Peraturan Dirjen. Basis Industri Manufaktur No. 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Pelaksnaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib
1
Outline
Latar Belakang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib Tujuan Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib Dasar Hukum Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib Jenis Mainan dan Post Tarif Pada Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib Ketenteuan – Ketentunan Pada Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib Pengawasan 2
Latar Belakang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib Beragam
mainan beredar di pasaran dengan harga relatif murah YLKI melakukan pengujian beberapa macam mainan edukasi yang dibeli di beberapa tempat penjualan mainan, seperti pasar mainan, ITC dan mal/pusat perbelanjaan di 5 wilayah DKI Jakarta. Dari hasil pengujian, ditemukan produk mainan edukasi yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, sebut saja : timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). 3
Lanjutan... Tampilan
fisik mainan yang tidak aman untuk anak-anak, cat yang mudah terkelupas, bau dan warna cat yang sangat menyolok serta kurangnya informasi yang jelas dalam kemasan mainan edukasi ini Produk mainan China yang di ekpor ke Amerika seperti playsoft,mobil-mobilan, alat musik dan gambar terpaksa ditarik dari pasar karena terindikasi tingginya kandungan timbal dalam cat
4
Lanjutan.... Penggunaan bahan berbahaya terhadap produk mainan banyak menimbulkan masalah seperti penggunaan unsur elemen antimoni, arsen, barium,kadmium, timah hitam, air raksa dan silenium Menurut peneliti bahwa akibat penggunaan bahan berbahaya dapat menghambat pertumbuhan anak dan penyakit lain seperti kanker
5
Tujuan Pemberlakuan SNI Secara Wajib
Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek K3L (kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup);
Memperlancar arus perdagangan;
Mengefisienkan industri dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri;
Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha. 6
Lanjutan...
Meningkatkan kepastian dan efisiensi transaksi perdagangan.
Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan membentuk persaingan pasar yang transparan.
Mencegah masuknya produk impor dengan kualitas rendah
Meningkatkan efisiensi pasar dan kelancaran perdagangan internasional.
7
Dasar Hukum Pemberlakuan SNI Wajib UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 Tahun 2009, tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri • Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/MIND/PER/ 10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Mainan Secara Wajib • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/MIND/PER/4/2014 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/MIND/PER/10/2013. •
8
Lanjutan.... • •
•
•
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 09/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Mainan Secara Wajib Peraturan Menteri Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Mainan Secara Wajib
9
Ketentuan – Ketentuan: Jenis Mainan dan Nomor Post Tarif SNI Mainan Secara Wajib No 1.
Jenis Mainan
Pos Tarif / HS
Baby Walker: dari logam
Ex 9403.20.90.00
dari plastik
9403.70.10.00
2.
Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
9503.00.10.00
3.
Boneka; bagian dan aksesorisnya
9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00
4.
Kereta elektrik, aksesoris lainnya
dan
9503.00.30.00
5.
Perabot rakitan model yang diperkecil (“skala”) dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
9503.00.40.10 9503.00.40.90
6.
Perangkat konstruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik
9503.00.50.00
termasuk
rel,
tanda
10
7.
Stuffed toy manusia
menyerupai
binatang
atau
selain
9503.00.60.00
8. 9.
9503.00.70.00 9503.00.91.00
10.
Puzzle dari segala jenis Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan Tali lompat
11.
Kelereng
9503.00.93.00
12.
Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak :
9503.00.99.00
9503.00.92.00
- Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik. - Senapan/Pistol mainan - Mainan lainnya 11
Regulasi SNI Mainan Secara Wajib
Memberlakukan Secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut: SNI ISO 8124-1:2010; SNI ISO 8124-2:2010; SNI ISO 8124-3:2010; SNI ISO 8124-4:2010 SNI IEC 62115:2011; dan/atau Sebagian Parameter : No
Standar
Parameter
Persyaratan
1.
EN71-5
Ftalat
≤ 0,1%
2.
SNI 7617:2010
Non Azo
tidak digunakan
3.
SNI 7617:2010
Formaldehida
maksimal 20 ppm 12
Mainan dengan nomor HS Code Ex 9403.20.90.00 yang dimaksud merupakan baby walker yang terbuat dari logam. Mainan dengan nomor HS Code 9403.20.90.00 yang tidak termasuk baby walker yang terbuat dari logam bukan merupakan produk yang wajib memenuhi ketentuan SNI Wajib Mainan
pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI dilakukan pada contoh produk terhadap: produk dalam negeri, diambil dari lot/batch produksi; produk impor, diambil dari lot produksi yang akan diekspor pada setiap pengapalan (shipment) di pelabuhan muat. 13
Lanjutan....
