1
BUPATI BADUNG KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 1193 / 03 / HK / 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa pada Tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk memperbaiki kondisi sanitasi dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi ;
b.
bahwa pada Tahun 2012 telah disusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Badung sebagai cetak biru perencanaan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Badung sehingga diharapkan pembangunan sektor sanitasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan ;
c.
bahwa sebagai tindak lanjut dari tersusunnya Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) maka pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Badung wajib menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS) sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Badung.
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377) ;
- 2-
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081) ; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) ; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP) ;
- 3-
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
KEDUA
:
Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah : a. memfasilitasi dan melaksanakan upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh stakeholder di tingkat Kabupaten dalam proses percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Badung ; b. menyusun dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; c. melakukan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, stakeholder terkait lainnya ditingkat Kabupaten, Pokja Propinsi, Program Management Unit (PMU), Program Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Nasional terkait penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; d. memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi Kabupaten Badung ; e. memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Badung ; f. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Propinsi dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman serta dalam rangka mencari masukan bagi penyempurnaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; g. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawal proses penyusunan dokumen pembangunan air minum dan sanitasi, termasuk diantaranya memfasilitasi penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) atau dokumen sejenis terkait air minum dan sanitasi ; h. memberikan input strategis pada pemerintah Propinsi dan stakeholder terkait dalam proses investasi dan implementasi program air minum dan sanitasi ; i. memfasilitasi proses pelaksanaan dan pengembangan sistem pemantauan evaluasi air minum dan sanitasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten ; j. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi air minum dan sanitasi di tingkat Kabupaten ; k. memberikan masukan dan melakukan koordinasi dengan pengelola program air minum dan sanitasi baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun di tingkat Kabupaten ;
- 4-
l. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati. m. bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETIGA
:
Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat: a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan ; b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus ; c. meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
KEEMPAT
:
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dibentuk Sektretariat Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KELIMA
:
Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah: a. Ketua: 1. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas tim; 2. mengendalikan pengelolaan kerja tim agar tetap sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Badung dan arahan strategis dari Kelompok Kerja; 3. memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi tim pelaksana Kelompok Kerja ; 4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya tim pelaksana Kelompok Kerja ; 5. melaporkan hasil pelaksanaan kerja tim pelaksana secara berkala kepada Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung. b. Sekretaris: 1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja; 2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang pelaksana; 3. memastikan optimalisasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program kerja; 4. menghimpun laporan pelaksanaan tugas bidang secara berkala; 5. bertanggung jawab melaporkan pelaksanan tugasnya kepada ketua tim. c. Bidang Perencanaan : 1. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; 2. memastkan bahwa Memorandum Program Sanitasi (MPS) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- 5-
3. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dituangkan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; 4. menyusun program dan kegiatan prioritas program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ; 5. menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kabupaten untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Sanitasi Propinsi ; 6. membuat laporan kerja terkait bidang perencanaan secara berkala ; 7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua; 8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris tim. d. Bidang Pendanaan : 1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; 2. memberikan masukan terhadap terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan di Kabupaten Badung ; 3. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi Propinsi ; 4. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja Sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ; 5. meneliti Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dialokasikan dalam APBD ; 6. membuat laporan kerja terkait dengan bidang pendanaan secara berkala ; 7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Badung ; 8. memastikan kebutuhan, optimalisasi, dan mobilisasi dukungan sumber daya pendanaan baik yang bersumber dari kabupaten maupun dari luar yang sah untuk digunakan dalam pencapaian Program program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan sejenisnya; 9. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris tim. e. Bidang Teknis : 1. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; 2. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- 6-
3. membuat laporan kerja terkait bidang teknis secara berkala. 4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten Badung; 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris tim. f. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat : 1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS); 2. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); 3. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat; 4. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi; 5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua; 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris tim. g. Bidang Pemantauan dan Evaluasi : 1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; 2. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ; 3. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Badung untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ; 4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua; 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris tim. h. Sekretariat Pokja Sanitasi : 1. menyiapkan pelaksanaan rapat- rapat internal, lokakarya, dan pelatihan- pelatihan; 2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP melalui web ppsp.nawasis.info; 3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja dan laporan sekretariat serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); 4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada sekretaris tim. KEENAM
:
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013.
