GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 181 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM PENILAI/EVALUASI LOMBA PASAR DESA DAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA BERHASIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan menunjang pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu mengadakan penilaian/evaluasi pelaksanaan program pengembangan Pasar Desa dan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai / Evaluasi Lomba Pasar Desa dan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Berhasil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013; 16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Menetapkan Tim Penilai / Evaluasi Lomba Pasar Desa dan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Berhasil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Penilai/Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. menyusun Instrumen/Petunjuk Teknis Evaluasi/Penilaian Program/Kegiatan Lomba Pasar Desa dan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013; b. melaksanakan Evaluasi/Penilaian secara administratif, penilaian aktif dan penilaian lapangan terhadap nominasi Program/Kegiatan Lomba Pasar Desa dan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing Kabupaten/Kota; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Penilai/Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Program (16) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Kegiatan (048) Pengembangan Pasar Desa, Kegiatan (045) Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 181 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 11 MARET 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI/EVALUASI LOMBA PASAR DESA DAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA BERHASIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 NO JABATAN DALAM TIM 1 2 1. Pembina
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3 Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
a. Wakil Gubernur Jawa Timur b. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
Ketua
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
5.
Bidang-bidang: a. Bidang Lomba Pasar Desa 1) Koordinator
2) Anggota-anggota:
Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur a) Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur b) Kepala Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur f) Wakil dari Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur g) Wakil dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang h) Wakil dari Perhimpunan Study dan Pengembangan Keberdayaan Rakyat (SPEKTRA) Surabaya
b. Bidang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
1
2
3
b. Bidang Evaluasi Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil 1) Koordinator Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 2) Anggota-anggota: a) Kepala Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur b) Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur f) Wakil dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang g) Wakil dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang h) Wakil dari STIE Widya Gama Lumajang i) Wakil dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Tim Penilai/Evaluasi dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim