2013 TENTANG

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 /SM/Kp/XI/2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KATEGORI UTAMA TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang menitikberatkan pada aspek kelembagaan Sistem Inovasi Daerah, perlu dilaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tahun 2013, perlu disusun pedoman penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kategori Utama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Pedoman Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kategori Utama Tahun 2013;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 1

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 7. Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 23/SM/Kp/V/2013 tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi; 8. Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 26/SM/Kp/VI/2013 tentang Penetapan lembaga yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KATEGORI UTAMA TAHUN 2013.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kategori Utama Tahun 2013 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEDUA

: Pedoman Penetapan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Kategori Utama Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi hasil fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi yang ikut dalam penetapan kategori utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tahun 2013.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi; Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Kementerian Riset dan Teknologi; dan Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2013 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO


LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor : 36 /SM/Kp/XI/2013 Tanggal : 26 November 2013

PEDOMAN PENETAPAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KATEGORI UTAMA DALAM PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) TAHUN 2013


1.1.

LATAR BELAKANG Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa keberhasilan negara maju menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya iptek yang dimiliki dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global diperlukan dukungan penguatan sistem inovasi, melalui pengembangan iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas serta memanfaatkan iptek nasional untuk mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat unggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil temuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha. Dalam rangka meningkatkan daya inovasi dan daya saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menetapkan penguatan sistem inovasi sebagai program utama yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas) Iptek 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang pembangunan iptek. Iptek, inovasi, dan sistem inovasi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan dan daya saing nasional.Penguatan sistem inovasi nasional (SINas) mencakup penguatan kelembagaan, sumber daya, jaringan iptek dan peningkatan relevansi, produktivitas riset, dan pendayagunaan iptek dalam rangka peningkatan kontribusi iptek terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025, secara eksplisit mengamanatkan pentingnya penguatan kapasitas inovasi untuk mendukung tercapainya kondisi ekonomi nasional yang lebih maju. Pasca penetapan MP3EI, Kemenristek telah mensinkronisasikan program dan kegiatannya dengan hal-hal pokok yang diatur dalam MP3EI. Pada tataran kebijakan, salah satu strategi pencapaian MP3EI adalah pembangunan SDM dan inovasi yang DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

dilaksanakan melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), termasuk di dalamnya adalah penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kelembagaan iptek mempunyai peran yang sangat besar dalam memasok hasil penelitian dan pengembangan (litbang), untuk meningkatkan daya saing sektor industri sebagai upaya memperbaiki tingkat perekonomian nasional. Sebagai contoh, dalam sektor industri dan perdagangan, peran kelembagaan Iptek diarahkan juga untuk menjawab beberapa kendala mendasar, antara lain: (i) rendahnya kandungan teknologi produk barang dan jasa; (ii) rendahnya kontribusi kapasitas teknologi domestik dan litbang dalam proses produksi dan distribusi; dan (iii) implementasi standardisasi dan sertifikasi proses produksi dan distribusi barang dan jasa untuk mendukung daya saing dalam perdagangan internasional. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang iptek perlu mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni: [1] kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] kapasitas dalam memublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity); dan [3] kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan sistem inovasi, khususnya di daerah, pada 25 April 2012 bersamaan dengan perayaan Hari Otonomi Daerah ke-16, telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan ini merupakan salah satu bukti kebersamaan sekaligus menjadi dasar hukum (legal basis) bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui Iptek dan inovasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu unsur kunci yang memiliki peran besar dalam penguatan SIDa adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD), atau sebutan lainnya atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi (tusi) kelitbangan. Penguatan BPPD merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan SINas maupun SIDa, agar lembaga Iptek dapat berkinerja tinggi. Dengan menghasilkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi pengguna teknologi (masyarakat, industri, dan Pemerintah). Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Daerah menyatakan bahwa penataan terhadap institusi pemerintah daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDa. Pasal 32 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah mengamanatkan kepada gubernur untuk membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di Provinsi. Kepala BPPD berperan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi yang mempunyai tugas antara lain menyusun dokumen Roadmap Penguatan SIDa. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa tugas BPPD Provinsi antara lain adalah menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan salah satu kewenangannya adalah melaksanakan pengelolaan pembangunan daerah. Mengingat pentingnya peran BPPD dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan SIDa, diperlukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerjanya, diantaranya berupa fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan penguatan SIDa, termasuk penyusunan Roadmap Penguatan SIDa. Berdasarkan latar belakang tersebut, Kemenristek, Kemendagri dan BPPT memprakarsai Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan peran dan fungsinya serta mendukung kepentingan stakeholder di pusat dan daerah, terutama dalam penguatan SIDa. Fasilitasi ini sendiri telah diberikan kepada 13 (tiga belas) BPPD dan litbang di seluruh Indonesia melalui mekanisme seleksi proposal dan fact finding di lapangan. Kegiatan fasilitasi berupa pembentukan tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah, pelatihan penyusunan roadmap Penguatan SIDa dan penyusunan roadmap penguatan sistem inovasi daerah itu sendiri. Semua rangkaian kegiatan ini dipantau dan dinilai oleh tim monitoring Kemenristek. Dalam upaya mendorong dan memotivasi peningkatan peran dari BPPD yang telah melaksanakan penguatan SIDa maupun yang belum, perlu memberikan penghargaan yang tinggi kepada BPPD yang telah melaksanakan penguatan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan peran dan fungsinya serta mendukung kepentingan stakeholder di pusat dan daerah, terutama dalam penguatan SIDa dengan baik dan benar. BPPD yang telah mencapai tahap pelaksanaan penguatan SIDa ini akan diberikan penghargaan sebagai BPPD Terbaik/Utama oleh Kemenristek setelah melalui mekanisme monitoring dan penilaian dengan menggunakan perangkat penilaian yang berlaku.


