WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/16/KEP/422.012/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN 2012
WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
bahwa
dalam
rangka
lebih
meningkatkan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi
pemerintah
yang
transparan
dan
akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi,
maka
dilaksanakan
penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Batu Tahun 2012; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Batu Tahun 2012; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Republik
Kota
Batu
(Lembaran
Negara
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor 47, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4286); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Republik
Negara
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2004
Negara
Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
(Lembaran Negara 2004
Pembangunan
Republik
Nasional
Indonesia Tahun
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4700); 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.
19.
20.
21. 22.
23.
24.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Batu Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LAKIP Tahun 2012; b. melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LAKIP; c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu guna evaluasi terhadap penyusunan LAKIP; d. melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LAKIP; e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
KETIGA
biaya pelaksanaan tugas Panitia : Membebankan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.07.06.07.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 4 Januari 2013 WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO Tembusan: Yth. Sdr. : 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Batu; 3. Panitia yang bersangkutan.
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/16/KEP/422.012/2013 Tanggal : 4 Januari 2013
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN 2012
NO.
JABATAN DALAM PANITIA
JABATAN DALAM DINAS
1
2
3
1.
Pengarah
Walikota Batu
2.
Penanggungjawab
Wakil Walikota Batu
3.
Ketua
Sekretaris Daerah Kota Batu
4.
Sekretaris
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Batu
5.
Anggota
a. Kasubbag. Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Setda Kota Batu;
pada
b. 2 (dua) orang staf pada Bagian Organisasi Setda Kota Batu.
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
