GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 649 /KPTS/013/2013 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka percepatan peningkatan investasi di bidang perikanan budidaya, perlu penyediaan jaminan usaha, salah satu hal yang dapat dilakukan yakni penyiapan legalitas melalui sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.237/DJ-PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3696); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan Nomor KEP.237/DJ-PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan di Provinsi Jawa Timur; b. melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan bersama Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota; c. melakukan kompilasi dan verifikasi daftar calon peserta sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan dari masing-masing Kabupaten/Kota; d. menyampaikan usulan hasil kompilasi dan verifikasi daftar calon peserta sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan ke Kelompok Kerja (Pokja) Pusat; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta seritifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan di tingkat provinsi; f. menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi ke Kelompok Kerja (Pokja) Pusat; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
KETIGA
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2013.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 649 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 10 OKTOBER 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NO. 1
JABATAN DALAM KELOMPOK 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pengarah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
a. Ketua
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua
3.
Sekretaris
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
4.
Anggota :
a. Kepala Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur e. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
SALINAN Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Perikanan dan Kelautan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jakarta. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
