SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2016
Disalin Oleh : Ikatan katan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHA (IKHAPI)
Plaza Sentral Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, Indonesia 12930 +62 (0)21 5785 3313 +62 (0)21 570 2137
Buku ini adalah salinan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 30/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan Pengampunan Pajak. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pelaksanaan Pengampunan Pajak. 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi: 1. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak 2. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP 3. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu 4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Sehubungan dengan Pengampunan Pajak 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengampunan Pajak D. Dasar 1. Undang-Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang ang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun T 2008; 3. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 635/KMK.04/1994 tentang
Pelaksanaan
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor243/PMK.03/2008; Nomor 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. E. Materi hal yang perlu diperhatikan: Hal-hal 1. Berdasarkan kondisi yang terjadi terja di lapangan terdapat transaksi-transaksi transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pengikatan jual belinya masih berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli. 2. Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau dan/atau bangunan melalui jual beli yang dilakukan oleh Wajib Pajak pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan, baik yang langsung dilakukan melalui penandatanganan Akta Jual Beli maupun melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan/atau bangunan antara penjual dengan pembeli sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dibayar Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. 3. Jumlah bruto nilai pengalihan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah nilai tertinggi antara antara nilai pengalihan berdasarkan Akta Jual Beli dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.
4. Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli sebagaimana dimaksud pada pada angka 2 yang dilakukan oleh: a. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan: 1) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, baik dengan cara tunai maupun angsuran, atas pengalihan pen hak atas tanah dan/atau bangunan; dan 2) sebelum Akta Jual Beli ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) kurang dari jumlah bruto nilai pengalihan hak, b. selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan sebelum Akta Jual Beli ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 5. Dalam hal sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli antara penjual dengan pembeli terjadi perubahan nama nama pembeli yang tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka atas penghasilan dari perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pembeli yang semula namanya tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, merupakan merupakan penghasilan berupa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang- Undang Pajak Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Undang Undang Pajak Penghasilan Penghasi dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak pembeli yang semula namanya tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Contoh: Odik Wijaya membeli 1 unit rumah dari developer PT Bali Griya Persada seharga Rp500.000.000,00 0.000.000,00 secara tunai. Antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan Perjanjian Pengikatan Jual Jual Beli (PPJB) antara PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Odik Wijaya sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Bali Griya Persada. Sebelum dilakukan AJB antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya, rumah tersebut oleh Odik Wijaya Wijaya dijual kepada Indra Adi, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah
tersebut menjadi PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Indra Adi sebagai pembeli. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Odik Wijaya Wijaya dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan berupa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Undang PPh yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Undang Undang PPh PP dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. F. Penutup Agar pelaksanaan Surat Edaran ini dapat berjalan dengan baik, dengan ini para: 1. Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait terkait atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing, masing, 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan diminta untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing. masing Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
A. FUAD RAHMANY NIP 195411111981121001
Tembusan
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan
:
