SALINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA OLEH PANIT1A PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,
Menimbang
:
a.
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
97
samapi
dengan
pasal
102
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagimana diubah terakhir dengan tentang
Undang-Undang proses
Pemungutan
Nomor
rekapitulasi
Suara,
Panitia
12 Tahun
2008
penghitungan Pemilihan
yang
suara
Kecamatan,
menjelaskan
tingkat Komisi
Panitia
Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. b.
bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1, ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf r dan huruf p, ketentuan pasal 42 huruf
e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m, serta ketentuan pasal 45 huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf v Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan
Kabupaten/Kota
serta
Umum
Provinsi
mengatur
dan
ketentuan
Komisi tentang
Pemilihan
tugas,
Umum
wewenang
dan
kewajiban Panitia Pemilihan kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;
c.
bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan Kepala
Daerah
suara Pemilihan Umum
dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
d.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b dan hurufc, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara daiam Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur oleh Panitia
Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
Mengingat
:
1.
Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895 );
2.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan ; 4.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
Penyelenggara Pemilihan Umum ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 49 Tahun 2008 ; 6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi
Pemilihan
Peraturan Komisi
Umum
Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum
sebagaimana
Nomor 21
diubah
dengan
Tahun 2008, Peraruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 7.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Srruktur Organisasi
Sekretariat Jenderal
Komisi
Pemilihan
Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 8.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komi si Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; 9.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Nomor 15 Tahun 2010;
Peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan
Tahapan,
Program,
dan
Jadual
Penyelenggaraan
Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerali; 11. Peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
16
Tahun
2010
tentang
Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftai" Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata
Cara
Pelaksanaan
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan
Suara
dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
serta Penetapan Calon Terpilih,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan; IMeraperhatik
:
1.
Kepurusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 21/KptsProv-029/2012 tentang Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
2.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts-
Prov-029/2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang jadual, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013; 3.
Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi
Maluku
Utara
Nomor
47/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Maluku Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
TATA
CARA
PENGHITUNGAN
PELAKSANAAN SUARA
REKAPITULASI
PEMILIHAN
UMUM
GUBERNUR
HASIL DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA OLEH PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA SERTA
DAN
PENETAPAN
KOMISI
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
CALON
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN.
TERPILIH,
PENGESAHAN,
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun2013 yang selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara secara langsung.
2.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi,
adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi.
3.
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota
yang
selanjutnya
disebut
KPU
Kabupaten/Kota, adalah lembaga yang menyelengarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota.
4.
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan.
5.
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/ Kelurahan.
6.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7.
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
8.
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut
Panwas Kab/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas
melakukan
Pengawasan pada
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di
tingkat Kabupaten/Kota.
9.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwascam adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kab/Kota yang bertugas melakukan
Pengawasan pada
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di tingkat Kecamatan. 10.
Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah
Pengawas yang
dibentuk oleh Panwascam yang bertugas melakukan pengawasan pada Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan. 11.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut pasangan calon
adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yangtelah memenuhi persyaratan;
12.
Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk
oleh
penyelenggaraan
pasangan kampanye
calon serta
yang
bertugas
bertanggung
dan
jawab
berwenang atas
membantu
pelaksanaan
teknis
penyelenggaraan kampanye.
13.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
14.
Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Maluku Utara yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku
Utara telah
berumur
17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
15.
Kartu Pemilih adalah kartu pemilih sebagaiaman dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 Peraturan
Pemerintah
No.
06
Tahun
2005
tentang
Pemilihan,
Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008. 16.
Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17.
Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. 18.
Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara Pemilu sebelumnya yang disediakan untuk keperluan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013.
19.
Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut saksi, adalah seseorang yang ditunjuk dan atau
diberi mandat secara tertulis oleh Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 20.
Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah terdaftardan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Maluku Utara.
Pasal 2
Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, berpedoman kepada asas a.
mandiri;
b.
jujur;
c.
adil;
d.
kepastian hukum;
e.
tertib penyelenggaran Pemilu;
f.
kepentingan umum;
g.
keterbukaan;
h.
proporsionalitas;
i.
profesionalitas;
j.
akuntabilitas;
k.
efisiensi; dan
1.
efektifitas.
BAB II
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Bagian Kesatu
Persiapan Paragraf1 Perlengkapan
Pasal 3
Jenis
perlengkapan
administrasi
dan
sarana
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
di
tingkat
Desa/Kelurahan terdiri atas : a.
Fonnulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
b.
sampul kertas;
c.
segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur
d.
spidol;
e.
ballpoint (selain warna hitam);
f.
lem perekat;
g.
ruang rapat.
Pasal 4
(1)
Jenis fonmilir rekapituliasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
a.
Model D - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan suara;
b.
Model DI - KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan;
c
Lampiran Model DI - KWK.KPU
Ukuran
Kecil, untuk
Sertifikat rekapitulasi
hasil
penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan; d.
Lampiran Model DI - KWK.KPU Ukuran Besar, untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan;
e.
Model
D2 - KWK.KPU
untuk pernyataan keberatan
saksi
dan kejadian khusus yang
berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur
dan Wakil
Gubernur di PPS;
f.
Model D3 - KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa/kelurahan;
g.
Model D4 - KWK.KPU untuk surat pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;
h. i.
Model D5 - KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari KPPS; Model DA6 - KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara kepada Panitia Pengawas Lapangan dan Saksi pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.
(2)
Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (Model Dl-KWK.KPU), dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model Dl-KWK.KPU Ukuran Kecil).
(3)
Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
a.
sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
b.
lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghirungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (Model DKWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan
Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan (Model Dl-KWK.KPU), dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Waki] Gubemur di tingkat Desa/kelurahan
(Lampiran Model Dl-KWK.KPU Ukuran kecil), Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model Dl-KWk.KPU Ukuran besar), serta Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di PPS (Model D2KWK.KPU).
(4)
Spidol untuk mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/kelurahan pada Lampiran Model DI - KWK.KPU Ukuran besar.
(5)
Ballpoint untuk alat kerja.
(6)
Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
(7)
Ruang rapat yang memadai untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan pereolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan
Paragraf2
Penerimaan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dan Kotak Suara dari KPPS kepada PPS Pasal 5
(1)
Setelah pemungutan dan penghirungan suara di TPS selesai, PPS menerima dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS : a.
Sertifikat hasil penghirungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur di TPS (Lampiran model C1-KWK,KPU);
b.
Kotak suara yang masih terkunci dan tersegel yang berisi Surat Suara, Berita Acara pemungutan dan penghirungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di TPS, Model C- KWK.KPU ), Catatan pelaksanaan pemungutan dan penhghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur di TPS ( Model C1-KWK.KPU ), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur di TPS ( Lampiran model Cl-KWK.KPU), Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Gubemur dan wakil Gubemur di TPS ( Model C2KWK.KPU
ukuran
besar),
dan
Pernyataan
keberatan
saksi
dan
kejadian
khusus
yang
berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di TPS ( Model C3-KWK.KPU).
(2)
PPS setelah menerima Sertifikat hasil penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur di TPS dan kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1): a.
b.
mengumumkan Sertifikat hasil penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur di TPS (Lampiran Model C-l KWK.KPU ) dari seluruh KPPS di wilayah kerja PPS,
dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan ; kotak suara yang masih terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamananya;
c.
menyerahkan Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubemur
dan wakil Gubemur di TPS (Model Cl-KWK.KPU ), dan Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur di TPS (Lampiran model Cl-KWK.KPU) dari seluruh TPS yang berada di luar kotak suara kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
(3)
PPS membuat Berita Acara penerimaan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan kotak suara terkunci dan tersegel dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan fonnulir Model D5-KWK.KPU.
(4)
PPS sudah harus menerima Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dan kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari seluruh TPS pada wilayah kerja PPS pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
Paragraf3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat
Pasal 6
(1)
Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Desa/Keluraha oleh PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya seluruh sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dan kotak suara terkunci dan tersegel dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
(2)
PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah TPS dalam
wilayah kerja PPS, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Desa/Kelurahan dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)
Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS tetap hams menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
Pasal 7
(1)
Ketua PPS sudah hams menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, pasangan calon, PPL dan ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan, selambatlambatnya 1 (satu) hari sebellum pelaksanaan rapat.
(2)
Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan, dicantumkan ketentuan :
a.
saksi pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada PPS;
b.
kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
c.
hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
d.
tempat pelaksanaan rapat;
e.
saksi sebagaimana dimaksud huruf (a) harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
Paragraf4 Penyiapan Ruang Rapat
Pasal 8
(1)
PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dannpenempatan kotak suara tersegel dan terkunci dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
(2)
Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara, PPS berkoordinasi dengan mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
Kepala
Desa/Lurah
setempat untuk
(3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
(4) PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan seluruh kotak suarat terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud pada pada pasal 5 ayat (2) huruf b.
Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf1
Penyiapan Bahan Rapat Pasal 9
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di
tingkat Kelurahan, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :
a. b.
seluruh kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari tiap TPS dalam wilayah kerja PPS; perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6); daftar hadir peserta rapat; dan
d.
alat tulis kantor.
Pasal 10
Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS melakukan kegiatan : a.
mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan
calon,PPL dan Ketua diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
b.
mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan
c.
menempatkan seluruh kotak suara masih terkunsi dan tersegel dari seluruh TPS dalam wilayah kerja
untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
PPS di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya
Paragraf2
Pembagian Tugas Pasal 11
(1) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS,Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. (2)
Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan : a.
Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
b.
Kedua anggota PPS, Personil Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS, mencatat hasil perolehan suara , dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.
Paragraf3
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasal 12
(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Waki] Gubemur dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi pasangan calon dan PPL.
(2)
Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasihasil penghitungan suara berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara diTPS beserta lainpirannya serta tata tertib rapat rekapitulasihasil penghitungan
suara di tingkat
Desa/Kelurahan.
(3)
Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan dengan membuka kotak suara terkunci dan tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur di TPS,
sesuai jadwal waktu untuk masing-masing TPS sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6, dengan k eg i at an :
a.
PPS dibantu oleh Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel
kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah (Model Cl-KWK.KPU) dan dicatat kedalam
formuulir Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur di tingkat Kelurahan (Model Dl-KWK.KPU);
b.
PPS dibantu oleh KPPS membaca Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubemur dan wakil gubemur diTPS (Lampiran Model C-l KWK.KPU) dan dicatat
dalam
Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model Dl-KWK.KPU ukuran kecil) dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil gubernur tingkat Kelurahan (Lampiran Model Dl-KWK.KPU ukuran besar);
c.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada luiruf a dan b dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS 1 (satu) sampai dengan TPS terakhir;
d.
Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b dan huruf c, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam pemyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang
berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil gubemur di PPS (Model D2-KWK.KPU, serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIH1L".
(4)
PPL dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur kepada PPS.
(5)
Saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubernur kepada PPS.
(6)
PPS wajib menindaklanjufi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur di tingkat Kelurahan.
Paragraf4
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Pasal 13
(1) PPS membuat Berita acara rekapitulasi hasil pengliitungan suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernurdi tingkat Kelurahan (Model D - KWK.KPU), catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil pengliitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubernur di tingkat Kelurahan (Model Dl KWK.KPU), dan sertifikat Rekapirulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kdurahan
(Lampiran Model Dl - KWK.KPU ukuran kecil), berdasarkan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(2) Berita Acara rekapituliasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapirulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
(3) Dalam hal terdapat saksi pasangan calon dan anggota PPS yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, Catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan Sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh anggota PPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(4) PPS mengumumkan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
(5)
PPS menyerahkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan (Model D-KWK.KPU),catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kelurahan (Model DlKWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur di tingkat Kelurahan (lampiran Model Dl-KWK.KPU ukuran kecil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk : a.
saksi pasangan calon yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (saru) rangkap;
b.
PPL yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
c.
pengumutnan, sebanyak 1 (satu) rangkap;
Pasal 14
(1) PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara terkunci dan tersegel berisi Berita Acara rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
Pemilu
Gubernur
dan
wakil
Gubernur di
tingkat
Desa/Kelurahan (Model D-.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan (Model Dl-KWK.KPU) dan Sertifikar rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model Dl-KWK.KPU ukuran kecil), Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model DlKWK.KPU ukuran besar) dan Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan
dengan hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di PPS (Model D2KWK.KPU).
(2) PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model D4 - KWK.KPU.
BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Bagian Kesatu Persiapan Paragraf1 Perlengkapan Pasal 15
Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK terdiri atas :
a.
Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
b.
sainpul kertas;
c.
segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
d.
spidol;
e.
ballpoint (selain warna hitam);
f.
lem perekat;
g.
ruang rapat.
Pasal 16
(1) Jenis formulir rekapituliasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :
a.
Model DA - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan oleh Paniria Pemilihan Kecamatan;
b.
Model DAI - KWK.KPU untuk catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan.
c.
Lampiran Model DAI
- KWK.KPU
Ukuran
kecil
untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil
penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat kecamatan;
d.
Lampiran Model DAI - KWK.KPU Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan
e.
Model DA2 - KWK.KPU
untuk Pernyataan keberatan
saksi
dan kejadian khusus yang
berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur.
f.
Model DA3 - KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
g.
Model DA4 - KWK.KPU untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.
h.
Model DA5 - KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK;
i.
Model DA6 - KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon gubemur dan Wakil Gubemur dari PPK.
(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk memuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DAl-KWK.KPU), dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAl-KWK.KPU Ukuran kecil) (3) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
a.
sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ay at (2); dan
b.
lubang kunci/gembok kotak suara berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu gubernur dan Wakil Gubemur di
tingkat kecamatan (Model DAl-KWk.KPU), dan Sertifikat rekapituiasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecainatan (Lainpiran model DAl-KWk.KPU Ukuran besar), dan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di PPK (Model DA2-KWk.KPU).
(4) Spidol untuk mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Gubernur dan Wakil Gubemur pada Lampiran DAI - KWK.KPU ukuran besar.
(5)
Ballpoint untuk alat kerja.
(6) Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil pengliitungan suara di PPK.
(7) Ruang rapat yang memadai dalain rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
Paragraf2
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPS kepada PPK Pasal 17
(1) PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak yang tersegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dengan menggunakan formulir Model DA5KWK.KPU.
(2) PPK sudah hams menerima seluruh kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan selesai atau pada kesempatan pertama untuk kelurahan tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
(3) Seluruh kotak suara yang terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud dalain ayat (2) disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
Paragraf3
Penyusunan Jadual dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Pasal 18
(1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung sejak diterimanya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kelurahan dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
(2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan
dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(l).
(3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK tetap hams menyelesaikan rekapitulasi seluruh kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
Pasal 19
(1)
Ketua PPK sudah haius menyampaikan surat pemberitahuan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan, dan PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
(2)
Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat, dicantumkan ketentuan :
a.
b.
saksi pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada petugas PPK serta diserahkan kepada PPK selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada
c.
hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
d.
tempat pelaksanaan rapat;
petugas PPK;
e.
saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud harus (a) harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
Paragraf4
Penyiapan Ruang Rapat Pasal 20
(1)
PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara terkunci dan tersegel dari seluruh PPS untuk setiap Kelurahan di wilayah kerja PPK.
(2)
Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan
penempatan kotak suara yang terkunci dan tersegel, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas. (3)
Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan selambat-lambatnya
1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. (4)
PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3).
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf1 Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 21
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :
a.
kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK.
b.
perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
c.
daftar hadir peserta rapat; dan
d.
alat tulis kantor.
Pasal 22
Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan :
a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa,
sehingga
pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk
keperluan
rapat
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara,
sampul
kertas/kantong
plastik
pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh PPS di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
Paragraf 2 Pembagian Tugas Pasal 23
(1)
Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat
PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
(2)
Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan : a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing
dalam kegiatan pembacaan berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan suara ditingkat kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubemur, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya. Paragraf3
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasal 24
(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam
rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan. (2)
Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan beserta lampirannya serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan.
(3)
Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan dilakukan dengan membuka kotak suara yang masih terkunci dan tersegel untuk mengambil sampul terkunci dan tersegel yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat
PPS, sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dengan kegiatan : a. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan
Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kelurahan (Model DlKWK.KPU) dan dicatat ke dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU); b. PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kelurahan (Lampiran Model Dl-KWK.KPU ukuran kecil) dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan (Lampiran DA1-KWK.KPU ukuran kecil);
c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b juga dicatat dalam formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan (Lampiran
Model DA1-KWK.KPU ukuran besar);
d. Kegitan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan secara beruntun dimulai dari PPS pertama sampai PPS terakhir.
e.
Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang
terjadi dan apabila ada, dicatat dalam formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadiaan khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubemur di PPK (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadiaan khusus, dicatat "NIH1L".
(4)
Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpagan
dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPK.
(5)
Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPK.
(6)
PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan.
Paragraf 4
Penyusunan Berita Acara dan Serrifikat Pasal 25
(1)
PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan (Model DA - KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan ( (Model DAI KWK), dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur
di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAI - KWK.KPU ukran kecil), serta ditandatangani oleh seluruh anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
(2)
Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan di tandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(3)
PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tempat umuin atau ditempat yang mudah di akses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
(4)
PPK menyerahkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur tingkat Kecamatan (Model DA-KWK),catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan (Model DA1KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubemu dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan ( Lampiran Model DAI-KWK KPU ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk : a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap; b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap; c. pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
d. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi masing-masing 1 (satu) rangkap. Pasal 26
(1)
PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota kotak suara terkunci dan tersegel berisi Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur tingkat
kecamatan ( Model DA - KWK KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan ( Model DAI - KWK KPU) Sertifikat hasil penghitungan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan
(Lampiran Model DAI - KWK KPU ukuran kecil), Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan ( Lainpiran Model DAI - KWK KPU ukuran besai),
Pernyataan keberatan
saksi
dan kejadian khusus yang berhubungan dengan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK ( Model DA2 KWK KPU).
(2)
PPK menyerahkan kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA4 - KWK KPU.
BAB IV
REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Persiapan Paragraf1 Perlengkapan
Pasal 27
Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan
suara di Kecamatan oleh PPK
terdiri atas :
a.
formulir - formulir untuk berita acarasertifika dan tanda terima;
b.
sampul kertas;
c.
segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
d.
alat tulis kantor termaksud komputer dan LCD; dan
e.
ruang rapat;
Pasal 28
(1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri dari:
a.
Model DB - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu
Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota; b.
Model DB1 - KWK.KPU untuk catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Kabupaten/Kota.
c.
Lampiran Model DBl - KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota.
d.
Model DB2 -
KWK.KPU untuk pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang
berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota; e.
Model DB3 - KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat
rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota;
f.
Model DB4 - KWK.KPU untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Pemberitahuan
waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan ; g.
Model DB5 - KWK.KPU untuk berita acara penerimaan kotak suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota;
h.
Model DA6 - KWK.KPU untuk
tanda terima penerimaan Berita Acara dan Sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kab/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur;
(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b digunakan untuk memuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat
Kabupate/Kota (Model DB1-KWK.KPU), dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1KWK.KPU)
(3) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Provinsi;
(4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
(5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota.
Paragraf2
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemiiihan Kecamatan Pasal 29
(1) KPU
Kabupaten/Kota menerima kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi Berita Acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur tingkat Kecamatan oleh PPK ( Model DA - KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekaptulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DAI-KWK.KPU), Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan
(Lampiran Model DAI-KWK.KPU ukuran kecil), rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kecamatan (Lampiran DAI -KWK.KPU ukuran besar), Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di PPK (Model DA2 - KWK.KPU) dari
seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan dibuatkan berita acara dengan menggunakan fonnulir Model DB5 - KWK.KPU. (2) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluiuh kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud ayat (1)
selambat-lambatnya
2
(dua)
hari
setelah pelaksanaan rekapitulasi
hasil
penghitungan suara di PPK selesai.
(3) Kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
Paragraf3
Penyusunan Jadwal dan Pembeiitahuan Pelaksanaan Rapat Pasal 30
(1)
KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PPK mengenai pelaksanaan rapat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
(2)
Dalam
surat
pemberitahuan/undngan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
untuk
tertib
penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, dicanrumkan ketentuan :
a.
saksi pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangai pasangan calon/Tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota;
b.
kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di teinpat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
c.
hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
d.
tempat pelaksanaan ;
e.
saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf (a) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
Paragraf4
Persiapan Ruang Rapat Pasal 31
(1) KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak terkunci dan tersegel dari seluruh Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
(2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara terkunci dan tersegel sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman.
(3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan selambat-lainbatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. (4) KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam Tangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara terkunci dan tersegel dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 32
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain :
a. b.
kotak suara terkunci dan tersegel dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota ; perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana
c.
daftar hadir peserta rapat; dan
d.
alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
Pasal 33
Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan : a.
mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi
pasangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
b.
mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat
Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), formulir untuk Catatan pelaksanan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 KWK.KPU), formulir untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan
dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU
Kabupaten/Kota (Model DB2 - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
c.
menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapan anak kuncinya.
Paragraf2 Pembagian tugas Pasal 34
(1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut. Paragraf3
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasal 35
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
tingkat
Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota
(2) Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
(3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan kegiatan sebagai berikut: a.
KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara yang masih terkunci dan tersegel dan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat
Kecamatan
(Model DA - KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAI KWK.KPU);
b.
KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, Berita Acara dan Catatan pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernurdi
tingkat Kecamatan ( Model DAI - KWK.KPU) , dan dicatat pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota ( Model DB1 -KWK.KPU);
c.
KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan (Lampiran
Model DA 1 - KWK.KPU), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Kabupaten/Kota (Lainpiran Model DB1 KWK.KPU);
d.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari tiap - tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
e.
Dalm
pelaksanaan
kegiatan
sebagaiman
dimaksud
pada
hum
a
dan
huruf b,
KPU
Kabupaten/Kota mencatat keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan
rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon di KPU Kabupaten/Kota (Model DB2 KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "N1HIL"
(4)
Panwaslu
Kabupaten/Kota
wajib
menyampaikan
laporan
atas
dugaan
penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi
adanya pelanggaran,
hasil penghitungan suara
pasangan calon Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota.
(5)
Saksi
pasangan
calon
menyampaikan
laporan
atas
dugaan
adanya
pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon kepada KPU Kabupaten/Kota.
(6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suar.
Paragraf 2 Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Pasal 36
(1)
KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan
Gubemur dan Wakil Gubernur
suara Pemilu
di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), formulir
untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di rekapitulasi
tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU), formulir untuk Sertifikat hasil
penghitungan
suara
pemilu
Gubernur dan
Wakil
Gubernur
di
tingkat
Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
(2)
Berita Acara rekapitulasi, Catatan pelaksanaan rekapitulasi dan Sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
(3)
Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak
bersedia
menandatangani
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
berita
acara
rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur , Catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara
penghitungan
suara
Pemilu
Gubemur
dan
Wakil
Gubemur
di
tingkat
Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(4)
KPU Kabupaten/Kota wajib membeiikan 1
(satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat
rekapitilasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk : a.
saksi pasangan calon;
b.
Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
c.
ditempel di tempat umum. Pasal 37
KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dn Wakil Gubemur di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota. Pasal 38
KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur
dan Wakil Gubernur, catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi, dan hardcopy
kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota. Pasal 39
(1)
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada KPU Provinsi mnggunakan surat pengantar Model DB4 - KWK.KPU, serta saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuat tanda terima Model DB6 - KWK.KPU.
(2)
KPU Kabupaten/Kota dibantu jajaran di bawahnya wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi :
a.
Surat suara dan Berita Acara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di TPS (Model C KWK.KPU);
b.
Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur di TPS (Model Cl - KWK.KPU);
c.
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubemur dan wakil Gubemur di TPS (Lampiran Model Cl - KWK.KPU);
d.
Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Gubemur dan wakil Gubemur di tingkat Kelurahan oleh PPS (Model D - KWK.KPU)
e.
Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan
dan penghitungan suara Pemilu Gubemur
dan wakil Gubemur di tingkat Kelurahan (Model DI - KWK.KPU);
f.
Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Kelurahan (Lampiran Model DI - KWK.KPU);
g.
Pernyataan keberatan
saksi
dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di PPS (Model d2 - KWK.KPU);
h.
Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat
i.
Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur
Kecamatan (Model DA - KWK.KPU); di tingkat Kecamatan (Model DAI - KWK.KPU);
j.
Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur di tingkat Kecamatan ( Lampiran Model DAI - KWK.KPU);
k.
Pemyataan kebaeratan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur di PPK ( Model DA2 - KWK.KPU).
BABV
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI Bagian Kesatu Persiapan
Paragraf1 Perlengkapan
Pasal 40
Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi terdiri atas : a.
formulir untuk berita acara dan sertifikat;
b.
sampul kertas;
c.
segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur;
d.
alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor; dan
e.
ruang rapat.
Pasal 41
(1) Formulir untuk menyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hunif a terdiri dari :
a.
Model DC - KWK.KPU untuk Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi ;
b. Model DC1 - KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi ;
c.
Lampiran Model DC1 - KWK.KPU untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemulu Gubemur dan Wakil Gubemur tingkat Provinsi;
d. Model DC2 - KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi;
e.
Model DC3 - KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan di KPU Provinsi;
f.
Model DC4 - KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Banwalu Provinsi dan Saksi Pasangan Calon .
(2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi (Model DC - KWK.KPU), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi (Model DC1 KWK.KPU), Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi (Lampiran Model DC1 - KWK.KPU), pemyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur di tingkat Provinsi (Model DC2 - KWK. KPU).
(3) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat. (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.
Paragraf2
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota Pasal 42
(1) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam sampul tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
(2) Peneriraaan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Model DC5 - KWK.KPU.
(3) KPU Provinsi sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai. Paragraf3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Pasal 43
(1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
(2) KPU Provinsi menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 44
(1) KPU Provinsi sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Banwaslu Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
(2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unruk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dicantumkan ketentuan :
a.
saksi pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh
pasangan calon/tim kampanye tingkat Provinsi;
b.
kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada
c. d.
hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat; tempat pelaksanaan rapat;
e.
Saksi pasangn calon harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
petugas di KPU Provinsi;
Paragraf 4
Penyiapan Ruang Rapat Pasal 45
(1) KPU Provinsi dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi pasangan calon, Banwaslu Provinsi KPU Kabupaten/Kota dan Undangan. (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Provinsi tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitunga suara.
(4) KPU Provinsi mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil
Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 46
Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitunga suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat, antara lain :
a.
Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.
perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
c.
daftar hadir peserta rapat; dan
d.
alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD Projector. Pasal 47
Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:
a.
mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan
b.
calon dan Banwaslu Provinsi serta Ketua KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas; mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (formulir Seri DC - KWK.KPU), sampul kertas, segel, dan
suara dan tempat duduk Saksi pasangan
peralatan lainnya. Paragraf2
Pembagian Tugas Pasal 48
(1) KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur .
(2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut. Paragraf3
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasal 49
(1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri saksi pasangan calon, Banwaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.
(3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan
jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dengan kegiatan sebagai berikut:
a.
KPU Provinsi meneliti Berita Acara (Model DB - KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di ringkat kabupaten/kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi (Model DC1 -KWK.KPU);
b. KPU Provinsi meneliti Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi (Lampiran Model DC1 - KWK.KPU);
c.
d.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tiap-tiap kabupaten/kota secara berurutan sampai selesai; Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi (Model DC2 - KWK.KPU) dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat NIHIL".
