BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/45/KUM/2013 TENTANG PENUGASAN PENYULUH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN, PERSONALIA BALAI PENYULUHAN KECAMATAN, KOORDINATOR PENYULUH KECAMATAN DAN PENYULUH WILAYAH BINAAN SE KABUPATEN BARITO KUALA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mendukung revitalisasi penyuluhan di Kabupaten Barito Kuala perlu penataan Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat kabupaten, tingkat Balai Penyuluhan Kecamatan dan tingkat wilayah binaan desa;
b.
bahwa guna meningkatkan kinerja aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan perlu penugasan mereka pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
9.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 403);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17). MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Menugaskan Penyuluh Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten, Personalia Balai Penyuluhan Kecamatan, Koordinator Penyuluh Kecamatan dan Penyuluh Wilayah Binaan yang nama, jabatan dan wilayah kerja/binaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut : A.
Tugas Penyuluh Kabupaten
Kelompok
Jabatan
Fungsional
1. Menyusun Program dan Programa Penyuluhan tingkat kabupaten, yang berkenaan dengan program pertanian, perikanan dan kehutanan ; 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RKTP);
3. Bertindak sebagai narasumber/fasilitator pada pelatihan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, kelompok masyarakat sasaran di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK); 4. Menyediakan, menyebarkan dan menyampaikan berbagai informasi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; 5. Mengembangkan teknologi spesifik lokasi melalui studi/pembelajaran dan percontohan bersama petani, Pembudidaya ikan, nelayan , kelompok masyarakat sasaran peneliti, perguruan tinggi dan swasta; 6. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelembagaan tani – nelayan, kelompok masyarakat sasaran serta pelaku agribisnis lainnya; 7. Memfasilitasi petani/kelompoktani, pembudidaya ikan dan nelayan, kelompok masyarakat sasaran dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan; 8. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat kabupaten; 9. Menginventarisir berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijakan 10. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten. B.
Tugas Personalia Balai Penyuluhan Kecamatan : 1. Memfasilitasi penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan; 2. Memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan , pelaku utama dan pelaku usaha dan kelompok masyarakat sasaran di BPK; 3. Menyediakan, menyebarkan dan menyampaikan informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; 4. Mengembangkan teknologi spesifik lokasi melalui studi/pembelajaran dan percontohan bersama petani, pembudidaya ikan/nelayan, kelompok masyarakat sasaran, peneliti, perguruan tinggi dan swasta; 5. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelembagaan tani dan nelayan serta pelaku agribisnis lainnya; 6. Memfasilitasi petani/kelompoktani, pembudidaya ikan dan nelayan, kelompok masyarakat sasaran dalam penyusunan RDK/RDKK dan mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan; 7. Memfasilitasi forum penyuluhan; 8. Menginventarisir permasalahan sebagai umpan balik untuk diteruskan ke lembaga berkompeten di tingkat Kabupaten; 9. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan tingkat BPK.
C.
Tugas Koordinator Penyuluh Kecamatan : 1. Mengkoordinasi penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kecamatan; 2. Mengkoordinasi pengembangan mekanisme, tatakerja dan metode serta materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan; 3. Mengkoordinasi pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan dan kelembagaaan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan; 4. Mengkoordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan;
D.
Tugas Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan : 1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP); 2. Menyediakan, menyebarkan dan menyampaikan informasi teknologi pertanian, 3. Mengembangkan teknologi spesifik lokasi melalui studi/pembelajaran dan percontohan bersama petani, peneliti, perguruan tinggi dan swasta; 4. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya; 5. Memfasilitasi petani/kelompoktani dalam penyusunan RDK/RDKK dan mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan; 6. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat Desa; 7. Mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi pelaku utama dan keluarganya dalam berusahatani; 8. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan diwilayah binaan masing-masing.
E.
Tugas Penyuluh Perikanan Wilayah Binaan : 1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Perikanan (RKTP); 2. Menyediakan, menyebarkan dan menyampaikan informasi teknologi perikanan; 3. Mengembangkan teknologi spesifik lokasi melalui studi/pembelajaran dan percontohan bersama pelaku Usaha dan Pelaku Utama Perikanan, peneliti, perguruan tinggi dan swasta; 4. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelembagaan Pembudidaya ikan dan nelayan serta pelaku agribisnis lainnya; 5. Memfasilitasi petani pembudidaya ikan dalam penyusunan RDK/RDKK dan mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan; 6. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat Desa; 7. Mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi pelaku utama dan keluarganya dalam berusahatani; 8. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan diwilayah binaan masing-masing.
F.
Tugas Penyuluh Kehutanan Wilayah Binaan : 1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTP); 2. Menyediakan, menyebarkan dan menyampaikan informasi teknologi kehutanan; 3. Mengembangkan teknologi spesifik lokasi melalui studi/pembelajaran dan percontohan bersama petani, peneliti, perguruan tinggi dan swasta; 4. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelompok masyarakat sasaran serta pelaku agribisnis lainnya; 5. Memfasilitasi kelompok masyarakat sasaran dalam penyusunan RDK/RDKK dan mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan; 6. Melaksanakan forum penyuluhan Kehutanan tingkat Kecamatan dan Desa. 7. Mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi Kelompok masyarakat dan keluarganya dalam mengelola usaha-usaha kehutanan , pelastarian hutan dan lingkungan; 8. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan diwilayah binaan masing-masing.
KETIGA
:
Mereka yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber biaya lain yang tidak terikat.
KELIMA
:
Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Kuala ini, maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/220/KUM/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 4 Pebruari 2013 BUPATI BARITO KUALA, TTD
H. HASANUDDIN MURAD
