IFEX 2016: 29 Jan 2016 - 31 Jan 2016 Codissa Tradefair Complex, Coimbatore, India International foundry technology and equipment exhibition.

37

BULETIN - APLINDO No.46/2016 www.ifexindia.com

3.

Metal & Steel/FABEX Middle East show: 18 Feb 2016 - 20 Feb 2016 Cairo International Exhibition Centre, Egypt www.arabian-german.com/

4.

FESA Foundry Workshop: 12 Apr 2016 - 13 Apr 2016 University of Warwick, UK Conference and exhibition for UK foundry equipment and consumables suppliers. www.foundryworkshop2016.co.uk

5.

CastExpo & Metalcasting Congress: 16 Apr 2016 - 19 Apr 2016 Minneapolis Convention Center, USA North American metal casting exhibition and congress. www.afsinc.org

6.

5th Metal & Steel/FABEX Saudi Arabia Exhibition: 1 May 2016 - 4 May 2016 Riyadh Int Convention and Exhibition Centre www.arabian-german.com/

7.

Metal & Metallurgy China: 17 May 2016 - 20 May 2016 China International Exhibition Center, Beijing www.mm-china.com/en/

21-25 May, 2016 The 72nd World Foundry Congress 2016, Nagoya, Japan,

This intellectually and professionally stimulating biennial congress offers you a golden opportunity to meet fellow foundrymen from all over the world and exchange ideas in order to develop a common vision for the future of the global foundry industry. The WFC2016 will have presentations of technical papers and meetings as well as enjoyable social events.through which you can learn more about traditional Japanese culture. The WFC2016 will be held in Nagoya,Japan’s third largest metropolitan region located on central Honshu. Nagoya is known as one of the centres of the manufacturing industry and also for its famous historical castle. Nagoya Castle, built by the first shougun of the Tokugawa shougunate, has a pair of golden shachihoko (carp-like mythical animals) on its roof, and they have become the symbol of Nagoya.

www.wfc2016.jp China Diecasting: 12 Jul 2016 - 14 Jul 2016 Shanghai, China Diecasting exhibition. www.diecastexpo.cn/en/ ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 2016: 29 Sep 2016 - 1 Oct 2016 TUYAP Fair Ground, Istanbul, Turkey 38

BULETIN - APLINDO No.46/2016 International exhibition of metal casting companies and foundry supply companies. www.ankiros.com Alucast 2016: 1 Dec 2016 - 3 Dec 2016 Bangalore, India Diecasting Exhibition. www.alucast2016.com

39

2016, Januari - Februari 2016 APLINDO

Recommend Documents