2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 239 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperlukan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang akurat sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara, sehingga perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011; 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013; 17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN


-3-

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. menyiapkan bahan untuk penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013; b. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Instansi terkait, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; c. memberikan bimbingan, fasilitasi, supervisi, pembinaan dan sosialisasi tentang pelaksanaan penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 kepada Tim Teknis Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Petugas Pemutakhiran Data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Kabupaten/Kota; d. melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 di Kabupaten/Kota; e. melaksanakan kompilasi dan rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 hasil pelaksanaan Tim Teknis Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 Kabupaten/Kota se Jawa Timur; f. melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugas penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Tim Teknis Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 Kabupaten/Kota.

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEEMPAT


-4-

KEEMPAT

:

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Program (16) Program Kependudukan, Kegiatan (001) Penataan Administrasi Sistem Nomor Induk Kependudukan, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 239 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 3 APRIL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR NO.

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1

2

3

1.

Pengarah

a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

Ketua

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Provinsi Jawa Timur

3.

a. Sekretaris

Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

b. Wakil Sekretaris

4.

Anggota:

dan

a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur b. Wakil dari Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d. Wakil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur e. Wakil dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur f. Wakil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur h. 10 (sepuluh) orang staf Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN


-2-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.


2013 TENTANG

Recommend Documents