2015, tanggal 30 November 2015

Lampiran Surat No : 757.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 30 November 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KOPERASI SUKAMAJU KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama Kelompok Akta/SKB Kel.

: :

Jenis Kelompok Luas Jumlah Anggota Lokasi Alamat

: : : : :

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

: :

KOPERASI SUKAMAJU Akta Pendirian No. 06 tanggal 20 Oktober 2015 Notaris Susiawati Anwary, S.H., M.Kn. Hutan Hak ± 40,492 Ha 63 Orang Kabupaten Bogor Kp. Babakan Pasanggrahan RT 11 RW 03 Desa Karyamekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor 2 s.d. 9 November 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA KOPERASI SUKAMAJU KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 30 November 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 178/EQI-KEP.Cert/XI/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KOPERASI SUKAMAJU DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT AKTA PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 06 NOTARIS SUSIAWATI ANWARY, S.H., M.Kn. TANGGAL 30 OKTOBER 2015 LUAS ± 40,492 HA JUMLAH 63 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada Koperasi Sukamaju Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 122/EQI-F090 tanggal 19 November 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 121/EQI-F037 tanggal 19 November 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 157/EQI-F039 tanggal 23 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 176 tanggal 23 November 2015 menunjukkan Koperasi Sukamaju telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, Koperasi Sukamaju telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4


9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Halaman 2 dari 4


24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027/7952-PBJ.Hut tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KOPERASI SUKAMAJU DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT AKTA PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 06 NOTARIS SUSIAWATI ANWARY, S.H., M.Kn. TANGGAL 30 OKTOBER 2015 LUAS ± 40,492 HA JUMLAH 63 ANGGOTA. PERTAMA

: Koperasi Sukamaju dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 150/EQC-VLK/XI/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2025 selama Koperasi Sukamaju (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; Halaman 3 dari 4


c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 23 November 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok Koperasi Sukamaju, di Bogor; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK- 006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

: [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. 95/Menhut-II/2014, Perdirjen BUK Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit

: Juni Adi Wiguna, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee

: KOPERASI SUKAMAJU

b. Akte Notaris

: Susiawati Anwari, SH., M.Kn.

c. Nomor

: No.06 Tanggal 30 Oktober 2015

d. Luas dan Lokasi

: ± 40,492 Ha Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor

e. Jumlah Anggota

: 63 Anggota

f. Alamat

: Kp. Babakan Pasanggrahan, Desa Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

Karyamekar,

g. Pengurus : 1. Ketua I

: Eman Kosim

2. Wakil Ketua

: Rubai

3. Sekretaris I

: Ilan Sunarya

4. Sekretaris II

: Sugih Mukti

5. Bendahara

: Saepudin Madsari

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 7

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

2 November 2015 Sekretariat Koperasi Sukamaju

Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu, penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

3 September sd 8 November 2015

Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 12 lahan anggota sampling.

Pertemuan Penutupan

9 November 2015 Sekretariat Koperasi Sukamaju

Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan

23 November 2015

Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya. a. Dokumenkepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI

Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki Koperasi Sukamaju berupa dokumen Letter C yang disimpan di Kantor Desa Karyamekar Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Aparat Desa Karyamekar.

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah koperasi usaha hutan rakyat yang beranggotakan petani dan atau pemilik pohon pada lahan milik ataupun pada lahan garapan yang telah mendapat izin pemilik lahan, bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.

MEMENUHI

Auditee telah memiliki peta areal hutan hak Desa Karyamekar dan sketsa lokasi masing-masing lahan milik anggotanya serta tanda-tanda antara lahan dapat dilihat dengan jelas di lapangan.

d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki akta notaris Nomor: 06 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Susiawati Anwari, SH.,M.Kn yang beralamat di Jalan Raya

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 7

dalam kelompok

Pemda Sukahati No.53, Rt.06 Rw.06, Sukahati Cibinong 16913 Kabupaten Bogor.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yangsah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NA

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena selama periode bulan Agustus – Oktober 2015 (3 bulan terakhir) belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu.

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag

berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.

Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NA

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena pemilik hutan hak tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok MEMENUHI Akte atau dokumenpembentukank elompok

Auditee telah memiliki dokumen Pembentukan Koperasi Sukamaju, dimana pelaksanaanya diadakan pada tanggal 18 Mei 2015 dalam acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi pertama kali yang dilaksanakan di Kp. Babakan Pasanggrahan RT.11 RW.03 Desa Karyamekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dan terdapat Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi pada tanggal 18 Mei 2015.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

NA

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 pada pasal 11 dijelaskan bahwa yang wajib menerapkan atau menggunakan penandaan tanda V-Legal adalah pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang hutan hak yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Gema Wana Lestari yang baru melakukan verifikasi awal sehingga belum memperoleh S-LK atau S-PHPL, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee belum wajib untuk menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayu yang dihasilkan dari lahannya.

