2013 TENTANG

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/SM/Kp/V/2013 TENTANG FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi; Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 1

4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI.

BADAN

PENELITIAN

DAN

KESATU

: Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi adalah upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

KEDUA

: Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Tim Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana; c. Tim Penilai/Seleksi; d. Tim Supervisi; e. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev); dan f. Tim Kesekretariatan.

KEEMPAT

: Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Fasilitasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

KETUJUH

: Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset dan Teknologi.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 2. Menteri Riset dan Teknologi; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); 6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 7. Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi; dan 8. Tim Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. HARI PURWANTO

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 23 /SM/Kp/V/2013 Tanggal : 31 Mei 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI

NO.

NAMA LENGKAP

JABATAN DALAM INSTANSI

JABATAN DALAM TIM

I.

TIM PENGARAH

1.

Mulyanto

Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Ketua I

2.

Ahmad Zubaidi

Kepala Badan Pengembangan Dalam Negeri

Penelitian dan Kementerian

Ketua II

3.

Gusti Nurpansyah

Staf Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Media dan Daerah Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

II.

TIM PELAKSANA

1.

Fajar Suprapto

Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Ketua

2.

Herie Saksono

Kepala Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dan Administrasi Peneliti/Perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Sekretaris

3.

Edie Prihantoro

Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

4.

M. Ilmi

Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 4

NO.

NAMA LENGKAP

JABATAN DALAM INSTANSI

JABATAN DALAM TIM

5.

Dadit Herdikiagung

Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

6.

Asih Setiawati

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Iptek Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

7.

Sahat Marulitua

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Anggota

8.

Sylvia Supartiningsih

Kepala Bidang Program Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

9.

Fathoni Moehtadi

Perekayasa Pengkajian Teknologi

Utama Badan dan Penerapan

Anggota

10.

Wenny Oktaviani

Kepala Bidang Perencanaan Inovasi Teknologi Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota

III.

TIM PENILAI/SELEKSI

1.

Mulyanto

Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Ketua

2.

Malikuz Zahar

Asisten Deputi Penataan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Sekretaris

3.

I Wayan Budiastra

Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

4.

Tatang Akhmad Taufik

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

NO.

NAMA LENGKAP

JABATAN DALAM INSTANSI

JABATAN DALAM TIM

5.

Hotmatua Daulay

Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

6.

Erry Ricardo Nurzal

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

7.

Vemmie Diana Koswara

Asisten Deputi Budaya dan Etika Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

IV.

TIM SUPERVISI

1.

Fajar Suprapto

Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Ketua

2.

Lukito Hasta P

Kepala Bidang Pemetaan Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Sekretaris

3.

Ugay Sugarmansyah

Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota

4.

Atang Sulaeman

Kepala Bidang Daya Saing Industri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota

5.

Wenny Oktaviani

Kepala Bidang Perencanaan Inovasi Teknologi Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota

6.

Anugerah Widiyanto

Kepala Bidang Kapasitas Absorbsi Pusat Pengkajian Difusi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota

V.

TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

1.

Kemal Prihatman

Asisten Deputi Legislasi Iptek Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Ketua

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

NO.

NAMA LENGKAP

JABATAN DALAM INSTANSI

JABATAN DALAM TIM

2.

Anwar Darwadi

Asisten Deputi Produktivitas Riset Iptek Masyarakat Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Sekretaris

3.

Mujianto

Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

4.

Wisnu Sardjono S

Asisten Deputi Inventasi Iptek Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

5.

Sahat M. Panggabean

Kepala Bidang Pemetaan Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

6.

Endang Wahyudi

Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

7.

Fitri Yunita

Kepala Bidang Analisis Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

VI.

TIM KESEKRETARIATAN

1.

Fitri Suhariyadi

Kepala Sub Bidang Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Bidang Program Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Ketua

2.

Linda Suryani

Kepala Sub Bidang Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Bidang Pemetaan Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

3.

Erwan Bastomi

Analis pada Bidang Program Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

NO.

NAMA LENGKAP

JABATAN DALAM INSTANSI

JABATAN DALAM TIM

4.

Anita Febriyanti

Analis pada Bidang Analis Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

5.

Yuli Sulastri

Analis pada Bidang Pemetaan Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

6.

Handy Agus Widagdo

Kepala Sub Bagian Perjanjian dan Kontrak Bagian Hukum Biro Hukum dan Humas Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

Anggota

7.

Imam Radianto Anwar

Peneliti Pertama Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Anggota

8.

Rudy Voeller

Analis Data Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dan Administrasi Peneliti/Perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Anggota

9.

Desi Sartika Helmi

Analis Data Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dan Administrasi Peneliti/Perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Anggota

Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. HARI PURWANTO

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 23 /SM/Kp/V/2013 Tanggal : 31 Mei 2013 TUGAS TIM FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI NO.

TUGAS

1

2

I.

TIM PENGARAH

1.

Memberikan arahan umum terhadap penyelenggaraan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Kementerian Riset dan Teknologi agar dapat berjalan dengan baik serta dapat pada mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; dan

2.

Memberikan arahan teknis kepada Tim Pelaksana, Tim Penilai/Seleksi, Tim Supervisi, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Tim Kesekretariatan dalam melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi.

II.

TIM PELAKSANA

1.

Merencanakan dan menyusun rencana kerja seluruh rangkaian kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

2.

Menyusun pedoman dan borang kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

3.

Melakukan Desk Evaluation awal (evaluasi administrasi) terhadap proposal dan borang/kuesioner dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

4.

Mengusulkan usulan nominator Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi penerima Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi sebagai Koordinator Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kepada Tim Pengarah berdasarkan hasil evaluasi tim penilai/seleksi;

5.

Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

6.

Menyampaikan usulan nominator Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi pelopor/utama kepada Tim Pengarah sesuai hasil penilaian Tim Penilai/Seleksi; dan

7.

Menyiapkan dan memfasilitasi terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Page 9

NO.

TUGAS

1

2

III.

TIM PENILAI/SELEKSI

1.

Melakukan evaluasi/seleksi proposal dan borang/kuesioner dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

2.

Melakukan verifikasi lapangan (fact finding) terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi yang menjadi nominator untuk ditetapkan sebagai penerima Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

3.

Menyampaikan nominator penerima Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi berdasarkan hasil penilaian proposal, borang/kuisioner, dan fact finding kepada Tim Pelaksana;

4.

Melakukan evaluasi akhir bersama Tim Pengarah terhadap penilaian dan pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi; dan

5.

Membuat rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi untuk ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi pelopor/utama Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan menyampaikannya ke Tim Pelaksana.

IV.

TIM SUPERVISI

1.

Melakukan pendampingan/pengawalan/supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi;

2.

Mendorong percepatan capaian kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi; dan

3.

Membantu penanganan kendala operasional yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi terpilih.

V.

TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

1.

Melakukan verifikasi lapangan (fact finding) bersama Tim Penilai/Seleksi terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi yang menjadi nominator untuk ditetapkan sebagai penerima Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi;

2.

Memberi alternatif solusi untuk penanganan kendala operasional yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi penerima fasilitasi.

VI.

SEKRETARIAT

1.

Menyiapkan keperluan administratif, teknis, operasional, & manajerial demi terselenggaranya aktivitas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penilai/Seleksi, Tim Supervisi, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Tim Pelaksana;

NO.

TUGAS

1

2

2.

Melakukan aktivitas kesekretariatan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi; dan

3.

