KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 386/K/X-X.3/11/2013 TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan kepegawaian, untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa maka perpindahan tugas seorang Pegawai Negeri Sipil secara normal dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan dinas atau organisasi;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dipandang perlu mengadakan pemindahan tempat tugas dan domisili Pegawai Negeri Sipil tersebut ke unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan program studi yang telah ditempuh;
c.
bahwa berdasarkan konsideran huruf a dan b diatas, pemindahan tempat tugas pegawai ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4.
Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5.
Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/K/I-VIII.3/06/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6.
Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/07/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 366 /K/XXIII.2/9/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pemindahan Pegawai Non Struktural Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 336/K/XX.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dalam Bidang Kepegawaian kepada Para Pejabat Struktural (unsur Pelaksana) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
M E M U T U S K A N Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
Penempatan para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA pada tingkat unit kerja Eselon III.A atau Eselon IV.A diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja/Kepala Perwakilan dan tembusannya disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lambat 30 hari sejak salinan/petikan Keputusan ini disampaikan
KETIGA
:
Biaya yang berhubungan dengan pemindahan tempat tugas tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
KEEMPAT
:
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya
Memindahkan tempat tugas para Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang namanya tercantum dalam lajur 2 Daftar Lampiran Keputusan ini dari unit kerja lama sebagaimana disebutkan dalam lajur 5 ke unit kerja baru sebagaimana disebutkan dalam lajur 6 Daftar Lampiran Keputusan ini
Sesuai dengan Keputusan tersebut BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BIRO SDM
Haedar, S.E. NIP 195912311986021001
Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
J a k a r t a 29 November 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL ttd. Hendar Ristriawan, S.H., M. H. NIP 195803211978021001
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta; 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta; 3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung; 4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 5. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan; 6. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang; 7. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta; 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta; 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Aceh, Pangkal Pinang, Yogyakarta dan Mataram; 11. Kaditama Revbang, Tortama KN I, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal BPK RI dan Kepala Pusdiklat BPK RI; 12. Para Kepala Bagian di Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 13. Kepala Kantor Perwakilan c.q. Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DI. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat; 14. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta; 15. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK, Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK, Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pusdiklat BPK RI;
16. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya BPK, dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara, Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DI. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat; 17. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) di Jakarta, Bandung dan Surabaya; 18. Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) di Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Yogyakarta dan Mataram. Petikan Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR : 386/K/X-X.3/11/2013 TANGGAL : 29 November 2013 NO 1
NAMA NIP 2
1
Yulius Yoma Preston, S.S. 198201292008081001
2
PANGKAT GOLONGAN 3
JABATAN 4
LAMA 5
UNIT KERJA
BARU 6
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri
Nia Kurniasih, S.Kom. 197710062002122003
Penata III/c
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Teknologi Informasi
3
Tri Budi Arief, S.Kom. 197808192007081001
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Teknologi Informasi
4
Yusuf Ahmadi, S.T. 198009202007081001
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Teknologi Informasi
5
Ira Ismaniar, S.Kom. 197612142002122003
Penata III/c
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Ditama Revbang
6
Astomo Fitra Wibowo, S.E. 197908242006041001
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
7
Deddi Kurniawan, S.Kom. 198103062008081001
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
8
M. Wahyudi, S.E., Ak. 198405072006031001
Penata Muda Tk. I III/b
Penilik
Biro Sumber Daya Manusia
Auditorat Utama Keuangan Negara I
9
Muhammad Reza Aryanto, S.T. 198403032007081001
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10 Vina Ayuningtyas, S.T. 198411292007082001
KETERANGAN 7
NO 1
NAMA NIP 2
11 Andika Arif Sukrawan, S.E. 198407272008081001
PANGKAT GOLONGAN 3
JABATAN 4
LAMA 5
UNIT KERJA
BARU 6
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten
Penata III/c
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten
13 Nurochman, S.ST. 198101142002121001
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
BPK RI Perwakilan Provinsi DI. Yogyakarta
14 Agny Ismaya, S.T. 198306172006042005
Penata Muda Tk. I III/b
Pemeriksa Muda (T)
Biro Sumber Daya Manusia
BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 Rendra Papang Eko Noor Sancoyo, S.E., Ak. 198005112005011004
Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14
Sesuai dengan Keputusan tersebut BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEPALA BIRO SDM
Haedar, S.E. NIP 195912311986021001
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL ttd. Hendar Ristriawan, S.H., M.H. NIP 195803211978021001
KETERANGAN 7
