2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 67 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PELANGGARAN IKLAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

:

a. bahwa masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan

termasuk pelayanan pengobatan tradisional perlu diberikan perlindungan dari pelayanan yang tidak bertanggung jawab serta dari informasi berupa iklan-publikasi yang menyesatkan; b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan pelanggaran

iklan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan adanya pengawasan berkelanjutan; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Iklan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 3887); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 4252); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 4279); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);

6. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 1109 tentang Pengobatan Komplementer-Alternatif di fasilitas Pelayanan Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/per/I/2011 tentang Klinik; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 038/Menkes/SK/II/2012 tentang Tim Penilai dan Pengawasan Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 20. Peraturan


-3-

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013; 21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/ 2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. melakukan pengawasan terhadap iklan Pelayanan Kesehatan Konvensional maupun Pelayanan Pengobatan Tradisional baik yang bersifat komersial maupun yang bersifat Sosial; b. melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Konvensional maupun Pelayanan Pengobatan Tradisional yang dilakukan pada sarana Pelayanan Kesehatan secara berkelompok maupun perseorangan; c. melakukan pembinaan terhadap pemasang iklan Pelayanan Kesehatan Konvensional maupun Pelayanan Pengobatan Tradisional bila diketemukan pelanggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan; d. melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Kesehatan Konvensional maupun Pelayanan Pengobatan Tradisional yang dilakukan pada sarana Pelayanan Kesehatan secara berkelompok maupun perseorangan; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

:

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Program (16) Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan (050) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olah Raga, Pengobatan Tradisional, Kesehatan Kerja), Kode Rekening 5.2.1.01.001, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Membentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Iklan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEEMPAT


-4-

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 67 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 6 PEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PELANGGARAN IKLAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR NO 1

JABATAN DALAM TIM 2

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3

1.

Pembina

Gubernur Jawa Timur

2.

Penasehat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

Ketua

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

4.

Sekretaris

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

5.

Bidang-bidang: a. Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Iklan 1) Koordinator 2) Anggota:

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur a) Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur d) Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jawa Timur e) Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jawa Timur f) Ketua Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) Jawa Timur g) Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur h) Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya

b. Bidang


-21

2 b. Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 1) Koordinator 2) Anggota:

3

Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur b) Asisten Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur c) Direktur Reserse Umum, Kepolisian Daerah Jawa Timur d) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya e) Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, Kantor Imigrasi Klas I Surabaya f) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur g) Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Jawa Timur h) Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI) Jawa Timur i) Ketua Perhimpunan Dokter Pengembang Kedokteran Timur (PDPKT) Jawa Timur j) Ketua Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) Jawa Timur k) Ketua Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi Jawa Timur l) Kepala Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PHKK & PM) Surabaya m) Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.


2013 TENTANG

Recommend Documents