PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK NOMOR 5/PKPAP/2014 TENTANG TATA KERJA BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK, Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Kerja Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
Mengingat
: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352); MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA KERJA BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan: 1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
-2-
2. Akuntan
Publik
adalah
seseorang
yang
telah
memperoleh
izin
untuk
memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 3. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 4. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diajukan kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri. 5. Persidangan
adalah
sidang-sidang
yang
dilakukan
oleh
Komite
untuk
memeriksa, membahas, dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan kepada Komite. 6. Ketua Sidang adalah ketua, wakil ketua atau anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang Banding. 7. Para Pihak adalah pemohon Banding, Menteri dan/atau pegawai atau pejabat di Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. BAB II TATA CARA PENGAJUAN BANDING Pasal 2 (1) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dapat mengajukan Banding kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik, permohonan pengajuan Banding harus dilakukan secara tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan pengajuan Banding yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan
ditandatangani
oleh
Akuntan
Publik
sesuai
dengan
formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini; dan b. bukti pendukung yang relevan dengan materi permohonan pengajuan Banding.
-3-
(3) Dalam hal pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KAP dan/atau Cabang KAP, permohonan pengajuan Banding harus dilakukan secara tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan pengajuan Banding yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemimpin KAP atau Cabang KAP, dan dicap stempel KAP atau Cabang KAP sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini; dan b. bukti pendukung yang relevan dengan materi permohonan pengajuan Banding. (4) Dalam hal dokumen permohonan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Komite menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon Banding paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pengajuan Banding diterima. (5) Akuntan
Publik,
KAP,
dan/atau
cabang
KAP
mengajukan
permohonan
pengajuan Banding kepada Komite paling lama 2 (dua) bulan sejak sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri. (6) Permohonan pengajuan Banding oleh Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diajukan melebihi batas waktu 2 (dua) bulan sejak sanksi administatif ditetapkan Menteri, tidak dapat diproses oleh Komite. Pasal 3 Berdasarkan permohonan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Komite melakukan hal-hal sebagai berikut: a. meminta tanggapan kepada Menteri c.q. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; b. melaksanakan Sidang Banding; c. menetapkan keputusan Banding; dan d. menyampaikan keputusan Banding kepada Menteri dan pemohon Banding. Pasal 4 (1) Permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Komite paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan pengajuan Banding diterima lengkap.
-4-
(2) Surat permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan dokumen berupa: a. salinan/fotocopy sah laporan hasil pemeriksaan dan surat penetapan pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP yang bersangkutan; b. informasi mengenai latar belakang pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP yang bersangkutan; dan/atau c. dokumen lain yang mendukung laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP yang bersangkutan. Pasal 5 (1) Komite meminta Sekretariat untuk menyiapkan telaahan atas pengajuan Banding Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP berdasarkan dokumen pengajuan Banding Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan dokumen tanggapan atas pengajuan Banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada anggota Komite paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Banding dilaksanakan, disertai dengan: a. salinan/fotocopy
dokumen
pengajuan
permohonan
Banding
yang
disampaikan oleh Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP; b. dokumen tanggapan atas pengajuan Banding yang disampaikan oleh Menteri c.q. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; dan/atau c. bahan-bahan atau dokumen lain yang terkait dengan pengajuan Banding tersebut. (3) Komite menunjuk 3 (tiga) orang anggota Komite untuk menangani permohonan Banding. (4) Komite menyelenggarakan Sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan pengajuan Banding diterima secara lengkap oleh Komite. (5) Apabila diperlukan, Komite dapat menyelenggarakan Sidang Banding lebih dari satu kali dan jadwal sidang ditentukan oleh Komite. (6) Apabila diperlukan, Komite dapat meminta keterangan/penjelasan baik secara lisan maupun tulisan dari Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP yang
-5-
mengajukan Banding, Menteri c.q. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan pihak-pihak lain yang relevan. BAB III TATA CARA PERSIDANGAN Pasal 6 (1) Sidang Banding harus dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang anggota Komite. (2) Sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Sidang yang dipilih dari 3 (tiga) orang anggota Komite yang menangani permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (3) Sidang Banding dilaksanakan pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. (4) Para Pihak, saksi dan/atau ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat Komite. (5) Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Pasal 7 (1) Sidang Banding dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (2) Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu dan menyatakan tertutup untuk umum. (3) Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak, saksi dan/atau ahli untuk memperkenalkan diri. (4) Setelah Para Pihak, saksi dan/atau ahli memperkenalkan diri, Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan. Pasal 8 (1) Pemeriksaan atas permohonan Banding dimulai dengan Para Pihak menjelaskan mengenai pokok isi permohonan Banding dan tanggapan atas permohonan Banding disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. (2) Anggota Komite yang menghadiri Sidang Banding memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak. (3) Dalam hal Para Pihak tidak menghadiri Sidang Banding, Sidang Banding tetap dilanjutkan.