(4) Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur kepada KPU Provinsi.
(5) Saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi.
(6) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
Paragraf2
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Pasal 50
(1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur (Model DC - KWK.KPU) catatan pelaksanaan penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubernur ( Model DC1 - KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan peroleha suara (Lampiran Model DC1 - KWK.KPU).
(2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi.
(3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan/atau saksi pasangan calon tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur , Catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu gubernur dan Wakii gubemur ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
(4) KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi, untuk : a.
saksi pasangan calon;
b.
Badan Pengawas Pemilu Provinsi; dan
c.
penguinuman ditempel di tempat umum. Pasal 51
KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi. Pasal 52
(1)
KPU Provinsi menetapkan calon terpilih selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2)
Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (riga) hari.
(3)
Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Gubeniur dan Wakil Gubernur oleh
calon
lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan pemberitaliuan kepada DPRD Provinsi berkenaan adanya keberatan tersebut.
(4)
Setelah putusan Malikamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur, KPU Provinsi melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan : a.
dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
b.
dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
1.
apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Provinsi melaksanakan putusan
tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (4) huruf a;
2.
apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Provinsi :
a)
melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
b)
melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
c)
melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
d)
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. BAB VI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG Pasal 53
(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
(2)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan : a.
rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara terrutup;
b.
rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
c.
rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d.
rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e.
saksi pasangan calon, Panitia Pengawas , dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
f.
rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
(3)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan,
Panwaslu
kabupaten/kota,
dan
Banwaslu
Provinsi
dapat
mengusulkan
untuk
dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
(4)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
(5)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU provinsi.
Pasal 54
(1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPS, atas
usul saksi tingkat Desa/Kelurahan dan atau PPL, PPS melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang tennuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS yang bersangkutan.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima PPK ,atas usul saksi tingkat Kecamatan dan atau Panwaslu Kecamatan, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/ atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS bersangkutan.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi tingkat Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan
pembentulan
data
setelah
melaksanakan
pengecekan
dan/atau
rekapitulasi ulang data yang tennuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghirungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
(4)
Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diterima oleh KPU Provinsi, atas usul saksi tingkat
Provinsi dan atau Bawaslu
Provinsi, KPU Provinsi
melakukan pembentulan data setelali melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Pasal 55
(1)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), saksi pasangan calon dan atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk
dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
(2)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
Bagian Kesatu
Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan Pasal 56
(1) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubemur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumJah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh lebih 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi;
(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua;
(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
(7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon. penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
(8) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperolehan suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasanga calon Gubernur dan Wakil Gubemur terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi.
Pasal 57
(1) Dalam hal calon wakil
Gubemur terpilih berhalangan tetap, calon Gubemur
terpilih dilantik
menjadi Gubernur.
(2) CaJon Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD Provinsi
kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Gubemur.
(3) Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Gubemur kepada DPRD Provinsi, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
(4)
Dalam hal Gubemur
Gubemur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan,
mengusulkan dua orang calon wakil Gubemur kepada DPRD Provinsi, untuk dipilih
dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
(5)
Pemilihan wakil Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3A (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
(6)
Hasil pemilihan Wakil Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi
dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Mentri Dalam Negeri untuk
disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubemur. Pasal 58
(1)
Dalam hal calon Gubemur terpilih berhalangan tetap, calon wakil Gubemur terpilih dilantik menjad Gubemur.
(2)
Calon wakil Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Mentri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Gubemur.
(3)
Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil gubemur kepada DPRD Provinsi berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam Pemilu Gubenur dan Wakil Gubemur dan Wakil Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
(4)
Dalam hal Gubemur Gubemur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan,
mengusulkan dua orang calon wakil Gubemur
kepada DPRD Provinsi, untuk dipilih
dalam rapat paripurna DPRD.
(5)
Pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3A (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Provinsi, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
(6)
Hasil pemilihan wakil Gubenur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil Gubenur. Pasal 59
(1)
Dalam hal pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubemur terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD Provinsi
untuk dipilih menjadi Gubenur dan Wakil
Gubenur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
(2)
Dalam hal pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur terpilih berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi untuk dipilih menjadi Gubenur dan Wakil Gubenur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
(3)
Pemilihan pasangan Gubenur dan Wakil Gubenur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rapat paripuma DPRD Provinsi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4
(tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Provinsi, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
(4)
Hasil pemilihan pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubenur dan Wakil Gubenur.
Pasal 60
(1)
Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
lainnya untuk mempengaruhi pemilih,
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon.
(2)
Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi berdasarkan hasil rapatpleno KPU Provinsi.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih. Pasal 61
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Gubenur dan Wakil Gubenur, berlaku ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
Pasal 62
(1)
DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur terpilih paling lama
dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
(2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 63
Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pasal 64
(1)
Gubenur dan Wakil Gubenur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(2)
Sumpah/janji Gubenur dan Wakil Gubenur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubenur dan Wakil Gubenur
dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
(3)
Gubenur dan Wakil Gubenur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 65
(1)
Gubemur dan Wakil Gubemur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
(2)
Pelantikan Gubenur dan Wakil Gubenur, sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi.
(3)
Pelantikan Gubemur dan Wakil Gubemur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan di
gedung DPRD Provinsi dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
(4)
Pada acara Pelantikan
Gubenur dan Wakil Gubenur, dilaksanakan juga serah terima jabatan
dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan. Bagian Kedua Pelantikan Pasal 66
Tata cara pelantikan Gubenur dan Wakil Gubenur sesuai dengan Peraturan TataTertib DPRD Provinsi. BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67
(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur, KPU Provinsi menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur kepada DPRD Provinsi menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
(2)
Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Provinsi dari dana hibah APBD kepada DPRD Provinsia .
(3)
Laporan
pertanggungjawaban
penggunaan
anggaran
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),
disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya. Pasal 68
Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil peiighitungan suara dalam Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur
oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi apabila terjadi Peinilu Gubenur dan Wakil Gubenur Putaran Kedua. Pasal 69
Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pasal 70
(1)
Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPS disimpan di Kantor Kelurahan.
(2)
Penyimpanan
Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara
yang ada di PPK di simpan di Kantor Kecamatan. Pasal 71
(1)
Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara dalam Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur
oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. (2)
Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan
an
suara oleh PPS,
PPK,
KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 72
(1)
KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur.
(2)
KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan fasilitasa untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
(3)
KPU Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota.
(4)
PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
(5)
PPS dapat menjalin kerjasama dengan Lurah dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.
Pasal 73
Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya. Pasal 74
Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur :
a.
KPU Provinsi Tahun 2008;
sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
b.
Anggota KPU Provinsi dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota, serta PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak pemohon.
BAB IX
Pasal 75
KPU Provinsi menetapkan pcdoman teknis tcntang rata cara pciaksanaan rckapituiasi
penghitungan
suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur dengan berpedoman kepada Keputusan ini.
Pasal 76
Keputusan ini mulai berlaku pada tangga! ditetapkan,agar setiap orang mengetahuinya.
Uitetapkan
: di lernate
pada tanggal
: 6 Juni 2013
KETUA,
ltd
MULIADI TUTUPOHO
Salinan sesuai dengan aslinya KOMISI PEMILfflAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA Sekretaris
Drs. MA NAF SURABAYA, M.Si NIP . 1957()413 1983O3 1 014
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 46/Kpts-Pro.029/2013
CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR
DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 DITINGKAT DESA/ KELURAHAN (FORMULIR D)
1.
Model D-KWK.KPU
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tingkat
Unium
Gubenur dan Wakil
Desa/Kelurahan
oleh
Panitia
Gubenur di Pemungutan
Suara. 2.
Model Dl - KWK.KPU
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Desa/Kelurahan.
3.
Lampiian Model Dl - KWK.KPU (Ukuran Kecil )
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaia
Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Desa/Kelurahan.
4.
Lampiran Model Dl - KWK.KPU
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
(Ukuran Piano)
Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Desa/
Kelurahan. 5.
Model D2 - KWK.KPU
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan
Umum
Gubenur dan
Wakil
Gubenur di
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Rekapitulasi
Panitia Pemungutan Suara. 6.
Model D3 - KWK.KPU
Hasil Penghitungan di Tingkat Desa/Kelurahan. 7.
Model D4 - KWK.KPU
Surat
Pengantar
Penyampaian
Berita
Acara
dan
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suaia dari PPS ke PPK. 8.
Model D5 - KWK.KPU
Berita Acara
Penerimaan
Kotak
Suaia dan Berkas
Kelengkapan Administrasi dari PPS; 9.
Model D6 - KWK.KPU
Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suaia Pemilihan Umum Gubenur Dan wakil Gubenur di Tingkat Desa/ Kelurahan.
KETUA, Ttd MULIADITUTUPOHO uai dengan aslinya
KOMISI P'EMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NIP.
MODEL D-KWK.KPU
BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Pada hari
ini
tanggal
bulan
tahun
Panitia
Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubenur dan
Wakil Gubenur dalam rapat Panitia Pemungutan Suaia, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubenur dan
Wakil Gubenur, Panitia Pengawas Lapangan Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur, Pemantau Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur dan anggota masyarakat bertempat di : Desa/Kelurahan Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
: Maluku Utara
Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1.
Mencatat hal-hal sebagai berikut:
a.
Jumlah pemilih
dalam salinan
daftar pemilih
tetap untuk TPS
di wilayah
PPS yang
daftar pemilih tetap untuk TPS
di wilayah
PPS yang
bersangkutan;
b.
Jumlah pemilih dalam salinan
c.
Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS wilayah PPS yang
bersangkutan menggunakan hak pilih;; bersangkutan;
d.
Jumlah pemilih dari TPS lain;
e.
Jumlah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP atau KK karena tidak terdaftar dalam DPT;
f.
Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS (termasuk cadangan);
g.
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
h.
Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
i.
Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2.
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suaia masingmasing pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur.
3.
Menerima, mecatat, memeriksa dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaiman terlampir dalam Model D2 - KWK.KPU.
Demikian Berita Acara dibuat dalam
(
) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi
pasangan calon Gubenur dan Wakil
Gubenur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :
1)
Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Gubenur dan Wakil Gubenur di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DI - KWK.KPU)
2)
Rekapitulasi Seitifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur di TPS dalam Wilayah Desa /Keluarahan (Lampiran Model Dl - KWK.KPU)
3)
Pernyataan Keberatan
Saksi
dan
Kejadian
Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Kelurahan (Model D2 KWK.KPU).
Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :
1.
1 (satu) rangkap untuk PPK.
2.
1 (satu) rangkap untuk saksi yang nadir
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
No.
Jabatan
Nama
TandaTangan
1.
Ketua
(
)
2.
Anggota
(
)
3.
Anggota
(
)
Saksi-Saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1
IR. Namto H Roba, SH dan
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Drs. Ismail Arifin, M.Si.
2
Drs. H.Muhadjir Albaar, M.Si Sahrin Hamid, SH
3
Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir. Hasan Doa, MT.
4
Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5
KH. Abdul Gani Kasuba, Lc Ir. Natsir Thaib
6
Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A. Malik Ibrahim, MTP
1.
1.
5
4
3
2
1
DATA PEMILIH
A
Pr
salman DPT yang
menggunakan KTP/KK
Jumlah Pemilih yang
lain
2.
Jumlah Pemilih dari TPS
menggunakan hak pilih
Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak
.Hh
Lk
Lk
Jumlah Pemilih dalam
menggunakan hak pilih
Jlh
Lk
Tetap (DPT)
Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih
URAIAN
TPS
2
TPS
1
3.
2.
3
TPS 5
TPS 7
TPS 8
TPS
TANDA TANGAN PPS
6
TPS
Kecamatan
9
TPS 10
TPS
Provinsi
4.
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
4
TPS
: Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
NO
Desa/Kelurahan
Pemilu
5.
3.
11
TPS
12
TPS 13
TPS
: Maluku Utara
Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah desa/keluraha
14
TPS
6.
15
TPS
16
TPS
Jlh Akhir
MODEL Dl-KWK.KPU
terpakai.
TPS
2
TPS
1
3
TPS 4
TPS 5
TPS 6
TPS 7
TPS
Surat Suara tidak Sah
Jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah
Jumlah TPS
2
3
4
9
TPS 10
TPS 11
TPS
12
TPS 13
TPS
Angg.
Angg.
2
3
Jabatan
Ketua
Nama
1
NO
Tandatangan
6
5
4
3
2
1
NO
NAMA
14
TPS 15
TPS
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
AHMAD HIDA VAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT
SAHRIN HAMID, SH
Drs. H. MIHAD.IIR ALBAAR, M.S DAN
Ir. NAMTOHROBA, SH DAN Drs. ISMAIL ARIFIN, MSi
SAKSI
Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua PPS
Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur
1
8
TPS
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi Surat Sah dan Tidak Sah serta jumlah TPS
4
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos Surat suara yang tidak
Surat suara yang terpakai
2
3
Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)
URAIAN
1
NO
B. Data Penggunaan dan Penerimaan Surat Suara I Hi Akhir
TANDATANGAN
16
TPS
1
1
6
5
4
3
1
2
Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
Ir. HASAN DOA, MT
AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN
SAHRIN HAMID, SH
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S DAN
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
HASIL PEROLEHAN SUARA
3
2
WAKIL GUBERNUR
URUT
A
NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
NO
Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan
2
1
3
TPS 4
TPS
Provinsi
5
TPS 6
TPS
TANDA TAJNGAN SAKSI PASANGAN CALON
4
: Maluku Utara
7
TPS
5
3
8
TPS 9
TPS
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TANDA TANGAN PPS
TPS
TPS
(Diisi berdasarkan formulir Lampiran Model Cl - KWK. KPU) Kecamatan
Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan I mum Gubernur dan Wakil
Gubernur di TPS dalam wilayah desa/keluraha
10
TPS
11
TPS
6
12
TPS
13
TPS
Akhir
Jumlah
Lampiran MODEL DI- KWK.KPU
Ketua
Angg.
Angg.
2
3
Jabatan
1
Nama
JUMLAH SUARA SAHA dan TIDAK SAH
B
NO
JUMLAH SUARA TIDAK SAH
A
6
5
4
3
2
1
NO
3
2
1
Tandatangan
TPS
TPS
TPS 4
TPS 6
TPS
NAMA
5
TPS 7
TPS
SAKSI
10
TPS 11
TPS
DAN
Ir. NAMTO H ROBA, SH
9
TPS
DAN
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
DAN
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
BENNY LAOS
DAN
Drs. SYAMSIR ANDILI
Ir. HASAN DOA, MT
DAN
AHMAD HIDAYAT MUS, SE
SAHRIN HAMID, SH
13
TPS
Akhir
Jumlah
TANDATANGAN
12
TPS
Drs. H. MUHADJ1R ALBAAR, M.S
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
8
TPS
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
MODEL D2-KWK.KPU
PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH Dl TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Desa/Kelurahan*) Kecamatan
:
Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:
,
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATA
Catatan : * Coret yang tidak perlu Apabila tidak ada keberatan ditulis "\ 11111 '
2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA
MODEL D3 - KWK.KPU
SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Tim
Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur di Tingkat Desa/Kelurahan *)
,
diselenggarakan pada:
Hari
:
Tanggal
:
W a k t u
:
Tempat/Alamat
:
2013
PNITIA PEMUNGUTAN SUARA KETUA
Catatan : *Coret yang tidak perlu
Saksi pasangan calon harus membawa Surat Mandat dari Tim Kampanye
MODEL D4 - KWK.KPU
SURAT PENGANTAR Perihal
: Penyempaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Kepada:
Yth.
Ketua PPK
Suara di PPS
Di,-
Bersama ini disampaiakn Berita Acara beserta Lampiran dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di : Desa/Keluraha
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
: Maluku Utara
Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari: 1. 2.
3.
4. 5.
6. 7.
Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D KWK.KPU) Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model D1 KWK.KPU) Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model D1 KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU Ukuran Besar) Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia
Pemungutan Suara (Model D2 - KWK.KPU) Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D3 - KWK.KPU) Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 - KWK.KPU) ,
YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2013.
YANG MENERIMA PANITIAN PEMILIHAN KECAMATAN, KETUA,
Catatan :
1. *) Coret yang tidak perlu. 2. Lembar 1 untuk PPS. 3. Lembar 2 untuk PPK.
MODEL D5-KWK.KPU
BERITA ACARA PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini
tanggal
bulan
Panitia Pemilihan Kecamatan
tahun
dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
telah menerima kotak suara yang berisi: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.
10.
Dari: PPS
:
PPK
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
: Maluku Utara
Demikian
Berita
Acara
Penerimaan
ini
dibuat
untuk dapat
dipergunakan
sebagaimana
mestinya. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NO
Nama
TandaTangan
1. Ketua
:
(
)
2. Anggota
:
(
)
3. Anggota
:
(
)
4. Anggota
:
(
)
5. Anggota
:
Catatan : *) Coret yang tidak Perlu
MODEL D6 - KWK.KPU
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Dl TINGKAT DESA/KELURAHAN NO
NAMA
SAKSI DARIPASANGAN
TANDATANGAN
CALON Ir. NAMTO H ROBA, SH
1
DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
2
DAN SAHRIN HAMID, SH
AHMAD HIDAYAT MUS, SE
3
DAN
Ir. HASAN DOA, MT
Drs. SYAMSIR ANDILI
4
DAN BENNY LAOS KH. ABDUL GAM KASUBA, Lc
5
DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
6
DAN Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
7
PPL
,
2013
Yang Menyerahkan PANIT1A PEMUNGUTAN SUARA KETUA
CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 DIT1NGKAT KECAMATAN (FORMULIR DA)
1.
Model DA - KWK.KPU
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Gubenur dan
Wakil
Gubenur di
Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. 2.
Model DA 1-KWK.KPU
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Kecamatan.
3.
Lampiran Model DAI - KWK.KPU (UkuranKecil )
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Kecamatan.
4.
Lampiran Model DAI - KWK.KPU
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
(Ukuran Piano)
Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Kecamatan.
5.
Model DA2 - KWK.KPU
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang
Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan
Umum
Gubenur dan
Wakil Gubenur di
Panitia Pemilihan Kecamatan.. 6.
Model DA3 - KWK.KPU
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Rekapitulasi
Hasil Penghitungan di Tingkat Kecamatan. 7.
Model DA4 - KWK.KPU
Surat
Pengantar
Penyampaian
Berita
Acara
dan
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota. 8.
Model DA5 - KWK.KPU
Berita
Acara
Penerimaan
Kotak
Suara dan
Berkas
Kelengkapan Administrasi dari PPK; 9.
Model DA6 - KWK.KPU
Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur Dan wakil Gubenur di Tingkat Kecamatan.
MODEL DA- KWK.KPU
BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAK1L GUBENUR DI TINGKAT DESA7 KELURAHAN OLEH PANIT1A PEMILIHAN KECAMATAN
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun
Panitia Pemilihan
Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungaii suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur, Pemantau
Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur dan anggota masyarakat bertempat di : Kecamatan
:
Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1.
Mencatat hal-hal sebagai berikut: a.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK;
b.
Jumlah
pemilih
dalam
salinan
daftar
pemilih
tetap
untuk
PPS
di
wilayah
PPK
yang
menggunakan hak pilih;
c.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang tidak
d.
Jumlah pemilih dari TPS lain;
e.
Jumlah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP atau KK karena tidak terdaftar dalam
f.
Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK (termasuk cadangan);
g.
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari
h.
Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
i.
Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan
menggunakan hak pilih;
DPT;
seluruh PPS di wilayah PPK;
suara tidak sah.
2.
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung
perolehan suara masing-
masing pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur. 3.
Menerima, mecatat, memeriksa dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaiman terlampir dalam Model DA2 - KWK.KPU.
Demikian Berita Acara dibuat dalam
(
) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi
pasangan calon Gubenur dan Wakil
Gubenur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri : 1)
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil
Gubenur di tingkat Kecamatan (Model DAI - KWK.KPU)
2)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAI - KWK.KPU)
3)
Pernyataan
Keberatan
Saksi
dan
Kejadian
Khusus yang
berhubungan
dengan
Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Kecamatan (Model DA2 KWK.KPU).
Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :
1.
1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
2.
1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
No.
Jabatan
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
Nama
Tanda Tangan
Saksi-Saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1
IR. Namto H Roba, SH dan
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Drs. Ismail Arifin, M.Si. 2
Drs. H.Muhadjir Albaar, M.Si Sahrin Hamid, SH
3
Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir. Hasan Doa, MT.
4
Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5
KH. Abdul Gani Kasuba, Lc Ir. Natsir Thaib
6
Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A. Malik Ibrahim, MTP
1
1
5
4
3
2
1
A
O
N
Jlh
Lk
Pr
Jlh
Tetap (DPT)
Jumlah Pemilih dalam
salinan DPT yang
menggunakan hak pilih
salinan DPT yang tidak
menggunakan KTP/KK
Jumlah Pemilih yang
lain
2
Jumlah Pemilih dari TPS
menggunakan hak pilih
Jlh
Pr
Lk
Pr
salinan Daftar Pemilih
Jumlah Pemilih dalam
Lk
DATA PEMILIH
URAIAN
2
Jlh
Pindahan
Maluku Utara
Desa
3
Desa
3
Desa
Desa Desa
Desa
TANDA TANGAN PPK
Desa
4
Desa
4
5
TANDA TANGAN SAKSl PASANGAN CALON
Desa
Gubemur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
Jumlah Pemilih dalam
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Pemilu
Wakil Gubemur di PPS dalam wilayah Kecamatan.
Desa
Desa
Desa
Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubemur dan
Desa
6
5
Desa
Desa
Jlh Akhir
MODEL DAI -KWK.KPU
Surat suara terpakai.
yang
tidak
Jlh
Pindahan
Desa Desa
Desa Desa
Desa
Desa
Desa
Jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah
Jumlah TPS
Jumlah PPS
3
4
5
Desa
Desa
Desa Desa
Desa
Angg.
Angg.
Angg.
Angg.
2
3
4
5
Jabatan
Ket
Nama Anggota PPK
1
NO Tandatangan
6
5
4
3
2
1
NO
NAMA
Desa Desa
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
Ir. HASAN DOA, MT
AHMAD H1DAYAT MUS, SE DAN
SAHRIN HAMID, SH
Drs. H. Ml HADJIR ALBAAR, M.S DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN
SAKSI
Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua PP
Catatan :
Surat Suara tidak Sah
dan
2
Gubernur
Suara Sah untuk seluruh
pasangan calon Wakil Gubernur
1
Surat
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi Surat Sah dan Tidak Sah serta jumlah TPS/PPS
4
keliru dicoblos
oleh pemilih karena rusak atau
Surat suara yang dikembalikan
Surat suara yang terpakai
2
3
Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)
URAIAN
1
O
N
B. Data Penggunaan dan Penerimaan Surat Suara Jlh Akhir
TANDATANGAN
Desa
1
1
: Maluku Utara
Provinsi
6
5
4
3
2
1
2
2
Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
3
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
Ir. HASAN DOA, MT
AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN
SAHRIN HAMID, SH
Drs. H. MUHADJ1R ALBAAR, MS DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN
HASIL PEROLEHAN SUARA
:
Kabupaten/Kota
A
:
Kecamatan
Desa Desa Desa
TANDA TANGAN PPK
Desa
4
Desa
4
5
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
3
Pindahan
Jlh
(Diisi berdasarkan formulir Lampiran Model Dl - KWK. KPU)
Gubernur di PPS dalam wilayah Kecamatan
Desa
Desa Desa
Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Desa
5
Desa
Desa
Desa
Lampiran MODEL DAI- KWK.KPU
Jlh Akhir
Angg.
Angg.
Angg.
Angg.
3
4
5
Ketua
Jabatan
2
1
Nama Anggota PPK
SURAT SUARA SAH dan TIDAK SAH
C
NO
SURAT SUARA TIDAK SAH
B
Jlh Desa
Tandatangan
Pindahan
6
5
4
3
2
1
NO
Desa
Desa Desa
NAMA
Desa Desa
Desa
SAKSI
Desa Desa
DAN
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
DAN
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
DAN
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
BENNY LAOS
DAN
Drs. SYAMSIR ANDILI
Ir. HASAN DOA, MT
DAN
AHMAD HIDAYAT MUS, SE
SAHRIN HAMID, SH
Desa
Jlh Akhir
TANDATANGAN
Desa
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
Drs. ISMAIL ARIFEN, M.Si
DAN
Ir. NAMTO H ROBA, SH
Desa
MODEL DA2-KWK.KPU
PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH Dl TINGKAT KECAMATAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Kecamatan
:
Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:
, SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATA
Catatan : * Coret yang tidak perlu Apabiia tidak ada keberatan ditulis "Ml 111.'
2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA
MODEL DA3 - KWK.KPU
SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
Dl TINGKAT KECAMATAN
Diberitahukan Kampanye,
Gubemur
kepada
saksi
pasangan
bahwa pelaksanaan
dan
Wakil
Gubemur
calon
Gubemur
dan
Wakil
Gubernur/Tim
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan
di
Tingkat
Umum
Kecamatan
,
diselenggarakan pada:
Hari
:
Tanggal
:
W a k t u
:
Tempat/Alamat
: ,
2013
PNITIA PEMUILIHAN KECAMATAN
KETUA
Catatan : Saksi pasangan calon harus membawa Surat Mandat dari Tim Kampanye
MODEL DA4 - KWK.KPU
SURAT PENGANTAR Perihal
: Penyempaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Kepada : Yth.
Ketua KPU Kab/Kota *)
Suara di PPS
Di, -
Bersama ini disampaiakn Berita Acara beserta Lampiran dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di : Kecamatan
:
Kabupaten /Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari : 1.
2.
3.
4. 5.
Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU) Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di PPS dalam wilayah Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU) Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPS dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1 KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU Ukuran Besar) Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2 - KWK.KPU)
6. 7.
Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA3 - KWK.KPU) Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5 - KWK.KPU) , 2013.
YANG MENYERAHKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
YANG MENERIMA KPU Kab/Kota KETUA,
Catatan :
1. *) Coret yang tidak perlu. 2. Lembar 1 untuk PPK.
3. Lembar 2 untuk KPU Kab/Kota.
*)
MODEL DA5 - KWK.KPU
BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini
tanggal
bulan
Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota*)
tahun dalam Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Maluku Utara telah menerima kotak suara yang berisi: 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7. 8.
'). 10.
Dari : PPK
:
Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Demikian
Berita
Acara
Penerimaan
ini
dibuat
untuk
dapat
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
KPU Kab/Kota •) NO
Nama
TandaTangan
1. Ketua
:
(
)
2. Anggota
:
(
)
3. Anggota
:
(
)
4. Anggota
:
(
)
5. Anggota
:
(
)
Catatan : *) Coret yang tidak Perlu
MODEL DA6 - KWK.KPU
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Dl TINGKAT KECAMATAN NO
NAMA
SAKSI DARI PASANGAN
TANDATANGAN
CALON Ir. NAMTO H ROBA, SH
1
DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
2
DAN SAHRIN HAMID, SH AHMAD HIDAYAT MUS, SE
3
DAN
Ir. HASAN DOA, MT Drs. SYAMSIR ANDILI
4
DAN BENNY LAOS KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
5
DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THA1B
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
6
DAN Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
7
PANWAS KECAMATAN
2013
Yang Menyerahkan PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA
CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 DITINGKAT KABUPATEN/KOTA (FORMULIR DB)
1.
