BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45 /86 /KUM/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN SEKRETARIAT TETAP TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Barito Kuala, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kabupaten Barito Kuala; b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Popok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasai Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Sekretariat Tetap Ringkat Kabupaten Barito Kuala, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut : A. Tugas dan Fungsi Pokjanal Posyandu 1. Tugas Pokjanal Posyandu : a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut; c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; d. menyusun rencana dan atau rencana tindak lanjut pemecahan masalah ; e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal; f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu provinsi. 2. Fungsi Pokjanal Posyandu : a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam Pengembangan Posyandu ; b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu; c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu; d. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; e. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu; B. Tugas Sekretariat Tetap : a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMIKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu; b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Posyandu; c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang–bidang pada Pokjanal Posyandu ; d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Pokjanal Posyandu;
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Cq.DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 7 Maret 2013 BUPATI BARITO KUALA, TTD
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 86 /KUM/2013 Tanggal 7 Maret 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 No.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Bupati Barito Kuala
Pembina
2.
Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala
Pengarah
3.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kab. Barito Kuala
4.
Ketua TP-PKK Kabupaten
5.
Sekretaris pada BPMPD Kab. Barito Kuala
6.
Kepala Bappeda Kab. Barito Kuala
7.
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala
Ketua Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
8.
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala
Ketua Bidang Sumberdaya Manusia
9.
Kabid Bina Kesehatan Keluarga Kesehatan Kab. Barito Kuala
dan
Ketua
Wakil Ketua Sekretaris Ketua Bidang Bina Program
pada
Dinas
Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
10.
Kabid Promosi dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala
Ketua Bidang Sistem Informasi Posyandu
11.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Ketua Bidang Kelembagaan
BUPATI BARITO KUALA, TTD
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/86 /KUM/2013 Tanggal 7 Maret 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013
NO.
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS
1.
Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala
Penanggung Jawab
2.
Kepala BPMPD Kab. Barito Kuala
3.
Sekretaris pada BPMPD Kab. Barito Kuala
4.
Kabid. Pemberdayaan Masy. Pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Anggota
5.
Kabid Pengembangan Ekonomi BPMPD Kab. Barito Kuala
pada
Anggota
6.
Kabid Kemasyarakatan pada BAPPEDA Kab. Barito Kuala
Anggota
7.
Kabid Pemberdayaan Pemdes Pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Anggota
8.
Kasubbid Kelembagaan Masy. Pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Anggota
9.
Kasubbid Kompetensi Masy. Pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Anggota
10.
Kasi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala
Anggota
11.
Ketua POKJA IV dari PKK Kab. Barito Kuala
Anggota
12.
Pelaksana Subbid Prasarana wilayah pada Bappeda Kab. Barito Kuala
Anggota
13.
Pelaksana Seksi Promosi Kesehatan Kesehatan Kab. Barito Kuala
Dinas
Anggota
14.
Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Anggota
Ketua Pelaksana Sekretaris
Masyarakat
Pada
15.
Pelaksana bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada BPMPD Kab. Barito Kuala
Anggota
16.
Pelaksana subbid Kelembagaan Masy. Pada BMPPD Kab. Barito Kuala
Anggota
BUPATI BARITO KUALA,
TTD H. HASANUDDIN MURAD
