MENTEHI I(EUANGAN IEPUULIIC INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 9 2 /PMK.08/2013
TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri belum mengatur kemungkinan bagi Badan Layanan Umum u n t u k melakukan pembelian Surat Utang Negara dengan cara private placement di pasar perdana domestik;
b. bahwa u n t u k memberikan landasan hukum a t a s pelaksanaan pembelian Surat Utang Negara dengan cara private placement oleh Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri;' c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Domestik;
: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama;
Nomor
1341PMK.08120 1 3
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT LTTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DOMESTIK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
2.
Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3.
Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4.
Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SUN yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
5.
Private Placement adalah metode penjualan SUN yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (terms a n d conditions) SUN sesuai kesepakatan.
6.
Pihak. adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di manapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing di manapun mereka berkedudukan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama.
7.
Bank Indonesia adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
8.
Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
9.
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
11. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama. 12. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang. 13. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. 14. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN. 15. Hari Kerja adalah hari dimana operasional pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
sistem
(1) Penjualan SUN dengan cara Private Placement diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan. (2) Penyelenggaraan penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktorat Surat Utang Negara. BAB I1 TUJUAN PENJUALAN SUN DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT Pasal 3 Penjualan SUN dengan cara Private Placement dilakukan antara lain dengan tujuan sebagai berikut: a. memenuhi target pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) netto tahun anggaran berjalan; b, mendapatkan sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang terbaik pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi terutama pada saat kondisi pasar sedang bergejolak; c. melakukan diversifikasi instrumen SUN; d. memperluas basis investor; d a n / atau I
-4-
e.
menutup kekurangan kas jangka pendek.
BAB I11 KETENTUAN DAN PERSYARATAN Pasal 4 (1) Setiap Pihak dapat membeli SUN dengan cara Private Placement. (2) Pembelian SUN dengan cara Private Placement oleh Pihak selain Bank Indonesia, LPS, BLU, Pemerintah Daerah dan Dealer Utama, hanya dapat dilakukan melalui Dealer Utama. (3) Pembelian SUN dengan cara Private Placement oleh Bank Indonesia, LPS, BLU dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui Dealer Utama atau tanpa melalui Dealer Utama.
Pasal 5
( I ) Dealer Utama dapat membeli SUN dengan cara Private Placement baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak. (2) Bank Indonesia, LPS, BLU d a n Pemerintah Daerah melakukan pembelian SUN dengan cara Private Placement hanya untuk dan atas nama sendiri. (3) Bank Indonesia dapat membeli SUN dengan cara Private Placement hanya untuk SPN.
Pasal 6
(I)
Penyampaian penawaran pembelian SUN oleh Dealer Utama baik untuk d a n atas nama sendiri maupun untuk d a n atas nama Pihak adalah minimal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga r a t u s miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.
( 2 ) Penyampaian penawaran pembelian SUN oleh BLU atau
Pemerintah Daerah tanpa melalui Dealer Utama adalah minimal sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.
(3) Penyampaian penawaran pembelian SUN oleh Bank Indonesia a t a u LPS tanpa melalui Dealer Utama, adalah
minimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) u n t u k 1 (satu) seri.
(1) Pembelian SUN dengan cara Private Placement dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri Keuangan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a.
surat penawaran pembelian yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara dengan menggunakan formulir surat penawaran sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.
surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai ketersediaan dana untuk melakukan pembelian SUN dengan cara Private Placement, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
c.
surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN, dalam ha1 pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan d a n / a t a u menandatangani dokumen kesepakatan, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Penawaran pembelian SUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,paling kurang memuat: a. jenis SUN (Obligasi Negara d a n / a t a u SPN); b. status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan); c. volume; ,d. jatuh tempo; e. kupon atau tanpa kupon; f. Imbal Hasil atau harga; g. besaran kupon, dalam ha1 SUN dengan kupon; dan h . tanggal Setelmen. (3) Tata cara penjualan SUN dengan cara Private Placement berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. I
Pasal 8 ( I ) Penawaran pembelian SUN yang diajukan oleh Pihak ditindaklanjuti oleh DJPU c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penawaran pembelian. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat berupa: a. pembahasan lebih lanjut antara DJPU c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan Pihak; atau b. penolakan Pemerintah atas penawaran pembelian SUN oleh Pihak. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain: a. jenis SUN; b. jatuh tempo; c. volume; d. harga; dan e. tanggal Setelmen. (4) Penolakan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. kepentingan pengelolaan portofolio SUN; c. kondisi pasar SUN; danlatau d. posisi kas Pemerintah.
