WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/35/KEP/422.012/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013 WALIKOTA BATU, Menimbang
: bahwa dalam rangka pembangunan Kota Wisata Batu di bidang tata kota sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat akan Ruang Terbuka hijau, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Kota Batu Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Bendabenda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/ 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
22. 23. 24.
25.
26.
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
KEDUA
: : Membentuk Panitia Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Kota Batu Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut: a. membuat dan menyusun dokumen perencanaan dan mengadakan persiapan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan; b. menyampaikan Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur; c. mengadakan sosialisasi rencana pengadaan tanah dan rencana pembangunannya kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah; d. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; e. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
f. mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah kepada Gubernur; g. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda -benda lain yang ada di atas tanah; i. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten; j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.35.18.5.2.3.01.20.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 10 Januari 2013 WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO Tembusan : Yth. Sdr.: 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Batu; 3. Yang bersangkutan.
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor :180/35/KEP/422.012/2013 Tanggal : 10 Januari 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013
NO
JABATAN DALAM PANITIA
JABATAN DALAM DINAS
1
2
3
1. 2. 3. 4.
Ketua (Merangkap Anggota) Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Sekretaris (Merangkap Anggota) Anggota
Sekretaris Daerah Kota Batu Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu Camat Bumiaji Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Batu
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