Ketentuan SPPT-SNI dikecualikan pada mainan apabila: - Digunakan sebagai contoh uji permohonan SPPTSNI - Mainan yang memiliki karekteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan (model skill); dan/atau - Mainan yang memiliki karekteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus
Pengecualian impor mainan harus dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri 14
Pengujian SNI wajib mainan dilakukan oleh Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri dengan ketentuan sebagai berikut: - Laboratorium Penguji dalam negeri yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup produk mainan; - Laboratorium Penguji luar negeri yang terdaftar dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) di APLAC/ILAC dan negara tempat Laboratorium Penguji berada telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia dibidang regulasi teknis Sejak Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, mainan yang telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana SNI, wajib telah selesai ditarik dari peredaran oleh Produsen yang bersangkutan untuk mainan hasil produksi dalam negeri dan Importir yang bersangkutan untuk mainan asal impor Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib dilaksanakan sejak tanggal 30 April 2014.
15
Pemohon
Prosedur Permohonan Pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI Mainan LSPro
Surat Keterangan/ Formulir Pendaftaran
Dit. ITA
LSPro
Kelengkapan Dokumen
Kelengkapan Dokumen
Tanda Terima
Proses Sertifikasi SPPT - SNI
Surat Pencatatan (Registrasi) SPPT - SNI
Sertifikat SPPT - SNI 16
Pengawasan
Dalam melaksanakan pengawasan SNI wajib, Direktur Jenderal Pembina industri menugaskan PPSP dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Surat Tugas dengan menggunakan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Petunjuk Teknis ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI Mainan secara wajib sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
17
Daftar LSPro berdasarkan Permenprin No. 52/M-IND/PER/10/2013 dan Perubahannya No. 18/M-IND/PER/4/2014 1. LSPro Pustan – Balai Sertifikasi Industri (BSI), Kementerian Perindustrian 2. LSPro Chempack – BBKK 3. LSPro Sucofindo ICS, PT Sucofindo 4. LSPro PPMB – BPMB 5. LSPro TEXPA – Kementerian Perindustrian 6. LSPro TUV Nord Indonesia – PT. TUV Nord Indonesia 7. LSPRo Baristand Industri Medan – Kementerian Perindustrian 8. LSPro TOEGOE – Kementerian Perindustrian 9. LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia
18
Daftar Lab Uji berdasarkan Permenprin No. 52/M-IND/PER/ 10/2013 dan Perubahannya No. 18/M-IND/PER/4/2014 1. Pt. Sucofindo – Laboratorium Cibitung 2. Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) – Kementerian Perdagangan 3. PT. SGS Indonesia 4. PT. Intertek Utama Services 5. Balai Besar Tekstil (BBT) – Kementerian Perindustrian 6. Balai Besar Bahan Dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian 7. Balai Riset Dan Standardisasi Industri (Baristand) Surabaya - Kementerian Perindustrian 8. Balai Besar Kerajinan Dan Batik (BBKB) – Kementerian Perindustrian 9. PT. Mattel Indonesia QA Laboratory 10. PT. TUV Rheinland Indonesia
19
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
PT. TUV SUD – Hong Kong PT. TUV SUD – Shenzhen TUV Rheinland – Hong Kong TUV Rheinland – Shanghai TUV Rheinland – Shenzen TUV Rheinland – Thailand TUV Rheinland – Vietnam Intertek – Hong Kong Intertek – Shenzen Intertek – Shanghai Mattel Toys Technical Consultancy (SZ) Ltd – Shenzen Foshan Nanhai Mattel Diecast – Guangdong Dongguan Radica Games Manufactory – Guangdong Foshan Nanhai Mattel Consultancy Service – Guangdong Chang An PI Lab of Foshan Nanhai mattel Consultancy Service – Guangdong
20
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Montoi S.A de C.V – Mexico Mabamex S.A de C.V – Mexico Mattel Bangkok Laboratory – Thailand Mattel (Malaysia) Sdn. Bhd. – Malaysia SGS Hong Kong SGS-CSTC – Shanghai SGS-CSTC – Shenzen SGS – Istanbul, Turkey SGS – Malaysia SGS – Bradford, Inggris
21
22