(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pihak melalui surat Direktur Jenderal.
BAB IV
PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT Pasal9 Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang: a.
menetapkan hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement sesuai dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
b.
menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut. 1 ) ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN;
2 ) adendum ketentuan conditions) SUN;
dan
persyaratan
(terms and
3) surat-surat kepada agen penatausahaan, kliring, dan
Setelmen; dan 4) surat-surat kepada agen pembayar bunga dan pokok
SUN. Pasal 10 Penetapan hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa menerima seluruh, menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian SUN yang disampaikan. Pasal 11 Setelmen Penjualan SUN dengan cara Private Placement dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5), setelah tanggal kesepakatan. Pasal 12 Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan Setelmen penjualan SUN dengan cara Private Placement mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 13 Dalam ha1 pembelian SUN dengan cara Private Placement dilakukan oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak, Dealer Utama bertanggungjawab melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen.
Pasal 14
(1) Dalam ha1 Bank Indonesia, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, a t a u Dealer Utama tidak menyerahkan dana sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen, penjualan SUN dengan cara Private Placement dinyatakan batal. (2) Dalam ha1 Dealer Utama tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen, DJPU melaporkan Dealer Utama kepada otoritas terkait.
Pasal 15 (1) Pengumuman hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement kepada publik dan otoritas terkait dilakukan pada tanggal Setelmen. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang meliputi: a. volume; b. seri SUN; c. tingkat bunga (kupon)/Imbal Hasil atau harga; dan d. tanggal jatuh tempo. BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 16 D e s e m b e r 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di J a k a r t a padatanggal 16 D e s e m b e r 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 13 NOMOR 14 7 8 Salinan sesuai dengan aslinya ICEPALA BIRO UMUM u.b. ICEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO NIP 195904201984021001
MENTERl KEUANGAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ICEUANGAN N O M O R 1 92 / P M I < . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG P E N J U A L A N S U R A T UTANG N E G A R A DENGAN C A R A PRIVATE PLACEMENT DI P A S A R P E R D A N A DOMESTIIC
REPUBLIK INDONESIA
Contoh Surat Penawaran Pembelian (KOP SURAT INSTITUSI/ PERUSAHAAN) Tempat, [tanggal, bulan, tahun] Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Gedung Frans Seda Lantai 2 J1. Dr. ahi id in Raya Nomor 1 Jakarta 10710 Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan penawaran pembelian SUN dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik. Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut: : (Surat Perbendaharaan Negara/Fixed Ratelvariable Rate/Zei-o Jenis SUN Coupon) *(diisi sesuai dengan jenis S U N yang dikehendaki) Status SUN : (DiperdagangkanITidak diperdagangkan) *(diisi sesuai dengan status S U N yang dikehendaki)
: Rp ... /US$ ... Volume Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy Imbal Hasil (Yield): ...% atau Harga : ...% Besaran Kupon : ...O h Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy
Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Domestik. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. [nama institusi/ perusahaan] (Surat ini ditandatangaru ole11 Pejabat yang berwenang m t u k bertindak atas naina Pil~aksesuai peraturan/ketentua~ yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))
ttd. [Nama Pejabat yang berwenang] [Jabatan]
Tembusan: Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
----
Salinan sesuai deilgan aslinya ICEPALA B I R O U M U M u.b. ICEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
GIARTO NIP195904201984021001
MENTERI KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
LAMPIRAN 11 PERATURAN MENTERI ICEUANGAN NOMOR 1 9 2/PMK.08/2013 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT Dl PASAR PERDANA DOMESTIIC
Contoh Surat Pernvataan (KOP SURAT INSTITUSI / PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN Pada hari ini,
...
