2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 86 /KPTS/013/2013 TENTANG KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2011-2025 PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan memperhatikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, perlu menetapkan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 4. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonorni Indonesia 2011-2025; 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harlan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor KP-35/M.EKON/08/2011 tentang Tim Kerja pada Komite Percepatan clan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013; 11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA


-3-

KEDUA

: Menugaskan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025; b. melakukan sinkronisasi kebijakan dan kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dengan prioritas daerah; c. memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 di Provinsi Jawa Timur; e. mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 di Provinsi Jawa Timur; f. melakukan sosialisasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun, 2011-2025 kepada Kabupaten/Kota, Asosiasi dan Stakeholder terkait di Provinsi Jawa Timur; g. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi Jawa, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI); h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

: Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh : a.Tim Kerja Regulasi dan Investasi; b.Tim Kerja Energi; c.Tim Kerja Koridor Ekonomi; d.Tim Kerja Konektivitas; e.Tim Kerja Kawasan GKS; f.Tim Kerja SDM dan Iptek.

KEEMPAT

: Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

KELIMA

: Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Ketua Tim Kerja dapat membentuk Tim Task Force sesuai kebutuhan. KEENAM


-4-

KEENAM

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, pada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi Perekonomian Tahun Anggaran 2103, Program (55) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pembangunan, Kegiatan (034) Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, Kode Rekening 5.2.1.01.001; c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 86 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 7 PEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2011-2025 PROVINSI JAWA TIMUR NO 1

JABATAN DALAM KOMITE 2

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3

1.

a. Ketua b. Wakil Ketua

Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur

2.

a. Ketua Harian b. Wakil Ketua Harian I

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Pemimpin Bank Indonesia Wilayah Surabaya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur

c. Wakil Ketua Harian II d. Wakil Ketua Harian III 3.

Sekretaris

4.

Tim Kerja: a. Tim Kerja Regulasi dan Investasi 1) Ketua 2) Anggota:

b. Tim Kerja Energi 1) Ketua 2) Anggota:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksana, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur d) Ketua Komite Tetap, Hukum dan Etika Bisnis, Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur a) Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur c) Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral d) Direktur Utama PT. Pertamina Provinsi Jawa Timur e) General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur f) Direktur


-21

2 c. Tim Kerja Koridor Ekonomi 1) Ketua 2) Anggota:

d. Tim Kerja Konektivitas 1) Ketua 2) Anggota:

e. Tim Kerja Kawasan GKS 1) Ketua 2) Anggota:

f. Tim Kerja SDM dan Iptek 1) Ketua 2) Anggota:

3 f) Direktur PT PGN Wilayah Jawa Timur g) Direktur Satuan Kerja Migas Jabamanusa

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur d) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur a) Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur b) Kepala BPWS Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Agribisnis, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur d) Kepala Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

c) Kepala


-3-

1

2

3 c) Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur d) Direktur PT. PAL di Surabaya e) Direktur PT. PINDAD di Kabupaten Malang

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harlan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi Jawa di Jakarta. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Komite dimaksud.


2013 TENTANG

Recommend Documents