BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 79 /KUM/2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG, KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BARITO KUALA BUPATI BARITO KUALA , Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka merumuskan, mengintegrasikan, memaduserasikan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan penataan ruang diperlukan koordinasi penataan ruang; b. bahwa hasil koordinasi kebijakan penataan ruang tersebut merupakan acuan pelaksanaan penataan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang Kabupaten Barito Kuala; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknns Daerah dan Satuan Olisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfataan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran I,II,dan III. Tugas BKPRD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan tata ruang meliputi : a. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten; b. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); c. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang berbatasan; d. Mengsinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten dengan Provinsi dan antar Kabupaten yang berbatasan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten ke Provinsi; g. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten; dan h. Mengoptimalkan peran perencanaan tata ruang.
masyarakat
dalam
2. Pemanfaatan ruang meliputi : a. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; b. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten;
c. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten; d. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten; dan f. Mengoptimalkan peran pemanfaatan ruang.
kerjasama
masyarakat
dalam
3. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : a. Mengkoordinasikan sistem Kabupaten;
penetapan
peraturan
zonasi
b. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten; c. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten dengan Provinsi dan dengan Kabupaten terkait; d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan f. Mengoptimalkan peran masyarakat pengendalian pemanfaatan ruang. KETIGA
:
dalam
Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kabupaten; b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang; d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten; dan
f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten. KEEMPAT
:
Tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendaian Pemanfaatan Ruang dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten; fasilitasi b. Melakukan terhadap penegakkan rencana tata ruang;
pelaksanaan pemantauan peraturan daerah tentang
c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang; d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang; fasilitasi e. Melakukan pemanfaatan ruang; f. Melakukan fasilitasi pemanfaatan ruang; dan
pelaksanaan pelaksanaan
perizinan penertiban
g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten. KELIMA
:
Tugas Sekretariat BKPRD Kabupaten Barito Kuala dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten; b. Menyusun Kabupaten;
jadwal
dan
agenda
kerja
BKPRD
c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten;
pada
e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas BKPRD Kabupaten; f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten; g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten;
h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
KEENAM
:
Dalam Melaksanaan tugasnya BKPRD Kabupaten Barito Kuala dibantu oleh Kelompok Kerja yang berfungsi memperlancar pelaksanaan tugas BKPRD.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Marabahan Pada Tanggal 27 Pebruari 2013 BUPATI BARITO KUALA, TTD
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 79 /KUM/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NO
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
2
3
1. Bupati Barito Kuala
Penanggung Jawab
2. Wakil Bupati Barito Kuala
Penanggung Jawab
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
Ketua
4. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Kuala
Sekretaris
5. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Anggota
6. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Anggota
7. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala
Anggota
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Kuala
Perkebunan
Anggota
10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala
Anggota
11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Kuala
Kelautan
Anggota
12. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala
Anggota
13. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
dan
Anggota
14. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
Anggota
dan
dan
15. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
&
Anggota
16. Kepala Dinas Pemuda Budaya Olahraga, dan Pariwisata
Anggota
17. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Anggota
18 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
Anggota
19. Kepala Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Barito Kuala
dan
Anggota
20. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala
Anggota
21. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala
Anggota
22. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala
Anggota
BUPATI BARITO KUALA,
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 79 /KUM/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 SUSUNAN KEANGGOTAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA No.
Jabatan Dalam SKPD
1 1.
2 Kepala Bidang Kewilayahan Bappeda Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Barito Kuala Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan LH Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Bina Usaha Tani Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Sekretaris Bappeda Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Barito Kuala
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
Jabatan Dalam Tim 3 Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
Anggota
Anggota
Anggota Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota Anggota
18. 19. 20.
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Wilayah Bappeda Kabupaten Barito Kuala Pelaksana Sub Bidang Sumber Daya Wilayah Bappeda Kabupaten Barito Kuala Pelaksana Sub Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Barito Kuala
Anggota Anggota Anggota
BUPATI BARITO KUALA, TTD
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran III : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 79 /KUM/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013
SUSUNAN KEANGGOTAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
No.
Jabatan Dalam SKPD
Jabatan Dalam Tim
1
2
3
1.
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Ketua
2.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Wakil Ketua
3.
Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala
Sekretrias
4.
Kasubsi Pengendalian Pertanahan Pertanahan Kabupaten Barito Kuala
Kantor
Anggota
5.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala
Anggota
6.
Kepala Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Anggota
7.
Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala
Anggota
8.
Kepala Seksi Sidik dan Tindak Kabupaten Barito Kuala
Anggota
Sat.Pol PP
BUPATI BARITO KUALA,
H. HASANUDDIN MURAD
