WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR : 180/19/KEP/422.012/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN TUPOKSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013
WALIKOTA BATU, Menimbang
dalam rangka melaksanakan kajian terhadap : bahwa restrukturisasi kelembagaan dan pembenahan terhadap tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu agar dapat menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan lebih baik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Struktur Organisasi Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
Nomor 28 Tahun 1999 tentang : 1. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 Tim teknis Penyusunan Struktur Organisasi kelembagaan dan Tupoksi SKPD Halaman 2 dari 5 halaman
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu; 21. Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Struktur Organisasi Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. melakukan pembahasan rancangan penyusunan Struktur Organisasi Kelembagaan dan Tupoksi Daerah Kota Batu dengan Tim Otonomi Daerah; 2. finalisasi rancangan Struktur Organisasi Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu; 3. penyerahan rancangan penyusunan Struktur Organisasi Kelembagaan dan Tupoksi Daerah Kota Batu kepada Bagian Hukum untuk proses fasilitasi pembahasan dengan DPRD; 4. mengikuti proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah mengenai Struktur Organisasi Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di DPRD; 5. menyusun Perwali Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 6. melaksanakan koordinasi dengan SKPD dalam proses penyusunan Tupoksi; Tim teknis Penyusunan Struktur Organisasi kelembagaan dan Tupoksi SKPD Halaman 3 dari 5 halaman
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan kode Rekening 1.20.03.07.40.12.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 7 Januari 2013 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO TEMBUSAN Sdr. 1. 2. 3.
YTH: Inspektur Kota Batu; Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Batu; Anggota Tim Yang Bersangkutan.
Tim teknis Penyusunan Struktur Organisasi kelembagaan dan Tupoksi SKPD Halaman 4 dari 5 halaman
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/19/KEP/422.012/2013 Tanggal : 7 Januari 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN TUPOKSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013
NO
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS
1 1.
2 Penanggung Jawab
3 Walikota
2.
Pengarah
Wakil Walikota
3.
Pelaksana: a. Ketua
Sekretaris Daerah;
b. Wakil Ketua
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
c. Sekretaris
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
d. Anggota:
a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; b. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; c. 3 (tiga) orang Staf Sekretariat Daerah.
Bagian
Organisasi
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tim teknis Penyusunan Struktur Organisasi kelembagaan dan Tupoksi SKPD Halaman 5 dari 5 halaman
