PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P. 32/Menhut-II/2013 TENTANG RENCANA MAKRO PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan;
Menimbang
:
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang–Undang …
-2-
7.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324); tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325); 16. Peraturan ...
-3-
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011; 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460); 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 66); 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1025); 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG MAKRO PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.
RENCANA
Pasal 1 Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 2 Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2013-2032 yang menjabarkan arahan yang bersifat penting, strategis dan lebih detil dari RKTN 2011-2030 dalam Pemantapan Kawasan Hutan. Pasal 3 ...
-4-
Pasal 3 Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan Pemantapan Kawasan Hutan dalam: a. penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); b. penyusunan rencana pembangunan kehutanan; c. penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan; d. mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan/atau e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Pasal 4 Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, untuk mengakomodir dinamika pembangunan kehutanan. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 887 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA
-5Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menhut-II/2013 Tanggal : 25 Juni 2013
RENCANA MAKRO PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2013 - 2032
I. PENDAHULUAN
A.
Urgensi Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang penting di Indonesia yang
memerankan fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan, sehingga wajib diurus dan dikelola secara berkesinambungan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang mana pada dasarnya prinsip dan jiwa penyelenggaraan kehutanan ini selaras dengan amanat Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945. Seluruh kawasan hutan pada dasarnya dikuasai oleh Negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, dan Pemerintah mendapatkan wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status dan fungsi kawasan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan dengan
tetap
memperhatikan
hak-hak
masyarakat
hukum
adat
sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) dan pulau guna memperoleh manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial, Pemerintah menetapkan kawasan hutan untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai
hutan
tetap.
Atas
dasar
tersebut,
penyelenggaraan
pengelolaan kawasan hutan didasarkan atas sumberdaya dan potensinya, kepastian status/fungsi dan luasan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diseluruh kawasan hutan. Permasalahan-permasalahan
dalam
pengelolaan
kawasan
hutan
yang
dihadapi sampai sejauh ini sekaligus menghambat terwujudnya kemantapan kawasan hutan dalam menjamin pengelolaan hutan lestari adalah meningkatnya kebutuhan ruang dan konflik tenurial dalam kawasan hutan berbagai sektor yang berbasis sumberdaya lahan. Faktor-faktor pemicunya antara lain pertumbuhan penduduk/kepadatan agraris, konflik kepentingan ruang, pemekaran wilayah serta konflik
kewenangan,
kemiskinan,
kepastian
dan
penegakan
hukum
yang
berkeadilan serta dinamika pembangunan sektor-sektor di luar kehutanan. Kondisi ini sebagaimana tercermin dari usulan pemerintah daerah dalam review tata ruang provinsi
dimana
hampir
setiap
provinsi
mengusulkan
adanya
perubahan
status/fungsi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain.
1
Berdasarkan hal-hal dimaksud dalam rangka perencanaan penyelengaraan kehutanan telah ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011. Sedangkan untuk mendukung RKTN dan menyelesaikan permasalahan kawasan hutan dalam pemantapan kawasan hutan diperlukan Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan (RMPKH) sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. RMPKH ini memuat target, arahan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan. B.
Tata Hubungan Kerja Perencanaan Kehutanan. Dalam Sistem Perencanaan Kehutanan (SISPERHUT) dinyatakan bahwa
RMPKH merupakan salah satu dari Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan yang disusun sebagai penjabaran dari RKTN, yang nantinya menjadi arahan bagi penyusunan rencana kehutanan di bawahnya (RKTP, RKTK, dan RKPH) bidang Pemantapan Kawasan Hutan (Gambar 1).
Gambar 1.
C.
Posisi Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan dalam Sistem Perencanaan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010.
Ruang Lingkup. 1. Penjabaran sasaran-sasaran strategis kemantapan kawasan hutan dalam RKTN 2011-2030; 2. Memuat target, arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap; 3. Jangka waktu selama 20 Tahun (2013-2032); 4. Basis analisis berupa kawasan hutan sebagaimana dalam RKTN 2011-2030.
2
D.
Alur Pikir dan Substansi Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan.
Gambar 2. Alur Pikir dan Substansi Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan
E.