Menyiapkan bahan laporan/melakukan dokumentasi/menyusun proceeding hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi. Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. HARI PURWANTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 23 /SM/Kp/V/2013 Tanggal : 31 Mei 2013

PEDOMAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan pada kita, sehingga buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa ini dapat diselesaikan tepat waktu. Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) melalui Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan, Deputi Kelembagaan Iptek, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf b, akan memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi sebagai koordinator penguatan SIDa. Buku pedoman seleksi ini ditujukan sebagai bahan rujukan dalam menyeleksi atau menentukan BPPD Provinsi yang akan memeroleh dukungan peningkatan kapasitas sebagai koordinator penguatan SIDa, dalam bentuk penyusunanRoadmap SIDa di provinsinya. Di dalam buku ini terdapat kuesioner isian permintaan data-berisi kondisi BPPD saat ini dan proposal tentang tugas BPPD terkait dengan perannya sebagai Sekretaris Tim Penguatan SIDa dalam penyusunan Roadmap SIDa. Selanjutnya masukan yang diperoleh, akan menjadi dasar dan menjadi pertimbangan untuk menentukan 6(enam) BPPD yang akan difasilitasi untuk menyusun Roadmap SIDa. Dari keenam BPPD Provinsi yang difasilitasi, selanjutnya dipilih 3 (tiga) BPPD diantaranya yang akan ditetapkan menjadi BPPD pelopor/utama dalam upaya penguatan SIDa. Diharapkan pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi sebagai koordinator penguatan SIDa, dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan iptek di daerah, sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera (innovation for welfare). Semoga bermanfaat.

Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Iptek, TTD. Fajar Suprapto

i

SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tujuan penguatan SIDa adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, serta mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Hal ini juga sesuai dengan program utama Kemenristek, yaitu Penguatan Sistem Inovasi Nasional yang tercantum dalam Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Salah satu elemen penting bagi terselenggaranya penguatan SIDa adalah meningkatnya kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan di daerah atau BPPD. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan SIDa, BPPD memiliki peran sentral dalam menggerakan penguatan sistem inovasi di daerah, yaitu sebagai sekretaris tim koordinasi sekaligus sebagai koordinator penyelenggaraan. Adanya upaya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas BPPD Provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan SIDa, merupakan langkah yang strategis. Hal ini dikarenakan penguatan sistem inovasi sebagai sebuah pendekatan pembangunan, baik pusat maupun daerah, merupakan hal yang baru. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan peningkatan peran BPPD Provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan SIDa, antara Kemenristek dan Kemendagri, dalam hal ini BPP Kemendagri, merupakan salah satu langkah nyata dari implementasi peraturan bersama yang sudah diterbitkan. Seleksi BPPD Provinsi yang akan mendapat fasilitasi untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan peran BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penyelenggaraan SIDa pada 2013 dilakukan secara terbuka, dan bisa diikuti oleh seluruh lembaga kelitbangan daerah. Seleksi dilakukan dengan berbasis antara lain representasi koridor ekonomi MP3EI dengan melibatkan berbagai kalangan yang kompeten. Pada tahun ini jumlah BPPD Provinsi yang akan mendapat fasilitasi belum banyak, akan tetapi melalui kegiatan ini diharapkan kinerja lembaga kelitbangan akan terdorong menjadi lebih baik. Ke depan, peran BPPD Provinsi sebagai salah satu elemen penting bagi

ii

penguatan sistem inovasi di daerah diharapkan menjadi lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi akan segera dapat dicapai. Jakarta, 31 Mei 2013 Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Riset dan Teknologi, TTD. Mulyanto

iii

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas karuniaNya kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) dapat berlangsung seiring dan sejalan. Hasil kerjasama tersebut, antara lain telah berhasil menuntaskan Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Sebagai Koordinator Dalam Penguatan SIDa. Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan arah bagi seluruh BPPD Provinsi dalam upaya penyiapan dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi untuk perumusan capaian dan strategi peningkatan kapasitas dan peran BPPD Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam upaya melaksanakan hal tersebut, BPPD Provinsi wajib melakukan penguatan kelembagaan melalui pemantapan fungsi-fungsi administratif dan manajemen kelitbangan disertai monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa merupakan wujud tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Fasilitasi ini menjadi sangat strategis karena merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparaturnya melalui penataan kelembagaan kelitbangan provinsi, sehingga dalam formulasi regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah senantiasa berbasis kelitbangan (research-based policy). Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu merampungkan pedoman ini.Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas BPPD Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam rangka penguatan SIDa di daerah.

Jakarta, Mei 2013 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, TTD. Ahmad Zubaidi

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR SAMBUTAN DEPUTI KELEMBAGAAN IPTEK SAMBUTAN KEPALA BPP KEMENDAGRI DAFTAR ISI BATASAN ISTILAH BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3.1.Maksud 1.3.2.Tujuan 1.3.3.Sasaran 1.4. Ruang Lingkup 1.4.1.Kelompok Sasaran 1.4.2.Unsur Penilaian 1.4.3.Tim Penilai 1.5. Jenis Fasilitasi 1.6. Tolok Ukur Keberhasilan

i iii v vii ix 1 1 4 6 6 7 7 8 8 10 11 11 12

BAB II

METODOLOGI 2.1. Kerangka Penilaian 2.1.1.Kuesioner 2.1.2.Proposal 2.1.3.Fact Finding 2.2. Penentuan Pemenang

13 13 13 15 18 19

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN 3.1. Prosedur Pelaksanaan 3.2. Tahapan Pelaksanaan 3.3. Jadwal Pelaksanaan 3.4. Monitoring dan Evaluasi 3.5. Pembiayaan

21

PENUTUP

27

BAB IV

21 24 25 26 27

v

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1 : Kuesioner

31

LAMPIRAN 2 : Proposal dan Lembar Penilaian

43

LAMPIRAN 3 : Form Laporan Akhir

51

LAMPIRAN 4 : Form Checklist Fact Finding LAMPIRAN 5 : Peran Penyelenggaraan

vi

BATASAN ISTILAH 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; 3. Fasilitasi adalah pemberian peluang kemudahan, bantuan, pendampingan, asistensi teknis¸ pelatihan dan penyelenggaraan beberapa kegiatan (workshop, FGD/seminar), serta dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan peningkatan kapasitas. Peran BPPD Provinsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia. 5. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif, untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu. 6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 7. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 8. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

vii

10. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Penelitian (Research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan (i) pemahaman, (ii) pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta (iii) menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 12. Pengembangan (Development) adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk (i) meningkatkan fungsi, (ii) manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. 16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 17. Tim Pengarah adalah tim yang memberikan arahan, kebijakan dan keputusan pokok bagi program insentif yang beranggotakan pimpinan Kementerian Riset dan Teknologi serta pimpinan BPPD Kemendagri. 18. Tim Penilai adalah tim yang merupakan panel pakar dan praktisi yang memiliki anggota dengan kompetensi dan keahlian, khususnya tentang permasalahan, metodologi, pemanfaatan yang berkaitan dengan proposal. Tim ini bertugas melakukan seleksi dan bertindak sebagai juri penilai kegiatan.

viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa keberhasilan negara maju menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya iptek yang dimiliki dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global diperlukan dukungan penguatan sistem inovasi, melalui pengembangan iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas serta memanfaatkan iptek nasional untuk mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat unggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil temuan dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha. Dalam rangka meningkatkan daya inovasi dan daya saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menetapkan penguatan sistem inovasi sebagai program utama yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas) Iptek 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 bidang pembangunan iptek. Iptek, inovasi, dan sistem inovasi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan dan daya saing nasional. Penguatan sistem inovasi nasional (SINas) mencakup penguatan kelembagaan, sumber daya, jaringan iptek dan peningkatan relevansi, produktivitas riset, dan pendayagunaan iptek dalam rangka peningkatan kontribusi iptek terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), secara eksplisit mengamanatkan pentingnya penguatan kapasitas inovasi untuk mendukung tercapainya kondisi ekonomi nasional yang lebih maju. Pasca penetapan MP3EI, Kemenristek telah mensinkronisasikan program dan kegiatannya dengan hal-hal pokok yang diatur dalam MP3EI. Pada tataran kebijakan, salah satu strategi pencapaian MP3EI adalah pembangunan SDM dan inovasi dan dilaksanakan melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), termasuk di dalamnya adalah penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kelembagaan iptek mempunyai peran yang sangat besar dalam memasok hasil penelitian dan pengembangan (litbang), untuk meningkatkan daya saing sektor industri 9