Model DB - KWK.KPU
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum
Gubenur dan
Wakil
Gubenur di
Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.. 2.
Model DB1 - KWK.KPU
Catatan Pelaksanaaii Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat Kabupaten/Kota.
3.
Lampiran Model DB1 - KWK.KPU
Sertifikat
Rekapitulasi
Pemilihan
Umum
Hasil
Penghitungan
Gubenur dan
Wakil
Suara
Gubenur di
Tingkat Kabupaten/Kota. 4.
Model DB2 - KWK.KPU
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang
Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di KPU Kabupaten/Kota. 5.
Model DB3 - KWK.KPU
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Rekapitulasi
Hasil Penghitungan di Tingkat Kabupaten/Kota. 6.
Model DB4 - KWK.KPU
Surat
Pengantar
Penyampaian
Berita
Acara
dan
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi. 7.
Model DB5 - KWK.KPU
Berita
Acara
Penerimaan
Kotak
Suara dan
Berkas
Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota; 8.
Model DB6 - KWK.KPU
Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur Dan
wakil Gubenur di Kabupaten/Kota.
MODEL DB-KWK.KPU
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR
DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
Pada
hari
ini
tanggal
bulan
tahun
KPU
Kabupaten/Kota mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Uraum Gubenur dan Wakil Gubenur dalam rapat KPU Kabupaten/Kota, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubenur dan
Wakil Gubenur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur, Pemantau Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur dan anggota masyarakat bertempat di : Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1.
Mencatat hal-hal sebagai berikut: a.
Jumlah peinilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah Kabupaten/Kota;
b.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan hak pilih;
c.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan hak pilih;
d.
Jumlah pemilih dari TPS lain;
e.
Jumlah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP atau KK karena tidak terdaftar dalam
f.
Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (termasuk
DPT; cadangan);
g.
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota;
h.
Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota;
i.
Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri
dari suara sail dan suara tidak sah. 2.
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masingmasing pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur.
3.
Menerima, mecatat, memeriksa dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaiman terlampir dalam Model DB2 - KWK.KPU.
Demikian Berita Acara dibuat dalam
(
) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi
pasangan calon
Gubenur dan Wakil Gubenur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri : 1)
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU)
2)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur di tingkat KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)
3)
Pernyataan
Keberatan
Saksi
dan
Kejadian Khusus yang berhubungan
dengan
Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat KPU Kabupaten/Kota
(Model DB2 - KWK.KPU).
Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada : 1.
1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.
2.
1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir
KPU Kabupaten/Kota*)
No.
Jabatan
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
Nama
Tanda Tangan
Saksi-Saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1
IR. Namto H Roba, SH dan
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Drs. Ismail Arifln, M.Si. 2
Drs. H.Muhadjir Albaar, M.Si Sahrin Hamid, SH
3
Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir. Hasan Doa, MT.
4
Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5
KH. Abdul Gani Kasuba, Lc Ir. Natsir Thaib
6
Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A. Malik Ibrahim, MTP
1
1
5
4
3
2
1
A
O
N
Jlh
Lk
Pr
Jlh
Tetap (DPT)
Jumlah Pemilih dalam
salinan DPT yang
menggunakan hak pilih
salinan DPT yang tidak
menggunakan KTP/KK
Jumlah Pemilih yang
lain
2
Jumlah Pemilih dari TPS
menggunakan hak pilih
Jlh
Pr
Lk
Pr
salinan Daftar Pemilih
Jumlah Pemilih dalam
Lk
DATA PEMILIH
URAIAN
2
Jth
Pindahan
Maluku Utara Kec
Kec Kec
Kec
Kec Kec
Kec
3
4
Kec
4
5
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
3
TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA*)
Kec
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
Jumlah Pemilih dalam
Provinsi
Kabupaten/Kota
Pemilu
Wakil Gubernur di PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Kec
Kec
Rekapituiasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan
Kec
Kec
6
5
Kec
Kec
Jlh Akhir
MODEL DB1-KWK.KPU
Surat suara terpakai.
yang
tidak
Pindahan
Jlh
Kec Kec
Kec Kec
Kec
Kec
Kec
Kec
Gubernur
dan
Jumlah PPS
Jumlah PPK
5
6
Kec
Kec
Kec
Kec
Angg.
Angg.
Angg.
Angg.
2
3
4
5
Jabatan
Ket
Nama Anggota KPU Kab/Kota
1
NO Tandatangan
6
5
4
3
2
1
NO
NAMA
Kec
Kec
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
lr. HASAN DOA, MT
AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN
Drs. a MUHADJIR ALBAAR, M.S DAN SAHR1N HAMID, SH
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN
SAKSI
Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua PP
Catatan :
Jumlah TPS
Jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah
Surat Suara tidak Sah
Wakil Gubernur
calon
Suara Sah untuk seluruh
pasangan
Surat
4
2
1
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi Surat Sah dan Tidak Sah serta jumlah TPS/PPS/PPK
4
oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
Surat suara yang dikembalikan
Surat suara yang terpakai
2
3
Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)
URAIAN
1
O
N
B. Data Penggunaan dan Penerimaan Surat Suara Jlh Akhir
TANDATANGAN
Kec
1
1
6
5
4
3
2
1
2
2
Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
3
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
It. HASAN DOA, MT
AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN
SAHRIN HAMID, SH
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN
HASIL PEROLEHAN SUARA
: Maluku Utara
Provinsi
A
:
Kavupaten/Kota
Kec
Kec
Kec Kec
Kec
4
4
5
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
3
TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
Pindahan
Jlh
(Diisi berdasarkan formulir Lampiran Model DAI - KWK. KPU)
Gubemur di PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota
Kec
Kec Kec
Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan I mum Gubernur dan Wakil
Kec
6
5
Kec
Kec
Kec
Lampiran MODEL DB1 - KWK.KPU
Akhir
Jlh
Angg.
Angg.
Angg.
Angg.
3
4
5
Ketua
Jabatan
2
1
Nama Anggota KPU Kab/Kota
SURAT SUARA SAH dan TIDAK SAH
C
NO
SURAT SUARA TIDAK SAH
B
Jlh Kec
Tandatangan
Pindahan
6
5
4
3
2
1
NO
Kec Kec
Kec
NAMA
Kec
Kec
Kec
SAKSI
Kec Kec
DAN
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
DAN
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
Ir. MUHAMMAD NATS1R THAIB
DAN
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
BENNY LAOS
DAN
Drs. SYAMSIR ANDILI
Ir. HASAN DOA, MT
DAN
AHMAD HIDAYAT MUS, SE
SAHRIN HAMID, SH
Kec
Jlh
Akhir
TANDATANGAN
Kec
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
DAN
Ir. NAMTO H ROBA, SH
Kec
MODEL DB2 - KWK.KPU
PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH Dl TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KPU KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota*) Provinsi
: Maluku Utara
Catatan pemyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut
.2013
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATA
Catatan : * Coret yang tidak perlu Apabila tidak ada keberatan ditulis "MINI."
KPU KAB/KOTA*) KETUA
MODEL DB3 - KWK.KPU
SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Diberitahukan Kampanye,
kepada
saksi
pasangan
bahwa pelaksanaan
calon
Gubemur
dan
Wakil
Gubemur/Tim
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur di Tingkat Kabupaten/Kota*)
Umum
,
diselenggarakan pada:
Hari
Tanggal
Waktu Tempat/Alamat 2013 KPU KAB/KOTA*).. KETU A
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Saksi pasangan calon harus membawa Surat Mandat dari Tim Kampanye
MODEL DB4 - KWK.KPU
SURAT PENGANTAR Perihal
: Penyempaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS
Kepada: Yth.
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara
Di,-
Bersama ini disampaiakn Berita Acara beserta Lampiran dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di :
Kabupaten /Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari: 1.
Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di
2.
Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU) Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota
3.
(Model DB1 - KWK.KPU) Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur di PPK dalam Wilayah Kabupaten/kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU) 4.
Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota (Model DB2 - KWK.KPU)
5.
Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota (Model DB3 - KWK.KPU) Berita Acara Penerimaan berkas kelengkapan Admnistrasi dari KPU Kabupaten/Kota (Model DB5 - KWK.KPU)
6.
, YANG MENYERAHKAN
KPU Kabupaten/Kota
2013.
YANG MENERIMA KPU Provinsi Maluku Utara KETUA,
Catatan : 1. *) Coret yang tidak perlu. 2. Lembar 1 untuk KPU Kab/Kota.
3. Lembar 2 untuk KPU Provinsi Maluku Utara.
MODEL DB5 - KWK.KPU
BERITA ACARA
PENERIMAAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI KPU KABUPATEN/KOTA Pada hari ini
Komisi
tanggal
Pemilihan
Umum
bulan
tahun
Kab/Kota*)
mengadakan
Rekapitulasi
hasil
penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara bertempat di:
Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Telah menyerahkan barang-barangdari Ketua KPU Kabupaten/Kota*) 1. 2.
3. 4. 5. (..
7. S. 9.
10.
Demikian
Berita
Acara
Penerimaan
ini
dibuat
untuk
dapat
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
KPU Provinsi Maluku Utara NO
Nama
TandaTangan
1. Ketua
:
(
)
2. Anggota
:
(
)
3. Anggota
:
(
)
4. Anggota
:
(
)
5. Anggota
:
Catatan : *) Coret yang tidak Perlu
MODEL DB6-KWK.KPU
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Dl TINGKAT KABUPATEN/KOTA NO
NAM A
SAKSI DARI PASANGAN
TANDATANGAN
CALON Ir. NAMTO H ROBA, SH
1
DAN Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
2
DAN
SAHRIN HAMID, SH AHMAD HIDAYAT MUS, SE
3
DAN Ir. HASAN DOA, MT
Drs. SYAMSIR ANDILI
4
DAN BENNY LAOS KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
5
DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP 6
DAN Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
7
PANWAS KABUPATEN/KOTA
,
2013 Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN/KOTA*) KETUA
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
CONTOH JENIS FORMUL1R REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 DITINGKAT PROVINSI (FORMULIR DC)
1.
Model DC - KWK.KPU
Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
Pemilihan
Wakil
Umum
Gubenur dan
Gubenur
di
Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi. 2.
Model DC1 - KWK.KPU
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di
Tingkat Provinsi. 3.
Lampiran Model DC1 - KWK.KPU
Sertifikat
Rekapitulasi
Pemilihan
Umum
Hasil
Gubenur dan
Penghitungan Wakil
Suara
Gubenur di
Tingkat Provinsi. 4.
Model DB2 - KWK.KPU
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang
Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di KPU Provinsi. 5.
Model DB3 - KWK.KPU
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Hasil Penghitungan di Tingkat Provinsi.
6.
Model DC6-KWK.KPU
Rekapitulasi
MODEL DC-KWK.KPU
BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN OLEH KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Pada
hari
ini
tanggal
bulan
tahun
KPU
Kabupaten/Kota mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur dalam rapat KPU Kabupaten/Kota, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur, Pemantau Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur dan anggota masyarakat bertempat di :
Kabupaten/Kota*)
:
Provinsi
: Maluku Utara
Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1.
Mencatat hal-hal sebagai berikut: a.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi;
b.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang menggunakan hak pilih;
c.
Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU
Provinsi yang tidak menggunakan hak pilih; d.
Jumlah pemilih dari TPS lain;
e.
Jumlah pemilih yang meinilih dengan menggunakan KTP atau KK karena tidak terdaftar dalam
f.
Jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Koa (termasuk cadangan);
g.
Jumlah Surat Suara Tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota
h.
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari
i.
Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi;
j.
Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi
DPT;
seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi;
yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2.
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masingmasing pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur.
3.
Menerima, mecatat, memeriksa dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh
saksi sebagaiman terlampir dalam Model DC2 - KWK.KPU. Demikian Berita Acara dibuat dalam
(
) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri : 1)
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur di tingkat Provinsi (Model DC1 - KWK.KPU)
2)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara untuk Pasangan Calon Gubenur dan Wakil
Gubenur di tingkat KPU Provinsi (Lampiran Model DC1 - KWK.KPU)
3)
Pernyataan Keberatan
Saksi
dan
Kejadian
Khusus yang berhubungan
dengan
Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur di Tingkat KPU Provinsi (Model DC2 -KWK.KPU).
1 (sau) rangkap Berita Acara disampaikan kepada saksi dan Bawaslu yang hadir.
KPU PROVINSI MALUKU UTARA
No.
Jabatan
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
Nama
Tanda Tangan
Saksi-Saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1
IR. Namto H Roba, SH dan
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Drs. Ismail Arifin, MSi. 2
Drs. H.Muhadjir Albaar, M.Si
Sahrin Hamid, SH 3
Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir. Hasan Doa, MT.
4
Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5
KH. Abdul Gani Kasuba, Lc
Ir. Natsir Thaib 6
Ir. Hein Namotemo, MSP dan
Drs. A. Malik Ibrahim, MTP
1
1
5
4
3
2
1
A
O
menggunakan hak pilih
salinan DPT yang tidak
menggunakan KTP/KK
Jumlah Pemilih yang
lain
2
Jumlah Pemilih dari TPS
menggunakan hak pilih
Jlh
Pr
Lk
Pr
Jlh
salinan DPT yang
Jumlah Pemilih dalam
Lk
Tetap (DPT)
Jumlah Pemilih dalam
Pr
salinan Daftar Pemilih
Jlh
Lk
Jumlah Pemilih dalam
DATA PEMILIH
URAIAN
2
Pindahan
Jlh
Kota
Kab/
3
Kota
Kab/ Kota
Kab/
Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/
4
4
5
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
3
TANDA TANGAN KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kota
Kab/
: Maluku Utara
Provinsi
N
: Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
Pemilu
Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
Kota
Kab/ Kota
Kab/
Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan
Kota
Kab/
6
5
Kota
Kab/
Kota
Kab/ Jlh Akhir
MODEL DC1-KWK.KPU
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
Surat suara yang tidak terpakai.
3
4
Pindahan
Jlh
Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/
Suara
Sah
untuk
seluruh
Jumlah PPS
Jumlah PPK
Kabupaten/Kota
5
6
7
Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/
Angg.
Angg.
Angg.
Angg.
2
3
4
5
Jabatan
Ket
Nama Anggota KPU Provinsi
1
NO Tandatangan
6
5
4
3
2
1
NO
NAMA
Kota
Kab/ Kota
Kab/
Dm. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATS1R THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
lr. HASAN DOA, MT
AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN
SAHRIN HAM ID, SH
Drs. H. MUHADJDR ALBAAR, MS DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN
SAKSI
Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua PP
Catatan :
Jumlah TPS
Jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah
Surat Suara tidak Sah
Gubernur
pasangan calon Gubernur dan Wakil
Surat
4
2
1
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi Surat Sah dan Tidak Sah serta jumlah TPS/PPS/PPK/Kab/Kota
Surat suara yang terpakai
(termasuk cadangan)
Surat suara yang diterima
URA1AN
2
1
O
N
B. Data Penggunaan dan Penerimaan Surat Suara Jlh Akhir
TANDATANGAN
Kota
Kab/
1
1
6
5
4
3
2
1
NO
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
2
2
Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP DAN
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN
BENNY LAOS
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN
Ir. HASAN DOA, MT
AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN
SAHRIN HAMID, SH
3
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S DAN
Kota
Kab/ Kab/Kota Kota
Kab/ Kab/Kota
4
Kota
Kab/
4
5
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
3
TANDA TANGAN KPU PROVINSI
Pindahan
DAN WAKIL GUBERNUR
Ir. NAMTO H ROBA, SH DAN
Jlh
NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR
: Maluku Utara
(Diisi berdasarkan formulir Lampiran Model DB1 - KWK. KPU)
SUARA SAH
Provinsi
B. Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/
Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubemur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
Kota
Kab/
6
5
Kota
Kab/
Kota
Kab/
Kota
Kab/
Lampiran MODEL DC1 - KWK.KPU
Jlh
Akhir
Angg.
Angg.
Angg.
Angg.
3
4
5
Ketua
Jabatan
2
1
Provinsi Maluku Utara
Anggota KPU
SURAT SUARA SAH dan TIDAK SAH
C
NO
SURAT SUARA TIDAK SAH
B
Jlh Kec
Tandatangan
Pindahan
6
5
4
3
2
1
NO
Kec Kec
Kec
NAMA
Kec Kec
Kec
SAKSI
Kec
Kec
DAN
Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
DAN
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
DAN
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
BENNY LAOS
DAN
Drs. SYAMSFR ANDILI
Ir. HASAN DOA, MT
DAN
AHMAD HIDAYAT MUS, SE
SAHRIN HAMID, SH
Kec
Jlh Akhir
TANDATANGAN
Kec
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
DAN
Ir. NAMTO H ROBA, SH
Kec
MODEL DC2 - KWK.KPU
PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH Dl TINGKAT PROVINSI OLEH KPU PROVINSI Provinsi
: Maluku Utara
Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut
.2013
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATA
Catatan :
Apabila tidak ada keberatan ditults "NIHIL'
KPU PROVINSI MALUKU UTARA KETUA
MODEL DC3 - KWK.KPU
SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA Dl TINGKAT PROVINSI
Diberitahukan Kampanye,
kepada
saksi
pasangan
calon
Gubernur dan
Wakil
Gubemur/Tim
bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Maluku Utara diselenggarakan pada :
Hari
:
Tanggal W a k t u
:
Tempat/Alamat
:
,
2013
KPU PROVINSI MALUKU UTARA KETUA
Catatan :
Saksi pasangan calon harus membawa Surat Mandat dari Tim Kampanye
MODEL DB6 - KWK.KPU
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Dl TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA NO
NAMA
TANDATANGAN
SAKSI DARIPASANGAN CALON Ir. NAMTO H ROBA, SH
1
DAN
Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S
2
DAN SAHRIN HAMID, SH
AHMAD HIDAYAT MUS, SE
3
DAN Ir. HASAN DOA, MT
Drs. SYAMSDl ANDILI
4
DAN
BENNY LAOS KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
5
DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB
Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
6
DAN Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP
7
BAWASLU PROVINSI MU
.2013
Yang Menyerahkan
KPU PROVINSI MALUKU UTARA
KETUA