Asumsi. 1. Penyelesaian masalah kawasan hutan tetap menjadi prioritas Pemerintah dalam 20 tahun mendatang; 2. Komitmen
yang
kuat
para
pemangku
kepentingan
dalam
mengimplementasikan dan mewujudkannya; 3. Kondisi lingkungan strategis (faktor eksternal) tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tetap terkendali. F.
Definisi, Prinsip dan Kriteria Kemantapan Kawasan Hutan. Kawasan hutan (Negara) yang mantap adalah wilayah tertentu yang telah
ditetapkan peruntukan dan fungsinya oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap (legal dan legitimate) serta terkelola dengan jaminan dan perlindungan hak bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip dan kriteria kemantapan kawasan hutan yang didasarkan unsurunsur utama untuk tercapainya kemantapan kawasan hutan, yaitu: 1.
Legalitas dan legitimasi kawasan hutan, dengan kriteria sebagai berikut : a. kawasan hutan dikukuhkan melalui proses yang legal dan partisipatif, untuk menjamin kepastian status dan fungsi serta bebas kepemilikan pihak ketiga; b. memiliki luasan yang cukup dan sebaran hutan tetap yang proporsional pada DAS/Pulau.
2.
Jaminan hak dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut : a. arah pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan sesuai fungsi pokok dan kelayakannya;
3
b. kepastian
ruang
kelola
sesuai
dengan
fungsi
pokok
dan
arahan
pemanfaatannya untuk memelihara keutuhan kawasan hutan; c. perlindungan hukum dan pelayanan publik dalam penyelesaian konflik kawasan hutan. 3.
Pengelolaan kawasan hutan, dengan kriteria sebagai berikut : a. ada pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak, yang memiliki kepastian wilayah pengelolaan, organisasi dan kecukupan sumberdaya manusia serta sarana prasarana pengelolaan; b. pengamanan
dan
perlindungan
kawasan
hutan,
guna
menjaga
dan
memelihara batas dan kawasan hutan. c.
data dan informasi sumberdaya hutan dan sistem sosialnya tersedia secara lengkap, terkini, dan terpercaya;
d. tertib administrasi pemanfaatan, penggunaan kawasan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan.
4
II. Kondisi Kemantapan Kawasan Hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, menetapkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat, melalui penyelenggaraan perencanaan kawasan hutan. Perencanan kawasan hutan dilakukan melalui : 1. Inventarisasi hutan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. 2. Pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. 3. Penatagunaan kawasan hutan, untuk menetapkan fungsi pokok, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang optimal secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan untuk mewujudkan
pengelolaan
hutan
yang
efisien
dan
lestari
dengan
mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat
termasuk
masyarakat
hukum
adat
dan
batas
administrasi
pemerintahan. 5. Penyusunan rencana kehutanan untuk menetapkan arah pengurusan dan pengelolaan hutan menurut jangka waktu dan skala geografis. A.
Sejarah Kawasan Hutan. Pengukuhan kawasan hutan pada dasarnya telah dimulai sejak jaman
penjajahan Belanda dan telah mengalami beberapa proses penyempurnaan sejalan dengan
berkembangnya
dan
perubahan
pola
ruang
Nasional
dan
Daerah.
Pemaduserasian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
seluruh kawasan hutan dilakukan paduserasi antara TGHK dengan peta
RTRWP. Pemaduserasian ini dalam upaya menetapkan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk mendukung proses pembangunan yang harus berjalan untuk sektor-sektor lain di luar kehutanan. Dengan demikian pengukuhan status kawasan hutan berupa register kawasan hutan, hasil Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau penunjukan kawasan hutan, penataan batas serta penetapan kawasan hutan merupakan ketetapan hukum kawasan hutan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
5
Berikut adalah proses sejarah kawasan hutan dimaksud : 1. Pada era sampai dengan 1980-an penunjukan kawasan hutan didasarkan atas penunjukan/penetapan parsial menjadi register-register kawasan hutan. 2. Pada era 1980-an dilakukan penunjukkan/penetapan atas kesepakatan semua pihak berupa Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). 3. Pada era 1990-an, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
tentang
Penataan
Ruang,
penunjukan
kawasan
hutan
dilakukan
berdasarkan paduserasi antara Peta TGHK dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 4. Terakhir penunjukkan kawasan hutan dilakukan melalui pengintegrasian dengan review RTRWP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Gambar 3).
