-1-
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 TENTANG PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak dan diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 68 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota masingmasing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara;
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan atasan langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang ...
-2-
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Noimor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Noimor 155); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan ......
-312.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
16.
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
17.
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013, (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 16);
18.
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 ,(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 72);
1.
Keputusan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bansos di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 01/Kpts/KPUKota-019.435761/2013, tanggal 29 Januari 2013, tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;
3.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 02/Kpts/KPUKota-019.435761/2013, tanggal 18 Februari 2013, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;
:
Memperhatikan
:
4. Keputusan .....
-44.
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tanggal 18 Februari 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013; MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERTAMA
:
PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2013;
KEDUA
:
Mengangkat dan Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;
KETIGA
:
1.
2.
Menetapkan Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
: : : : :
Menetapkan Nama NIP
: : Rita Purwanty : 19740213 199303 2 001 : Penata Muda (III/a) : Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
KEEMPAT
:
Ade Halida Yafilus,S.Sos 19590412 198411 2 001 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab, yang meliputi : 1. Tugas dan tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran : a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; b. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013; d. Atasan Langsung Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Pontianak. 2. Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran : a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara; b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran; c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; e. Membuat.........
-5e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara. 3. Masa tugas Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan. KELIMA
:
Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, yang bersumber dari Belanja Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2013 KETUA, ttd. VIRYAN Tembusan : 1. Yth. Walikota Pontianak; 2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Pontianak; 3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Pontianak; 4. Yth. Inspektur Kota Pontianak; 5. Yth. Yang bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK Kepala Sub.Bagian Hukum,
HERI ANTONI