sebagai upaya memperbaiki tingkat perekonomian nasional. Sebagai contoh, dalam sektor industri dan perdagangan, peran kelembagaan iptek diarahkan juga untuk menjawab beberapa kendala mendasar, antara lain: (i) rendahnya kandungan teknologi produk barang dan jasa; (ii) rendahnya kontribusi kapasitas teknologi domestik dan litbang dalam proses produksi dan distribusi; dan (iii) implementasi standardisasi dan sertifikasi proses produksi dan distribusi barang dan jasa untuk mendukung daya saing dalam perdagangan internasional. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang iptek perlu mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni: [1] kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] kapasitas dalam memublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity); dan [3] kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan sistem inovasi, khususnya di daerah, pada 25 April 2012 bersamaan dengan perayaan Hari Otonomi Daerah ke-16, telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan ini merupakan salah satu bukti kebersamaan sekaligus menjadi dasar hukum (legal basis) bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui iptek dan inovasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu unsur kunci yang memiliki peran besar dalam penguatan SIDa adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD), atau sebutan lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelitbangan. Penguatan BPPD merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan SINas maupun SIDa, agar lembaga iptek dapat berkinerja tinggi. Dengan menghasilkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi pengguna teknologi (masyarakat, industri, dan Pemerintah). Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDa menyatakan bahwa penataan terhadap institusi pemerintah daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDa. Pada Pasal 32 mengamanatkan kepada gubernur untuk membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di Provinsi. Kepala BPPD berperan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi yang mempunyai tugas antara lain menyusun dokumen Roadmap Penguatan SIDa. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa tugas BPPD Provinsi antara lain adalah menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan salah satu kewenangannya adalah melaksanakan pengelolaan pembangunan daerah. Mengingat pentingnya peran BPPD dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan SIDa, diperlukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerjanya, diantaranya 10

berupa fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan penguatan SIDa, termasuk penyusunan Roadmap Penguatan SIDa. Berdasarkan latar belakang tersebut, Kemenristek dan Kemendagri memprakarsai penyusunan Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa yang dapat digunakan sebagai acuan daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan peran dan fungsinya serta mendukung kepentingan stakeholder di pusat dan daerah, terutama dalam penguatan SIDa.

1.2.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290); 10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 11

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.3.1.

Maksud

Buku Pedoman Seleksi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Sebagai Koordinator Dalam Penguatan SIDa, merupakan dokumen yang disusun untuk menjadi pijakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPPD. Dengan maksud untuk memberikan arahan tentang tahapan pencapaian, strategi, serta kerangka prioritas peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPPD dalam rangka penguatan sistem inovasi di Indonesia, khususnya SIDa. BPPD diharapkan dapat menjadi motor penggerak terjadinya koherensi, keterpaduan, dan gerakan penguatan sistem inovasi, khususnya di daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan legislatif), sehingga akan terjadi percepatan kemandirian dan peningkatan daya saing bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui inovasi teknologi.

1.3.2.

Tujuan

Tujuan dari buku pedoman fasilitasi ini adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh BPPD dan lembaga kelitbangan daerah yang akan mengikuti seleksi fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi sebagai koordinator penguatan SIDa. Tujuan pemberian fasilitasi adalah untuk peningkatan kapasitas BPPD Provinsi sebagai koordinator dalam penguatan SIDa.

1.3.3.

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Tersedianya data dan informasi dasar mengenai kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kelitbangan daerah secara nasional; b. Tersedianya bahan rujukan dalam menentukan daerah yang mendapat fasilitasi penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kelitbangan; c. Tersedianya bahan rujukan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD sebagai koordinator dalam pengembangan dan penguatan SIDa. 1.4. RUANG LINGKUP 1.4.1.

Kelompok Sasaran

Lembaga yang bisa mengajukan sebagai penerima fasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan adalah seluruh BPPD atau lembaga yang memiliki fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

12

kelitbangan daerah. Saat ini terdapat 5 (lima) kategori kelompok sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1.Kategorisasi Kelembagaan BPPD Provinsi Berdasarkan Bentuk dan Struktur Organisasi

NO.

1.

KATEGORI

Kelompok I

URAIAN NOMENKLATUR , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (TUPOKSI) Berbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II

JUMLAH

(12)

PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2.

Kelompok II

Berbentuk Badan yang wajib menyelenggarak an tupoksi kelitbangan dan beberapa urusan lainnya sebagai tupoksi dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II

(4)

Balitbangda Provinsi Sumatera Utara BPP Provinsi Riau Balitbangda Provinsi Jambi Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan Balitbangda Provinsi Banten Balitbangda Provinsi Jawa Tengah Balitbangda Provinsi Jawa Timur Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Balitbang Statistik Daerah Provinsi Bengkulu 2. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Badan Lingkungan Hidup, Riset, Teknologi, dan Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo 13

NO.

3.

4.

URAIAN NOMENKLATUR , KEDUDUKAN, KATEGORI TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (TUPOKSI) Kelompok III Berbentuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah (KPPD) dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon III Kelompok IV BerbentukBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan ditangani oleh salah satu “Bidang” atau “UPTD” yang Dipimpin Pejabat setingkat Eselon III

JUMLAH

PROVINSI

(1)

1. Kantor Litbang Provinsi Kalimantan Barat

(15)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.

Kelompok V

Berbentuk Biro di bawah Sekretariat Daerah Provinsi dengan nomenklatur

(1)

Bappeda Provinsi Aceh Bappeda Provinsi Lampung Bappeda Prov. Jawa Barat Bappeda Prov. DKI Jakarta Bappeda & Statistik Prov. Bangka Belitung Bappeda Prov. Sumatera Barat Bappeda Prov. Kepulauan Riau Bappeda Prov. Bali Bappeda Prov. Sulawesi Utara – UPTD Litbang Bappeda Prov. Kalimantan Tengah Bappeda Prov. Sulawesi Barat Bappeda & Statistik Prov. Maluku Bappeda Prov. Maluku Utara Bappeda Prov. Papua Bappeda Prov. Papua Barat

1. Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi (Daerah Istimewa Yogyakarta

14

NO.

1.4.2.

KATEGORI

URAIAN NOMENKLATUR , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (TUPOKSI) “Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi” dan Dipimpin Pejabat setingkat Eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan ditangani oleh salah satu “Bagian” yang Dipimpin Pejabat setingkat Eselon III

JUMLAH

PROVINSI

Unsur Penilaian

Unsur penilaian dalam seleksi untuk memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa adalah: a. Kuesioner digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi saat ini tentang kapasitas dan kapabilitas BPPD Provinsi; b. Proposal digunakan untuk memperoleh informasi tentang upaya dan rencana kerja yang akan dilakukan BPPD Provinsi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaannya dalam mendukung penguatan SIDa. Selanjutnya untuk memvalidasi data kedua unsur di atas dilakukan fact finding dan wawancara. 1.4.3.

Tim Penilai

Penyeleksian terhadap usulan fasilitasi akan dilakukan tim penilai yang ditetapkan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal ini dimaksudkan agar penilaian fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi dapat dilakukan secara mandiri, akuntabel, dan profesional.

15

1.5.

JENIS FASILITASI

Fasilitasi yang akan diberikan kepada BPPD yang terpilih adalah: a.

Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDa. Berupa dukungan dan pendampingan untuk pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDa di Provinsi. Sebagai pengarah adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Ketua DPRD, sedangkan Ketua dijabat Sekretaris Daerah. Adapun jabatan Sekretaris dipegang Kepala BPPD Provinsi dan anggotanyaadalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Organisasi lain terkait.

b. Fasilitasi Pelatihan Penyusunan Roadmap SIDa. Berupa pelatihan peningkatan pemahaman tentang SIDa dan bagaimana cara menyusun roadmap penguatan SIDa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), baik yang ada di BPPD Provinsi ataupun institusi terkait sebagai aktor SIDa di wilayah provinsi. c. Fasilitasi Penyusunan Roadmap SIDa. Berupa pendampingan penyelenggaraan penyusunan roadmap penguatan SIDa, seperti Focus Group Discussion (FGD), konsinyering, workshop, seminar dan sebagainya yang melibatkan instansi terkait. Fasilitasi diberikan oleh Kemenristek selama lima (5) bulan sejak ditetapkannya BPPD Provinsi dan lembaga kelitbangan yang akan mendapat fasilitasi.

