KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KEPMEN-KP/2013 TENTANG STANDARDISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan kendaraan dinas guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/SJ/2010 tentang Standardisasi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Mengingat :
b.
bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standardisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
3.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 90);
4.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
5. Peraturan …
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDARDISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
KESATU
:
Menetapkan standardisasi kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi, yang meliputi jabatan, jumlah, kendaraan, dan kisaran kapasitas/isi silinder, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas: a. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. b. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran bagi pejabat eselon I, pejabat Eselon III, Pejabat eselon IV, dan Pejabat Eselon V.
KETIGA
:
Kendaraan dinas jabatan dan operasional berwarna hitam.
KEEMPAT
:
Penetapan standardisasi kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak termasuk kendaraan dinas operasional yang bersifat khusus, antara lain kendaraan dinas antar jemput pegawai, ambulan, mobil tahanan, mobil laboratorium, dan mobil angkutan barang.
KELIMA
:
Kendaraan dinas yang telah digunakan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan masih tetap dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sampai dengan dihapuskannya kendaraan dinas tersebut dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
KEENAM
:
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/SJ/2010 tentang Standardisasi Kendaraan Bermotor Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2
KETUJUH …
KETUJUH
:
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada masing-masing unit kerja sesuai dengan kemampuan anggaran.
KEDELAPAN
:
Keputusan Menteri ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SHARIF C. SUTARDJO
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39/KEPMEN-KP/2013 TENTANG STANDARDISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
STANDARDISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
A. Pusat No 1
Jabatan
Jumlah
Kendaraan Dinas Operasional Dinas
1
Roda Empat
1.800 cc - 2.200 cc
1
Roda Empat
2.400 cc – 2.700 cc
1
Roda Empat
1.800 cc - 2.200 cc
Roda Empat
1.300 cc - 1.600 cc
Pimpinan unit kerja eselon III Kendaraan Dinas Operasional
5
2.400 cc – 2.700 cc
Pimpinan unit kerja eselon II Kendaraan Dinas Jabatan
4
1
Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Kendaraan Jabatan
3
Roda Empat
Pimpinan unit kerja eselon I Kendaraan Dinas Jabatan
2
Kendaraan
Kisaran Kapasitas/Isi Silinder
1
Pimpinan unit kerja eselon IV Kendaraan Dinas Operasional
1
Roda Dua
110 cc - 200 cc
Jumlah
Kendaraan
Kisaran Kapasitas/Isi Silinder
Roda Empat
1.800 cc - 2.200 cc
Roda Empat
1.300 cc - 1.600 cc
B.UPT
No 1
Jabatan UPT Eselon II
Pimpinan unit kerja eselon II Kendaraan Dinas Jabatan
1
Pimpinan unit kerja eselon III Kendaraan Dinas Operasional
1
No
Jabatan
Jumlah
Kisaran Kapasitas/Isi Silinder
Kendaraan
Pimpinan unit kerja eselon IV Kendaraan Dinas Operasional 2
1
Roda Dua
110 cc - 200 cc
UPT Eselon III Pimpinan unit kerja eselon III Kendaraan Dinas Jabatan
1
Roda Empat
1.300 cc - 1.600 cc
Roda Empat
1.000 cc - 1.300 cc
Pimpinan unit kerja eselon IV Kendaraan Operasional
Dinas
1
Pimpinan unit kerja eselon V Kendaraan Dinas Operasional 3
1
Roda Dua
110 cc - 200 cc
UPT Eselon IV Pimpinan unit kerja eselon IV Kendaraan Dinas Jabatan
1
Roda Empat
1.000 cc - 1.300 cc
Pimpinan unit kerja eselon V Kendaraan Dinas Operasional
1
Roda Dua
110 cc - 200 cc
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SHARIF C. SUTARDJO
2
