GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 415 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WELANG REJOSO PERIODE 2013 – 2018 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai, perlu menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Rejoso Periode 2013 – 2018 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 6. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15.
16.
17.
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur; 19. Keputusan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/525/KPTS/013/ 2010 tentang Tim Penyelenggara Pemilihan Calon Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Lintas Kabupaten/Kota pada 5 (lima) Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Rejoso Periode 2013 – 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. membahas rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air; b. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air; c. membahas usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai Welang Rejoso guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; d. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai Welang Rejoso untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi; e. membahas rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Welang Rejoso; dan f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Welang Rejoso; g. melakukan konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Welang Rejoso serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan; h. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Welang Rejoso; dan i. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Welang Rejoso. KETIGA
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4-
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 415 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 10 JUNI 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI WELANG REJOSO PERIODE 2013 – 2018 NO.
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1.
Ketua
Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
Ketua Harian
Kepala Dinas Pekerjaan Provinsi Jawa Timur
3.
Anggota-anggota : a. Unsur Pemerintah :
1) 2)
b. Unsur Non Pemerintah :
1)
Pembangunan
Umum
Pengairan
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan 5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan 6) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan 7) Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo 8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Probolinggo 9) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan 10) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
2)
3) 4)
Yayasan Sanggar Indonesia Hijau (SIHIJAU) Perusahaan Umum, PerusahaanPerusahaan Kehutanan Negara, Kesatuan Pemangku Hutan Kabupaten Pasuruan Lembaga Masyarakat Desa Hutan “TUNAS HARAPAN” Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air ”TAPOSAN TIRTA” 5) Kelompok
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
1
2
3 Masyarakat
5)
Kelompok ”TINJANG MINA UNGGUL” 6) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Pasuruan 7) Yayasan ”WAHANA” 8) Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air ”TANI JAYA” 9) Ecological Observation and Wetlands Conservation (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) 10) Shrimp Club Indonesia 11) Pabrik Gula “KEDAWOENG” 12) Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air “PODO JOYO”
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