- 7-
KETUJUH
:
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Badung Nomor 1915/03/HK/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura Pada Tanggal 20 Maret 2013
Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung 2. Kepala SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 3. Yang bersangkutan
- 8-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 1193 / 03 / HK / 2013 TANGGAL : 20 MARET 2013 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG.
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG 1.
Ketua
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
2.
Sekretaris
:
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kabupaten Badung
3.
Bidang Perencanaan Ketua
:
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung
Wakil Ketua
:
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung
Anggota
:
1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 2. Kepala Bagian Hukum dan HAM, Setda Kabupaten Badung 3. Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung 4. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung 5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung
Bidang Pendanaan Ketua
:
Kepala Bagian Keuangan, Setda Kabupaten Badung
Wakil Ketua
:
Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan, Setda Kabupaten Badung
Anggota
:
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Aset Daerah pada Bagian Aset, Setda Kabupaten Badung
Bidang Teknis Ketua
:
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
Wakil Ketua
:
Kepala Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Anggota
:
1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung 2. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung 3. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung 4. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung
4.
5.
- 9-
5. Kepala Seksi Konstruksi dan Pemeliharaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung 6. Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung 7. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung 6.
7.
Bidang Penyehatan, Komunikasi, dan Pemberdayaan Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Wakil Ketua
:
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Anggota
:
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung 2. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 3. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Setda Kabupaten Badung 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung 5. Kepala Bidang Informasi dan Telematika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 7. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Badung 9. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung
Bidang Monitoring dan Evaluasi Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Wakil Ketua
:
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
Anggota
:
1. Kepala Bidang Statistik Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung 2. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung 3. Kepala Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung 4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Setda Kabupaten Badung
- 10-
8.
Sekretariat Anggota
:
1. Staf Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung 2. Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Setda Kabupaten Badung
11
12
- 13-
- 14-
- 15-
- 16-
NOTULEN KICK OFF MEETING PROGRAM PPSP KAB. BADUNG : Kick Off Meeting Pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Perihal
Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung Hari/tanggal
: Rabu, 10 April 2013
Waktu
: Pukul 09.00 WITA
Tempat
: Ruang Rapat Teratai Bappeda Litbang Kab. Badung
Peserta/Undangan
: Terlampir dalam surat undangan
NOTULEN: A. PEMBUKAAN Acara dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Badung selaku Sekretaris Pokja PPSP Kabupaten Badung, dan Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Litbang Kabupaten Badung selaku Wakil Ketua Bidang Perencanaan Pokja PPSP Kabupaten Badung, yang sekaligus membuka acara kick off meeting Program PPSP Kabupaten Badung. Dijelaskan bahwa Program PPSP sudah dimulai sejak Tahun 2011 yang diawali dengan pernyataan minat dari Bupati, yang menyatakan bahwa Kabupaten Badung berminat mengikuti Program PPSP. Pada tahun 2012 Pokja PPSP Kabupaten Badung telah menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) yang berisikan profil sanitasi, isu strategis dan permasalahan mendesak sanitasi, serta Area Berisiko dan posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Badung saat ini serta dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) yang memuat visi misi sanitasi, Sistem pengelolaan sanitasi serta kemampuan pendanaan sanitasi, strategi pengembangan sanitasi, indikasi program & kegiatan, kebutuhan dan sumber pendanaan 5 tahun kedepan. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan 2 dokumen tersebut, maka pada tahun 2013 ini akan disusun dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS), yaitu menyusun Memorandum Program-Program Prioritas sektor Sanitasi untuk 5 tahun ke depan (sebagai roadmap). Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan bagi Kabupaten Badung dalam menyusun program dan kegiatan baik yang dengan pendanaan APBD, APBD-Prov, dan APBN. Saat ini pendanaan dari APBN rata-rata memang mensyaratkan ketersediaan dokumen sebelum diajukan untuk didanai oleh APBN, baik itu MPS, MasterPlan, RPIJM yang kemudian dibahas dalam Konreg dan Musrembang di tingkat Provinsi dan Nasional. Dokumen Buku Putih Sanitasi yang telah disusun oleh POKJA PPSP Kabupaten Badung mendapatkan nilai 95. Sedangkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Badung mendapatkan nilai 96 berdasarkan penialaian dari POKJA AMPL Provinsi Bali sesuai dengan tahapan dan petunjuk penyusunan yang sudah ada. Dan dokumen ini sedang dalam proses penandatangan oleh Bupati. Untuk penanganan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan (terpusat): Pada tahun 2013, untuk sub sektor air limbah, Kabupaten Badung memprioritaskan penanganan air limbah untuk wilayah Kuta, Jimbaran dan Nusa Dua.
