2014 No

2014 No.57

6

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA BADAN PUSAT STATISTIK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA BADAN PUSAT STATISTIK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

1.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pada tanggal 29 Desember 2010 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diwakili oleh Sekretaris Utama telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 38/KB/X.XIII.2/12/2010 – Nomor: 31/KS/29-XII/2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada BPS dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data BPS dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk mencapai tujuan diatas, pada Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (BPS), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data BPS, membangun aplikasi akses data BPS, melakukan uji coba akses

www.djpp.kemenkumham.go.id

7

2014, No.57

data BPS secara online, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses BPS, melakukan implementasi akses data BPS dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data BPS dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. B.

Maksud dan Tujuan Maksud dari Petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan BPS dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada BPS dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tujuan Petunjuk teknis adalah untuk:

C.

1.

Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada BPS dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

2.

Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada BPS dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dasar Pembentukan Petunjuk Teknis Nota Kesepahaman antara BPK RI dan BPS Nomor: 38/KB/X.XIII.2/12/2010 - Nomor: 31/KS/29-XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Badan Pusat Statistik dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

D.

Pelaksana Akses Data Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPS dan BPK RI.


2014 No.57

1.

8

BPS a)

b) 2.

2.

Unit Kerja di BPS selaku Data Owner (pemilik data) terdiri dari: 1)

Sekretariat Utama: Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Bina Program, Biro Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;

2)

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik: Direktorat Diseminasi Statistik; dan

3)

Inspektorat Utama.

Unit kerja sebagai kustodian pertukaran data adalah Direktorat Sistem Informasi Statistik.

BPK RI a)

Unit kerja pelaksana sebagai pengguna data adalah Auditama Keuangan Negara II; dan

b)

Unit kerja pelakasana sebagai pengelola sistem informasi untuk akses data adalah Biro Teknologi Informasi (Biro TI).

LINGKUP PETUNJUK TEKNIS Petunjuk teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada BPS dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara meliputi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.

3.

SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengonsolidasikan data BPS ke pusat data BPK RI secara aman. Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator. a.

Aplikasi Konsolidasi Data di BPS Aplikasi konsolidasi data yang ada di BPS adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh BPS secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.


2014, No.57

9

b.

Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di BPS.

Dalam fungsinya, modul agen konsolidator dilengkapi beberapa fitur utama, yaitu:

4.

1)

Data chunking adalah proses memotong data menjadi beberapa bagian kecil-kecil dengan tetap memperhatikan integritas dan keakuratan data.

2)

Kompresi adalah proses memadatkan data menjadi data yang lebih efisien dalam penyimpanannya dan mempersingkat waktu pertukaran data.

3)

Enkripsi adalah proses mengamankan data agar data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Enkripsi yang diterapkan pada aplikasi konsolidasi data adalah enkripsi dengan 1024-bit RSA.

4)

Resume sending adalah proses melanjutkan pengiriman data secara otomatis akibat terhentinya pengiriman data karena ada masalah koneksi jaringan.

INFRASTRUKTUR AKSES DATA Komunikasi data antara BPS dan BPK RI menggunakan jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak. Modul master agen konsolidator diinstall pada Server yang ada di BPK RI, sedangkan modul agen konsolidator diinstall pada Server yang disediakan oleh BPS dengan platform sistem operasi Linux 64 bit. Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh BPS secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (internet).

5.

KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA Petunjuk teknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan BPS untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. a.

Spesifikasi Kebutuhan Data Data yang harus disediakan BPS untuk diakses dan dikirim


2014 No.57

10

melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan minimal sebagai berikut: 1)

Database Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAPA);

2)

Database Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);

3)

Laporan Penerimaan Negara;

4)

Peraturan dilingkungan BPS;

5)

Hasil Pengawasan Internal; dan

6)

Data elektronik selain di atas yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Jenis, format, struktur dan kamus data yang disepakati antara BPK RI dan BPS tersebut diuraikan dalam Lampiran 2. Data pooling periode bulanan merupakan data yang masih bergerak. Data untuk pemeriksaan adalah data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Semester dan Tahunan. b.

Perubahan Kebutuhan Data Perubahan kebutuhan data yang terjadi setelah Petunjuk teknis ini disepakati, BPK RI dan BPS melalui unit kerja pelaksana masing-masing melakukan koordinasi serta menyepakati kamus data dan struktur baru yang akan disampaikan. Perubahan kebutuhan data dapat terdiri atas: 1)

Perubahan periode penarikan data di luar periode yang telah disepakati; dan

2)

Penambahan data di luar kamus data dan struktur data yang telah disepakati.

Selain perubahan pada huruf a dan b, pemilik data wajib menginformasikan kepada BPK RI c.q. Auditama Keuangan Negara II melalui Kustodian Pertukaran Data BPS. 6.

MANAJEMEN DATA a.

Penyediaan Data BPK RI melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di BPS. Unit kerja pemilik data di BPS menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta


2014, No.57

11

unit kerja pemilik data di BPS dapat dijadikan masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI. Status data yang disediakan pada bulan berjalan adalah data pada satu bulan sebelumnya. b.

Pengiriman Data Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non-periodik. 1)

Pengiriman Data secara periodik BPS menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode tanggal 25 s/d 31 pada bulan berjalan.

2)

Pengiriman Data secara Non-Periodik BPK RI dapat meminta kepada BPS untuk menyediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada huruf B angka 1, melalui cara:

3)

a)

Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau

b)

Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

Pembukaan dan Penutupan Koneksi BPS melakukan pembukaan koneksi ke modul agen konsolidator BPS sesuai dengan periode yang telah disepakati untuk pengiriman data secara periodik dan sesuai dengan periode permintaan untuk pengiriman data secara nonperiodik. Diluar periode yang telah disepakati tersebut BPS melakukan penutupan koneksi ke modul agen konsolidator.

4)

Retensi Data Ketentuan mengenai retensi data pada server BPK RI maupun BPS mengikuti ketentuan dalam peraturan yang mengatur retensi data elektronik yang berlaku pada masing-masing pihak.

5)

Gangguan Sistem di Luar Kontrol Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka para pihak mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.


2014 No.57

c.

12

Prosedur 1) Prosedur Penggunaan Aplikasi a) BPK RI melakukan pengaturan konfigurasi pada modul master agen konsolidator yang terkait dengan data yang akan diakses dan jadwal pengirimannya. b) BPS melakukan pemasangan modul agen konsolidator yang secara otomatis mensinkronkan pengaturan konfigurasi yang ada dimodul master agen konsolidator. c) Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari database operasional BPS dengan hak akses read only. 2) Prosedur Pengiriman Data a) BPS menyediakan fasilitas upload data. Masing-masing unit kerja di BPS melakukan upload data dari setiap unit BPS ke dalam server data pooling pada waktu yang ditentukan. b) BPK RI melalui modul agen konsolidator, mengakses dan mengirim data dari data pooling BPS sesuai dengan periode penyediaan dan pengiriman data dan menyimpan data tersebut ke Pusat Data BPK RI. 3) Prosedur Penanganan Permasalahan a) Permasalahan Akses ke Jaringan (1) Apabila terdapat permasalahan akses jaringan antara BPK RI dan BPS, maka netadmin BPK RI menganalisa permasalahan yang terjadi. (2) Apabila permasalahan ada pada jaringan BPK RI, maka netadmin BPK RI memberitahu Kustodian Pertukaran Data BPS dan menyampaikan permasalahan yang terjadi. (3) Setelah netadmin BPK RI menganalisa dan memperbaiki permasalahan akses jaringan yang terjadi, netadmin BPK RI menginformasikan kepada Kustodian Pertukaran Data BPS bahwa permasalahan telah diselesaikan. (4) Apabila permasalahan ada pada jaringan BPS, maka netadmin BPK RI menghubungi Kustodian Pertukaran Data BPS dan menyampaikan permasalahan yang terjadi. (5) Setelah Kustodian Pertukaran Data BPS menganalisa dan memperbaiki permasalahan akses jaringan yang terjadi, Kustodian Pertukaran Data BPS menginformasikan kepada netadmin BPK RI bahwa permasalahan telah diselesaikan.


13

2014, No.57

b)

4)

Permasalahan Aplikasi (1) Apabila terdapat permasalahan modul master konsolidator, maka petugas BPK RI memberitahu Kustodian Pertukaran Data BPS dan menyampaikan permasalahan yang terjadi. (2) Setelah petugas BPK RI menganalisa dan memperbaiki permasalahan modul master konsolidator yang terjadipetugas BPK RI menginformasikan kepada Kustodian Pertukaran Data BPS bahwa permasalahan telah diselesaikan. (3) Apabila terdapat permasalahan modul agen konsolidator, maka petugas BPK RI yang diberi otorisasi menganalisa permasalahan yang terjadi dengan didampingi oleh Kustodian Pertukaran Data BPS. (4) Setelah petugas BPK RI menganalisa dan memperbaiki permasalahan modul agen konsolidator yang terjadi, petugas BPK RI menginformasikan kepada Kustodian Pertukaran Data BPS bahwa permasalahan telah diselesaikan. c) Permasalahan Validitas Data (1) Data yang dikirimkan dari BPS ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada BPS untuk menyediakan dan/atau melengkapi datadata yang dibutuhkan. (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, BPS akan menginformasikan kepada data owner untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan. Prosedur Permintaan Data Baru a) BPK RI c.q Auditorat Utama Keuangan Negara II mengajukan permintaan layanan data baru secara tertulis kepada BPS c.q Inspektorat Utama. b) BPS memproses permintaan data baru: (1) Jika permintaan tersebut tidak dapat disediakan melalui aplikasi konsolidasi data, BPS c.q Inspektorat Utama membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan dan penjelasannya kepada BPK RI c.q Auditor Utama Keuangan Negara II.


2014 No.57

14

(2)

(3)

(4)

d.

