BUPATI TABALONG KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR : 188.45 / 136 /2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT JARINGAN PENELITIAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2013 BUPATI TABALONG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengembangan dan Kerjasama Penelitian diperlukan pelaksanaan kegiatan “Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Prasarana Wilayah Tahun 2013.” b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya.. c. bahwa dalam rangka terselenggaranya koordinasi jaringan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Jaringan Penelitian dan Sekretariat Jaringan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c huruf dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); /3. Undang-Undang Nomor 25
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 694); /11. Peraturan Menteri . . . .
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009–2014 Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor
15 Tahun Menengah (Lembaran 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01); 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menegah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 2014 (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011, Nomor 39). Memperhatikan: 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.06.01.15.04 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Prasarana Wilayah Tahun 2013; 2. Kerangka Acuan Kegiatan Nomor 1.06.01.15.04, Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Prasarana Wilayah Tahun 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Membentuk: a. Tim Koordinasi Jaringan Penelitian Kabupaten Tabalong 2013; dan b. Tim Sekretariat Jaringan Penelitian Kabupaten Tabalong; / KEDUA . . . .
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menghadiri undangan seminar, desiminasi, pertemuan Focus Group Discussion (FGD) dan rapat koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan nasional terkait; 2. Melakukan Koordinasi Pengembangan dan Kerjasama Penelitian dengan Jaringan Penelitian Provinsi, Perguruan Tinggi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi Nasional dan badan-badan penelitian dan pengembangan terkait lainnya. 3. Ikut serta memberikan koreksi, mensosialisasikan dan mendukung rekomendasi dan advokasi kebijakan hasilhasil penelitian dari lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta dari Unsur Kelitbangan di Kabupaten Tabalong, dari Kabupaten/Kota lainnya dan dari Kelitbangan Tingkat Provinsi dan Pusat, kepada setiap penyelenggara daerah dan masyarakat di Kabupaten Tabalong;
KETIGA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b diktum KESATU mempunyai tugas sebagaqi berikut: 1. Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Koordinasi Jarlit 2013 membantu pimpinan melakukan koordinasi dan menyusun rencana kerja kegiatan Penyusunan dan Analisis data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Prasarana Wilayah Tahun Anggaran 2013. 2. Anggota-anggota Kelompok Kerja Acara Rakor dan Seminar Melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor, Diseminasi, FGD, Sosialisasi dan Seminar Hasil-hasil Penelitian. 3. Ikut serta memberikan koreksi, mensosialisasikan dan mendukung rekomendasi dan advokasi kebijakan hasilhasil penelitian dari lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta dari Unsur Kelitbangan di Kabupaten Tabalong, dari Kabupaten/Kota lainnya dan dari Kelitbangan Tingkat Provinsi dan Pusat, kepada setiap penyelenggara daerah dan masyarakat di Kabupaten Tabalong; / KEEMPAT. . . .
KEEMPAT
: Jika terjadi perubahan susunan pejabat struktural yang menjadi anggota tim dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan susunan anggota sebagaimana mestinya; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Nomor 1.06.01.15.04 APBD Kabupaten Tabalong, yaitu Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Prasarana Wilayah Tahun Anggaran 2013;
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 2 APRIL 2013
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung. 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung; 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Lampiran I :
Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 136 / 2013 Tanggal : 2 APRIL 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI JARINGAN PENELITIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2013 No.
Jabatan Struktural / Dalam Kedinasan
Jabatan Dalam Tim
1.
Bupati Tabalong
Pembina
2.
Sekretaris Daerah
Pengarah
3.
Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong
4.
Sekretaris Bappeda Tabalong
5.
Kabid Litdal Bappeda Kabupaten Tabalong
6.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Anggota
7.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
Anggota
8.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong.
Anggota
9.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong
Anggota
10.
Kepala Dinas PU Kabupaten Tabalong
Anggota
11.
Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Tabalong.
Anggota
12.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
Anggota
13.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong
Anggota
14.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong
Anggota
15.
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
Anggota
Penanggungjawab Ketua Sekretaris
Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 2 APRIL
2013