Pada tahun 2010, sudah ada DED pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan di wilayah Mangupura. Sebaiknya dilakukan review ulang terhadap dokumen tersebut agar dapat dilakukan tindak lanjut.
Untuk Badung, saatnya untuk berpikir tentang Sanitasi tidak hanya infrastruktur Jalan dan Bangunan. Melalui kegiatan kick-off Meeting ini diharapkan dapat memahami mengenai program PPSP dan sektor-sektor apa saja yang masuk dalam program ini.
- 17B. PAPARAN Penjelasan oleh Fasilitator Propinsi (Ir. Gede Made Sudarsana) Materi: - Gambaran Umum Program PPSP - Pengantar MPS - Monev NAWASIS Kick-Off Meeting kali ini lebih ke brain-storming atau mengingat kembali kegiatan PPSP yang telah dilakukan oleh anggota POKJA PPSP Kabupaten Badung. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan selama periode tahun 2010 – 2014. Adapun titik berat yang menjadi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014, adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu: 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, melalui penyediaan akses ke sistem saluran limbah terpusat sebesar 10%, dan sistem pengolahan setempat sebesar 90% dari populasi Indonesia. 2. Pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan seperti penerapan sanitary landfill atau controlled landfill untuk TPA dan teknologi yang aman bagi 80% rumah tangga di wilayah perkotaan (3R) 3. Pengurangan genangan air di 100 (seratus) kawasan strategis perkotaan yang rawan banjir dengan cakupan seluas 22.500 Ha. Tahapan PPSP: 1. Kampanye, Edukasi, dan Advokasi 2. Pengembangan Kelembagaan dan Penganturan 3. Kelembagaan POKJA PPSP Kabupaten Badung sudah berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri NOMOR 660/4919/SJ, Tanggal 30 November 2012, Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Di Daerah 4. Penyusunan Buku Putih dan SSK 5. Penyusunan Memorandum Program Sanitasi 6. Implementasi 7. Pemantauan dan Evaluasi. Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan kelanjutan dari dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan merupakan dokumen terbuka yang dapat di-review setiap tahun. Dalam dokumen MPS seharusnya memuat program dan kegiatan prioritas (fisik dan non fisik) termasuk sumber pendanaannya baik dari APBD, APBD-Provinsi, APBN, maupun dana lain berupa hibah atau pinjaman dari NGO maupun dana CSR. Dokumen MPS terdiri dari: BAB 1 Pendahuluan (Kesepakatan Program Prioritas) BAB 2 Memorandum Program Jangka Menengah (Kesepakatan Pendanaan) BAB 3 Rencana Implementasi dan Pengelolaan Program LAMPIRAN (Tabel Program Yang Disepakati dan Proposal Pendanaan) Pemantauan proses penyusunan dokumen MPS melalui sistem NAWASIS (National Water & Sanitation Services) C. TANYA JAWAB
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
Sehubungan dengan pengelolaan drainase, drainase lingkungan yang merupakan bagian dari sub sektor dalam sanitasi, merupakan bagian dari sistem drainase yang tidak terpisahkan dari drainase primer dan drainase sekunder. Permasalahan pengelolaan drainase, sebagai contoh di Jalan Arjuna Legian, kondisinya tidak baik. Masyarakat meminta agar arah aliran pembuangannya tidak menuju ke Pantai tetapi menuju ke Tukad Mati, namun hal ini secara teknis tidak mungkin kecuali menggunakan sistem pompa. Namun setelah tim dari DBMP turun ke lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang membuang limbah rumah tangga nya ke saluran drainase tersebut, padahal di sana sudah terdapat saluran DSDP. Sehingga diharapkan BLH bisa menyusun program untuk melakukan pengawasan dan juga pembinaan sehingga bukan hanya DBMP yang bertindak untuk menutup saluran pembuangan tersebut.
