2015, tanggal 10 November 2015

Lampiran Surat No : 707.4/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI FMU WANA LESTARI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama Kelompok Akta Pendirian

: :

Jenis Kelompok Luas Jumlah Anggota Lokasi Alamat

: : : : :

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

: :

FMU WANA LESTARI No. 18 Tanggal 14 November 2013 Notaris Ira Anggraini, S. H. Hutan Hak ± 901,60 Hektar 4.781 Orang Kabupaten Semenep Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur 12 s.d. 24 Oktober 2015 NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA FMU WANA LESTARI KAB. SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 069/EQCVLK/XI/2013 MENJADI NO. 069.1/EQC-VLK/XI/2015 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 29 NOVEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 10 November 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 036/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK FMU WANA LESTARI DI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 18 NOTARIS IRA ANGGRAINI, S.H. TANGGAL 14 NOVEMBER 2013 LUAS ± 901,60 HEKTAR JUMLAH 2.243 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU Wana lestari Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 107/EQI-F090 tanggal 31 Oktober 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 106/EQI-F037 tanggal 31 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 058.1/EQI-F039 tanggal 03 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 087.1 tanggal 03 November 2015 menunjukkan FMU Wana Lestari telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, FMU Wana Lestari telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 087/EQIKEP.Cert/XI/2013 tanggal 30 November 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 1 dari 4


5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 043/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK FMU WANA LESTARI DI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 18 NOTARIS IRA ANGGRAINI, S.H. TANGGAL 14 NOVEMBER 2013 LUAS ± 901,60 HEKTAR JUMLAH 2.243 ANGGOTA. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: FMU Wana Lestari (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 069/EQC-VLK/XI/2013 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 069/EQC-VLK/XI/2013 menjadi Nomor 069.1/EQC-VLK/XI/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 29 November 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4


KETUJUH

: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 03 November 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok FMU Wana Lestari, di Sumenep; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN.

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710

d. Nomor telepon

: 0251-7550722

e. Faks

: 0251-7550724

f. Website

: http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail

: [email protected]

h. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

i. Standar

: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit

: Rifan Sudiyono, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut. (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee

: Forest Manajemen Unit (FMU) “Wana Lestari”

b. Akte Notaris

: Ira Anggraini S.H

c. Nomor

: No.18 Tanggal 14 November 2013

d. Luas dan Lokasi

: ± 901,60 Ha Kabupaten Sumenep

e. Jumlah Anggota

: 2.243 Anggota

f. Alamat

: Dusun Den Timur, Desa Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa TImur.

g. Pengurus : 1.

Ketua

:

Jamaluddin

2.

Sekretaris

:

Samsul Arifin

3.

Bendahara

:

M. Nasir

Seksi-seksi: EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 7

1.

Budaya dan Konservasi

:

Hasanuddin

2.

Pembangunan Organisasi

:

Abd. Basit

3.

Pengembangan Usaha dan Jaringan

:

H. Subaidi dan Sukirman

4.

Humas dan Keamanan

:

Haerus Shomad dan H. Tobari

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

14 Oktober 2015 Pertemuan pembukaan dilaksanakan di secretariat FMU Wana Lestari Desa Lebeng Timur.

Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu,penentuan pendamping, jadwal dilapangan serta rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

14 sd 22 Oktober 2015

Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 54 lahan anggota yang terkena Sampling.

Pertemuan Penutupan

23 Oktober 2015 Sekretariat FMU Wana Lestari di Desa Lebeng Timur

Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan

3 November 2015

Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya. a. Dokumenkepemilikan/ penguasaan lahanyang sah(alas titel/dokumen yangdiakuipejabat yang berwenang) b. Dokumenlegalitas pemegangHGUyang sahyangmencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan,dokumenK3 sertaKKB/ Peraturan Perusahaanyang relevan. EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

NA

Dokumen bukti kepemilikan lahan hak tersedia, lengkap, dan absah yakni berupa Leter C yang tersimpan di sekretaris desa masing-masing yaitu Desa Lebeng Timur, Desa Lebeng Barat, Desa Prancak, Desa Campaka, Desa Rajun Dan Desa Soddara dan terdapat lembar SPPT sebagai bukti pembayaran pajak. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Forest Manajemen Unit yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak dan bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

Halaman 2 dari 7

c. Peta/sketsaarealhutan hakdan batas-batasnya dilapangan.

d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok

MEMENUHI

Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda batas antara hutan hak satu dengan lainnya berupa : batas alam (anak sungai, punggung bukit, dan sawah), dan juga batas buatan berupa (jalan setapak, tatanan batu, gundukan tanah, tanaman pagar dengan jenis pohon siwalan, jati, mahoni dan bamboo.

MEMENUHI

Tersedia Akte pendirian No. 18 tanggal 14 November 2013 tentang Akte Pendirian Forest Management Unit “Wana Lestari” pada Notaris dan PPAT Ira Anggraini, Telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sumenep, No : W 14-U 15 /223-PA-Pkp /Hk-X1 – 2013 /PN. Smp, Hari Jum’at, tanggal 15 November 2013.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yangsah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. NA

Hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa selama 3 bulan terakhir yaitu sejak bulan Juli sampai dengan September 2015 anggota FMU belum melakukan penebangan kayu sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/MDAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menyebutkan bahwa PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara, sehingga pemilik hutan hak tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok

Akte atau doku menpembentukan kelompok

MEMENUHI

Tersedia dokumen pembentukan kelompok “FMU Wana Lestari” sesuai dengan yang tertera dalam Akte pendirian No. 18 tanggal 14 November 2013 tentang Akte Pendirian Forest Management Unit “Wana Lestari” pada Notaris dan PPAT Ira Anggraini, Telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sumenep, No : W 14-U 15 /223-PA-Pkp /Hk-X1 – 2013 /PN. Smp, Hari Jum’at, tanggal 15 November 2013.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan yangberlaku NA

Auditee adalah pemegang sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan Nomor 069/EQC-VLK/XI/2013 tanggal 30 November 2013. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/ 2014 bagi pemegang izin maupun hutan hak yang telah mendapat SLK wajib membubuhkan tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen lampiran. Merujuk dari verifier 1.1.2 karena belum adanya penebangan kayu dan pengangkutan kayu sehingga penerapan tanda V-Legal belum diterapkan pada kayu atau dokumen lampiran angkutan kayu sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 7

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3 Verifier b. Peralatan K3 (sepertiperalatan P3K dan AlatPelindung Diri) Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Forest Manajemen Unit atau kelompok tani hutan rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak dan bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA)

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Forest Manajemen Unit atau kelompok tani hutan rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak dan bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

NA


K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2.2.2.

NA


Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP NA


2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang ma-sih di bawah umur

MEMENUHI

FMU Wana Lestari dalam mengelola hutan hak tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku). 3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya. NA

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 602/Kpts-II/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan. Auditee selaku pengelola hutan hak tidak wajib menyusun dokumen lingkungan. Dan hasil wawancara dengan pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep didapat informasi bahwa tidak ada aturan untuk menyusun dokumen lingkungan bagi pengelola hutan rakyat sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 7

a.

Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

NA

Merujuk dari verifier 3.1.1 diatas, auditee tidak menyusun dokumen lingkungan sehingga tidak melakukan penyusunan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).

NA

Merujuk dari verifier 3.1.1 diatas, auditee tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 NO A. 1

KECUKUP AN DOKUMEN Dokumen Kelembagaan Akte Notaris Ada JENIS DOKUMEN

BERKEKUATAN HUKUM YA

√

2

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Ada

Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

Ada

√

4

Aturan untuk mengendalikan

EQI-F103.1.0/20120126

Ada

Akte pendirian No. 18 tanggal 14 November 2013 tentang Akte Pendirian Forest Management Unit “Wana Lestari” pada Notaris dan PPAT Ira Anggraini, Telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sumenep, No : W 14-U 15 /223-PAPkp /Hk-X1 – 2013 /PN. Smp, Hari Jum’at, tanggal 15 November 2013. Struktur organisasi Forest Management Unit Wana Lestari telah terbentuk (terlampir) dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota Forest Management Unit Wana Lestari.