-6-
Pasal 9 Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam Sidang Banding berupa: a. dokumen; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; dan/atau d. pengakuan Para Pihak. Pasal 10 (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah surat tertulis, tercetak maupun terekam secara elektronik, rekaman suara atau gambar di film, yang dapat dijadikan bukti keterangan. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP; b. surat pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP; c. kertas kerja pemeriksaan tim pemeriksa Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; d. laporan auditor independen; dan e. kertas kerja auditor. Pasal 11 (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam Sidang Banding tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. (2) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. (3) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan lisan dan/atau tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Pasal 12 (1) Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Ketua Sidang dapat menghadirkan saksi untuk didengar dalam persidangan. (2) Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.
-7-
(3) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Pasal 13 Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari Para Pihak; b. isteri atau suami dari Para Pihak meskipun sudah bercerai; c. seseorang yang belum berusia tujuh belas tahun; atau d. orang sakit ingatan. Pasal 14 (1) Pengakuan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah keterangan lisan dan/atau tertulis dari pemohon Banding dan/atau pegawai atau pejabat di Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. (2) Pengakuan Para Pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh anggota Komite dalam Sidang Banding. BAB IV KEPUTUSAN SIDANG BANDING Pasal 15 (1) Dalam hal pemeriksaan bukti-bukti sudah selesai atau sudah dianggap cukup, anggota Komite melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan. (2) Pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat Komite Profesi Akuntan Publik. (3) Keputusan atas permohonan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Sidang dalam Sidang Banding. (4) Sesaat setelah membacakan putusan, Ketua Sidang mengetukkan palu. (5) Dalam hal Ketua Sidang menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua Sidang mengetukkan palu. (6) Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu. Pasal 16 (1) Keputusan atas permohonan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengajuan permohonan Banding diterima lengkap oleh Komite.
-8-
(2) Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa keputusan yang: a. menolak permohonan Banding dan menyatakan hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri sudah tepat; b. menerima keseluruhan permohonan Banding dan menyatakan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri harus dibatalkan; atau c. menerima
sebagian
permohonan
Banding
dan
menyatakan
sanksi
administratif yang telah ditetapkan oleh Menteri harus direvisi sesuai dengan keputusan Komite. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. (4) Para
Pihak
menindaklanjuti
keputusan
Komite
atas
Sidang
Banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebagaimana mestinya. (5) Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diumumkan kepada masyarakat. BAB V TATA TERTIB SIDANG Pasal 17 (1) Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi yang menghadiri Sidang Banding wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. (2) Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi yang menghadiri Sidang Banding wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. (3) Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi yang menghadiri Sidang Banding dilarang: a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan; b. membuat gaduh di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung; c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung; d. merusak
dan/atau
mengganggu
fungsi
sarana,
prasarana,
dan/atau
perlengkapan persidangan lainnya; e. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung tanpa seizin Ketua Sidang; f. menghina Para Pihak lain; g. melakukan
perbuatan
persidangan; atau
atau
tingkah
laku
yang
dapat
mengganggu
-9-
h. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi anggota Komite dalam memutus permohonan Banding. Pasal 18 (1) Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi yang menghadiri sidang wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan. (2) Dalam hal Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang. (3) Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi dapat menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang. (4) Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi dapat menyerahkan bukti-bukti lain dalam persidangan kepada Komite setelah mendapatkan izin dari Ketua Sidang. Pasal 19 Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi yang akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi
yang
akan
dihubungkan
dengan
fasilitas
elektronik
Komite
memberitahukan kepada Sekretariat Komite sebelum persidangan dimulai. Pasal 20 (1) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi terhadap ketentuan Pasal 17, Pasal 18 atau Pasal 19 Ketua Sidang dapat menegur dan memberikan peringatan. (2) Setelah
diperingatkan
dengan
patut
terhadap
terjadinya
pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak diindahkan, Ketua Sidang dapat memerintahkan untuk mengeluarkan Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi dari ruang sidang. Pasal 21 Para Pihak, Saksi Ahli dan Saksi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Banding.
- 10 -
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang diperlukan dalam tata kerja Banding Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite. Pasal 23 Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,
LANGGENG SUBUR