- 18-
Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
Perlu ada penegakan hukum yang lebih atau pembuatan peraturan dan sosialisasi mengenai larangan pembuangan air limbah rumah tangga ke saluran drainase. Sehingga saluran drainase tetap berfungsi untuk mengalirkan air hujan
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Badan Lingkungan Hidup Kab. Badung
Permasalahan sanitasi tidak hanya di wilayah Selatan Bali, tetapi juga di wilayah Utara yang merupakan hulunya, sebab sebagian besar sungai ada di hulu. BLH memang telah koordinasi dengan DBMP bahwa ketika ditemukan terdapat saluran limbah menuju ke drainase khusunya yang sudah dilayani oleh DSDP, maka sebaiknya saluran tersebut ditutup, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011. Namun apabila sesuai dengan baku mutu, maka bisa dibuang ke drainase.
Kepala Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Cipta Karya Kab. Badung
Dengan adanya program PPSP ini diharapkan sanitasi lebih tertata di kawasan permukiman. Terlebih lagi untuk lokasi-lokasi yang rencananya akan dikembangan sistem pengelolaan air limbahnya dengan sistem terpusat. Maka harus ada peraturan yang pada saat terdapat ijin mendirikan bangunan, bahwa rumah tersebut akan menyediakan tempat untuk pemasangan Sambungan Rumah. Sehingga ketika ada program masuk, masyarakat tidak bingung. Perlu ada peraturan mengenai pengelolaan sanitasi untuk lahan yang disewakan. Sebab ketika lahan disewakan, biasanya penyewa tidak bertanggung –jawab sehingga daerah tersebut nampah kumuh dan tidak tertata.
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kab. Badung
Pengelolaan limbah di puskesmas apakah dapat digabungkan dengan pengelolaan limbah DSDP?
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, Bappeda Litbang Kab Badung Permasalahan pembuangan air limbah domestic ke saluran drainase terutama pada lokasi yang sudah terdapat saluran DSDP merupakan yang penting, apalagi ketika pengusaha berdalih tidak mau membuang ke saluran DSDP karena retribusi bulanannya mahal. Padahal ini tidak sebanding dengan biaya perbaikan lingkungan yang harus dikeluarkan apabila terjadi pencemaran. BLH perlu melakukan atau menyusun program untuk penyusunan database hasil investigasi lokasi-lokasi mana yang terdapat pencemaran air limbah ini.
Fasilitator Provinsi Pengelolaan air limbah di puskesmas merupakan limbah medis B3, sehingga tidak dapat digabungkan dengan sistem di DSDP.
Fasilitator Kabupaten
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan kick-off meeting program PPSP di Kabupaten Badung ini, sebaiknya dilaksanakan LOKALATIH Penyusunan MPS sehingga anggota Pokja PPSP Kabupaten Badung nantinya dapat mengetahui cara penyusunan dokumen secara teknis sesuai tahapan-tahapan yang ada.
D. PENUTUPAN Acara kick off meeting ditutup oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Badung, diharapkan Pokja PPSP Kabupaten Badung mampu merampungkan dokumen MPS yang berkualitas di Tahun Anggaran 2013. Sehingga Kabupaten Badung mempunyai dokumen perencanaan dalam menangani masalah sanitasi kedepannya.
- 19-
LAMPIRAN DOKUMENTASI KICK OFF MEETING PROGRAM PPSP KAB BADUNG TGL 10 APRIL 2013
Pimpinan Kick Off Meeting POKJA PPSP Kabupaten Badung
Peserta Kick Off Meeting POKJA PPSP Kabupaten Badung