Berdasarkan latar belakang tersebut, Kemenristek memprakarsai penyusunan Pedoman Penetapan BPPD Utama sebagai Koordinator Penguatan SIDa dalam menjalankan Penguatan SIDa yang akan digunakan sebagai acuan Tim Penilai dalam menentukan pemenang BPPD Terbaik/Utama. Buku Pedoman ini juga dapat menjadi acuan bagi BPPD untuk meningkatkan perannya sebagai koordinator Penguatan SIDa dalam rangka menuju BPPD Terbaik/Utama. 1.3.

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 1.3.1. Maksud Buku Pedoman Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Utama sebagai Koordinator Penguatan SIDa dalam menjalankan penguatan SIDa, merupakan dokumen yang disusun untuk menjadi pijakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPPD. Dengan maksud untuk memberikan arahan tentang tahapan pencapaian, strategi, serta kerangka prioritas peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPPD dalam rangka penguatan sistem inovasi di Indonesia, khususnya SIDa. BPPD diharapkan dapat menjadi motor penggerak terjadinya koherensi, keterpaduan, dan gerakan penguatan sistem inovasi, khususnya di daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan legislatif), sehingga akan terjadi percepatan kemandirian dan peningkatan daya saing bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui inovasi teknologi. 1.3.2. Tujuan Tujuan dari buku pedoman penetapan BPPD Terbaik/Utama ini adalah sebagai panduan bagi Tim Penilai dalam menentukan BPPD Terbaik/Utama dalam menjalankan penguatan SIDa. Tujuan penetapan BPPD Utama adalah untuk memberikan penghargaan terhadap BPPD yang telah menjalankan perannya sebagai Koordinator penguatan SIDa sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012. Tujuan lainnya adalah sebagai acuan bagi BPPD dan Litbang lainnya dalam meningkatkan peran dan kinerjanya untuk menuju ke tahap BPPD Terbaik/Utama. 1.3.3. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Tersedianya data dan informasi dasar (database) mengenai kinerja BPPD yang telah mendapatkan fasilitasi; b. Tersedianya contoh atau praktik baik BPPD Terbaik/Utama yang melaksanakan penguatan Sistem Informasi Daerah; dan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

c. Tersedianya bahan rujukan bagi BPPD yang ingin menuju tahapan BPPD Terbaik/Utama. 1.4

RUANG LINGKUP 1.4.1. BPPD yang dinilai BPPD atau Lembaga Litbang yang dinilai adalah yang difasilitasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Tahun Anggaran 2013. BPPD tersebut ditampilkan dalam tabel 1.1. Tabel 1.1.

