PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR: 25919/UN4.0/OT.05/2016 TENTANG TATA KERJA ANTARORGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A ESA MAJELIS W A L I A M A N A T UNIVERSITAS HASANUDDIN
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin tentang Tata Kerja Antarorgan.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722); 1
8.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I3/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode 2015-2019.
Memperhatikan : Rapat Paripuma Majelis Wali Amanat Unhas tanggal 23 Mei 2016 MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA ANTARORGAN
BAB I KETENTUAN U M U M Pasal I Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan: 1.
Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2.
Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3.
Organ adalah Majelis Wali Amanat, Rektor, dan Senat akademik.
4.
Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat M W A adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5.
Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
6.
Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7.
Tata Kerja Antarorgan adalah hubungan tata kerja antara M W A dengan SA, M W A dengan Rektor, dan SA dengan Rektor.
8.
Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
9.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
10. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kegiatan dan anggaran Universitas Hasanuddin yang disahkan oleh M W A setiap tahunnya.
2
BAB II SISTEM DAN PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 2 (1) Sistem pengelolaan Unhas didasarkan pada tata kelola universitas yang baik dengan semangat kolaborasi, harmonis dan kolektif kolegial. (2) Hubungan antarorgan diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.
BAB III TUJUAN, FUNGSI D A N SASARAN HUBUNGAN ANTARORGAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3 Tujuan hubungan antarorgan adalah terselenggaranya tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menuju Universitas yang maju, berkualitas, berdaya saing dan bereputasi intemasional. Bagian Kedua Fungsi Pasal 4 Fungsi hubvmgan antarorgan adalah penyerasian hubungan antarorgan yang saling bersinergi, bekerjasama dan menghargai kedudukan dan tugas masing-masing organ. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 5 Sasaran hubungan antarorgan adalah terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing organ secara efektif dan efisien.
A
BAB IV TUGAS DAN WEWENANG ORGAN Bagian Kesatu Majelis Wali Amanat Pasal 6 MWA mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menyetujui: a. usul perubahan Statuta Unhas; b. perjanjian yang menyangkut pemanpaatan aset strategis Unhas yang dihuat oleh Rektor dengan pihak Iain; (2) Menetapkan: a. kebijakan umum Unhas; b. norma Unhas dan tolok ukur kinerja Unhas bersama SA; c. keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA. d. tata cara investasi, kegiatan usaha dan pengawasannya (3) Mengesahkan: a. perubahan struktur dan organisasi tatakerja Unhas yang diusulkan oleh Rektor b. rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana tahunan yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA; c. pembukaan, penggabungan dan/atau penutupan fakultas, sekolah dan program studi yang diusulkan oleh Rektor dan telah disetujui SA; d. RKAT Unhas. (4) Mengawasi: a. pengelolaan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unhas; b. pengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unhas; (5) Mengangkat dan memberhentikan: a. Rektor; b. Ketua dan Anggota KA. (6) Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor dan SA. (7) Membangun dan membina jejaring dengan individu serta organisasi eksternal.
4
Bagian Kedua Senat Akademik Pasal 7 SA mempunyai tugas dan wewenang: a.
menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai: 1. kurikulum Program Studi; 2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
b.
memberi pertimbangan kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
c.
mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.
mengawasi pelaksanaan kebij akan penj aminan mutu;
e.
mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
f.
mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
g.
merekomendasikan kepada Rektor pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan DP;
h.
mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
i.
mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
j.
memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan profesor;
k.
merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan di bidang akademik oleh Dosen dan Mahasiswa kepada Rektor;
1.
memberikan pertimbangan terhadap rencana induk pengembangan Unhas yang disusun oleh Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
m . memberikan pertimbangan kepada M W A tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor; n.
memberikan pertimbangan kepada M W A tentang kinerja akademik Rektor;
5
0.
memberikan
pertimbangan
kepada
M W A tentang
usulan
Peraturan
M W A atau
perubahannya yang diusulkan oleh Rektor; p.
mengusulkan calon Rektor kepada MWA;
q.
secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum untuk pengembangan Unhas;
r.
menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik; dan
s.
menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada MWA. Bagian Ketiga Rektor Pasal 8
Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a.
menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
b.
mengusulkan kebijakan akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan kepada SA;
c.
melaksanakan kebijakan akademik, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang ditetapkan oleh SA;
d.
menyusun kode etik Unhas untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
e.
menyusun rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
f.
menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
g.
mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
h.
mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai Unhas berdasarkan
Statuta Unhas serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; 1.
menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta Unhas, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
bertindak keluar untuk dan atas nama Unhas sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Unhas;
k.
mengelola
seluruh kekayaan
Unhas
dan
secara optimal memanfaatkannya
untuk
kepentingan Unhas; 1.
mengangkat, membina, memindahkan, mengembangkan, dan memberhentikan pegawai Unhas; 6
A^
m. menerima, mengangkat, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa; n.
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
o.
menyelenggarakan
sistem
informasi
manajemen
yang
andal
untuk mendukung
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana; p.
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan Unhas kepada MWA;
q.
mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
r.
membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan intemasional;
s.
mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau pembahannya kepada MWA;
t.
mengelola satuan usaha dan dana abadi Unhas; dan
u.
melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA.
BABV HUBUNGAN TATA KERJA ANTAR ORGAN Bagian Kesatu Hubungan Tata Kerja M W A dengan Rektor Pasal 9 (1)
MWA menetapkan rencana induk pengembangan dan rencana strategis berdasarkan usulan Rektor.
(2)
M W A mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor
(3)
M W A mengesahkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan usulan Rektor.
(4)
MWA mengevaluasi laporan tahunan Unhas yang disampaikan oleh Rektor.
(5)
M W A memberikan persetujuan atas rencana investasi Unhas yang diajukan oleh Rektor berdasarkan Peraturan MWA.
(6)
MWA memberikan pertimbangan atas rencana kerja sama nonakademik yang diusulkan oleh Rektor.
7
(7)
M W A mempertimbangkan masukan Rektor tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan.
(8)
M W A mempertimbangkan usul penyusunan dan perubahan Peraturan M W A yang diajukan oleh Rektor.
(9)
M W A memberi pertimbangan atas perubahan OTK pengelola yang diusulkan oleh Rektor.
(10) MWA menyetujui usul perubahan Statuta Unhas yang diusulkan oleh Rektor. (11) M W A mengesahkan RKAT yang diusulkan oleh Rektor.
Bagian Kedua Hubungan Tata Kerja M W A dengan SA Pasal 10 (1)
MWA menerima pertimbangan dari SA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
(2)
MWA menerima pertimbangan dari SA tentang kinerja akademik.
(3)
MWA menerima laporan kegiatan tahunan SA.
(4)
M W A bersama SA menyusun norma Unhas dan tolok ukur kinerja Unhas dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.
(5)
MWA bersama SA menyusun kode etik Unhas dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.
(6)
MWA menerima pertimbangan SA mengenai penyusunan dan perubahan Peraturan MWA.
(7)
MWA mempertimbangkan masukan SA tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA.
(8)
MWA menerima usulan calon Rektor yang diajukan oleh SA.
(9)
MWA mengesahkan RKAT yang diusulkan oleh SA.
Bagian Ketiga Hubungan Tata Kerja SA dengan Rektor Pasal 11 (1)
SA memberikan pertimbangan terhadap rencana induk pengembangan Unhas yang disusun oleh Rektor. 8
A^
(2)
SA memberikan pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unhas.
(3)
SA memberikan pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, dan pemberian penghargaan penelitian.
(4)
SA memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan pemberian penghargaan.
(5)
SA memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Rektor tentang evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan dari suatu program studi.
(6)
SA menyusun kebijakan akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan atas usul Rektor, dan ditetapkan dalam Peraturan SA.
(7)
SA memberikan pertimbangan atas rencana kerja sama akademik Unhas.
(8)
SA memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Rektor tentang tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat lulusan.
(9)
SA memberikan pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor tentang pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan.
(10) SA merekomendasikan kepada Rektor mengenai pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan Dewan Professor. (11) SA merekomendasikan kepada Rektor mengenai sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan di bidang akademik oleh Dosen dan Mahasiswa. (12) SA memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pengusulan jabatan lektor kepala dan professor. (13) SA memberikan pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor tentang organisasi Fakultas, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan, serta pimpinan organisasi Fakultas lainnya. (14) SA memberikan pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor tentang organisasi Sekolah, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan Sekolah. (15) SA memberikan pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor tentang tata cara pelaksanaan kerjasama.
9
A ^
BAB V I I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V I I I KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan M W A ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 23 Mei 2016
PROF.DR. BASRI HASANUDIN, MA.
10
