GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 944 /KPTS/013/2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMKN I OMBEN DESA SOGIAN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana pendidikan serta kualitas sumber daya manusia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Kabupaten Sampang merencanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN I Omben di Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sesuai Surat Bupati Sampang tanggal 30 September 2013 Nomor 420/2549/434.101/2013 perihal Permohonan SK Penetapan Lokasi USB; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah dilakukan konsultasi publik sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN I Omben Kabupaten Sampang tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 050/05/022.2.BAKP/2013 dan telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tanggal 4 Oktober 2013 Nomor 40/2013 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang tanggal 18 Oktober 2013 Nomor 050/677/434.202/2013 perihal Keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN I Omben Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 15. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN I Omben Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, seluas 15.000 m² kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, dengan Peta Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran. : Untuk mendapatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, sesuai ketentuan yang berlaku; c. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja dari desa-desa yang terkena proyek pembangunan tersebut.
KETIGA
KEEMPAT
:
:
a. Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan tanah belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; b. Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diajukan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan. Pengawasan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah di Kabupaten Sampang serta melaporkan hasil-hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, setiap triwulan. KELIMA
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4-
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 27 Desember 2013.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya 7. Sdr. Bupati Sampang di Sampang. 8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang di Sampang. 9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang di Sampang.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
