2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 598 /KPTS/013/2013 TENTANG DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LOKASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, komitmen, fasilitasi dan advokasi dalam pelaksanaan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Jawa Timur, perlu menetapkan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-26.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Bagian, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2013; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/505/KPTS/013/2013. MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: : Desa/Kelurahan dan Kecamatan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran. KEDUA


-3-

KEDUA

: Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tiap-tiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang merupakan Desa/Kelurahan yang telah dibina untuk dijadikan sebagai Lokasi Evaluasi P2WKSS Tahun 2013.

KETIGA

: a. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), pada Desa/Kelurahan lainnya di Daerahnya dengan dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Swadaya Masyarakat; b. Penerapan Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan di Desa/Kelurahan yang banyak keluarga miskin.

KEEMPAT

: Untuk pemantapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Jawa Timur penyelenggaraannya dilaksanakan oleh : a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Provinsi Jawa Timur; b. Bupati/Walikota sebagai koordinator penyelenggara Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di daerahnya masing-masing;

KELIMA

: Membebankan Biaya penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, Program (17) Peningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Kegiatan (054) Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Kode Rekening 5.2.1.01.001; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang bersangkutan; c. Dana Swadaya gotong royong masyarakat serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM


-4-

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 September 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 598 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2013

DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LOKASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

NO. 1 1. 2. 3. 4.

KABUPATEN/KOTA 2 Kabupaten Ponorogo Kabupaten Lumajang Kabupatn Situbondo Kabupaten Malang

DESA/KELURAHAN 3 Desa Kalimalang Desa Krasak Desa Panji Kidul Desa Harjo Kuncaran

KECAMATAN 4 Kec. Sukorejo Kec. Kedung Jajang Kec. Panji Kec. Sumber Manjing

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18

Kota Kediri Kota Blitar Kota Pasuruan Kab. Tulungagung Kabupaten Nganjuk Kabupaten Jombang Kabupaten Trenggalek Kabupaten Madiun Kota Mojokerto Kota Batu Kabupaten Pacitan Kabupaten Gresik Kabupaten Probolinggo Kabupaten Bondowoso

Kel. Pesantren Kel. Karang Tengah Kel. Bugul Kidul Desa Tunggangri Desa Jetis Desa Genengan Jasem Desa Sukosari Desa Kepel Kel. Surodinawan Desa Gunung sari Desa Tambak Rejo Desa Sidomulyo Desa Wonosari Desa Jebung Lor

Kec. Pesantren Kec. Sanan Wetan Kec. Bugul Kidul Kec. Kali Dawir Kec. Pace Kec. Kabuh Kec. Trenggalek Kec. Kare Kec. Prajurit Kulon Kec. Bumi aji Kec. Pacitan Kec. Sedayu Kec. Uripan Kec. Tlogosari

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

SALINAN


-2SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta. 3. Sdr. Ketua BAPPENAS di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur. 9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah/Lembaga/Dinas/Instansi terkait Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur. 12. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota di Jawa Timur.


2013 TENTANG

Recommend Documents