1.5. TOLOK UKUR KEBERHASILAN Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa, dapat diukur berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Meningkatnya kapasitas BPPD dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi penguatan SIDa yang meliputi: identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa, analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa, dan memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah (pusat) untuk penguatan SIDa; b. Komprehensifnya format roadmap penguatan SIDa yang memuat: kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, kondisi SIDa yang akan dicapai, arah kebijakan strategi penguatan SIDa, fokus dan program prioritas SIDa, dan rencana aksi penguatan SIDa.

16

BAB II METODOLOGI 2.1. KERANGKA PENILAIAN Penilaian dilakukan menggunakan 2 (dua) instrumen, yaitu: 1) Kuesioner; 2) Proposal dan Instrumen tersebut memiliki bobot penilaian dengan rincian: 1) Kuesioner 30 % 2) Proposal 70% Untuk validasi data dan informasi dalam kuesioner dan proposal, dilakukan Fact Finding, yang hasilnya akan memengaruhi penilaian kedua instrumen tersebut. 2.1.1. Kuesioner Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi terkini dari para peserta seleksi. Dalam seleksi ini kuesioner merupakan aspek yang akan mendapat bobot nilai sebesar 30%. Dasar teori penyusunan kuesioner adalah uraian dari elemen-elemen yang berpengaruh dalam pengembangan kelembagaan kelitbangan, yang mencakup 5(lima) elemen, yaitu: a) Fokus Pengembangan kebijakan (terkait kelembagaan, Renstra, dokumen strategis lainnya); b) Faktor yang memengaruhi; c) Faktor yang terlibat; d) Tujuan yang hendak dicapai; dan e) Instrumen kebijakan yang dibutuhkan. Selanjutnya uraian dari elemen-elemen tersebut dikelompokan menjadi beberapa perspektif berdasarkan pendekatan balance score card (BSC). Konsep BSC adalah sebuah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan Robert Kaplan (Harvard Business School) dan David Norton pada awal tahun 1990-an. BSC berasal dari dua kata, yaitu balanced (berimbang) dan scorecard (kartu skor). Balanced (berimbang) berarti adanya keseimbangan antara penampilan keuangan dan nonkeuangan, penampilan jangka pendek dan penampilan jangka panjang, antara penampilan yang bersifat internal dan penampilan yang bersifat eksternal. Scorecard (kartu skor), yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor kinerja sebuah institusi. Adapun perspektif-perspektif yang ada di dalam BSC sebagai berikut: Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan; Perspektif Proses Bisnis Internal; Perspektif Penerima Manfaat; dan Perspektif Keuangan.

17

Dalam buku panduan ini, perspektif dari pendekatan BSC tersebut disesuaikan dengan tujuan kegiatan menjadi empat (4) perspektif sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia dan Pembelajaran; 2. Capaian; 3. Pemanfaatan; dan 4. Pembiayaan. Selanjutnya keempat perspektif tersebut diurai menjadi daftar pertanyaan berupa kuesioner dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Bobot Penilaian Kuesioner No 1.

2.

Kriteria Penilaian

Uraian dan Elemen Penilaian

Sumber 1. Jumlah pejabat Daya fungsional Manusia peneliti/sertifika dan si LIPI Pembelaja 2. Jumlah PNS yang ran Diberi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Dan Hak Untuk Meneliti 3. Kompetensi Peneliti 4. Website yang dimiliki 5. Jumlah Hasil Penelitian yang Diunggah Ke Laman(Publikasi, Website) Capaian 1. Tim Koordinasi Penguatan SIDa 2. Roadmap Penguatan SIDa 3. Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Iptek dan Agenda Riset Daerah (ARD) 4. Jumlah Standard Operation Procedure (SOP) 5. Jumlah Kerja Sama Kelitbangan

Bobot 25%

15 %

25%

25% 10% 15 %

30 %

40 %

30 % 10%

10 % 10 %

18

3.

4.

6. Keterlibatan dDalam Pengawasan Peneliti Asing 7. Jumlah Fasilitasi Perlindungan HKI Atas Hasil Litbang Di Daerah Pemanfaat 1. Jumlah an Rekomendasi yang Dimanfaatkan 2. Jumlah Outputyang Dihasilkan 3. Jumlah Sosialisasi Regulasi/Kebijak an Kelitbangan Pembiayaa 1. Laju n Pertumbuhan AnggaranKelitba ngan dalam APBD 2. Anggaran untuk penguatan kapasitas SIDa tahun 2013 TOTAL

5%

5%

40 %

30 %

30 % 30 % 40 %

15 %

60 %

100%

2.1.2. Proposal Proposal digunakan untuk memperoleh informasi tentang upaya dan rencana kerja yang akan dilakukan BPPD untuk meningkatkan kapasitas dan perannya Sebagai Koordinator Penguatan SIDa. Dalam seleksi ini proposal merupakan aspek yang akan mendapat bobot nilai sebesar 70%. a. Persyaratan Substantial Proposal yang diajukan harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1) BPPD merumuskan kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai dalam hal menjalankan perannya sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa; 2) BPPD membuat perencanaan agar dapat menjalankan perannya sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;

19

3) Peran BPPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dimana BPPD menjadikan dokumen Roadmap SIDa sebagai salah satu keluaran (output); 4) BPPD harus mencantumkan rencana kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) untuk menyusun RoadmapSIDa di dalam pengajuan proposal fasilitasi ini. b. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis dari proposal yang diajukan antara lain: 1) Proposal yang disusun berisi uraian sesuai dengan ketentuan substantif; 2) Terdapat Lembar Pengesahan yang telah ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dibubuhi stempel (cap) resmi lembaga; 3) Mencantumkan riwayat hidup/biodata dari pimpinan lembaga dan SDM yang terlibat; 4) Proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan font Arial dengan ukuran 12, dan 1,5 spasi; 5) Proposal dijilid dengan soft cover berwarna merah dan dibuat terpisah dengan kuesioner. Kuesioner beserta data pendukung isian kuesioner dijilid dengan soft cover berwarna kuning. 6) Outline Proposal mengikuti Lampiran 2. c. Penilaian Proposal Penilaian proposal dilakukan melalui pembobotan dari masing-masing bagian proposal yang telah disusun berdasarkan tingkat urgensinya (lihat Tabel 2.2). Nilai total proposal merupakan penjumlahan nilai hasil perkalian nilai masing-masing bagian dengan bobotnya. Tabel 2.2. Bobot Penilaian Proposal No

Bab

Kriteria Penilaian

1.

Penda huluan

1.1. Latar Belakang(berisi tentang kesenjangan antara kondisi masa kini eksisting/gap analysis) 1.2. Pernyataan Masalah (Statement of the Problem) 1.3. Tujuan, Sasaran, dan Target Kegiatan

Uraian dan Elemen Penilaian Ketepatan, 15% kelengkapan indikator, dan pendekatan analitik yang dipakai dalam melakukan analisis 10% 1. Definisi masalah jelas 2. Perlu 10% penyelesaian secara khusus 15% 1. Tujuan jelas dan rasional 2. Hasil yang 20%

Bobot 20%

20

No

2.

3.

4.

Uraian dan Elemen Penilaian ingin dicapai jelas dan terkait dengan penguatan SIDa 1.4. Ruang Lingkup 1. Logika pikir jelas dan rasional 2. Program dan kegiatan yang dilakukan relevan dengan penguatan SIDa Kondis 2.1. Posisi BPPD/Balitbangda dalam i perencanaan pembangunan daerah Umum 2.2. Kondisi BPPD/Balitbangda saat ini 2.3. Enable 1. Regulasi pendukung Factors 2. Kepemimpinan Kepala Daerah 3. Sumber Daya Manusia 4. Sarana/Prasarana dan Jaringan 5. Anggaran Renca Rencana 1. Logika Program (program dan na Aksi Aksi kegiatan bisa dilakukan dan dapat mencapai sasaran) 2. Program dan kegiatan yang dilakukan relevan dengan penguatan SIDa dan peran sebagai sekretaris di dalam Tim Koordinasi SIDa 3. Kreativitas dan Inovasi Hasil 4.1. Sasaran/Hasil Akhir (Output) yang akan yang dicapai berupa Roadmap Penguatan SIDa Dihara yang ditetapkan dengan Peraturan pkan Gubernur 4.2. Outcome dan Dampak tepat sasaran TOTAL Bab

Kriteria Penilaian

Bobot

15% 15%

5%

20%

5% 20% 30% 20% 10% 10% 35%

40%

35%

30% 70%

20%

30% 100%

2.1.3. Fact Finding Fact finding dilaksanakan untuk melakukan validasi data dan informasi yang diberikan oleh BPPD peserta dari hasil pengisian kuesioner dan proposal yang diajukan.Bentuk fact finding adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen serta wawancara mendalam untuk melihat keabsahan data yang diberikan oleh pengusul. 2.2.

PENENTUAN PEMENANG

Pada tahun 2013 Kemenristek akan memberikan fasilitasi kepada6 (enam) lembaga BPPD Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan untuk melakukan Peningkatan Kapasitas Sebagai Koordinator Penguatan SIDa. Peserta terpilih adalah representasi dari setiap koridor ekonomi yang tercantum dalam MP3EI. 21

BAB III PROSEDUR DANMEKANISME PELAKSANAAN Pengembangan kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa, dilakukan dengan cara memperkuat BPPD yang telah ada. Hal ini agar lebih fokus dalam pengukuran pencapaian kinerja dalam menjalankan tupoksi sesuai yang diminta para pemangku kepentinganya(stakeholders). 3.1. PROSEDUR PELAKSANAAN Prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi teknis untuk peningkatan kapasitas BPPD Provinsi dalam rangka penguatan SIDa adalah: 1) Kemenristek bersama-sama BPP Kemendagri (penyelenggara) menyusun dan merumuskan buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi, didukung beberapa BPPD sebagai nara sumber; 2) Buku Pedoman Fasilitasi disosialisasikan baik melalui situs Kemenristek, situs BPP Kemendagri maupun langsung melalui pertemuan dengan seluruh BPPD Provinsi di Indonesia; 3) BPPD mengisi kuesioner dan membuat proposal serta bersedia dilakukan konfirmasi dan pengecekan lapangan (fact finding). Selanjutnya mengirimkannya kepada sekretariat penyelenggara (format proposal dan kuesioner dapat diunduh di www.ristek.go.id dan www.kemendagri.go.id); dan 4) Kuesioner dan proposal yang telah diisi dengan lengkap, dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy (versi.doc) dan dikirimkan ke alamat: Sekretariat Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas BPPD Kementerian Riset dan Teknologi Deputi Bidang Kelembagaan IPTEK Gedung II BPPT Lantai 8, Jl. MH. Thamrin 8 Jakarta 10340 Telp.021-3169288, Faks. 021-3102014 e-mail: [email protected]; HP: 08567946613

5) Penyelenggara melalui tim penilai, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari proposal dan kuesioner yang diterima. Selanjutnya, proposal dan kuesioner yang telah lulus verifikasi akan dihitung nilainya menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; 6) Penyelenggara merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan nominator/calon penerima program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa; 7) Pelaksanaan assesment lapangan (fact finding) dilakukan pihak pelaksana ke lembaga BPPD yang menjadi nominator penerima program fasilitasi, dan juga kepada SKPD-SKPD yang terkait;

22

8) Hasil assesment lapangan akan dijadikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan dan penilaian para pimpinan dalam memutuskan BPPD yang akan menerima fasilitasi; 9) BPPD penerima fasilitas yang ditetapkan akan diumumkan melalui www.ristek.go.id, www.kemendagri.go.id, dan www.bpp.kemendagri.go.id. Selanjutnya, BPPD yang terpilih, bersama dengan tim pelaksana membahas kegiatan dan program yang akan dilakukan agar diperoleh kesepakatan kerja. Pembahasan dan program kegiatan ini juga mencakup target-target yang akan dan harus dicapai BPPD terpilih; dan 10) Selamamelaksanakan rencana aksi, BPPD penerima fasilitasi akan dimonitor untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan laporan kemajuan dan laporan pelaksanaan kegiatan akhir akan ditetapkan 3 (tiga) BPPD pelopor/utama melalui surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Alur tahapan pelaksanaan diilustrasikan pada Gambar 3.1. MULAI Persiapan, Penyusunan, dan Penetapan Buku Pedoman Sosialisasi Buku Pedoman Pengisian Kuesioner dan Penyusunan Proposal

Penilaian Kuesioner dan Proposal

Fact finding

Verifikasi Data

Penetapan 6 (enam) BPPD yang mendapat Fasilitasi Fasilitasi

Penilaian Akhir Penerima Fasilitasi

Penetapan Lembaga

SELESAI

Gambar 3.1.Prosedur Pelaksanaan

23

3.2. TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan pelaksanaan kegiatan digambarkan dalam Gambar 3.2, sebagai berikut: Penyusunan Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa

Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa

Penetapan 3 (tiga) BPPD Tingkat Pelopor /Utama Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Laporan Akhir

Identifikasi & Pemetaan Kondisi Terkini Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa

Monitoring dan Evaluasi Penyusun Roadmap Penguatan SIDa

SIDa

Seleksi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD untuk 6 (enam) Provinsi Menyusun Roadmap Penguatan SIDa

Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD untuk 6 (enam) Provinsi Menyusun Roadmap Penguatan SIDa

Gambar 3.2. Tahapan Pelaksanaan

3.3. JADWAL PELAKSANAAN Penjadwalan dan diagram alir prosedur rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi dalam rangka implementasi Penguatan SIDa tahun 2013 ditampilkan pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal Rencana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan BPPD Dalam Rangka Penguatan SIDa Tahun 2013 Tanggal Januari Maret April – Mei

Kegiatan –

Persiapan program: Penyusunan panduan Sosialisasi Program Fasilitasi Kelembagaan BPPD Penyampaian proposal dan isian kuesioner 24

Mei Juni

Juli November Desember

3.4.

Penilaian proposal dan isian kuesioner Pengumuman nominator BPPD penerima fasilitasi Fact Finding Reevaluasi dan Rapat Penilaian Seleksi/evaluasi proposal dan penetapan penerima fasilitasi Pengumuman BPPD yang menerima fasilitasi teknis implementasi penguatan SIDa Pelaksanaan fasilitasi Penyampaian Laporan Fasilitasi oleh BPPD Penilaian hasil fasilitasi Penetapan 3 (tiga) BPPD Pelopor / Utama

MONITORING & EVALUASI

Masing-masing BPPD Provinsi terpilih dalam menjalankan fasilitasi yang diberikan akan dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik oleh Tim Kerja Monev. Hasil Monev serta laporan akhir dijadikan dasar untuk menetapkan 3 (tiga) BPPD Provinsi pelopor/utama melalui Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Format Laporan Akhir disusun sebagaimana contoh terlampir. 3.5.

PEMBIAYAAN

1. Ketentuan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi merupakan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh lembaga penerima fasilitasi. Seluruh dana Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD berasal dari DIPA Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013. Ketentuan umum dalam pembiayaan mengikuti peraturan yang berlaku untuk kegiatan swakelola antara lain: a) Pencairan anggaran dengan kontrak kerja swakelola antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah penerima fasilitasi atau pengusul proposal yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitasi; b) Setiap proposal yang akan difasilitasi harus mencakup pada rencana kerja dan biaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan dengan nilai maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); c) Dana untuk setiap rangkaian kegiatan fasilitasi harus memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku atau standar biaya umum (SBU) tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dan perubahannya;

25

d) Komponen biaya fasilitasi adalah seperti berikut: 1) Belanja Bahan: Merupakan komponen biaya belanja habis pakai sebagai pendukung operasional manajemen kegiatan fasilitasi. Komponen biaya ini dapat meliputi: alat tulis kantor, bahankomputer, penggandaan, konsumsi rapat, surat menyurat, perlengkapan seminar dan sebagainya. Besaran maksimal belanja bahan sebesar Rp. 50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). 2) Honor Output Kegiatan: Merupakan komponen biaya honor untuk tim inti manajemen pengelola BPPD penerima fasilitasi selama 5 (lima) bulan dengan alokasi: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Besaran maksimal belanja Honor Output Kegiatan maksimal sebesar Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). 3) Belanja Barang Non Operasional Lainnya: Merupakan komponen biaya kegiatan untuk mengakomodasikan kegiatan pelatihan, konsiyering, dan seminar. Besaran maksimal belanja barang Non Operasional sebesar Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). 4) Belanja Jasa Profesi: Merupakan komponen biaya jasa profesi atas kepakaran yang diberikan seseorang. Komponen biaya ini digunakan sebagai uang honor narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diakomodasikan dalam bentuk rapat/Focuss Group Discussion (FGD)/Konsiyering/Seminar/Pelatihan. Honor narasumber meliputi: Narasumber setingkat Eselon I, II dan III ke bawah serta Narasumber Pakar. Besaran maksimal belanja jasa profesi sebesar Rp. 193.800.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). 5) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Merupakan komponen biaya untuk mengakomodasikan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi. Besaran maksimal belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). e) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 5 (lima) bulan.

2. Pencairan Dana Pencairan dana kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi sebagai Koordinator Penguatan SIDa dilakukan secara swakelola, dimana pelaksananya adalah lembaga/BPPD yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitasi. Pencairan dana dilakukan oleh lembaga/BPPD secara reimbursement kepada Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disepakati. Dasar pencairan dana program fasilitasi adalah surat perjanjian swakelola antara pejabat lembaga penerima atau yang mewakili dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program fasilitasi sesuai dengan jumlah/nilai fasilitasi yang disetujui sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. 26

Dana Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan komponen belanja yang ada yang dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta melalui Bendahara Pengeluaran Kementerian Riset dan Teknologi pada saat pencairan berdasarkan berkas pertanggungjawaban keuangan yang ada dan sesuai dengan rencana kerja dan rencana penyerapan anggaran. Pencairan dana kegiatan secara reimbursement dilakukan sesuai dengan mekanisme pencairan yang ada, yaitu Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) dan Pembayaran Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluran. Untuk mencairkan dana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perlu dilengkapi beberapa dokumen pertanggungjawaban seperti: (1) Proposal yang telah disesuaikan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dana yang disetujui, dibuat 2 (dua) rangkap; (2) Salinan Perjanjian Kerjasama; (3) Surat Permohonan Pencairan, dibuat 3 (tiga) rangkap; (4) Kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban keuangan (pencairan) asli sesuai dengan mata anggaran (komponen biaya) dan sesuai dengan format yang telah ditentukan Kementerian Riset dan Teknologi. 3. Pertanggungjawaban Lembaga Penerima Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi selain berkewajiban menagih atau mencairkan dana dari Kementerian Riset dan Teknologi juga berkewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian dana yang diterimasesuai dengan standar biaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mempertanggungjawabkan dana wajib mengikuti Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta beberapa peraturan perubahannya. Pertanggungjawaban dana akan meliputi pertanggungjawaban pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dan disetujui oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam membelanjakan atau menggunakan anggaran tersebut tetap berpedoman bahwa untuk setiap mata anggaran yang pemakaiannya mengandung pajak wajib membayar pajak yang akan langsung dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dalam proses pencairan. Berkas asli pertanggungjawaban tersebut harus dikirimkan dalam proses pencairan dan Lembaga Penerima Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi harus mendokumentasi-kan/mengarsip seluruh salinan pertanggungjawaban pengeluaran. Pertanggungjawaban dan pencairan dilakukan sesuai jadwal rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disetujui. Berkas-berkas pertanggungjawaban yang wajib dibuat untuk setiap mata anggaran sebagai berikut: a) Honor terkait output kegiatan: Dilengkapi dengan Surat Keputusan dari pejabat pembuat komitmen Kementerian Riset dan Teknologi yang mengacu pada usulan nama dari Lembaga penerima fasilitasi; b) Honor Narasumber yang meliputi: Narasumber setingkat Eselon I, II, dan III ke bawah serta Narasumber Pakar, sesuai dengan form narasumber yang ditetapkan Kementerian Riset dan Teknologi;

27

c) Perjalanan Dinas, perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas (SPT), Daftar Nama, Surat Perintah Dinas, Bukti Sampai Tujuan, Kwitansi, Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Bukti Pengeluaran Riil (bila ada).

28

BAB IV PENUTUP

Buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa merupakan pedoman yang dijadikan acuan berbagai pihak untuk ikut serta dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas BPPD, termasuk penyelenggara, tim independen (tim pendamping dan tim Monev), serta seluruh BPPD/lembaga litbang daerah. Pedoman edisi pertama ini akan terus disempurnakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan akan diumumkan kepada seluruh pihak-pihak terkait. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan mempermudah dan memperjelas proses peningkatan kapasitas BPPD Provinsi dalam menunjang penguatan SIDa.

29

LAMPIRAN - LAMPIRAN

30

LAMPIRAN 1. Kepsesmenristek Nomor ............ Tanggal ....

FORM PENILAIAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa

Kerjasama : KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

31

DATA IDENTITAS PENGISI KUESIONER

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Tanggal Pengisian

:

Tanda Tangan

:

Menyetujui, Nama

:

NIP/NIK

:

Jabatan

:

Tanda Tangan

:

.................................................................... ........................ .................................................................... ........................ .................................................................... ........................ /

/

.................................................................... ........................ .................................................................... ........................ ………………………….. ……………………………………...

32

CONTACT PERSON Nama

:

................................................................. ...........................

Jabatan

:

................................................................. ...........................

No Telp Email

: :

1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………….

Nama Lembaga

:

................................................................. ...........................

Alamat

:

................................................................. ........................... ................................................................. ...........................

Telepon

:

Kode Pos ………………………………………………………………….

Faksimili

:

…………………………………………………………………

Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

:

………………………………………………………………… ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. (Mohon dilampirkan)

33

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner ini sesuai dengan kompetensi lembaga saudara Cara Pengisian Kuesioner adalah sebagai berikut : 1. Menuliskan jawaban di tempat yang disediakan Contoh : Nama : BUDIWATI 2. Menuliskan jawaban di kotak yang telah disediakan dengan huruf cetak Contoh : Tanggal 1 2 / 0 5 / 1 3 Pengisian 3. Memberi tanda (X) pada angka di jawaban yang dipilih: Contoh : Pertanyaan Berapa jumlah anggaran rata-rata pertahun dalam tiga tahun terakhir

Berapa % rata-rata anggaran lembaga per tahun dibandingkan dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 3 tahun terakhir?

Jawab yang dipilih 2010

2011

Rp 1,5 mily ar

Rp 1,7 milyar

2012 Rp 2 milyar

1. 0-0,24 % 2. 0,25-0,59% 3. 0,6-0,99 % 4. >1 %

4. Penjelasan Setiap Pertanyaan : No

Pertanyaan

Penjelasan

1.

Berapa jumlah Peneliti yang telah memiliki akreditasi dari LIPI ?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah peneliti yang ada yang telah mendapat akreditasi LIPI

2.

Berapa jumlah peneliti yang ditugaskan untuk melakukan litbang kebijakan publik?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui jumlah peneliti yang ada yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas litbang di bidang kebijakan publik secara umum

3.

Berapa jumlah peneliti yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan publik?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah peneliti yang memiliki latar belakang pendidikan 34

No

Pertanyaan

Penjelasan dan/atau kompetensi di bidang kebijakan publik

4.

Bagaimana kondisi website yang dimiliki?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui bagaimana kondisi website yang dimiliki lembaga BPPD

5.

Berapa jumlah unggah (upload) hasil penelitian ke dalam website dalam satu tahun terakhir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah hasil; penelitian yang diunggah (upload) ke dalam website yang dimiliki lembaga BPPD

6.

