Substansi Revisi PMK No.25/PMK.01/2014 BANDUNG, 22 JULI 2017
AGENDA • Latar Belakang • Pola Baru Pengaturan PMK No. 25/PMK.01/2014 • Poin Revisi PMK No. 25/PMK.01/2014 • Diskusi
Latar Belakang 1. Beberapa ketentuan terkait KJA belum diatur • Izin praktik Akuntan, cabang KJA, tata cara pengunduran diri, pengawasan, & sanksi
2. Perkembangan Program Studi PPAk • Pemberian gelar Ak dikembalikan kepada peraturan perundangan yang berlaku
3. Masukan IAI terkait perpanjangan waktu registrasi ulang • Baru sekitar 18 ribuan dari 53 ribu Akuntan yang melakukan registrasi ulang • IAI meminta PPPK untuk mendukung upaya perpanjangan registrasi ulang Akuntan
Pola Baru Pengaturan PMK No. 25/PMK.01/2014 1. Menteri Keuangan tidak memberikan gelar Akuntan. • Pemberian gelar mengikuti ketentuan UU 12/2012 tentang Pendidikan tinggi • Pasal tentang PPAk dan Panitia Ahli dihapus
2. Perluasan yang dapat tercatat pada Register Negara Akuntan (RNA). • Berlaku bagi Chartered Accountant (IAI), Certified Public Accountant (IAPI), Certified Professional Management Accountant (IAMI) • Mengacu pada kesepakatan ASEAN CPA yang mengakomodasi ketiga sertifikasi profesi. • RNA menjadi database Indonesia untuk diusulkan menjadi ASEAN CPA, sekaligus embrio yang akan diatur dalam RUU Pelaporan Keuangan.
Pola Baru Pengaturan PMK No. 25/PMK.01/2014 3. Perubahan dan penambahan nomenklatur Akuntan yang diatur.
• Akuntan Beregister Negara (ABN) hanya tercatat di RNA & menginduk kepada asosiasi profesi masing-masing (IAI, IAPI, IAMI) • Akuntan Beregister Negara Berpraktik (ABNP) memiliki hak praktik melalui KJA dan menginduk kepada IAI
4. Diversifikasi izin Akuntan Beregister Negara Berpraktik (ABNP) • Izin ABNP, Izin usaha KJA, izin Cabang KJA • Izin ABNP memiliki masa berlaku 5 tahun • KJA bisa mendirikan cabang
Pola Baru Pengaturan PMK 25/PMK.01/2014 5. Perubahan klasifikasi bentuk KJA untuk menyesuaikan karakter profesi. • Penghapusan bentuk Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).
6. Perpanjangan waktu pendaftaran RNA.
Sistematika Revisi PMK 25 PMK 25 BARU • BAB 1: KETENTUAN UMUM • BAB 2: REGISTER NEGARA AKUNTAN • BAB 3: AKUNTAN BEREGISTER NEGARA BERPRAKTIK • BAB 4: KANTOR JASA AKUNTAN • BAB 5: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • BAB 6: ASOSIASI PROFESI AKUNTAN • BAB 7: SANKSI ADMINISTRATIF • BAB 8: KETENTUAN PERALIHAN
PMK 25 LAMA 1. KETENTUAN UMUM 2. REGISTER NEGARA AKUNTAN 3. KANTOR JASA AKUNTANSI 4. PEMBINAAN 5. PANITIA AHLI 6. ASOSIASI PROFESI AKUNTAN 7. TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF 8. LAPORAN 9. KETENTUAN PERALIHAN
Point- Point Revisi PMK 25 BAB 1: KETENTUAN UMUM No
Lama
Baru
Ket.
1
Akuntan
Akuntan Beregister Negara (ABN)
Menghindari konflik dengan UU Perguruan Tinggi & kewenangan kampus
2
N/A
Akuntan Beregister Negara Berpraktik (ABNP)
Mengacu pada praktik AP Usulan IAI KAKJA
3
KJA: Kantor Jasa Akuntansi KJA: Kantor Jasa Akuntan
Perluasan makna pemberian jasa
4
PPAJP
Pergantian nomenklatur
PPPK
Point- Point Revisi PMK 25 BAB 2: REGISTER NEGARA AKUNTAN No
Lama
Baru
Ket.
1
Syarat RNA : - Lulus CA - Anggota IAI - Pengalaman
Syarat RNA: - Lulus CA/ CPA/ CPMA - Anggota IAI/ IAPI/ IAMI - Pengalaman 3 tahun
Mengacu ASEAN CPA
2
Pemberian gelar Ak
Pemberian gelar Ak oleh Menteri Keuangan dihapus
Menghindari konflik
3
Pengaturan PPAk
Pengaturan PPAk dihapus
Menghindari konflik
4
S1 Non Ak masuk PPAk
Ketentuan S1 Non Ak diserahkan ke asosiasi profesi
5
N/A
Kewajiban ABN: - Menjadi anggota asosiasi - Ikut PPL - Patuh Kode etik
6
N/A
Pencabutan CA/ CPA/ CPMA asosiasi = Pencabutan ABN & Penghapusan di RNA
Menjaga kredibilitas (Embrio RUU PK)
Point- Point Revisi PMK 25
BAB 3: AKUNTAN BEREGISTER NEGARA BERPRAKTIK No
Lama
Baru
Ket.
1
Tidak diatur, RNA = izin praktik
Izin ABNP = Izin praktik
Mengacu praktik AP
2
N/A
Syarat ABNP: - ….. - Pengalaman 3 tahun dalam 5 tahun terakhir - Menjadi anggota IAI - ….
Mengacu praktik AP
3
N/A
Kewajiban bergabung KJA dalam 6 bulan
4
N/A
Izin ABNP berlaku 5 tahun & ada renewal
5
N/A
Tata cara pengunduran diri dari ABNP
Point- Point Revisi PMK 25
BAB 4: KANTOR JASA AKUNTAN No
Lama
Baru
Ket.
1
Jasa KJA
Penambahan jenis jasa KJA: jasa pendampingan/ supervisi laporan keuangan (pengawasan internal)
Usulan KJA
2
Kewajiban KJA
Penambahan Kewajiban KJA: - ….. - Kantor memadai & terisolasi - 1 Staf min. SMA/ sederajat - ….
Mengacu praktik AP Usulan KAKJA
3
Bentuk KJA
Bentuk KJA: - Koperasi dihapus - PT dihapus
Usulan KJA
Point- Point Revisi PMK 25
BAB 4: KANTOR JASA AKUNTAN No
Lama
Baru
4
N/A
Afiliasi kantor akuntan asing hanya boleh 1
5
N/ A
Kantor akuntan asing yang berafiliasi lebih dari 1 dibatalkan afiliasinya & di-black list
6
N/A
Cabang KJA: - Di luar kota domisili KJA pusat - Dipimpin min. ABN harus jadi ABNP dalam 3 tahun
Ket. Mengacu praktik AP Usulan KAKJA
Point-Point Revisi PMK 25
BAB 5: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN No
Lama
Baru
1
Pamantauan
Pengawasan yang mencakup pemeriksaan dan pemantauan
2
N/A
Pemeriksaan KJA atas aduan masyarakat
3
PPL
PPL ABNP: - min. 40 SKP/ tahun atau 120 SKP/ 3 tahun - 4 SKP tentang Peraturan/ tahun - 4 SKP tentang Standard Akuntansi/ tahun - 4 SKP tentang standard profesi/tahun
Ket.
Mengacu praktik AP Usulan KAKJA
Point-Point Revisi PMK 25 BAB 6 & 7
Tidak ada perubahan pada: • BAB 6: ASOSIASI PROFESI AKUNTAN • BAB 7: SANKSI ADMINISTRATIF
Point-Point Revisi PMK 25
BAB 8: KETENTUAN PERALIHAN
Poin pengaturan: 1. Perpanjangan pendaftaran RNA bagi: • Akuntan Beregister Negara yang belum daftar ulang s.d. 3 Feb 2017 • Lulusan PPAk s.d. 31 Des 2014 • Lulusan STAN & S1 Akuntansi s.d. 31 Agustus 2004
2. Penerbitan Izin ABNP oleh PPPK 3. Penyesuaian perubahan bentuk KJA dari PT menjadi Persekutuan Perdata
Diskusi
