RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 13/PUU-XIII/2015 Hak Warga Negara Indonesia Untuk Mendapatkan Kesempatan Yang sama dalam Menunaikan Ibadah Haji
I.
PEMOHON 1. Fathul Hadie Utsman sebagai Pemohon I; 2. Dra. Sumilatun, M.Pd.I sebagai Pemohon II; 3. JN. Raisal Haq, S.Si. sebagai Pemohon III. Kuasa Hukum: Fathul Hadie Utsman berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2014.
II.
OBJEK PERMOHONAN Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik;dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon I sampai dengan III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai calon jemaah haji daftar tunggu (Pemohon I dan Pemohon II) dan mahasiswa (Pemohon III), merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah hak untuk menjalankan syariat sesuai dengan agama masing-masing, yang dalam hal ini adalah hak untuk menjalankan ibadah haji, sebab apabila orang yang sudah pernah menjalankan ibadah haji diperbolehkan beribadah haji lagi maka Pemohon menganggap haknya menjalankan ibadah haji lebih awal dapat terganggu, dan apabila untuk mendaftar daftar tunggu saja harus membayar setoran awal BPIH, maka dapat menghambat hak untuk menunaikan ibadah haji pada usia muda. Pasal-pasal a quo juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan b. mampu membayar BPIH. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Setiap warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat; b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan
2
c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan atau Bank umum nasional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan “nilai manfaat”. (2) Nilai manfaat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Setiap o r a n g berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
3
VI.
ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan orang Islam mana yang berhak menunaikan ibadah haji, apakah yang sudah berhaji boleh menunaikan ibadah haji lagi atau tidak; 2. Bahwa selama ini seseorang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, diperbolehkan untuk berhaji lagi, sedangkan jumlah kuota haji tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji daftar tunggu; 3. Bahwa telah terjadi pemaksaan kehendak karena adanya kewajiban bagi calon jemaah haji daftar tunggu untuk membayar setoran awal BPIJ ke rekening Menteri Agama/BPKH sebesar Rp 25 Juta tanpa adanya akad/perjanjian, jaminan dan persyaratan yang jelas, sedangkan pelaksanaan Ibadah Hajinya masih sekitar antara 15-25 tahunan ke depan; 4. Bahwa tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi dari calon jemaah haji daftar tunggu yang harus memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh diambil dan dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sepanjang tidak dimaknai bahwa yang boleh digunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah nilai manfaat BPIH tahun berjalan, bukan nilai manfaat dari setoran awal BPIH calon jemaah haji daftar tunggu, dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum; 5. Bahwa selama ini KBIH diperbolehkan menarik (memungut) biaya tambahan kepada calon jemaah haji yang dibimbingnya di luar dana BPIH yang telah ditetapkan, sedangkan penyelenggaraan ibadah haji bersifat nirlaba dan bukan merupakan ajang untuk mengambil keuntungan dari ibadah haji dan umrah; 6. Bahwa terjadi ketidakpastian hukum karena biaya bimbingan sudah diperhitungkan dalam BPIH, tetapi KBIH masih menarik biaya tambahan kepada calon jemaah haji. Seharusnya KBIH dibiayai dari BPIH dan tidak boleh ada dana liar di luar BPIH yang telah ditetapkan.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji”, sepanjang frasa “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam”. bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “kecuali bagi orang islam yang sudah menjalani Ibadah Haji”. 3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji”, 4
4.
5.
6.
7.
sepanjang frasa “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam”. sepanjang tidak dimaknai “kecuali bagi orang islam yang sudah menjalani Ibadah Haji”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, “Setiap warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat; b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran sepanjang frasa “Setiap warga negara yang akan Menunaikan Ibadah Haji berkewajiban membayar BPIH”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban membayar BPIH” pada tahun berjalan Penyelenggaraan Ibadah Haji” Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, “Setiap warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat; b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran” sepanjang frasa “Setiap warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban membayar BPIH”, sepanjang tidak dimaknai “Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban membayar BPIH” pada tahun berjalan penyelenggaraan Ibadah Haji”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat. (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan Ibadah Haji”, sepanjang frasa “nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji”. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan,
5
(1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat. (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan Ibadah Haji”, sepanjang frasa “nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji” sepanjang tidak dimaknai “nilai manfaat dari BPIH tahun berjalan” digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, “Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan, dengan tidak menarik biaya tambahan kepada calon jemaah haji di luar BPIH yang telah ditetapkan”. 9. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan, “Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan”, sepanjang tidak dimaknai “Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan, dengan tidak menarik biaya tambahan kepada calon jemaah haji di luar BPIH yang telah ditetapkan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6