Jika permintaan tersebut dapat diselesaikan melalui aplikasi konsolidasi data, BPS berkoordinasi secara internal terkait permintaan data baru tersebut. Unit pemilik data di BPS membuat kamus data dan struktur data baru serta mengirimkan data ke Kustodian Pertukaran Data BPS. BPS dan BPK RI berkoordinasi untuk membuat kesepakatan terkait permintaan data baru tersebut. Unit pemilik data di BPS membuat kamus data dan struktur data baru serta mengirimkan data ke Kustodian Pertukaran Data BPS. Pemberitahuan terkait hal di atas diterima BPK RI selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak surat permintaan diterima.

Aksesibilitas Data 1) Penyimpanan Data Hasil konsolidasi data melalui system aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI. 2) Penggunaan Data a) Pemeriksa menggunakan data BPS yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. b) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data BPS yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Sub Auditorat Utama Keuangan Negara II, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Tortama KN Auditorat Utama Keuangan Negara II. 3) Kerahasiaan Data Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di BPS ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa ”Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”


15

e.

2014, No.57

Selain itu, pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa ”Pemeriksa dan Pelaksana BPK lainnya selaku Aparatur Negara wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.” 4) Keamanan Data a) Selama proses konsolidasi data melalui jalur komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data menjadi tanggung jawab BPK RI dan terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI. b) Pengamanan data pada masing-masing server, diatur melalui petunjuk teknis internal BPK RI dan BPS. 5) Rekam Jejak a) BPK RI wajib menyediakan rekam jejak terhadap aktivitas modul agen konsolidator dan transaksi data antara modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator. b) BPS diberikan hak akses terhadap rekam jejak modul agen konsolidator secara penuh sebagaimana yang tersebut pada butir 5.a. c) BPK RI memberikan notifikasi kepada BPS apabila transaksi data antara modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator telah berhasil dilaksanakan. d) Rekam jejak digunakan untuk keperluan pengawasan, penyelesaian masalah, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan sistem aplikasi konsolidasi data. Help Desk dan Penanganan Masalah Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di BPS mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan Helpdesk yaitu: 1) Layanan helpdesk untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 02125549000 ext 2525/2526 atau email [email protected] ; dan 2) Layanan helpdesk untuk BPS tersedia melalui Telepon 0213507026 atau email [email protected].

7.

PENANGANAN PERSELISIHAN Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan, bahwa BPS menjamin bahwa data BPS yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data BPS merupakan data yang lengkap sesuai


2014 No.57

16

permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi BPS. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data BPS digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan. Dalam hal terjadi demikian, maka Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut: a. Identifikasi Masalah Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau e-mail. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah. b. Pembahasan masalah di tingkat operasional Setelah masalah yang terjadi diidentifikasikan oleh masingmasing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara II dan/atau Biro TI BPK RI dengan Inspektorat Utama dan/atau Direktorat SIS BPS. c. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masingmasing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan. 8.

PENUTUP a. Perubahan Petunjuk teknis Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Petunjuk teknis ini akan diatur kemudian berdasarkan


17

2014, No.57

kesepakatan antara BPK RI dan BPS dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perubahan Peraturan Bersama yang mengatur Petunjuk teknis tersendiri antara BPK RI dan BPS, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk teknis ini. b.

9.

Pemantauan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara Sekjen BPK RI dan Sestama BPS tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

DAFTAR ISTILAH a. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI. b. Read Only adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah. c. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan. d. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk dan atas nama BPK RI. e. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan. f. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas. g. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaaan kinerja. h. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. i. Aplikasi e-audit adalah aplikasi yang dibangun oleh BPK RI sesuai kebutuhan e-audit. j. Database adalah suatu kumpulan data dan informasi yang disimpan secara sistematis dan terstruktur dengan bantuan sistem informasi sehingga mudah diakses, dikelola dan diperbarui.


2014 No.57

k.

18

Data pooling adalah sebuah basis data terpusat dimana seluruh informasi penting disimpan dan digunakan sebagai media akses data untuk mendukung pengelolaam keuangan dan kekayaan negara.

l.

Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian data yang dapat disajikan sebagai pengetahuan. m. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh dunia. n. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang dirancang untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi dan dapat mengakses informasi. o. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. p. Kustodian Pertukaran Data adalah unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengelola data yang dipertukarkan sesuai kebijakan dan persyaratan yang ditetapkan. q. Pemilik Data adalah unit eselon I yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan terhadap data tersebut. r. Retensi adalah jangka waktu penyimpanan data yang sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai petunjuk teknis pemusnahan data perusahaan. s. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. t. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. u. Web Browser adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman website yang berada di internet. v. Gangguan sistem diluar kontrol adalah gangguan sistem yang disebabkan oleh segala sesuatu diluar kemampuan BPS dan BPK RI. w. Istilah-istilah lain yang belum disebutkan. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN


2014, No.57

19

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN


2014 No.57

20

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA BADAN PUSAT STATISTIK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

KONFIGURASI JARINGAN

INFRASTRUKTUR KONSOLIDASI DATA BPS

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN


2014 No

Recommend Documents