KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 04/TAP/DPM UI/III/2014 TENTANG ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a. bahwa perlu diselenggarakan kegiatan orientasi kehidupan kampus Universitas Indonesia sebagai prosedur penerimaan anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia; dan b. dalam rangka mewujudkan kelancaran kegiatan tersebut, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan. Mengingat: a. pasal 63, pasal 70, dan pasal 72 Undang Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia; dan b. pasal 2, pasal 7, pasal 8, dan pasal 14 Undang-Undang no. 10 tahun 2008 tentang Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KETETAPAN TENTANG ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA 2014
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian pertama Pengertian Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1. UI adalah Universitas Indonesia; 2. Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di Universitas Indonesia; 3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif; 4. Badan Eksekutif Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif; 5. Orientasi Kehidupan Kampus Universitas Indonesia tahun 2014 yang selanjutnya disebut OKK UI adalah pembinaan anggota IKM UI yang merupakan proses pengembangan anggota IKM UI dari Anggota Biasa menjadi Anggota Aktif IKM UI berdasarkan Kode Etik IKM UI, dilakukan di tingkat universitas secara bertahap untuk mencapai tujuan pembinaan anggota IKM UI yang dimulai sejak terpilihnya ketua panitia hingga diserahkannya laporan pertanggungjawaban tertulis kepada DPM UI; 6. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC merupakan komisi yang dibentuk oleh DPM UI dan BEM UI; dan 7. Panitia Pelaksana merupakan pelaksana taktis yang terdiri dari ketua panitia dan kepanitiaan yang dibentuknya. Bagian Kedua Kedudukan OKK UI Pasal 2 DPM UI sebagai pengarah konsep dan BEM UI sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis wajib menyelenggarakan OKK UI. Pasal 3 Kepanitiaan OKK UI bertanggung jawab kepada DPM UI. Bagian Ketiga Tujuan dan Sifat Pasal 4 Tujuan OKK UI adalah: a. memperkenalkan IKM UI sebagai kesatuan bersama mahasiswa UI, beserta perangkatperangkat yang ada di dalamnya; dan b. memberikan pemahaman pada anggota IKM UI untuk mengaplikasikan Kode Etik IKM UI, Undang-Undang Dasar IKM UI, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam IKM UI. Pasal 5 Sifat kegiatan OKK UI adalah wajib bagi mahasiswa baru tahun 2014
Bagian Keempat Muatan Pasal 6 OKK UI memiliki muatan dasar sebagai berikut: a. Kode etik IKM UI; b. Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari: 1. fungsi pendidikan; 2. fungsi penelitian; dan 3. pengabdian kepada masyarakat. c. Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Dasar IKM UI, yang terdiri dari: 1. pengenalan medan; 2. akademis profesi; 3. nilai kemahasiswaan; dan 4. kerohanian d. memasukkan Konsep dan Rancangan Pembinaan IKM UI BAB II STEERING COMMITTEE Pasal 7 a. DPM UI dan BEM UI wajib menunjuk 3 (tiga) orang sebagai Steering Committee b. Steering Committee terdiri dari: - 2 (dua) orang perwakilan DPM UI; - 1 (satu) orang perwakilan BEM UI Pasal 8 Steering Committee bertugas: a. memberikan arahan konsep dan muatan kepada panitia pelaksana; b. mengawasi kinerja panitia pelaksana; c. mengawasi kegiatan OKK UI dari awal hingga akhir; d. melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kegiatan OKK UI, baik secara lisan maupun tulisan, kepada DPM UI; e. memastikan kegiatan OKK UI sesuai dengan konsep dan muatan yang telah ditentukan oleh DPM UI; f. memberikan arahan taktis kepada panitia pelaksana; g. memberikan konsultasi kepada panitia pelaksana, baik diminta maupun tidak diminta; dan h. menghadiri rapat dengar pendapat yang diadakan oleh DPM UI. Pasal 9 Steering Committee berwenang : a. menegur dan memberikan sanksi secara lisan maupun tulisan kepada panitia pelaksana yang telah melanggar ketentuan yang berlaku melalui rapat Steering Committee; b. memanggil panitia pelaksana untuk meminta keterangan dan klarifikasi; dan c. mengubah ketentuan panitia yang tak sesuai dengan muatan umum, kode etik, UndangUndang Dasar IKM UI, dan aturan lainnya.
BAB III PANITIA PELAKSANA OKK UI Bagian Kesatu Pasal 10 Panitia pelaksana dipimpin oleh seorang ketua panitia pelaksana yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh DPM UI.
1. 2. 3. 4.
Bagian Kedua Pemilihan Ketua Pelaksana Pasal 11 pemilihan ketua pelaksana dilaksanakan dengan mekanisme tender terbuka melalui tes tulis dan uji kelayakan dan kepatutan; mekanisme tender terbuka ketua pelaksana dilaksanakan secara terbuka; mekanisme pemilihan ketua pelaksana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh DPM UI; dan penyelenggara tender terbuka ketua pelaksana adalah DPM UI.