Daftar Nominatif BPPD/Lembaga Kelitbangan Pemda yang Dinilai

No.

Nama Lembaga

Provinsi

1.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumatera Utara

2.


Sumatera Selatan

3.


Riau

4.


Jambi

5.


Banten

6.


Jawa Tengah

7.


Jawa Timur

8.


Kalimantan Selatan

9.


Kalimantan Timur

10.


Sulawesi Tengah

11.


Sulawesi Selatan

12.


Sulawesi Tenggara

13.

Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Gorontalo (Balihristi)

1.4.2. UnsurPenilaian Unsur penilaian dalam Penetapan BPPD Provinsi sebagai BPPD terbaik atau utama dalam pelaksanaan penguatan SIDa adalah: a. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah; b. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan c. Pengintegrasian Roadmap ke RPJMD dan RKPD.


1.4.3. Tim Penilai Penilaian dan pemilihan BPPD terbaik/utama akan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi. Hal ini dimaksudkan agar penilaian BPPD terbaik dapat dilakukan secara mandiri, akuntabel, dan profesional.


BAB II MEKANISME PENILAIAN 2.1.

KERANGKA PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3) Pengintegrasian Roadmap ke dalam RPJMD dan RKPD Aspek tersebut memiliki bobot penilaian sebagaimana matriks berikut: No.

Aspek

Bobot (%)

1.

Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

35%

2.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah

40%

3.

Pengintegrasian Roadmap ke dalam RPJMD dan RKPD

25%

Penilaian seluruh aspek tersebut menggunakan metode desk evaluation dimana setiap BPPD melengkapi setiap aspek yang dibuktikan dengan dokumen yang sudah ditentukan. 2.1.1. Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aspek ini akan menilai regulasi/kebijakan sebagai dasar PembentukanTim Koordinasi Penguatan SIDa Provinsi sebagaimana diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam aspek ini akan dilihat apakah dasar pembentukan tim koordinasi didukung oleh infrastruktur yang kuat dari Pemerintah Daerah serta mekanisme kerja tim itu sendiri. Elemen-elemen yang mendukung aspek Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDa diuraikan dan diberikan bobot, sebagaimana matriks berikut: No.

Uraian Aspek

Bobot (%)

1.

Dasar hukum Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDa

30%

2.

Struktur Organisasi dan Komposisi Keanggotaan Tim Koordinasi Penguatan SIDa mengikuti Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

20%

3.

Adanya Sekretariat dan Mekanisme kerja Tim Koordinasi PSIDa sudah tersedia

30%

4.

Pembiayaan untuk kegiatan Tim Koordinasi Penguatan SIDa T.A. 2014

20%


Tabel 1.2. Bobot Penilaian Aspek Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah No. 1. a.

b.

c.

d.

KriteriaPenilaian Uraian dan Elemen Penilaian Aspek Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Daerah Pembentukan Tim 2. Keputusan Kepala Daerah Koordinasi Penguatan SIDa 3. Keputusan Kepada Daerah yang Ditandatangani Sekda 4. Keputusan Kepala SKPD Struktur organisasi dan 1. Pemerintah/Pemda, Akademisi, Komposisi Keanggotaan Bisnis, dan Masyarakat. Tim Koordinasi Penguatan 2. Pemerintah/Pemda, Akademisi, SIDa mengikuti Peraturan dan Bisnis. Bersama Menteri Negara 3. Pemerintah/Pemda,Akademisi Riset dan Teknologi dan Tim Koordinasi Penguatan SIDa Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Keberadaan Sekretariat 1. Sekretariat dan Mekanisme Ada dan ketersediaan 2. Sekretariat Tidak Ada, Mekanisme kerja Tim Mekanisme Ada Koordinasi PSIDa sudah 3. Sekretariat Ada, Mekanisme tersedia Tidak Ada 4. Sekretariat Tidak Ada, Mekanisme Tidak Ada Pembiayaan untuk 1. Ada kegiatan Tim Koordinasi 2. Tidak ada Penguatan SIDa Tahun Anggaran 2014

TOTAL

Bobot 35 % 100 70 50 0 100

30%

20 %

80 60

100 70

30%

50 0 100 0

20%

100%

2.1.2. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Aspek ini akan menilai dokumen Roadmap Penguatan SIDa Provinsi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam aspek ini akan dilihat apakah dokumen telah tersusun sesuai Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, siapa yang menyusun, dan apakah telah memiliki ketetapan hukum. Aspek ini memiliki bobot nilai sebesar 40%.


