KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 006/MENKES/SK/I/2013 TENTANG TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, perlu diambil langkah secara terkoordinasi dengan unit utama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); MEMUTUSKAN...
-2MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN. KESATU
: Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Asistensi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas: a. mempersiapkan bahan dan memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan pada pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat; b. menyempurnakan bahan-bahan masukan dan tanggapan yang diperlukan dalam mendukung proses pembahasan; dan c. mempersiapkan dukungan substansi sesuai kesepakatan pembahasan menurut tugas dan fungsi masing-masing.
KETIGA
: Tim Asistensi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
KEEMPAT
: Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
KELIMA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd NAFSIAH MBOI
-3LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 006/MENKES/SK/I/2013 TENTANG TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN
TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN
Pelindung
: Menteri Kesehatan
Pengarah
: 1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal 3. Para Direktur Jenderal 4. Kepala Badan Kesehatan
Penelitian
dan
Pengembangan
5. Para Staf Ahli Menteri Ketua
: Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Wakil Ketua
: Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
Sekretaris I
: Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sekretaris II
: Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Anggota
: 1. Sekretaris Kesehatan
Direktorat
Jenderal
Bina
Upaya
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 5. Sekretaris...
-45. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 6. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 9. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10. Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan HAM 11. Nasrudin, SH, MM Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM 12. Pocut Eliza, S.Sos, SH, MH Direktur Perancangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM 13. Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14. Muslikh, SH Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15. Dr. Ilah Sailah, M.S Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16. Drs. A. Muji Handaya, M.Si Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17. Nur Asiah, SH Direktur Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi
dan dan
18. Sunarno...
-518. Sunarno, SH, MH Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 19. Wakil Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretariat
Aparatur
: 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd NAFSIAH MBOI