Pasal 12 Syarat untuk menjadi ketua pelaksana OKK UI: 1. anggota aktif IKM UI; 2. minimal sedang menempuh semester 4 (empat); 3. memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) yang ditunjukkan dengan menyerahkan Daftar Nilai Sementara terakhir; 4. tidak sedang cuti kuliah dan terancam Drop Out; 5. menyerahkan daftar riwayat hidup; 6. bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada DPM UI; 7. bukan anggota dan atau pengurus partai politik; dan 8. membuat dan meyerahkan pre-proposal. Pasal 13 1. Jika tidak ada calon ketua pelaksana OKK UI, maka calon ketua pelaksana OKK UI wajib ditunjuk dengan mekanisme internal DPM UI. 2. Jika hanya terdapat seorang calon ketua pelaksana OKK UI, maka DPM UI tetap dapat melaksanakan mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan. 3. Jika tidak ada calon ketua Panitia OKK UI yang lolos uji kelayakan dan kepatutan, maka DPM UI wajib menentukan mekanisme pemilihan selanjutnya . Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pelaksana Pasal 14 Ketua pelaksana yang telah terpilih diangkat dan disahkan oleh DPM UI selambat-lambatnya 3 hari setelah keputusan pemilihan ketua pelaksana dihasilkan.
Pasal 15 1. Ketua panitia pelaksana OKK UI berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. 2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua pelaksana OKK UI; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau berhalangan tetap; c. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; d. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pelaksana OKK UI dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan Undang-undang Dasar IKM UI tentang keanggotaan IKM UI; e. tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Panitia Pelaksana OKK UI seperti yang telah diamanatkan dalam ketetapan DPM UI mengenai OKK UI; f. pemberhentian tim Panitia Pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal Panitia Pelaksana OKK UI. 3. Pemberhentian Ketua Pelaksana OKK UI yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI. Bagian Keempat Tim Panitia Pelaksana Pasal 16 Rekrutmen kepanitiaan OKK UI dilaksanakan secara terbuka yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana OKK UI dengan persetujuan DPM UI. Pasal 17 Panitia pelaksana bertugas: a. melaksanakan OKK UI sebagaimana konsep dan arahan yang ditentukan DPM UI; b. membuat parameter keberhasilan OKK UI; c. membuat petunjuk pelaksanaan OKK UI; d. membuat petunjuk teknis OKK UI; dan e. membuat standar prosedur pelaksanaan OKK UI yang disetujui oleh DPM UI. Pasal 18 Panitia pelaksana berwenang: a. membuat ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketetapan ini; b. melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk terlibat dalam kegiatan OKK UI; c. menjatuhkan sanksi yang dianggap perlu dan wajar kepada peserta sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan; dan d. berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 19 Panitia pelaksana berkewajiban:
a. menaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan OKK UI yang telah ditetapkan oleh DPM UI dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar IKM UI; b. memfasilitasi Steering Committee dalam menjalankan tugasnya; c. menyerahkan laporan nilai peserta OKK UI secara tertulis kepada DPM UI selambatlambatnya 40 (empat puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan OKK UI; d. menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada DPM UI selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan OKK UI; dan e. menjelaskan kepada peserta OKK UI tentang hak dan kewajiban peserta. BAB IV PESERTA Pasal 20 Peserta OKK UI terdiri dari mahasiswa program S1 Reguler, S1 Paralel, Vokasi, dan Kelas Khusus Internasional tahun 2014; dan Pasal 21 Hak peserta OKK UI: a. mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan; b. mendapat pembelaan apabila diperlakukan secara tidak adil; dan c. memperoleh perlakuan yang layak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pasal 22 Kewajiban peserta OKK UI: a. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan OKK UI; dan b. menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan panitia pelaksana. BAB V SANKSI DAN PEMBELAAN Bagian Pertama Sanksi Pasal 23 Sanksi diberikan apabila panitia pelaksana dan atau peserta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 24 Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan: a. lisan; b. tertulis, jika mengabaikan poin (a) di atas; dan c. bentuk hukuman lain yang diberikan jika mengabaikan poin (b) di atas dan atau melakukan kekerasan fisik berdasarkan ketetapan DPM UI.
Pasal 25 DPM UI berwenang memberikan sanksi kepada Steering Committee, panitia pelaksana, dan peserta apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketetapan DPM UI dan Undang-undang Dasar IKM UI dan telah disetujui oleh DPM UI.
Pasal 26 Sanksi Panitia Pelaksana a. Panitia pelaksana yang melanggar hak peserta OKK UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (dua puluh satu) pada ketetapan ini diancam dengan sanksi berupa sanksi lisan. b. Panitia pelaksana yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (tujuh belas) mendapatkan sanksi teguran lisan. c. Panitia pelaksana yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (sembilan belas) mendapatkan sanksi teguran tertulis. Pasal 27 Sanksi Peserta Mahasiswa baru tahun 2014 yang tidak mengikuti OKK UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) pada ketetapan ini diancam dengan sanksi berupa tidak didapatkannya status IKM UI aktif.
Bagian Kedua Pembelaan Pasal 28 Pembelaan dapat dilakukan jika pihak yang mendapatkan sanksi mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis atas sanksi yang dijatuhkan dengan bukti-bukti yang ada. Pasal 29 Peserta dapat mengajukan pembelaan kepada Steering Committee atas sanksi yang dijatuhkan panitia pelaksana kepadanya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Pasal 31 Dengan berlakunya ketetapan ini, ketetapan sejenis dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di: Depok Pada tanggal: 3 Maret 2014 Pukul: 21.32 WIB
DEWAN PERWAKILAN MAHASIWA UNIVERSITAS INDONESIA
Presidium II
Presidium I
Presidium III
(Ruli Endepe Al Faizin)
(Muhammad Rifki)
(Haniyya)