Elemen-elemen yang mendukung Aspek Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah diuraikan dan diberikan bobot sebagaimana matriks berikut: No.

Uraian Aspek

Bobot (%)

1.

Tersusunnya Roadmap Penguatan SIDa sesuai Sistematika Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

45%

2.

Pihak yang terlibat dalam penyusunan Roadmap

30%

3.

Dasar Hukum Roadmap

25%

Roadmap merupakan produk terpenting yang harus dihasilkan oleh Tim Koordinasi. Keberadaan roadmap penguatan SIDa merupakan awal dari terlaksananya sistem inovasi di suatu daerah. Argumentasi inilah yang mendasari pemberian bobot tertinggi keluaran dokumen roadmap sebagai indikator kinerja daerah dalam pelaksanaan Penguatan SIDa. Dokumen roadmap yang ada diharapkan telah tersusun dengan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kemenristek bersama-sama dengan Kemendagri dan BPPT telah menyusun pedoman penyusunan roadmap penguatan SIDa yang dapat dijadikan pegangan bagi daerah dalam menyusun roadmap yang baik dan benar. Tabel1.3.Bobot Penilaian Roadmap Penguatan SIDa No. 1. a.

Kriteria Penilaian

Uraian dan Elemen Penilaian

Aspek Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tersusunnya Roadmap 1. Sesuai dengan Peraturan 100 Penguatan SIDa sesuai Bersama Menteri Negara Sistematika Peraturan Riset dan Teknologi dan Bersama Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor Negara Riset dan 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Teknologi dan Menteri Tahun 2012 Dalam Negeri Nomor 3 2. Sebagian sesuai dengan 70 Tahun 2012 dan Nomor Peraturan Bersama Menteri 36 Tahun 2012 tentang Negara Riset dan Teknologi Penguatan Sistem dan Menteri Dalam Negeri Inovasi Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 3. Tidak sesuai dengan 40 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi

Bobot 40 % 45%


dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 b.

c.

Pihak yang terlibat dalam penyusunan Roadmap

1. Keikutsertaan seluruh Pemangku Kepentingan (Pemda, Akademisi, Bisnis, dan Masyarakat) 2. Keikutsertaan beberapa Pemangku Kepentingan (Pemda, Akademisi, Bisnis, dan Masyarakat) 3. Keikutsertaan beberapa Pemangku Kepentingan (Pemda dan Akademisi) 4. Disusun oleh Pemda saja

Dasar Hukum Roadmap

100

80

50

30

1. Telah Ditetapkan dalam 100 Peraturan Kepala Daerah 2. Dalam Proses Penetapan 70 3. Belum Diproses untuk 0 Penetapan

TOTAL

30 %

25 %

100%

2.1.3. Pengintegrasian Roadmap ke dalam RPJMD dan RKPD Dokumen Roadmap yang telah disusun harus diintegrasikan ke dalamn RPJMD dan RKPD. Hal ini sesuai dengan petunjuk di dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan diintegrasikannya Roadmap ke dalam dokumen RPJMD, diharapkan seluruh SKPD dan elemen terkait lainnya berkomitmen untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan bersama-sama sesuai dengan roadmap penguatan SIDa. Integrasi ini menjadi penting karena menjamin pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah selama 5 (lima) tahun berpedoman pada roadmap penguatan SIDa. Namun disadari bahwa pada tahapan awal ini, BPPD akan masih dalam tahap penyusunan roadmap dan persiapan pengintegrasian roadmap ke RPJMD. Karena itulah aspek Pengintegrasian Roadmap ke dalam RPJMD dan RKPD mendapat bobot nilai sebesar 25%. Elemen-elemen yang mendukung Pengintegrasian Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah ke dalam RPJMD dan RKPD diuraikan dan diberikan bobot sebagaimana matriks berikut:


No.

Uraian Aspek

Bobot (%)

1.

Dokumen Roadmap SIDa terintegrasi dalam RPJMD

40%

2.

Dokumen Roadmap SIDa terintegrasi dalam RKPD

30%

3.

Dokumen Roadmap SIDa terintegrasi dalam RKA

30%

Tabel1.4. Bobot Pengintegrasian Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah ke dalam RPJMD No. 1. a.

Kriteria Penilaian

Uraian dan Elemen Penilaian

Pengintegrasian Roadmap ke dalam RPJMD dan RKPD Dokumen Roadmap SIDa 1. Ditetapkan dengan Peraturan terintegrasi dalam RPJMD Daerah (Perda) 2. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 3. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 4. Dalam Proses Penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) 5. Dalam Proses Penetapan menjadi Peraturan Kepala Daerah 6. Dalam Proses Penetapan menjadi Keputusan Kepala Daerah 7. Belum diproses

b.

Dokumen Roadmap SIDa Terintegrasi dalam RKPD

c.

Dokumen Roadmap SIDa Terintegrasi dalam RKA

TOTAL

1. Terintegrasi dengan RKPD 2. Tidak Terintegrasi dengan RKPD 1. Terintegrasi dengan RKA 2. Tidak Terintegrasi dengan RKA

Bobot 100

25 % 40 %

90 80 70

60

50

0 100 0

30%

100 0

30%

100%


2.2.

PENENTUAN PEMENANG

Pada tahun 2013 Kemenristek akan menetapkan menjalankan penguatan sistem inovasi daerah.

3 (tiga) BPPD terbaik/utama dalam

Alur tahapan pelaksanaan penetapan BPPD terbaik diilustrasikan pada Gambar 2.1.

MULAI

Persiapan, Penyusunan, dan Penetapan Buku Pedoman dan Tim Penilai

Sosialisasi Buku Pedoman Penyampaian Dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian

Penilaian dokumen

Penetapan 3 BPPD terbaik/utama

Penganugerahan Apresiasi /Penghargaan BPPD terbaik/utama oleh Menristek


BAB III PENUTUP

Buku Pedoman Penetapan BPPD Provinsi Terbaik/Utama dalam melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan pedoman yang dijadikan acuan berbagai pihak untuk ikut serta dalam kegiatan Penetapan BPPD Terbaik/Utama, termasuk penyelenggara, tim independen (tim pendamping dan tim Monev), serta seluruh BPPD/lembaga kelitbangan daerah. Pedoman ini akan terus disempurnakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan akan diumumkan kepada seluruh pihakpihak terkait. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akanmempermudah dan memperjelas proses penetapan BPPD provinsi Terbaik/Utama dalam melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah.


LAMPIRAN - LAMPIRAN


LAMPIRAN PEDOMAN

FORM PENILAIAN PENETAPAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI TERBAIK/UTAMA DALAM PELAKSANAAN PENGUATAN SIDa

Kerjasama

KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN (BPPT)

TAHUN 2013


Nama BPPD/ Provinsi Nama Penilai Tanggal Aspek 1

: : : : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDa (35%)

No.

BOBOT PENILAIAN Bobot (%)

INDIKATOR A.

Bukti

(1-100)

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDa

35

1. Dasar hukum Pembentukan Penguatan SIDa

Koordinasi

30

SK Tim Koordinasi

2. Struktur Organisasi dan Komposisi Keanggotaan Tim Koordinasi Penguatan SIDa mengikuti Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDa

20

SK Tim Koordinasi

3. Adanya Keberadaan Sekretariat dan tersedianya Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penguatan SIDa (tertulis atau tidak)

30

Catatan Atau SOP, Hasil Tim Koordinasi Penguatan SIDa

4. Pembiayaan untuk kegiatan Tim Koordinasi PSIDa T.A. 2014 Alokasi biaya penguatan SIDa dalam APBD 2014 (komitmen anggaran kerja Tim Koordinasi SIDa – Kesekretariatan, Tim Pokja)