Bagaimana status tim Koodinasi Penguatan SIDa?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui bagaimana status saat ini Tim Koordinasi Penguatan SIDa sebagaimana diatur oleh Perber Menristek dan Mendagri No 03 dan 36 tahun 2012 tengan Poenguatan SIDa

7.

Bagaimana status Roadmap Penguatan SIDa?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui bagaimana status saat ini Roadmap SIDa sebagaimana diatur oleh Perber Menristek dan Mendagri No 03 dan 36 tahun 2012 tengan Poenguatan SIDa

8.

Bagaimana status Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Iptek dan Agenda Riset Daerah (ARD)?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui bagaimana status sampai saat ini dokumen jakstrada iptek dan ARD

9.

Berapa jumlahStandard Operation Procedure (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah SOP yang digunakan untuk kelancaran pekerjaan BPPD

10. Berapa jumlah kerjasama litbang selama 2 tahun terkahir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah kerja sama litbang 35

No

Pertanyaan

Penjelasan yang telah dilakukan oleh BPPD selama 2 tahun terakhir

11. Bagaimana keikutsertaan BPPD dalam Pengawasan Penelitian Asing, selama 2 tahun terakhir? 12. Berapa jumlah fasilitasi perlindungan HKI atas hasil litbang di daerah dalam 2 tahun terakhir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui bagaimana keikutsertaan BPPD dalam pengawasan peneliti dan penelitian asing di daerah

13. Berapa jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh stakeholders dalam 2 tahun terakhir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil kajian BPPD selama 2 tahun terakhir

14. Berapa jumlah output yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah luaran dari kegiatan litbang di BPPD selama 2 tahun terakhir yang telah dihasilkan

15. Berapa jumlah Sosialisasi Regulasi/Kebijakan kelitbangan dalam 2 tahun terakhir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa kali kegiatan sosialisasi tentang regulasi atau kebijakan kelitbangan ke daerah kabupaten/kota dalam 2 tahun terakhir

16. Bagaimana pertumbuhan anggaran BPPD, ratarata selama 2 tahun terakhir?

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui bagaimana kecenderungan perbandingan jumlah anggaran BPPD setiap tahun selama 2 tahun terakhir

17. Berapa jumlah persentase alokasi anggaran penguatan Kelembagaan SIDa

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah anggaran yang

Tujuan pertanyaan ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah fasilitasi yang diberikan oleh BPPD dalam proses perlindungan HKI selama 2 tahun terakhir yang ada di daerah

36

No

Pertanyaan tahun 2013 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPD?

Penjelasan digunakan untuk kegiatan Penguatan SIDa dibandingkan dengan anggaran BPPD di tahun 2013

Apabila ada pertanyaan terkait pengisian kuesioner ini, mohon menghubungi sekretariat: 1. Sylvia Supartiningsih

Telp.: 021-3169287, Fax.: 0213102014, Seluler : 081 111 582 5, email:[email protected]

2. Anita Febriyanti

Telp.: 021-3169287, Fax.: 0213102014 Seluler : 08567946613, email: [email protected]

3. Imam Radianto A.

Telp.: 021-3140454, Seluler : 081 361 959 598, email: [email protected]

37

KUESIONER A

SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMBELAJARAN

1

Jumlah Peneliti yang telah memiliki akreditasi dari LIPI

1 2 3 4 5

Tidak ada 1-5 orang 6-10 orang 10-20 orang > 20 orang

2.

Jumlah peneliti yang ditugaskan untuk melakukan litbang kebijakan publik

1 2 3 4 5

Tidak ada 1-5 orang 6-10 orang 10-20 orang > 20 orang

3.

Jumlah peneliti yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan publik

1 2 3 4 5

Tidak ada 1-5 orang 6-10 orang 10-20 orang > 20 orang

4.

Website yang dimiliki

1 Tidak ada 2 Ada, update data > 6 bulan 3 Ada, update data 3-6 bulan 4 Ada, update data 1-3 bulan 5 Ada, update data < 1 bulan

5.

Jumlah unggah (upload) hasil penelitian ke dalam website dalam satu tahun terakhir

1 2 3 4 5

B

CAPAIAN

6.

Tim Koodinasi Penguatan SIDa

Tidak ada 1-10 tulisan 11-20 tulisan 20-30 tulisan > 30 tulisan

1 Belum terbentuk 2 Sedang dirancang 3 Sudah terbentuk belum ada dasar hukum 4 Sudah terbentuk dengan dasar hukum 5 Sudah terbentuk 38

dengan dasar hukum dan sudah bekerja 7.

Roadmap Penguatan SIDa

1 Belum tersusun 2 Sedang disusun rancangannya 3 Sudah tersusun draf akhir 4 Sudah disahkan sebagai peraturan Ka Daerah 5 Sudah mulai diintergarsikan dengan RPJMD

8.

Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Iptek dan Agenda Riset Daerah (ARD)

1 Belum tersusun 2 Sedang disusun rancangannya 3 Sudah tersusun draf akhir 4 Sudah disahkan dengan dasar hukum 5 Sudah diturunkan menjadi Agenda Riset Daerah (ARD)

9.

Keberadaan Standard 1 Tidak ada Operation Procedure (SOP) 2 1-5 buah untuk pelaksanaan kegiatan 3 6-10 buah 4 11-15 buah 5 >15 buah

10. Jumlah kerjasama litbang selama 2 tahun terkahir

1 2 3 4 5

1-10 buah 11-20 buah 21-30 buah 31-40 >40 buah

11. Keterlibatan BPPD dalam Pengawasan Penelitian Asing, selama 2 tahun terakhir

1 2 3 4 5

Tidak prnah 1-3 kali 4-6 kali 7-10 kali >10 kali

12. Jumlah fasilitasi perlindungan HKI atas hasil litbang di daerah dalam 2 tahun terakhir

1 Tidak ada 2 1-3 buah 3 4-6 buah 4 7-10 buah 5 >10 buah

39

C

PEMANFAATAN

13. Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh stakeholders dalam 2 tahun terakhir

1 2 3 4 5

Tidak ada 1-3 buah 4-6 buah 7-10 buah >10 buah

14. Jumlah output yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir

1 2 3 4 5

Tidak ada 1-3 buah 4-6 buah 7--10 buah >10 buah

15. Jumlah Sosialisasi Regulasi/Kebijakan kelitbangan 2 tahun terakhir

1 2 3 4 5

Tidak ada 1-3 buah 4-6 buah 7-10 buah >10 buah

16. Pertumbuhan anggaran BPPD, rata-rata selama 2 tahun terakhir

1 2 3 4 5

0% 1-3% 4-6% 7-10% >10%

17. Persentase alokasi anggaran penguatan Kelembagaan SIDa tahun 2013 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPD

1 2 3 4 5

Belum ada 1-5% 6-10% 11-15% >15%

D

PEMBIAYAAN

40

LAMPIRAN 2. Kepsesmenristek Nomor ............ Tanggal ....