√

3

KETERANGAN

TIDAK

√

SUSUNAN LESTARI

PENGURUS

FMU

Ketua

: Jamaludin

Sekretaris

: Samsul Arifin

Bendahara

: M. Nasir

WANA

Susunan pengurus dan Tugas dan tanggungjawab pengurus sesuai struktur organisasi tertuang dalam AD/ART Forest Manajemen Unit Wana Lestari. Pembentukan FMU Wana Lestari diantaranya bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan bernilai ekonomis tinggi. Sehingga auditee mencantumkan komitmen untuk mengelola hutan lestari pada AD ART yang dimiliki oleh audite. Dalam AD ART tercantum komitmen untuk menerapkan prinsip hutan lestari sebagaimana yang diatur dalam prinsip-prinsip Verifikasi Legalitas Kayu. AD/ART sudah disusun dan aturan pengendalian anggota sudah diatur Halaman 5 dari 7

NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUP AN DOKUMEN


anggotanya : a. Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota b. Persyaratan menjadi anggota

KETERANGAN

TIDAK dalam akte pendirian Forest Management Unit Wana Lestari.

Ada √ Ada

Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota tercantum dalam Akta Pendirian Kelompok, dan Anggaran Rumah tangga FMU Wana Lestari. Persyaratan menjadi anggota FMU “Wana Lestari” diatur dalam Anggaran Dasar pasal 7 : 1. Semua warga yang berdomisili di Kecamatan Pasongsongan. 2. Mempunyai kemauan untuk memajukan pertanian, perkebunan dan pelestarian hutan rakyat 3. Mematuhi aturan yang dibuat dalam AD dan ART.

√

c. Aturan pencabutan /pembekua n sebagai anggota

B. 1

2

Ada

√

d. Sistem pengawasa n internal dan kontrol terhadap anggota. Dokumen Teknis

Ada

Nama dan informasi setiap anggota

Ada

Rekaman pelatihan

EQI-F103.1.0/20120126

Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal 8, yaitu:

√

  

Atas Permintaan sendiri Karena pindah tempat Karena meninggal dunia.



Karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

Sistem sudah diatur dan diimplementasikan sesuai dengan AD/ART Forest Management Unit “Wana Lestari”

√

1. Sudah dibuat Pedoman Penomoran Daftar induk anggota, 2. Informasi yang dicatatkan dalam buku induk anggota:  No. Induk anggota  Nama lengkap  Alamat tinggal sesuai dengan KTP  Total luas lahan hutan rakyat yg dimiliki  Rincian luas lahan berdasarkan SPPT  Letak lahan berdasarkan no blok SPPT 3. Sudah ada buku induk anggota yang pencatatanya sesuai dengan keterangan diatas.

√

Terdapat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan sosialisasi SVLK dan penyuluhan, serta rapat pengurus FMU Wana Lestari di

Ada

Halaman 6 dari 7

NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUP AN DOKUMEN


KETERANGAN

TIDAK dalam Buku III Dokumentasi dan Prestasi Kelompok Tani Hutan Rakyat Wana Lestari. Prestasi yang telah diraih oleh kelompok adalah sebagai berikut: 1. Juara 1 petani berprestasi se Kabupaten Sumenep. 2. Juara 1 dalam lomba penghijauan Se- Kabupaten Sumenep.

3

4

5

Peta kawasan hutan

Ada

Bukti kepemilikan lahan

Ada

Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan

Ada

√

Auditee telah mempunyai peta sketsa desa dan dusun yang menggambarkan keberadaaan hutan hak masing-masing anggota. Peta sketsa dibuat oleh kelompok FMU dan dismpan di secretariat kelompok.

√

Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa disertai dengan SPPT dan pengecekan Letter C FMU Wana Lestari telah memiliki RKHL dan SOP dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKHL memuat informasi :

√

1. 2. 3. 4.

Pendahuluan Kebijakan Pengelolaan Rencana Kelola Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Dokumen SOP berisi : 1. 2. 3. 4.

EQI-F103.1.0/20120126

Penanaman Pemeliharaan Pemanenan Lacak balak ( COC)

Halaman 7 dari 7

2015, tanggal 10 November 2015

Recommend Documents