MENTERIKFSEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227/MENKES/SK/V1/2013 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PENGAMPU DAN SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa terapi rumatan metadona merupakan salah satu terapi pengganti opiat (Opiate Replacement Therapy) yang diperlukan bagi pecandu opiat untuk mengendalikan perilaku ketergantungannya dan juga sebagai salah satu upaya pengurangan dampak buruk penularan HIV/AIDS; b. bahwa untuk pelaksanaan program terapi rumatan metadona perlu ditetapkan rumah sakit dan satelit program terapi rumatan metadona; c.
bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan jumlah rumah sakit pengampu dan satelit program terapi rumatan metadona, perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/Menkes/SK/IV/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Progam Terapi Rumatan Metadona serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadona;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona;
Mengingat ...
MENTERlKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA -2 -
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan .
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA -3-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 11. Keputusan Menteri 28/Menkes/SK/I/1978 Narkotika;
Kesehatan Nomor tentang Penyimpanan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanari Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/201 Itentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
MEMUTUSKAN: .
MENTERi KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA -4-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PENGAMPU DAN SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA.
KESATU
Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkeji dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan bagi semua instansi pemerintah yang menjadi rumah sakit pengampu dan satelit dalam upaya menyelenggarakan program terapi rumatan metadona.
KETIGA
Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona dalam melaksanakan pelayanan terapi rumatan metadona mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadona.
KEEMPAT
Rumah Sakit Pengampu Program Terapi Rumatan Metadona dalam melaksanakan pelayanan terapi rumatan metadona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. menyusun standar prosedur operasional; 2. menyelenggarakan terapi rumatan metadona; 3. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan; 4. mengajukan distribusi logistik metadona berdasarkan perencanaan kebutuhan rumah sakit pengampu dan satelit yang berada di bawah pengampuannya; 5. mengelola pendistribusian metadona ke satelit setempat sesuai aturan yang berlaku; 6. menjadi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah khusus untuk penyimpanan metadona; 7. Pemberian .
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
7. pemberian bimbingan teknis medis program terapi rumatan metadona termasuk bimbingan penatalaksanaan kasus sulit; 8. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan terapi rumatan metadona di satelit; 9. pengelolaan laporan penyelenggaraan terapi rumatan metadona dari unit satelit program terapi rumatan metadona; dan 10. bersama dengan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota memberikan diseminasi dan informasi tentang terapi rumatan metadona kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat secara luas. KELIMA
Satelit Program Terapi Rumatan Metadona dalam melaksanakan pelayanan terapi rumatan metadona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. menyelenggarakan terapi rumatan metadona; 2. mengikuti standar prosedur operasional yang telah ditetapkan; 3. merencanakan kebutuhan metadona; 4. menyiapkan sarana diperlukan; dan
dan
prasarana
yang
5. mengirimkan laporan kepada rumah sakit pengampu dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatanprovinsi/kabupaten/kota, khusus kepada satelit di bawah lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan laporan juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. KEENAM
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan terapi rumatan metadona dilakukan oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
KETUJUH .
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-6KETUJUH
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/Menkes/SK/IV/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadona, sepanjang mengatur Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 MENTERI KESEHATAN INDONESIA,
\H MBOI
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
- 7-
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 227/MENKES/SK/VI/2013 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PENGAMPU DAN SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA
A. RUMAH SAKIT METADONA
PENGAMPU
PROVINSI
NO
PROGRAM
TERAPI
RUMAH SAKIT PENGAMPU PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA
1.
Sumatera Utara
RSUP H. Adam Malik
2.
RSUD Petala Bumi
3.
Riau Kepulauan Riau
4.
Sumatera Barat
RSUP Dr. M. Djamil
5.
RSJD Provinsi Jambi
7.
Jambi Sumatera Selatan Lampung
8.
OKI Jakarta
6.
RUMATAN
RSUD Embung Fatimah Batam
RS Ernaldi Bahar RSJD Provinsi Lampung RS Ketergantungan Obat RSUP Fatmawati
9.
Jawa Barat
10. Jawa Tengah
RSUP Dr. Hasan Sadikin RSUP DR. Kariadi RSUD dr. Muwardi
11. Yogyakarta 12. Jawa Timur
RSUP Dr. Sardjito RSUD Dr. Soetomo RSUD Saiful Anwar RSUD Dr. Soedono Madiun
13. Bali
RSUP Sanglah
14. Kalimantan Timur
RSKD Atma Husada Mahakam
15. Kalimantan Barat
RSUD Dr. Soedarso
16. Sulawesi Selatan
RSUP Dr. Wahidin Soediro Husodo
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-8B. SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA NO 1.
PROVINSI
Sumatera Utara
SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA
RSUD dr. Djasamen Saragih Puskesmas Tanjung Morawa Rumah Tahanan Kelas I Medan
2. 3.
Sumatera Selatan OKI Jakarta
Puskesmas Prabumulih Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok
Puskesmas Kecamatan Tebet Puskesmas Kecamatan Jatinegara Puskesmas Kecamatan Tambora
Puskesmas Kecamatan Gambir Puskesmas Kecamatan Koja Puskesmas Kecamatan Cengkareng Puskesmas Kecamatan Kemayoran Puskesmas Kecamatan Senen Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Puskesmas Kecamatan Johar Baru Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Rumah Tahanan Salemba Rumah Tahanan Pondok Bambu 4.
Jawa Barat
RSUD Kota Bekasi RSUD Kabupaten Bekasi RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi
RSUD Tasikmalaya RSUD Gunung Jati Cirebon
RS Marzoeki Mahdi
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-9 -
PROVINSI
NO
SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA
Puskesmas Sukarahayu Subang Puskesmas Sukma Jaya Depok
Puskesmas Bogor Timur Puskesmas Pondok Gede Puskesmas Kedung Badak Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banceuy
Rumah Tahanan Klas I Kebon Waru 5.
Banten
RSUD Kabupaten Tangerag RSUD Serang
Puskesmas Ciputat Puskesmas Cibodasari Puskesmas Cipondoh Puskesmas Jalan Emas Tangerang Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang 6.
Yogyakarta
RSJ Grhasia Yogyakarta Puskesmas Gedong Tengen
Puskesmas Umbul Harjo I Puskesmas Banguntapan II 7.
Jawa Tengah
RSUD Margono Soekarjo Purwokerto
Puskesmas Manahan Solo Puskesmas Poncol Semarang Puskesmas Parakan Temanggung 8.
Jawa Timur
RSJ Menur
Puskesmas Manukan Kulon Puskesmas Jagir Surabaya Puskesmas Kendal Sari Malang Puskesmas Gondanglegi Malang Puskesmas Bangil Pasuruan
I
JSK MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
- 10-
NO 9.
PROVINSI Bali
SATELIT PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA Puskesmas Kuta I Puskesmas Ubud II Puskesmas Tabanan III Puskesmas Abiansemal I Lembaga Pemasyarakatan Klas II Krobokan
10.
Kalimantan Barat
RSKD Provinsi Kalimantan Barat RSUD Abdul Azis Singkawang
11.
Kalimantan Timur
RS Tentara dr. R. Hardjanto Balikpapan
12.
Sulawesi Selatan
RSUD Andi Makassau Puskesmas Jumpandang Baru Puskesmas Kasi-Kasi Puskesmas Jongaya
MENTERI KESEHATAN INDONESIA,
NAFSIAH MBOI