FORMAT PROPOSAL DAN LEMBAR PENGESAHAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa

Kerjasama : KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

41

Format Proposal Cover Lembar Pengesahan Daftar Isi Abstrak BAB I. PENDAHULUAN Bab pendahuluan berisi antara lain: 1.1. Latar Belakang 1.2. Pernyataan Masalah; 1.3. Tujuan dan Sasaran dan Target Kegiatan :  Target Kegiatan : Adanya landasan legal (peraturan Kepala Daerah tentang Penguatan SIDa, tersusunnya Roadmap penguatan SIDa, terintegrasimnya Roadmap SIDa ke dalam dokumen RPJMD) 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan. 1.5. Metodologi meliputi cara dan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan misalnya : Peningkatan Kapasitas SDM, FGD, Workshop, dan Seminar BAB II. KONDISI UMUM 2.1. Posisi BPPD/Balitbangda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 2.2. Kondisi BPPD/Balitbangda saat ini, misalnya menggunakan Analisa SWOT atau alat analisis lainnya; 2.3. Sumberdaya yang dimiliki lembaga (enabling factor); BAB III. RENCANA AKSI 3.1. Menjelaskan program yang akan diterapkan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPD/Balitbangda dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa di daerahnya. Kegiatan tersebut antara lain mencakup: 3.1.1. Pembentukan Tim Koordinasi SIDa oleh Kepala Daerah; 3.1.2. Pengembangan institusi antara lain : Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi SIDa, pengembangan SDM, sarana dan prasarana, pola manajemen, membangun jaringan dengan institusi lain, dll; 3.1.3. Koordinasi untuk membangun dan meningkatkan keterkaitan antara lembaga litbang dengan SKPD, Perguruan Tinggi, dan industri/UMKM (Supply-Demand Linkage) dalam rangka penguatan SIDa; 3.1.4. Kerjasama antarinstitusi baik nasional maupun internasional terkait litbang dalam rangka penguatan SIDa; 3.1.5. Penyusunan tema dan roadmap penguatan SIDa;

42

3.1.6. Penyusunan rencana tindak penguatan SIDa berdasarkan Roadmap yang disusun; 3.1.7. Penyusunan kebijakan penguatan SIDa (menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penguatan SIDa). 3.1.8. Melakukan review RPJMD dalam rangka harmonisasi, sinergi dan integrasi Roadmap SIDa ke dalam RPJMD dan RKPD; Format di atas harus mencakup hal-hal sebagai berikut: o BPPD/Balitbangda merumuskan kondisi yang ingin dicapai dalam hal menjalankan perannya sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa; o BPPD/Balitbangda membuat perencanaan agar dapat menjalankan perannya sebagai Koordinator/Sekretaris Tim Koordinasi Penguatan SIDa baik dalam jangka pendek (1 tahun) maupun menengah (3 tahun); o Peran-peran BPPD/Balitbangda yang dimaksud di butir 1) mengacu pada PERBER Kemenristek No. 03 dan Kemendagri No.36 Tahun 2012; o Terkait dengan PERBER Kemenristek No. 03 dan Kemendagri No.36 Tahun 2012, maka BPPD/Balitbangda wajib menjadikan dokumen Roadmap SIDa sebagai salah satu output di dalam proposal pengajuan fasilitasi ini; o BPPD/Balitbangda wajib mencantumkan kegiatan “peningkatan kapasitas (capacity building) untuk menyusun Roadmap SIDa” di dalam pengajuan proposal fasilitasi ini. a. Cantumkan waktu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam tabel rencana pelaksanaan kegiatan; b. Jelaskan rincian anggaran yang dibutuhkan program dan kegiatan yang dimaksud.

untuk melaksanakan

BAB IV. HASIL YANG DIHARAPKAN 4.1.

Sasaran/hasil akhir (output) yang akan dicapai;

4.2.

Outcome dan impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4.3.

Cantumkan sasaran kegiatan yang akan dicapai perbulan.

Hasil akhir kegiatan ini akan dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan yang akandiukur pada saattim melakukan monitoring dan evaluasi. LAMPIRAN SK pendirian Lembaga; Profil Organisasi; Daftar SDM; Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir; Pokok-pokok Program Kerja 3 (tiga) tahun terakhir.

43

Contoh halaman depan proposal (cover warna)

PROPOSAL FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa (Judul Program Diusulkan) ...................................................................................................

LEMBAGA /INSTITUSI PENGUSUL Alamat Lengkap dan Kode Ps/telepon/HP/Faksmile/e-mail TANGGAL/BULAN/TAHUN

44

Contoh LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa (Judul Diusulkan) ..........................................................................................................

Telah diperiksa dan disetujui untuk diusulkan dalam seleksi Peningkatan Kapasitas BPPD Inovatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

..................,..........2013 Mengetahui; Sekretaris Daerah TTD dan Stempel

(.................................)

Kepala BPPD/Ka Bappeda TTD dan Stempel

(.................................)

45

Contoh Surat Permohonan LOGO LEMBAGA

KOP SURAT PEMOHON ................,............................

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi, sebagai Koordinator dalam Penguatan SIDa. Kepada : Yth. Sekretariat Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas BPPD Deputi Bidang Kelembagaan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi Gedung II BPPT Lantai 8 Jl. MH Thamrin No 8Jakarta 10340 Bersama ini dengan hormat kami ajukan Permohonan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD/Balitbangda Provinsi ............................. Tahun 2013. Berkenaan dengan hal tersebut , berikut kami sertakan juga formulir aplikasi berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proposal Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas BPPD/Balitbangda Kuesioner Isian Lembaga SK Pendirian Lembaga BPPD/Balitbangda Profil Organisasi BPPD/Balitbangda Daftar Personil BPPD/Balitbangda Anggaran BPPD/Balitbangda 3 tahun terakhir Pokok-pokok Program Kerja BPPD/Balitbangda 3 tahun terakhir

Kami bersedia mengikuti dan memenuhi segala persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, (Nama Pimpinan Lembaga)

46

LAMPIRAN 3. Kepsesmenristek Nomor ............ Tanggal ....

FORMAT LAPORAN AKHIR FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa

Kerjasama : KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

47

LAPORAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATORDALAM PENGUATAN SIDa NAMA LEMBAGA ................................................................................................................ ...... Cover Ringkasan eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi Daftar tabel (jika diperlukan) Daftar Gambar (jika diperlukan) Daftar Lampiran (jika diperlukan) BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Sasaran BAB II. LAPORAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BPPD 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Rencana Capaian Realisasi Capaian Kendala dan tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III. LUARAN DAN DAMPAK 3.1. Luaran (Output dan Outcome) 3.2. Dampak (Impact) BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Rekomendasi

48

LAMPIRAN 4. Kepsesmenristek Nomor ............ Tanggal ....

FORM CHECKLIST FACT FINDING FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa

Kerjasama : KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

49

Form ChecklistFact Finding Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Sebagai Koordinator Penguatan SIDa Nama Pemeriksa : ….......................................................................... Jabatan Pemeriksa :.............................................................................. Nama Lembaga Nominator : .............................................................................. Alamat : ….......................................................................... ..............................................................................

Berilah tanda √ No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Posisi tanggal ............. Dokumen

Ketersediaan Ya Tidak

Sertifikasi Peneliti dari LIPI Surat Tugas melakukan kelitbangan kebijakan publik Surat Keputusan kompetensi bidang penelitian kebijakan publik Print screenwebsite Lembaga BPPD Print screen website unggah (upload) hasil penelitian Lembaga BPPD Surat Keputusan pembentukan Tim Koodinasi Penguatan SIDa Surat Keputusan Penyusunan Roadmap Penguatan SIDa Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Iptek dan Agenda Riset Daerah (ARD) Keberadaan Standard Operation Procedure (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan Surat Perjanjian Kerjasama tahun selama 2 (dua) tahun terakhir Surat Keputusan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelejen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Dokumenfasilitasi perlindungan HKI atas hasil litbang selama 2 (dua) tahun terakhir Dokumen rekomendasi yang dimanfaatkan oleh stakeholders selama 2 (dua) tahun terakhir Dokumen kegiatan litbang di BPPD selama 2 (dua) tahun terakhir Dokumen Sosialisasi Regulasi/Kebijakan kelitbangan dalam 2 tahun terakhir Dokumen anggaran BPPD, rata-rata selama 2 tahun terakhir

50

LAMPIRAN 5. Kepsesmenristek Nomor ............ Tanggal ....

PERAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENGUATAN SIDa

Kerjasama : KEMENTERIAN RISET & TEKNOLOGI dan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

51

PERAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BPPD) PROVINSI SEBAGAI KOORDINATOR PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

No

Kegiatan

1

Penyusunan dan perumusan buku Pedoman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPPD Provinsi Sosialisasi Buku Pedoman Fasilitasi Kesekretariatan Penetapan Tim Penyelenggara Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penetapan Peserta terpilih Pembiayaan fasilitasi Pendampingan/fasilitasi peningkatan kapasitas Penetapan 3 (tiga) BPPD Pelopor/Utama

2 3 4 5 6 7 8 9

Peran Kemenristek 

BPP Kemendagri 





 







  





52