Gambar 3. Sejarah Kawasan Hutan Indonesia
Berikut disajikan perkembangan luas kawasan hutan dari sejak era TGHK yang telah mengakomodir kebutuhan sektor lain non-kehutanan dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan. Tabel 1. Data Perubahan Luas Kawasan Hutan Sejak Era TGHK Sampai Sekarang
FUNGSI
TGHK (1980-an)
PENUNJUKAN HASIL
KAWASAN
PADUSERASI (1999-
HUTAN
2000)
RKTN 2011-2030
KSA/KPA
19.23
22.43
26.82
HL
29.33
31.60
27.67
HPT
29.44
22.50
19.68
HP
32.99
36.65
38.17
110.99
113.19
112.34
36.04
22.79
18.34
147.03
135.98
130.68
Hutan Tetap HPK JUMLAH
6
B.
Kondisi Kawasan Hutan. Berdasarkan peta kawasan hutan yang dimutakhirkan atas perkembangan
pengukuhan kawasan dan hasil revisi tata ruang provinsi sampai dengan April 2011, kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia seluas 130,68 juta ha (68,4% dari luas daratan). Menurut fungsinya, kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi (HK) 26,82 juta ha, hutan lindung (HL) 28,86 juta ha, hutan produksi (HP) 32,60 juta ha, hutan produksi terbatas (HPT) 24,46 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 17,94 juta ha (Gambar 4).
Gambar 4. Peta Kawasan Hutan Indonesia.
Kondisi penutupan hutan berdasarkan data hasil penafsiran citra satelit tahun 2009 diketahui bahwa 68,6% kawasan hutan atau seluas 89,64 juta ha dalam kondisi berhutan (41,26 juta ha hutan primer, 45,55 juta ha hutan sekunder, 2,82 juta ha hutan tanaman), sedangkan 41,04 juta ha atau 31,4% dalam kondisi tidak berhutan (Gambar 5).
Gambar 5.Kondisi Tutupan Hutan Indonesia Berdasarkan Citra Satelit Tahun 2009.
7
C.
Pengukuhan Kawasan Hutan. Kondisi pengukuhan kawasan hutan yang telah dilaksanakan sampai saat
ini: 1. Kawasan hutan yang telah ditetapkan sampai tahun 2012 melalui Keputusan Menteri Kehutanan seluas 21,07 juta hektar atau sekitar 16,3%, namun kawasan yang telah ditata batas dalam rangka penyelesaian pihak ketiga sepanjang 219.206 Km dari total panjang batas 282.323 Km; 2. Kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk penyediaan ruang sektor non kehutanan seluas 7,6 juta ha, berasal dari HPK dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); 3. Pengakuan terhadap kawasan hutan dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga masih rendah; 4. Konflik/klaim kepemilikan pihak ketiga atas kawasan hutan masih tinggi. D.
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 1. Pemanfataan hutan diluar kawasan konservasi telah mencapai 35 juta Ha; 2. Sebagian besar kawasan konservasi telah dikelola, namun izin pemanfaatan di dalam hutan konservasi sebanyak 25 izin seluas 2.666 Ha; 3. Penggunaan Kawasan hutan untuk sektor non kehutanan seluas 274.000 Ha; 4. Konflik pemanfaatan kawasan hutan masih tinggi; a. izin pemanfaatan hasil hutan yang berada di HPK seluas 3,48 juta Ha; b. izin pemanfaatan hasil hutan tanaman yang berada di HPT seluas 2,28 juta Ha.
E.
Keamanan Kawasan Hutan. 1. Kawasan hutan belum seluruhnya “clear and clean” antara lain: batas-batas kawasan hutan belum jelas dan adanya konflik kawasan; 2. Pemeliharaan/ pengamanan kawasan hutan masih rendah; 3. Partisipasi masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan masih rendah; 4. Proses penegakan hukum terkait kawasan hutan belum sepenuhnya tuntas memberikan kepastian hukum.
F.
Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan. 1. Kawasan hutan belum seluruhnya dikelola sampai tingkat tapak; 2. Peraturan-perundangan yang ada belum lengkap dan operasional; 3. Basis data dan sistem informasi kawasan hutan belum terintegrasi; 4. Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola kawasan hutan masih terbatas; 5. Hubungan antar penyelenggara kehutanan belum optimal.
8
III. Kondisi yang Diinginkan 1. Luas dan status kawasan hutan yang harus dipertahankan 20 tahun ke depan seluas 112,34 juta ha dan bebas konflik tenurial jangka panjang; 2. Luas kawasan HK akan tetap dipertahankan/dijaga keberadaannya dan permasalahan hak-hak pihak ketiga serta konflik jangka panjang dapat terselesaikan; 3. Luas
kawasan
HL
dan
HP
dipertahankan
dan
dimanfaatkan
dengan
perubahan peruntukan/fungsi yang diperkenankan tidak lebih dari 20 % dan tidak ada tumpang tindih areal pemanfaatan atau pengunaan kawasan hutan; 4. Perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan sampai tahun 2030 maksimal tidak lebih dari seluas 18,34 juta ha, dalam rangka penyelesaian konflik lahan dan pemenuhan kepentingan sektor non kehutanan/pemda dan masyarakat terkendali; 5. Seluruh kawasan hutan dikelola oleh KPH untuk menjamin pengelolaan secara lestari; 6. Seluruh
kawasan
hutan
dimanfaatkan
sesuai
fungsi
pokok,
arahan
pemanfaatan dan kelayakannya guna menjamin sebesar besarnya manfaat ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; 7. Perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan terkendali dan sinergis dengan pembangunan di luar sektor kehutanan.
9
IV. Situasi Permasalahan Kemantapan Kawasan Hutan A.
Eksternal. 1. Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan. 2. Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor. 3. Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor. 5. Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan. 6. Belum mantapnya penyelenggaraan desentralisasi bidang kehutanan. 7. Beragamnya persepsi terhadap hutan dan kawasan hutan. 8. Masyarakat belum seluruhnya merasakan manfaat kawasan hutan. 9. Penyelesaian
legalitas
kepemilikan
hak
masyarakat
dalam
kawasan
hutanbelum sepenuhnya terselesaikan. B.
Internal. 1. Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan. 2. Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya. 3. Belum terintegrasinya sistem penyediaan data/informasi sumberdaya hutan termasuk sistem sosialnya (kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, data sosek masyarakat, konflik sosial kawasan hutan). 4. Belum terbangunnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan. 5. Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan.
C.
Isu Strategis Pemantapan Kawasan Hutan. Berdasarkan permasalahan eksternal dan internal terdapat 3(tiga) isu
strategis dalam pemantapan kawasan hutan guna terwujudnya kawasan hutan yang legal dan legitimate serta terjaminnya hak dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat (Gambar 6.): 1. Penertiban dan penegakan hukum atas kawasan hutan. 2. Penyelesaian konflik kawasan hutan. 3. Perbaikan tata kelola kawasan hutan.
10
A. PENERTIBAN PENEGAKAN HUKUM
Legal,Legitimate, Terkelola, Jaminan hak dan perlindungan
B. PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
C. PERBAIKAN TATA KELOLA KAWASAN HUTAN
Gambar 6. Isu Strategis Kemantapan Kawasan Hutan.
11
V. Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan A. Prinsip Pelaksanaan Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan. Dalam pelaksanaan RMPKH didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan, tata kelola, ekonomi dan hubungan kelembagaan: 1. Hukum dan keadilan: kepastian hukum; keragaman hukum dan kebudayaan; penghormatan hak asasi manusia; serta keadilan, termasuk keadilan gender; 2. Tata kelola: partisipasi; transparansi; dan akuntabilitas; 3. Ekonomi: kesetaraan; pemberdayaan; kesejahteraan; serta kelestarian hutan; 4. Hubungan kelembagaan: pelimpahan kewenangan dan desentralisasi; kerjasama para pihak; dan koordinasi antar sektor. B.
Kebijakan Umum Pemantapan Kawasan hutan.
12
C.
Strategi Pemantapan Kawasan Hutan dan Pentahapannya.
Tabel 2. Matriks Kebijakan dan Strategi Umum Pemantapan Kawasan Hutan. Milestone Kebijakan
Strategi Memperkuat sinergitas dan perencanaan
ruang
dan
2013-
2018-
2023-
2028-
2017
2022
2027
2032
sinkronisasi peraturan. pengembangan
wilayah.
√
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Mengembangkan sistem pengendalian kawasan hutan secara optimal. Mengembangkan sistem penilaian kawasan hutan yang berkelanjutan. Memantapkan perencanaan kehutanan berbasis spasial
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Perencanaan ruang dan pengembangan
Meningkatkan koordinasi dan integrasi KH dengan Tata Ruang Nasional/Daerah/kabupaten.
wilayah
Mengarusutamakan
KPH
pengelolaan dan
pengelolaan kawasan hutan.
pemanfaatan
Meningkatkan
kawasan hutan
Wilayah KPH.
integrasi
sebagai
pusat
pemanfaatan
pelayanan
Hutan
dalam
Menyediakan jumlah SDM pengelola kawasan hutan yang cukup dan memadai. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola kawasan hutan. Meningkatkan
penerapan
teknologi
pengelolaan
kawasan hutan. Menyediakan sarana dan prasarana pengelola kawasan hutan. Memperkuat
sinergitas
dan
sinkronisasi
peraturan
pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan
√ √
hutan. Mempercepat penetapan kawasan hutan Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan Pengukuhan dan Memperkuat sistem pengukuhan KH yang berkeadilan penyelesaian
dan partisipatif
konflik tenurial
Memperkuat
kawasan hutan
penegakan hukum kawasan hutan.
kerjasama
dalam
penertiban
dan
Mengintegrasikan wilayah hutan adat dan ruang kelola masyarakat dalam kawasan hutan. Meningkatkan kepastian hak hutan adat dan ruang kelola masyarakat adat dalam kawasan hutan. Mengembangkan
pola
dan
kerjasama
penyelesaian
konflik dengan pihak lain. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan. Mengembangkan data dan informasi SDH serta sistem Inventarisasi dan sosialnya yang cepat, akurat dan terpercaya/terkini.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
pemantauan
Mengintegrasikan sistem data informasi SDH.
√
√
sumber daya
Memperkuat sistem pemantauan sumberdaya hutan.
√
√
hutan
Memperkuat pemetaan geospasial yang cepat, akurat
√
√
dan terintegrasi.
13
Milestone Kebijakan
Strategi Menertibkan izin-izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan.
Pengendalian/p enertiban ruang kawasan hutan
Menyelesaikan tumpang tindih
pemanfaatan KH atau
penggunaan kawasan hutan. Mengendalikan
perubahan
dan
pemberian
izin-izin
pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan. Memperkuat sistem pengendalian dan audit kawasan hutan. Memperkuat sistim administrasi PNBP dari kawasan hutan.
D.
2013-
2018-
2023-
2028-
2017
2022
2027
2032
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Prioritas Kebijakan Regional/Pulau.
Tabel 3. Matriks Prioritas Kebijakan Regional/Pulau. Wilayah
Kebijakan Regional/Pulau Pemantapan Kawasan Hutan a. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan
serta menyelesaikan
konflik kawasan hutan khususnya konflik pemanfaatan dan penggunaan JAWA
kawasan hutan
termasuk penyelesaian lahan pengganti pelepasan/ tukar
menukar kawasan hutan. b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan. a. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan
serta menyelesaikan
konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan SUMATERA
kawasan hutan.
b. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan hutan c. mengendalikan perubahan-perubahan kawasan hutan. a. meningkatkan kepastian status KH melalui percepatan penetapan kawasan hutan.
b. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan KALIMANTAN
serta menyelesaikan
konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
c. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan hutanMengendalikan perubahan-perubahan kawasan hutan.
a. meningkatkan kepastian status kawasan hutan melalui percepatan penetapan kawasan hutan.
b. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan SULAWESI
serta menyelesaikan
konflik kawasan hutan khususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
c. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan hutan.
a. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan
serta menyelesaikan
konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
b. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan MALUKU
hutanMengendalikan kawasan hutanberbasis pulau.
