SALINAN
BUPATI DONGGALA KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA Nomor : 188.45/0377/BLHD/2013 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT HULU SUNGAI DESA POWELUA KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATENDONGGALA BUPATI DONGGALA, Menimbang
:
a.
b.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam guna menjamin pemanfaatannya secara optimal dan menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan peran masyarakat; bahwa untuk dapat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, maka diperlukan suatu kelembagaan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Forum Masyarakat Hulu Sungai Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.
15.
16.
17.
18.
Memperhatikan
:
1. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6);. Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; Hasil Musyawarah warga Desa Powelua (penyedia jasa) dan Kota Donggala (pemanfaat jasa) pertanggal 21 Mei 2011 perihal Pembentukan Forum Masyarakat Hulu Sungai; MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Forum Masyarakat Hulu Sungai Desa Powelua kecamatan Banawa tengah dengan struktur organisasi dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; Forum Masyarakat Hulu Sungai Desa Powelua kecamatan Banawa tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. ditetapkan di pada tanggal
Donggala 20 Oktober 2011
BUPATI DONGGALA,
HABIR PONULELE Tembusan disampaikan kepada Yth; 1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala, di Donggala; 2. Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten Donggala, di Donggala; 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala; 4. Kepala Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Donggala, di Donggala; 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Donggala di Donggala; 6. Camat Banawa tengah di Limboro; 7. Masing-masing yang bersangkutan
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
I : 188.45/0377/BLHD/2011 : 20 Oktober 2011 : Pembentukan Forum Masyarakat Hulu Sungai Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah
STRUKTUR ORGANISASI Ketua ANDI
1. 2. 3. 4. 5.
Pendampingan
Bendahara
Pemda Donggala Pemdes Akademisi LSM Bantaya Yayasan Bonebula
MUSRIKI
Sekretaris
Perencanaan
SUDIRMAN L
KASLI
Konservasi SDA
Pengawasan SDA
Usaha Tani
Pemasaran Produksi
Penaatan Hukum
Koor. YONO
Koor. ROGU
Koor. ISKANDAR
Koor. NASMI
Koor. YALI
BUPATI DONGGALA,
HABIR PONULELE
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
II : 188.45/0377/BLHD/2011 : 20 Oktober 2011 : Pembentukan Forum Masyarakat Hulu Sungai Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (JOB DESCRIPTION) Susunan Organisasi : 1. Ketua 2. Pendampingan 3. Sekretaris 4. Bidang Konservasi SDA 5. Bidang Pengawasan SDA 6. Bidang Usaha Tani 7. Bidang Pemasaran Produksi 8. Bidang Penaatan Hukum Penjabaran Tugas dan Fungsi : 1. Ketua Ketua mempunyai tugas untuk menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan FMHS DAS Powelua. Ketua mempunyai fungsi : a. Mewakili FMHS DAS Powelua untuk berbagai kegiatan kepentingan yang memberikan manfaat kepada Forum dan pihak lain. b. Menandatangani berbagai dokumen atas nama FMHS DAS Powelua, untuk berbagai kepentingan dan perikatanan dengan pihak lain, termasuk untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan hubungan hulu dan hilir. c. Mendorong para pihak yang terlibat di FMHS DAS Powelua untuk bekerja secara efektif, efisiendan optimal dalam mewujudkan visi dan misi. d. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan yang sudah dan/atau sedang dilaksanakan oleh para pihak yang merupakan bagian dari rencana program FMHS DAS Powelua. e. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan FMHS DAS Powelua. 2. Pendampingan Pendampingan mempunyai tugas untuk mendampingi seluruh rangkaian upaya kegiatan FMHS DAS Powelua dalam melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu. Pendampingan mempunyai fungsi : memberikan arahan teknis maupun administratif kepada Forum dalam pelaksanaan kegiatan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi. 3. Sekretariat Sekretariat adalah unsur pembantu ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. Sekretaiat terdiri dari : a. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian administrasi serta sumber daya terhadap kegiatan Sekretarismempunyai fungsi : 1) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan 2) Menandatangani dokumen atas nama FMHS DAS Powelua untuk kepentingan inter Forum, kecuali surat tugas dan surat keputusan atas kesepakatan para pihak yang terlibat dalam Forum 3) Memfasilitasi rapat kerja Forum. 4) Bersama dengan bagian perencanaan, menyusun draf rencana aksi, merumuskan hasil musyawarah mufakat, menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