tanggal (dd-mm-yyyy) bertempat di ... , (nama) bertindak selaku
(jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (institusi/perusahaan), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mematuhi
segala ketentuan
sebagaimana diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Domestik dan telah menyediakan dana untuk pembelian SUN dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik sesuai dengan penawaran yang kami sampaikan. [nama institusi/perusahaan] (Surat i ~ uditandatangani di atas lneterai cukuy oleh Pejabat yang berwenmg untuk bertindak atas nama Pil~ak sesuai peraturan/ketentuan yang bedaku pada h~stitusi/perusahaa~, disertai stempel institusi/peru$ahaan (apabila ada))
ttd. [Nama Pejabat yang berwenang] [Jabatan]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIIC INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Salinan sesuai dengan aslinya ICEPALA BIRO U M U M u.b. ICEPALA BAGIAN T.U . KEMENTERIAN
GIARTO NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 9 8 4 0 2 1 0 0 1
MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN Ill PERATURAN MENTERI ICEUANGAN NOMOR 19 2 / P ~ I C . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DOMESTIK
Contoh Surat Kuasa SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat kantor : Telepon kantor: Faksimili memberi kuasa kepada: Nama Jabatan Alamat kantor : Telepon kantor : Faksimili untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepaltatan dalam rangka penjualan SUN dengan cara Private Placement di pasar perdana domestik yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions)~ u r a Utang t Negara. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Dikeluarkan di . . . pada tanggal . .. Penerima Kuasa ttd. [Nama] [Jabatan]
Pemberi Kuasa (Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai culcup oleh Pejabat yang benvenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusil perusahaan, disertai stempel institusil perusahaan (apabila ada))
Salinan sesuai dengan aslinya ICEPALA BIRO UMUM u.b. ICEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
ttd.
[Nama] [Jabatan]
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRJ GIARTO NIP 19590420198402 1001
s*n,.,
Cl$l::Cij
.i.::i.y'4\$g
. . *.
, .. ,,.
A ..
i.,j.:! f';$,E (,$!.,$;i,:;,;$y,j ti,. if.&i) i , j f > , ! ! :,;;1,+,
LAMPIRAN 1V PERATURAN MENTERI ICEUANGAN NOMOR 1 9 2 / P M K . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DOMESTII<
NEGARA
TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DOMESTIK 1. Pihak menyampaikan surat penawaran pembelian SUN dengan cara Private Placemet kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, yang dilampiri:
a. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Domestik, serta pernyataan ketersediaan dana untuk pembelian SUN; b. Surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN, dalam ha1 pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara akan menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, dengan ketentuan sebagai berikut:. a.
Dalam ha1 tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak baik secara lisan maupun tertulis mengenai jadwal pembahasan.
b.
Dalam ha1 tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, maka pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
4. Dalam pelaksanaan pembahasan, Pihak diwakili oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil pembahasan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. 5. Hasil pembahasan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara ditindaklanjuti dengan:
a. Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan, (terms and conditions) SUN oleh pejabat yang mewakili Fihak dan pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam ha1 penawaran pembelian diterima seluruhnya atau diterima sebagian; atau b.
Penyampaian s u r a t Direktur Jenderal kepada Pihak mengenai penolakan penawaran pembelian,, dalam ha1 tidak terjadi kesepakatan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 1
MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA
6. Hasil penjualan SUN sesuai dengan dokumen kesepakatan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dan ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara kepada Pihak.
8. Ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam angka G dan dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN, atau adendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN serta surat-surat terkait penjualan SUN dengan cara Private Placement yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Men teri Keuangan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan, kliring, dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN. 9. Hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement diumumkan kepada publik
dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Salinail sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
u.b. KEPALA BAGIAN T.U. ICEMENTERIAN
GIARTO NIP 195904201984021001
