BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45 / 87 /KUM/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BARITO KUALA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang serasi, selaras, seimbang dan optimal serta guna mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu didukung kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Kabupaten Barito Kuala; b. bahwa dalam rangka untuk penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Kabupaten Barito Kuala; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Kabupaten Barito Kuala; 2. Mengidentifikasi issue dan permasalahan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Bekerjasama dan berkoordinasi dalam penetapan batasbatas kepentingan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor; 4. Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan masukan kepada pihak ketiga sebagai pihak yang oleh karena keahliannya dan kelengkapan teknisnya mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data; 5. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Barito Kuala;
6. Memberikan laporan hasil kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Barito Kuala kepada Bupati Barito Kuala. KETIGA
: 1. Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya terkait dengan RTRW Kabupaten Barito Kuala melaporkan rencana dan hasil kerjanya kepada Bupati Barito Kuala. 2. Kelompok Kerja eksistensinya tidak terlepas dan menjadi bagian dari BKPRD Kabupaten Barito Kuala
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 7 Maret 2013 BUPATI BARITO KUALA,
TTD H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 87 /KUM/2013 Tanggal 7 Maret 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BARITO KUALA NO.
JABATAN DALAM DINAS
JABATAN DALAM POKJA
1.
Bupati Barito Kuala
Pembina
2.
Wakil Bupati Barito Kuala
Pengarah
3.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
4.
Kepala Bappeda Kabupaten Barito Kuala
5.
Kepala
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Penanggung Jawab Ketua Sekretaris
Kabupaten Barito Kuala 6.
Asisten
Bidang
Ekonomi
Pembangunan
Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala 7.
Asisten
Bidang
Pemerintahan
dan
Kesra
Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala 8.
Asisten
Bidang
Administrasi
Umum
Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala 9.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
Anggota
dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala 10.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Anggota
Kabupaten Barito Kuala 11.
Kepala
Dinas
Peternakan
Kabupaten
Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Anggota
Barito Kuala 12.
Barito Kuala 13.
Kepala
Dinas
Pemuda,
Olahraga,
Anggota
Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Barito Kuala 14.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Anggota
Perdagangan Kabupaten Barito Kuala 15.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Anggota
Informatika Kabupaten Barito Kuala 16.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Anggota
Kabupaten Barito Kuala 17.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
Anggota
18.
Kepala
Badan
Ketahanan
Pangan
dan
Anggota
Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam
Anggota
Penyuluhan Kabupaten Barito Kuala 19.
Kalimantan Selatan 20.
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Anggota
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Anggota
Barito Kuala 21.
Barito Kuala 22.
Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Barito
Anggota
Kuala 23.
Camat Tabunganen
Anggota
BUPATI BARITO KUALA, TTD
H.HASANUDDIN MURAD
