2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 578 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN EKS HAK GUNA USAHA PT. GUNUNG GUMITIR TAMAN NASIONAL BALURAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pendudukan kawasan Hutan Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo yang diduduki oleh masyarakat secara ilegal dan memperhatikan surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.81/IV-KKBHL/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Permasalahan Eks. HGU PT. Gunung Gumitir, perlu membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Kawasan Hutan Eks Hak Guna Usaha PT. Gunung Gumitir Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 Dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) ; 5. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112); 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 279/Kpts-VI/1997 tentang Penunjukkan Taman Nasional Baluran seluas 25.000 Ha; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 Ha; 19. Peraturan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-3-

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Seri E) ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013; 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2013; 24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/505/KPTS/013/ 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pendudukan Kawasan Hutan Eks HGU PT. Gunung Gumitir pada Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran. Menugaskan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan tentang keberadaan masyarakat eks pekerja HGU PT. Gunung Gumitir di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran; b. menyusun rencana langkah-langkah Penyelesaian Pendudukan Kawasan Hutan Eks. HGU Gunung Gumitir; c. mengkoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian sesuai rencana kerja; d. melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat; e. melaksanakan monitoring kegiatan setiap bulan setelah dilaksanakannya kegiatan; f. melaksanakan


-4-

f. melaksanakan evaluasi kegiatan setiap 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakannya kegiatan; g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik maupun laporan khusus yang bersifat insidentil. KETIGA

:

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, kegiatan Upaya Penyelesaian Permasalahan Eks HGU, kode rekening 2306.040.002, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Program (15) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Kegiatan (022) Perlindungan Hutan dan Pengembangan Jasa lingkungan serta Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Pengembangan Inftrastruktur dan Pengendalian, Kode Rekening 5.22.09.001 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 578 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2013 _________________________________ SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN EKS HAK GUNA USAHA PT. GUNUNG GUMITIR TAMAN NASIONAL BALURAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR NO. 1

NAMA JABATAN 2

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3

1.

Pelindung

a. Menteri Kehutanan b. Menteri Dalam Negeri

2.

Pengarah

a. Gubernur Jawa Timur b. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan

3.

Ketua

Bupati Situbondo

4.

Sekretaris

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo

5.

Anggota :

a. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo c. Kepala Balai Taman Nasional Baluran, Kementerian Kehutanan d. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur f. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo h. Camat Banyuputih Kabupaten Situbondo i. Kepala Desa Sumber Waru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo j. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Kabupaten Situbondo k. Khoirul Anwar, S.Ag. (Tokoh Masyarakat)

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


-2-

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada: Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kehutanan di Jakarta. 3. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan di Jakarta. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Anggota Tim Terpadu dimaksud. ________________________________________


2013 TENTANG

Recommend Documents