WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR : 180/25/KEP/422.012/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN TIM PEMERIKSA KHUSUS (NON-PKPT) PADA INSPEKTORAT KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013
WALIKOTA BATU, Menimbang
: bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batu dalam bidang Pemeriksaan Reguler Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu agar dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan Tim Pemeriksa Khusus (Non PKPT) Pada Inspektorat Kota Batu Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
Republik Indonesia
(Lembaran
Tahun
Negara
2004 Nomor 5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan Tanggung Jawab
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Daerah Tahun
2004 tentang Pemerintahan
(Lembaran 2008
Negara
Nomor
59,
Negara Republik Indonesia
Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Republik
Indonesia
Daerah
(Lembaran
Tahun
2004
Negara
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 10. Peraturan tentang
Pemerintah Sistem
Nomor
Informasi
56
Tahun
Keuangan
2005
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 12. Peraturan tentang
Pemerintah
Pedoman
Nomor
Penyusunan
65
Tahun
dan
2005
Penerapan
Halaman 2 dari 7 Hlm….
Standar Republik
Pelayanan Indonesia
Minimal Tahun
(Lembaran 2005
Negara
Nomor
150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan tentang
Pemerintah Standar
Nomor
71
Akuntansi
Tahun
2010
Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang
Perbendaharaan
Pelaksanaan dan
Tuntutan
Tuntutan Ganti
Rugi
Keuangan dan Barang Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Halaman 3 dari 7 Hlm….
23.
24.
25. 26.
27.
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Pembentukan Tim Pemeriksa Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan Tim Pemeriksa Khusus (Non PKPT) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: a. Tugas Tim Pemeriksaan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah: 1. melakukan persiapan pemeriksaan meliputi: a. koordinasi rencana pemeriksaan;
Halaman 4 dari 7 Hlm….
b. pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa; dan c. penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). 2. melakukan pelaksanaan pemeriksaan meliputi: a. pertemuan awal (Entry Briefing); b. kegiatan pemeriksaan; dan c. pertemuan akhir (Exit Breefing). 3. menyusun pelaporan hasil pemeriksaan meliputi: a. ekspose hasil pemeriksaan; b. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan c. menyusun resume/data rekapitulasi hasil pemeriksaan. b. Tugas Tim Pemeriksaan Khusus (Non PKPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah: 1. melakukan penanganan pengaduan masyarakat dengan ruang lingkup meliputi: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. korupsi, kolusi, dan nepotisme; d. pelanggaran disiplin pegawai. 2. melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang berasal dari: a. lembaga-lembaga Negara; b. badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c. badan Hukum; d. partai Politik; e. organisasi Masyarakat; f. media Massa; g. perorangan. 3. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan 4. menyusun resume/data rekapitulasi hasil pemeriksaan. KETIGA
: Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus (Non PKPT) terhadap pelanggaran disiplin (indisipliner) PNS dengan indikasi jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Inspektur Kota Batu.
KEEMPAT
: Ketentuan lebih lanjut mengenai Penugasan Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan (PKPT) maupun
Halaman 5 dari 7 Hlm….
Pemeriksaan Khusus (Non PKPT) diatur dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Batu. KELIMA
: Memberikan Biaya Penunjang Operasional kepada Tim Pemeriksa pada saat setiap dilakukan pemeriksaan berupa honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEENAM
: Membebankan biaya tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam
Dokumen
Inspektorat
Pelaksanaan
Kota
Batu
Anggaran
Kegiatan
(DPA)
Pelaksanaan
Pengawasan Internal secara berkala dengan
kode
rekening 1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.01.01 dan Kegiatan Penanganan Pemerintah
Kasus Kota
Pengaduan Batu
di
dengan
Lingkungan
Kode
rekening
1.20.1.20.06.20.02.5.2.1.01.01. KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal
2013 WALIKOTA BATU,
EDDY RUMPOKO Tembusan: Yth. Sdr.: 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Batu; 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
Halaman 6 dari 7 Hlm….
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/25/KEP/422.012/2013 Tanggal : 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM TIM PEMERIKSA PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN TIM PEMERIKSAKHUSUS (NON PKPT) PADA INSPEKTORAT KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013 A. TIM PEMERIKSA PKPT (Setiap Kali Objek Pemeriksaan) No
Jabatan
Kedudukan dalam Tim
1
2
3
Besarnya Honor (Rp/Orang) 4
1.
Walikota
Penasehat
1.000.000,00
2.
Wakil Walikota
Pembina
950.000,00
3.
Sekretaris Daerah
Pembina Harian
850.000,00
4.
Inspektur
Penanggung Jawab
850.000,00
5.
Inspektur Pembantu
Pengendali Teknis
750.000,00
6.
Kepala Seksi
Ketua
700.000,00
7.
Pemeriksa (Kepala
Anggota (Maksimal 3
600.000,00
Seksi / Staf)
Orang)
B. TIM PEMERIKSAAN KHUSUS (NON PKPT) (Setiap Kali Objek Pemeriksaan) No
Jabatan
Kedudukan dalam Tim
1
2
3
Besarnya Honor (Rp/Orang) 4
1.
Walikota
Penasehat
1.100.000,00
2.
Wakil Walikota
Pembina
1.050.000,00
3.
Sekretaris Daerah
Pembina Harian
1.000.000,00
Penanggung Jawab
1.000.000,00
4.
Inspektur
5.
Inspektur Pembantu
Ketua
750.000,00
6.
Kepala Seksi
Sekretaris merangkap
650.000,00
Anggota 7.
Pemeriksa (Kepala Seksi / Staf) a. Kasus Indisipliner
Anggota (Maksimal 4
b. Kasus Non-
Orang)
Indisipliner
550.000,00
Anggota (Maksimal 2 Orang) WALIKOTA BATU,
EDDY RUMPOKO
Halaman 7 dari 7 Hlm….
