KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : 050.13/ /K/2013 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL, Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014;
b. bahwa verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD dilaksanakan untuk menciptakan sinkronisasi antara Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014, serta menilai kesesuaian program/kegiatannya; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 22 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03 Tahun 2011); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 15); 19. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012 Nomor ); 20. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/389/K/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014
KESATU
: Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum (KESATU) merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
KETIGA
: Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang berfungsi sebagai : a. pedoman dan landasan operasional bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2014; b. pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD.
KEEMPAT
: Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan SKPD, termasuk arah kebijakan fisikal dalam rencana kerja yang merupakan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
KELIMA
: Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Panyabungan Pada tanggal 2013 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
BUDIMAN NASUTION, AP, MM PEMBINA TK.I NIP. 19750409 199402 1 001
Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 050.13/ /K/2013 Tanggal : 2013 Tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
4
1 1 1
19 19
01
1
19
01
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
7
8
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA KINERJA PAGU INDIKATIF 9
10
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
765.000.000
965.000.000
4
Sosialisasi tentang Kerukunan Umat Beragama kepadaTokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kabupaten Mandailing Natal
Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Mandailing Natal
Kab. Madina
40%
75.000.000
DAU
-
95%
100.000.000
5
Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten dan Kecamatan
Adanya wadah untuk Menjaring aspirasi Masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan
Kab. Madina
75%
80.000.000
DAU
-
80%
230.000.000
6
Sosialisasi Tugas dan Fungsi FPK Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Terlaksananya Sosialisasi tentang tugas dan fungsi Pengurus FPK Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kab. Madina
87%
80.000.000
DAU
-
88%
80.000.000
7
Sosialisasi Peraturan Pemilu kepada Pengurus Partai
Terciptanya tertib Administrasi Pencalonan Anggota DPRD
Kab. Madina
90%
85.000.000
DAU
-
90%
90.000.000
8
Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kesadaran Pelajar/ kepada Remaja, Organisasi/Lembaga Kabupaten Organisasi lembaga akan nilai-nilai Mandailing Natal luhur budaya bangsa
Kab. Madina
85%
95.000.000
DAU
-
90%
95.000.000
9
Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Pemerintah
Kab. Madina
80%
225.000.000
DAU
-
85%
225.000.000
Kab. Madina
90%
85.000.000
DAU
-
90%
90.000.000
4
5
7
8
9
10
1
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
Meningkatnya wawasan kebangsaan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Forum dialog Antara Dewan Pembina FPK Terlaksananya forum dialog antara dengan Pimpinan Organisasi Pembauran dewan pembina FPK dengan Kebangsaan Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat
2
3
6
10
1
1
1
19
01
19
01
19
01
11
Sosialisasi Undang-Undang Partai Politik
21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
6
Pemutakhiran Data Partai Politik, Organisasi Masyarakat serta LSM
Tertatanya kembali data Partai politik, organisasi masyarakat serta LSM
Kab. Madina
80%
50.000.000
DAU
-
90%
50.000.000
7
Sosialisasi tentang Tata Cara Pengajuan, Penerimaan dan Mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Partai Politik
Semakin paham Ketua, Sekretaris dan bendahara mempertanggung jawabkan bantuan yang diterima
Kab. Madina
65%
75.000.000
DAU
-
70%
80.000.000
8
Pembinaan Manajemen Orsospol, Ormas, OKP dan Organisasi Profesi
Bertambahnya pengetahuan menejemen pengurus organisasi
Kab. Madina
95%
100.000.000
DAU
-
100%
100.000.000
9
Fasilitasi Dana Bantuan kepada Partai Politik
Tertatanya SPJ (surat pertanggung jawaban) bantuan keuangan partai politik sesuai penggunaannya
Kab. Madina
95%
40.000.000
DAU
-
95%
50.000.000
16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6
Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislativ 2014
Terlaksananya Pemilihan Umum Legislativ yang aman dan tertib
Kab. Madina
100%
400.000.000
DAU
-
7
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014
Terlaksananya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan tertib
Kab. Madina
100%
400.000.000
DAU
-
8
Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kabupaten, Kecamatan
Adanya wadah yang mampu memelihara ketertiban dan ketentraman dan perlindungan masyarakat
Kab. Madina
80%
80.000.000
DAU
-
80%
230.000.000
9
Sosialisasi Tugas dan Fungsi kepada Pengurus FKDM Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengurus untuk menjaring, menampung dan mengkomunikasikan data dan informasi ancaman keamanan dari masyarakat
Kab. Madina
80%
85.000.000
DAU
-
85%
80.000.000
10
Fasilitasi dan Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kab. Madina
75%
75.000.000
DAU
-
80%
75.000.000
11
Pembinaan Stabilitas Daerah
Tersedianya biaya operasional rapat dan koordinasi FKDM Kabupaten Mandailing Natal Adanya informasi intelijen dari anggota KOMINDA
Kab. Madina
90%
150.000.000
DAU
-
90%
175.000.000
23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Kenderaan Dinas
1
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
Kab. Madina
85%
250.000.000
DAU
-
-
-
2
2 Pengadaan Kenderaan Dinas Roda 2
3 Tersedianya kenderaan dinas
4 Kab. Madina
5 85%
6 240.000.000
7 DAU
8 -
9 -
10 -
1
Terlaksananya Pemilu Legislative secara aman dan tertib
Kab. Madina
70%
40.000.000
DAU
-
80%
265.000.000
55.000.000
280.000.000
1.190.000.000
560.000.000
965.000.000
165.000.000
roda 2
1
19
3
Rehabilitasi Berat Aula Kantor
Terpeliharanya aula kantor dengan baik
Kab. Madina
80%
150.000.000
DAU
-
-
-
4
Rehabilitasi Berat Parkir Gedung Kantor
Terpeliharanya dan terawatnya kenderaan dinas
Kab. Madina
90%
125.000.000
DAU
-
-
-
5
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kwalitas hasil kerja aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan
Kab. Madina
80%
200.000.000
DAU
-
85%
01
Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah 1
1
19
01
Mengikuti Pelatihan dan Bimtek
100.000.000
Meningkatnya pengetahuan aparatur Kab. Madina pemerintah
80%
Program Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
100.000.000
165.000.000
125.000.000
DAU
-
80%
625.000.000
125.000.000
755.000.000
1
Penanganan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan
Terinventarisirnya masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat
Kab. Madina
85%
150.000.000
DAU
-
87%
175.000.000
2
Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten Mandailing Natal
Terwujudnya lembaga adat yang kompeten
Kab. Madina
80%
75.000.000
DAU
-
85%
100.000.000
3
Forum Koordinasi Ketersediaan Sembako di Daerah
Menjaga terjaminnya ketersediaan sembako
Kab. Madina
90%
100.000.000
DAU
-
90%
125.000.000
4
Forum Penguatan Implementasi Hutan Rakyat dalam rangka perekonomian masyarakat
Menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan hutan untuk rakyat
Kab. Madina
80%
80.000.000
DAU
-
85%
95.000.000
5
Forum Dialog Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokal diarea potensi Sumber Daya Alam
Mencegah konflik dengan masyarakat lokal
Kab. Madina
80%
125.000.000
DAU
-
80%
150.000.000
6
Inventarisasi Pasar-pasar Tradisional yang Mengembangkan kearipan lokal
Merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar tidak tergusur oleh pasar moderen
Kab. Madina
85%
95.000.000
DAU
-
85%
110.000.000
JUMLAH TOTAL
3.910.000.000
2.850.000.000
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
BUDIMAN NASUTION, AP, MM PEMBINA TK.I NIP. 19750409 199402 1 001
