SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR : W2.MIL.02/44/SKEP/XI/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
Menimbang
: a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan dibantu oleh Panitera Muda Hukum yang menjalankan fungsi keksekretariatan; b. Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditunjuk Pimpinan Pengadilan, Hakim serta Panitera dan Staf sebagai Tim Pengelola/Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat; c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
: Membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan susunan sebagaimana terlampir;
Kedua
: Menetapkan Rincian Penambahan Tugas Personil Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai Tim Pengelola Meja Pengaduan, disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam lampiran ini
Ketiga
: Tim Pengelola Meja Pengaduan bertugas terhitung sejak 21 Nopember 2013 sampai dengan ada perubahan atas Surat Keputusan ini;
2 Keempat
: Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2013.
Kelima
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaiman mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Bandung : Nopember 2013
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Cap/Ttd.
Tembusan : 1. Dirjen Badilmiltun MARI 2. Kadilmiltama 3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910006941265
LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR : W2.MIL.02/44/SKEP/XI/2013 TANGGAL : 21 Nopember 2013.
SUSUNAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN MILTER II-09 BANDUNG TAHUN 2013
NO.
NAMA
1.
Sugeng Sutrisno, SH
2.
Sukarto, SH
3.
Dearby T Peginusa, SH.
4.
Cecep Supriyatna
PANGKAT/NRP Kolonel/ 1910006941265 Kapten Chk/ 2920086871068 Kapten Chk/ 11030011271278 Sertu/ 32940482491173
JABATAN Kadilmil II-09 Bdg. Katera
SUSUNAN TIM Atasan Pejabat Pengelola Informasi. Pejabat Pengelola Meja Informasi.
Kataud
Penanggung Jawab Teknis.
Babantera
Petugas Meja Pengaduan.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR : W2.MIL.02/45/SKEP/XI/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENGADUAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG Menimbang
: a. Bahwa demi terwujudnya standar pelayanan prima kepada pencari keadilan serta terwujudnya reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; b. Bahwa dengan adanya pelayanan pengaduan peradilan, maka perlu disusun dan ditetapkan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Militer, guna kejelasan proses kerja untuk setiap proses penyelesaian pekerjaan, kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi bidang tugas, kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi yang mengambil keputusan, kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
: Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengaduan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana terlampir;
Kedua
: Menunjuk dan mengangkat Petugas Tim Pengelola Pengaduan untuk melaksanakan Standart Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengaduan, sebagaimana mestinya.
Ketiga
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaiman mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Bandung : Nopember 2013
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Cap/Ttd Tembusan : 1. Dirjen Badilmiltun MARI 2. Kadilmiltama 3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910006941265
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG Jl. Soekarno Hatta No. 745, Bandung,Telp/Fax (022) 7335265 dan 7335266; Webiste :
[email protected], Email :
[email protected]
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) PROSES PROSEDUR PELAYANAN MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
No. 1
A.
Uraian Kegiatan
Keterangan Pelayanan
2 3 Deskripsi : Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Masyarakat/ Publik. PENANGANAN 1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan LAPORAN masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, PENGADUAN facsimile, SMS dan lain-lain. MASYARAKAT. 2. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikanna kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya.
Unit/Pejabat Terkait 4
30 Menit
1 X 24 Jam
3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang Pengaduan masyarakat/publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi wewenang untuk menangani pengaduan dimaksud 4. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. 5. Pimpinan menindaklanjuti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat/ publik tersebut.
Waktu Penyelesaian 5
30 Menit
Petugas Pelayanan Pengaduan
30 Menit
30 Menit
6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat/publik tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faksimili, telepon, sms dan lain-lain.
B.
PUBLIKASI TERHADAP LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
1. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat/publik dan penanganannya/ tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.
15 Menit
2. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat/publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor Pengadilan.
1 X 24 Jam
3. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penanganan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
1 X 24 Jam
Ket. 6
PENGADUAN
A.
SECARA LISAN
1. Melalui telepon 022) 7335265 dan 7335266, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. 2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung.
B. SECARA TERTULIS 1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung (menemui Meja Pengaduan). 2.
Melalui e-mail :
[email protected]
3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.
C.
PENERIMAAN PENGADUAN
1. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan 3. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis 4. Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR
BERDASARKAN SURAT 076/KMA/SK/VI/2009
KEPUTUSAN
MAHKAMAH
AGUNG
RI
NOMOR
:
HAK-HAK PELAPOR 1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas. 2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. 3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan. 4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
HAK-HAK TERLAPOR 1. 2.
Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT Di dalam melakasanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bias menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Pengadilan Militer II-09 Bandung akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik. Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung. A.
SECARA LISAN
1. Melalui telepon 022) 7335265 dan 7335266, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. 2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. B. SECARA TERTULIS 1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung (menemui Meja Pengaduan). 2.
Melalui e-mail :
[email protected]
3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. C.
PENERIMAAN PENGADUAN
1. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan 3. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis 4. Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor