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prrosedur K3 NA

EQI-F103.1.0/20120126


Halaman 3 dari 7

b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri c. Catatan kerja

NA


NA


kecelakaan

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2.2.2.

NA


Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP NA


2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang ma-sih di bawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan hasil observasi terhadap sampel anggota Koperasi Sukamaju di lapangan, bahwa pemilik hutan hak dalam mengelola lahannya tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku). 3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Tersedia dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Sukamaju dan telah disampaikan kepada Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bogor dengan bukti Tanda Terima dari Instansi Lingkungan Hidup Nomor: 3677 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh petugas dari BLH dan diberi Cap.

Halaman 4 dari 7

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a.

Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

NA

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

NA

Auditee bukan pemegang HGU , sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan. N/A (Not Applicable)

Auditee bukan pemegang HGU , sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan. N/A (Not Applicable)

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 NO A.

JENIS DOKUMEN

KECUKUPAN DOKUMEN

BERKEKUATAN HUKUM YA

KETERANGAN

TIDAK

Dokumen Kelembagaan

1

Akte Notaris

Ada

v

Akte Notaris Koperasi Sukamaju (Auditee) Nomor 06 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Notaris Susiawati Anwari, SH., M.Kn.

2

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Ada

v

 Terdapat struktur organisasi Koperasi Sukamaju.

 Tersedia AD Susunan kepengurusan kelompok terdiri atas : - Ketua I : Eman Kosim - Wakil Ketua : Rubai - Sekretaris I : Ilan Sunarya - Sekretaris II : Sugih Mukti - Bendahara I : Saepudin Madsari

3

Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

Ada

v

Komitmen Auditee untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi legalitas kayu telah tercantum dalam Akta pendirian dan Anggran dasar.

4

Aturan untuk mengendalikan anggotanya :

Ada

v

Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam AD

a. Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota

Ada

v

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Dasar sebagai berikut : Hak Anggota  Memperoleh pelayanan dari Koperasi  Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota  Memiliki Hak suara yang sama

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 7

NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUPAN DOKUMEN


KETERANGAN

TIDAK  Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas  Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi  Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. Kewajiban Anggota  Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan  Membayar simpanan sukarela yang berasal dari penyisihan hasil penjulan kayu bulat  Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.  Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat anggota dn ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.  Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

b. Persyaratan menjadi anggota

Ada

v

Persyaratan menjadi anggota diatur dalam Anggaran Dasar yaitu pasal 9, yaitu :

 Warga Negara Indonesia;  Mempunyai kemampuan

penuh untuk melakukan tindakan hokum (Dewasa)

 Bertempat

tinggal Kabupaten Bogor.

di

wilayah

 Petani dan atau pemilik pohon pada lahan milik ataupun pada lahan garapan yang telah mendapat izin pemilik lahan.

 Mengajukan

permohonan untuk menjadi anggota dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpanan wajib yang ditentukan dalam ART.

 Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

c. Aturan pencabutan/ pembekuan sebagai anggota

EQI-F103.1.0/20120126

Ada

v

Keanggotaan berakhir diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 14, yaitu : a. Anggota tersebut meninggal dunia. b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah. c. Berhenti atas permintaan sendiri. d. Diberhentikan oleh pengurus Halaman 6 dari 7

NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUPAN DOKUMEN


KETERANGAN

TIDAK karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi.

d. Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. e. Aturan lain

Ada

v

Tidak Ada

Diatur dalam dokumen Anggaran Dasar

v

-

B.

Dokumen Teknis

1

Nama dan informasi setiap anggota

2

Rekaman pelatihan

3

Peta kawasan hutan

Ada

v

Terdapat peta kawasan hutan Desa Karyamekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

4

Bukti kepemilikan lahan

Ada

v

Terdapat bukti kepemilikan berupa Leter C dan SPPT.

5

Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan

EQI-F103.1.0/20120126

Ada

v

Tidak Ada

Tidak Ada

Informasi yang dicatat dalam Buku Anggota Koperasi meliputi :Nama anggota, Alamat, Luas Pemilikan Lahan dan No KTP. v

lahan

v

Halaman 7 dari 7

2015, tanggal 30 November 2015

Recommend Documents