b. Bendahara Bendahara mempunyai tugas untuk mengelola dana jasa lingkungan untuk penyelenggaraan kegiatan Forum. Bendahara mempunyai fungsi : 1) Menyiapkan rencana angaran kegiatan bersama bagian perencanaan serta menyelenggarakan administrasi keuangan terhadap kegiatan. 2) Menyiapkan administrasi pertanggungjawaban 3) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan c. Bagian Perencanaan. Bagian perencanaan mempunyai tugas untuk mengevaluai program FMHS DAS Powelua. Bagian perencanaan mempunyai fungsi : 1) Mengidentifikasi data-data untuk bahanpenyusunan perencanaan program kegiatan Forum. 2) Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran bersama dengan bidang-bidang lain. 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan. 4) Menyiapkan bahan analisa, evaluasi serta pengendalian kegiatan. 5) Membuat laporanpelaksanaan kegiatan. 4. Bidang Konservasi SDA Bidang konservasi SDA mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi rangkaian kegiatan konservasi SDA, kerusakan sumber air, reklamasi dan pemulihan kualitas air. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang konservasi SDA mempunyai fungsi : a. Mengidentifikasi potensi SDA untuk pembangunan dan pengembangan jasa lingkungan di DAS Powelua. b. Menyusun rencana serta program penataan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. c. Menetapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan d. Menetapkan kebijakan penetapan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA. f. Menyiapkan rumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber air. g. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi. 5. Bidang Pengawasan SDA Bidang konservasi SDA mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi rangkaian kegiatan pengawasan, pengendalian dan penataan pengawasan terhadap kondisi dan dampak lingkungan dari kegiatan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengawasan SDA mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. b. Mengatur jadual pelaksanaan monitoring kualitas sumber daya alam dan lingkungan. c. Mengembangkan koordinasi pendataan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. d. Membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. 6. Bidang Usaha Tani Bidang usaha tani mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana pelaksanaan usaha tani dalam kawasan konservasi SDA. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang usaha tani mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana serta program budidaya tanaman, pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatannya.
b. Penerapan sistem manajemen lingkungan, produksi bersih dan teknolpgi berwawasan lingkungan dalam mendukung produksi dan komsumsi berkelanjutan. c. Pengembangan produksi yang ramah lingkungan. 7. Bidang Pemasaran Produksi Bidang pemasaran produksi mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan dalam dan pihak luar. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pemasaran produksi mempunyai fungsi : a. Membuka peluang usaha pemasaran usaha tani dalam kawasan DAS Powelua. b. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan kemitraan untuk mendukung program kegiatan Forum. c. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan pemanfaat jasa lingkungan untuk menggali potensi SDA DAS Powelua. 8. Bidang Penaatan Hukum Bidang penaatan hukum mempunyai tugas untuk menegakkan aturan pelaksanaan kegiatan konservasi DAS Powelua. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penaatan hukum mempunyai fungsi : a. Melakukan koordinasi penertiban dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. b. Melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. c. Melakukan upaya penyelesaian konflik dalam pemanfaatan sumber daya air.
BUPATI DONGGALA,
HABIR PONULELE
No. JABATAN 1 Sekretaris Daerah 2 Kepala BLHD Kab. Donggala 3 Kabid Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan BLHD Kab. Donggala 4 Kasubid Pengembangan Kapasitas dan Data BLHD Kab. Donggala 5 Kasubid Kelembagaan BLHD
JABATAN DALAM TIM Pengarah Ketua Tim Wakil Ketua
KET. -
Sekretaris
-
Anggota
-
6
7 8
9
Kab. Donggala Kasi Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Air Tanah Dinas ESDM Kab. Donggala Kasubag. Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala Staf Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala Staf Perencanaan dan Program Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Kesehatan Hewan Kab. Donggala
Anggota
-
Anggota
-
Anggota
-
Anggota
-