20

ada atau tidak ada RKAKL

Tim

Nilai

a. Peraturan Kepala Daerah b. Keputusan Kepala Daerah c. Keputusan Kepala SKPD

a. Pemerintah/Pemda, Masyarakat

Akademisi,

Bisnis,

dan

b. Pemerintah/Pemda, Akademisi, dan Bisnis c. Pemerintah/Pemda, dan Akademisi

Tertanggal Jakarta,…………………………………….2013

(…………………………………………………….) DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 20

Nama BPPD/ Provinsi Nama Penilai Tanggal Aspek 2

No.

: : : : PENYUSUNAN ROADMAP PSIDa (40%)

INDIKATOR

B.


Bukti

PENYUSUNAN ROADMAP PENGUATAN SIDa

40

1. Tersusunnya Roadmap Penguatan SIDa Sistematika Peraturan Bersama

45

Dokumen Roadmap

30

SK, Notulen, Daftar Undangan

25

Peraturan Kepala Daerah

a. Rancangan Awal dan Akhir telah sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri b. Rancangan Awal sesuai dengan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri c. Rancangan Awal belum sesuai dengan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri d. Rancangan Akhir sesuai dengan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri e. Rancangan Akhir yang belum sesuai dengan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri 2. Pihak yang terlibat dalam penyusunan Roadmap

a. Keikutsertaan seluruh Pemangku Kepentingan b. Keikutsertaan beberapa Pemangku Kepentingan 3. Dasar Hukum Roadmap

a. Telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah b. Dalam Proses Penetapan

Tertanggal Jakarta, …………………………………….2013

Nilai (1-100)

(…………………………………………………….) Nama BPPD/ Provinsi Nama Penilai Tanggal Aspek 3

: : : : PENGINTEGRASIAN DOKUMEN ROADMAP SIDa KE DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD 25%

No.

C.

INDIKATOR

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN ROADMAP SIDA KE DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD 1. Dokumen Roadmap SIDa terintegrasi dalam RPJMD


Bukti

25

(1-100)

65

Dok RPJMD

35

Dok. RKPD

a. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) b. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah c. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah d. Terdaftar dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) e. Dalam Proses Penetapan menjadi Perda f. Dalam Proses Penetapan menjadi Peraturan Kepala Daerah g. Dalam Proses Penetapan menjadi Keputusan Kepala Daerah h. Belum diproses 2. Sudah masuk RKPD a. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah b. Dalam Proses Penetapan menjadi Keputusan Kepala Daerah c. Belum diproses

Tertanggal Jakarta, …………………………………….2013

(…………………………………………………….)

Nilai

LAMPIRAN IIPEDOMAN

FORM CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

PENETAPAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI TERBAIK/UTAMA DALAM PELAKSANAAN PENGUATAN SIDa

Kerjasama

KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN (BPPT)

TAHUN 2013

Form Checklist Kelengkapan Dokumen Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Terbaik/Utama dalam Pelaksanaan Penguatan SIDa Nama Pemeriksa

: .......................................................

Jabatan Pemeriksa

: .......................................................

Nama Lembaga Nominator

: .......................................................

Provinsi

: .......................................................

Berilah tanda √ No.

Dokumen

1.

SK Tim Koordinasi

2.

Catatan atau SOP, Hasil Tim Koordinasi Penguatan SIDa

3.

RKAKL untukKegiatan Tim Koordinasi Tahun 2014

4.

Dokumen Roadmap

5.

SK Pokja Penyusunan Roadmap

6.

Notulen Rapat/ FGD Penyusunan Roadmap

7.

Daftar Undangan Rapat/ FGD Penyusunan Roadmap

8.

Peraturan Kepala Daerah untuk Dokumen Roadmap

9.

Dokumen RPJMD

10.

Dokumen RKPD

Ketersediaan Ya Tidak

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2013 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. HARI PURWANTO DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 24

2013 TENTANG

Recommend Documents