14
Wilayah
Kebijakan Regional/Pulau Pemantapan Kawasan Hutan a. menertibkan , penegakan hukum kawasan hutan serta menyelesaikan konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan kawasan
BALI DAN
hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
NUSA TENGGARA
b. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan hutan.
c. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan. d. mengendalikan kawasan hutanberbasis pulau. a. meningkatkan kepastian status kawasan hutan melalui percepatan penetapan kawasan hutan.
b. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan
serta menyelesaikan
konflik kawasan hutan khususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan PAPUA
kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
c. meningkatkan pengakuan hak hutan adat dan ruang kelola masyarakat adat. d. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan hutan.
E.
Prioritas Kebijakan pada tiap Arahan Pemanfaatan.
Tabel 4.Matriks Prioritas Kebijakan pada setiap Arahan Pemanfaatan. Arahan Pemanfaatan RKTN 2011-2030
Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan
mempertahankan luas HK dan menyelesaikan permasalahan hak-hak pihak ketiga serta konflik
Kawasan Untuk Konservasi
jangka panjang.
mengoptimalkan pengelolaan HK.
mengembangkan data dan informasi yg akurat dan teritegrasi.
Kawasan Untuk Perlindungan Hutan
mempertahankan HP dan HL dan memanfaatkan
Alam dan Lahan Gambut
dengan
Kawasan Untuk Rehabilitasi
diperkenankan tidak lebih dari 20 % dan tidak
Kawasan Untuk Pengusahaan Skala
ada tumpang tindih areal pemanfaatan atau
Besar
pengunaan kawasan hutan.
perubahan
mengarusutamakan
peruntukan/fungsi
KPH
sebagai
yang
pusat
pelayanan pengelolaan kawasan hutan.
mengembangkan data dan informasi yg akurat dan teritegrasi.
meningkatkan kepastian status kawasan hutan melalui percepatan penetapan kawasan hutan.
mengendalikan perubahan dan pemberian alas
Kawasan Untuk Pengusahaan Skala
hak pemanfaatan atau penggunaan kawasan
Kecil
hutan.
menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan.
15
Arahan Pemanfaatan RKTN 2011-2030
Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan
mengendalikan
penggunaan
ruang
kawasan
hutan untuk kegiatan non kehutanan sampai tahun 2030 maksimal seluas 18,34 juta Ha.
Kawasan Untuk Non Kehutanan
menyelesaikan konflik lahan dan kepentingan sektor non kehutanan/pemda dan masyarakat.
F.
mendorong terbangunya Hutan Rakyat.
Pengarusutamaan RMPKH. Untuk
memastikan
RMPKH
ini
digunakan
sebagai
landasan
dalam
pemantapan kawasan hutan, diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut: 1. Melengkapi penjabaran RKTN bidang pemantapan kawasan hutan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Regional dan Kabupaten/Kota bidang Pemantapan Kawasan Hutan. 2. RMPKH menjadi pedoman dalam rencana pembangunan kehutanan. 3. Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan antar sektor dan daerah. 4. Penguatan dan pengendalian program kegiatan pemantapan kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan.
16
VI. Penutup Kementerian Kehutanan telah menetapkan RKTN Tahun 2011- 2030 melalui Permenhut
Nomor:
P.49/Menhut-II/2011
yang
memberikan
arahan
makro
pemanfaatan ruang kawasan hutan selama 20 tahun kedepan. Guna menjamin terwujudnya dan tercapainya sasaran strategis sebagaimana RKTN 2011-2030 bidang pemantapan kawasan hutan, disusun RMPKH untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat target, arah kebijakan dan strategi bidang pemantapan kawasan hutan. Rencana ini selanjutnya akan melengkapi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKTN 2011-2030 tersebut, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemantapan kawasan hutan ke depan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan KPH serta hambatan
pencapaian
pemantapan
kawasan
hutan
debottlenecking terhadap dan
kegiatan-kegiatan
pemantapan kawasan hutan pada berbagai tingkat pengelolaan kawasan hutan.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN
17
18
Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menhut-II/2013 Tanggal : 25 Juni 2013
PETA INDIKATIF KEMANTAPAN KAWASAN HUTAN INDONESIA
