SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264/P/2013 TENTANG PELAKSANA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2013/2014;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
-2-
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELAKSANA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014.
KESATU
:
Membentuk Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2013/2014 yang selanjutnya disebut Pelaksana UN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri i n i .
KEDUA
:
Pelaksana UN sebagaimana dimaksud dalam D i k t u m Kesatu terdiri atas: A. Pelindung; B. Pembina; C. Penyelenggara; D. Pelaksana 1. bidang administrasi dan keuangan, mempersiapkan administrasi, dan keuangan ujian nasional; 2. bidang sosialisasi, informasi dan hubungan masyarakat, melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan serta masyarakat, menyeberluaskan informasi dan melakukan pencitraan penyelenggaraan ujian nasional; 3. bidang h u k u m dan organisasi, mempersiapkan regulasi penyelenggaraan ujian nasional; 4. bidang
perakitan
dan
penjaminan
mutu
soal.
-3-
5. bidang penggandaan dan distribusi naskah, melakukan verifikasi pencetakan, menetapkan perusahaan pencetakan, menentukan prosedur pengamanan percetakan, mengoordinasikan penggadaan, dan distribusi naskah; 6. bidang pengawasan pelaksanaan, dan pengaduan UN, mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan, menerima pengaduan, dan menindaklanjuti pengaduan; 7. bidang pendataan, penskoran, dan pelaporan hasil, melakukan koordinasi pendataan, penskoran hasil pemindaian, dan pelaporan hasil ujian; 8. bidang pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan ujian nasional. KETIGA
:
Penyelenggara UN bertugas : a. menyusun POS pelaksanaan UN; b. memberi rekomendasi kepada Menteri tentang penetapan Pelaksana UN Tingkat Pusat; c. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan UN secara nasional;
dan
pengawasan
d. mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri; e. mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Pelaksana UN di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal; dan f. melakukan evaluasi, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN dan menyampaikannya kepada Menteri. KEEMPAT
:
Pelaksana UN bertugas : a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Polri; c. memantau kesiapan pelaksanaan UN; d. menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi; e. melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN; f. menetapkan jadwal pelaksanaan UN; g. menetapkan kisi-kisi soal UN; h. mendistribusikan kisi-kisi soal UN; i. menyusun dan merakit soal UN; j . menjamin m u t u soal UN;
-4-
1. melakukan koordinasi dengan Panitia Regional u n t u k pekerjaan pelelangan penggandaan dan pendistribusian bahan UN; m. melakukan serah terima master penggandaan bahan UN;
soal
ke
perusahaan
n. mengembangkan sistem database peserta UN; o. mengirim database peserta UN SMA, MA, SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan ke Perguruan Tinggi; p. mengembangkan sistem database penilaian akhir ujian sekolah, ujian akhir pendidikan kesetaraan, dan ujian nasional; q. melakukan verifikasi komputerisasi;
dan
pengawasan
r. melakukan pemantauan dalam persiapan, dan selama proses pemindaian LJUN;
sistem
pelaksanaan,
s. menerima hasil pemindaian dari Perguruan Tinggi u n t u k SMA, MA, SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan, dan menerima hasil pemindaian dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Progam Paket B/Wustha; t. melakukan penskoran hasil UN; u . menerbitkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko ijazah dan SKHUN ke provinsi dan luar negeri; V. mengirimkanNilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai S/M/PK ke provinsi dan luar negeri; w. mengoordinasikan kegiatan pemantauan UN; X . menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan y. mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan pelaksanaan dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP. KELIMA
:
Pelakasana UN dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
KEENAM
:
Biaya yang diperlukan u n t u k pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
KETUJUH
:
Keputusan Menteri i n i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro H u k u m dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011986032001
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 264/P/2013 TENTANG PELAKSANA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014
A. Pelindung 1.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
B. Pembina 1.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan
Ketua
2.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Anggota
3.
Sekretaris Jenderal Kemdikbud
Anggota
4.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan M u t u Pendidikan
Anggota
5.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Anggota
6.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Anggota
7.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Anggota
8.
Inspektur Jenderal Kemdikbud
Anggota
9.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Anggota
10.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri
Anggota
C. Penyelenggara 1.
Ketua BSNP
o
o„l
Ketua Penyelenggara ociATn
- 2 -
3.
Anggota BSNP
Anggota
D. Pelaksana 1.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
2.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan
Wakil Ketua 1
3.
Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama
Wakil Ketua 2
4.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Sekretaris
5.
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan
6.
Direktur Pembinaan SMA
Koordinator Bidang UN SMA dan Paket C
7.
Direktur Pembinaan SMK
Koordinator Bidang UN SMK
8.
Direktur Pembinaan SMP
Koordinator Bidang UN SMP dan Paket B
9.
Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama
Koordinator Bidang UN Madrasah Aliah/MTS
10.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama
Koordinator Bidang UN Wustha
11.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dikdas
Koordinator Bidang UN SMPLB
12.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dikmen
Koordinator Bidang UN SMALB
Ketua
Wakil Sekretaris
a. Bidang Administrasi dan Keuangan 1.
Kepala Biro Keuangan
2.
Kepala Bagian Keuangan, Balitbang
Wakil Koordinator
3.
Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Badan Penelitian dan Pengembangan
Anggota
4.
PPK UN
Anggota
5.
BPP UN
Anggota
A
T
•
Koordinator
b. Bidang Sosialisasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat 1.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media
Koordinator
2.
Kepala Pusat Infoirnasi dan Humas, Setjen
Wakil Koordinator
3.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Anggota
4.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Anggota
5.
Kepala Subbagian Data dan Informasi, Balitbang
Anggota
c. Bidang H u k u m dan Organisasi 1.
Kepala Biro H u k u m dan Organisasi
Koordinator
2.
Kepala Bagian Bantuan H u k u m , Biro H u k u m dan Organisasi Kemdikbud
Wakil Koordinator
3.
Kepala Bagian H u k u m dan Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan
Anggota
d. Bidang Perakitan dan Penjaminan M u t u Soal 1.
Kepala bidang Penilaian Akademik, Pusat Penilaian Pendidik Badan Penelitian dan Pengembangan
Koordinator
2.
Mira Josy Moestadi
3.
Arniati Prasedyawati Herkusumo
Anggota
4.
Rogers Pakpahan
Anggota
Wakil Koordinator
e. Bidang Penggandaan dan Pendistribusian 1.
Kepala Biro U m u m , Setjen Kemdikbud
2.
Kepala Bagian U m u m , Badan Penelitian dan Pengembangan
3.
Didi Pujohadi
Anggota
4.
Winahyu
Anggota
5.
Misbach Fikrianto
Anggota
Koordinator Wakil Koordinator
f. Bidang Pengawasan Pelaksanaan dan Pengaduan UN 1.
Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Koordinator
2.
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Wakil Koordinator
3.
Ketua SPI Badan Penelitian dan Pengembangan
Anggota
g. Bidang Pendataan, Penskoran, dan Pelaporan Hasil 1.
Kabid Penilaian Non Akademik, Puspendik
2.
Haryo Susetiyo
3.
Doddy Agung Santoso
Koordinator Wakil Koordinator Anggota
h. Bidang Pemantauan dan Evaluasi 1.
Kepala Bidang Analisis dan Sistem Informasi Penilaian, Puspendik
2.
Benny Widaryanto
3.
Enny Haryani
Koordinator
Wakil Koordinator Anggota
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro H u k u m dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011986032001
